BAB I PENDAHULUAN. untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha

untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Pengembangan masalah ketenagakerjaan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia mutlak diperlukan mengingat bidang ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan dalam segala segi. Modernisasi yang diawali terjadinya revolusi indusri, khususnya di Inggris, membawa pengaruh terhadap tugas dan tujuan dari negara. Tipe negara pun bergeser dari negara sebagai penjaga malam menjadi negara kesejahteraan (welfare state). Berdirinya pabrik-pabrik membawa akibat munculnya permasalahan dalam masyarakat, seperti polusi udara dan suara, urbanisasi, resiko kecelakaan kerja, dan sebagainya. Kondisi demikian meresahkan masyarakat. Jika negara tidak campur tangan akan terjadi kekacauan atau kerusakan, bahkan tindakan kekerasan. Karena masing-masing mempertahankan kepentingannya dalam masyarakat. Campur tangan pemerintah pada perkembangannya hampir meliputi semua bidang kehidupan manusia, bahkan sampai kehidupan pribadi dalam kamar tidurnya. Misalnya pengaturan jumlah anak. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga kepentingan dan agar tujuan bersama anggota masyarakat dapat tecapai.

Universitas Sumatera Utara

Kemajuan teknologi pada berbagai sektor kegiatan pembangunan dapat mengakibatkan ancaman bagi keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja itu sendiri. Jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaaan baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan ketenangan kerja sehingga tercipta produktivitas kerja. Hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha perlu diarahkan pada terciptanya kerja sama yang serasi yang dijiwai oleh pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dimana masing–masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peranan serta hak dan kewajiban. Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan, pembinanaan dan penegakan hukum dalam bidang ketenagakerjaan di negara ini, khususnya dalam bidang jaminan sosial untuk mewujudkan pengembangan tenaga kerja secara ideal. Perlindungan

dan

pemeliharaan

jaminan

sosial

tenaga

kerja

diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja sosial yang bersifat mendasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Perlindungan tenaga kerja mewajibkan pengusaha memikul tanggung jawab memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tidak semata-mata diperuntukan bagi tenaga kerja itu sendiri, tetapi diperuntukan pula bagi keluarganya pada saat terjadi resiko-resiko seperti misalnya kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua.


Tujuan dari program jaminan sosial adalah untuk

memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Pengelolaan program jaminan sosial tenaga kerja ini dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi. (Lanny Ramli, Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia 1997 : 2). Tujuan Negara ini didirikan termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah

Indonesia

dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Sangat menarik bahwa pendiri bangsa ini, dalam merumuskan batang tubuh UUD 1945 meletakan pasal tentang perekonomian di bawah Bab XIV tentang kesejahteraan (Pasal 33 ayat 1) dan menyatukan program perekonomian (Pasal 33) dengan kesejahteraan dalam satu bab (Pasal 34). (Sulastomo, 2008 : 15). Diakui dan disadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan jaminan sosial di negara-negara berkembang memang menjadi masalah besar karena keuangan negara belum mencukupi. Akibat keterbatasan keuangan negara itulah, jaminan sosial program universal belum diselenggarakan. Penggantinya adalah sistem asuransi sosial yang lingkup kepesertaannya baru terbatas pada masyarakat pekerja.


Jaminan sosial universal dan sistem asuransi sosial pada prinsipnya sama. Yakni merupakan salah satu instrument negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah atau badan legislatif harus secara obyektif membantu terwujudnya penyelenggaraan sistem asuransi sosial yang mandiri dan memilki akses law enforcement. Pengawasan terhadap manajemen ada pada badan tripatrit yang terdiri atas unsur-unsur yang mewakili aspirasi pekerja, aspirasi pemberi kerja dan pemerintah. Unsur-unsur yang mewakili aspirasi pekerja bukan berarti semata berasal dari organisasi serikat pekerja dan sebaliknya pemberi kerja. Penyelenggaraan

sistem jaminan sosial oleh negara atau pemerintah

berlaku universal diseluruh dunia. Dari segi lingkup proteksinya, maka lingkup jaminan sosial meliputi lingkup pre-employment, employment dan post employment. Proteksi bagi pre-employment meliputi tunjangan keluarga termasuk program kesehatan dan bersalin dengan besarnya santunan standar minimum. Lingkup proteksi bagi employment ditujukan bagi anggota masyarakat yang masih aktif bekerja yang sekaligus sebagai kontributor terbesar dalam sistem jaminan sosial. Lingkup proteksi bagi employment biasanya diselenggarakan secara khusus oleh badan independent yang professional, karena pesertanya masih aktif bekerja. Program-program yang terkait dengan kecelakaan kerja, kematian, kesehatan dan jaminan hari tua serta bantuan PHK yang sepenuhnya menjadi beban pemberi kerja. Proteksi bagi employment biasanya diselenggarakan dalam sistem asuransi sosial. Sebagian kecil dari program employment juga dibiayai oleh APBN terutama program pengangguran (PHK). Secara hukum, seorang yang


terkena PHK semestinya menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemberi kerja. Pemerintah ikut bertanggungjawab, karena keterpurukan perusahaan disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang keliru. Kebijakan moneter ketat, misalnya bias berdampak PHK. Lingkup proteksi bagi post employment ditujukan untuk para pensiunan berupa tunjangan hari tua berkala dan program kesehatan. Dari segi resiko, maka jaminan sosial dapat dibedakan atas sistem asuransi sosial, program universal, dan bantuan sosial. Program-program pemberi kerja seperti pensiunan manfaat pasti dan iuran pasti memang secara luas masuk dalam kategori jaminan sosial, tetapi dalam pembahasan ini dikecualikan karena merupakan on top programs. Resiko yang diberikan dalam sistem asuransi secara khusus terbatas pada proteksi para pekerja (wage earners) terhadap social bazards (resiko kerja). Resiko tersebut apabila tidak ditanggulangi, dapat menimbulkan hilangnya suatu pendapatan. Kepesertaan pada sistem asuransi sosial menurut Undang Undang berlaku bagi seluruh pekerja atau diwajibkan bagi seluruh pemberi kerja. Kepesertaan bersifat terbuka sepanjang masa bagi seluruh pekerja dari berbagai sektor atau (open ended and multiple coverage). Masa kepesertaan biasanya dikaitkan denga masa usia pension yang berlaku. Usia pension itu biasa 55 atau 56 tahun. (Dr. Bambang Purwoko dalam Jurnal Kiprah Jamsostek Pada Millenium Ketiga 1999 : 23) Yang menjadi permasalahan adalah kepesertaan yang hanya masih mencangkup pada masyarakat pekerja dari sektor formal, yang dinaungi oleh perusahaan ataupun pemberi kerja. Sedangkan pada sektor informal yang tidak dinaungin didalam perusahaan dan bekerja secara mandiri belum menjadi prioritas dalam memberikan jaminan sosial baginya dan keluarganya.


Menggambarkan sesuatu, apalagi yang menyangkut sesuatu sifat seperti “informal”, lebih mudah bila dilakukan dengan membandingkannya dengn kontrasnya. Kita dapat berangkat dari sektor usaha yang merupakan kebalikan dari sektor informal, yakni sektor formal. Sektor formal adalah suatu sektor kegiatan ekonomi yang terstandarisasi melalui regulasi pemerintah yang terdiri atas aspek perizinan, registrasi, standar kualitas, ketenagakerjaan dan pajak. Semua hal yang berhubungan dengan aspek-aspek tersebut biasanya hanya bisa di ikut i oleh unit-unit usaha dengan skala menengah dan besar, yaitu usaha-usaha yang bisa menghasilkan akumulasi modal. sebaliknya, sektor informal tidak memiliki semua itu. Memang sejalan dengan namanya, sektor informal selalu didefinisikan berdasarkan cirri-cir yang serba bertentangan dengan sektor formal, dengan kata kunci “bukan” atau “tidak”. Sektor informal lazim dianggap sebagai respon terhadap kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di negara-negara dunia ketiga. surplus tenaga kerja dan terbatasnya lahan pekerjaan formal adalah faktor-faktor yang menumbuhkembangkan ekonomi informal. Inilah “lingkaran setan kemiskinan”, suatu ungkapan yang agaknya masih relevan hingga saat ini, yang menggambarkan kondisi miskin tanpa kesudahan bagi seseorang atau sekelompok masyarakat yang diakibatkan minimnya akses ke sumber daya dan berakibat memustahilkan mobilitas vertikal, karena kemiskinan hanya membukakan peluang ke lapangan pekerjaan yang tidak dapat mengangkat mereka keluar dari kondisi serba kekurangan. Dunia ketiga dengan fenomena sektor informal dan informalisasi telah membuat banyak kalangan tertarik untuk mengkajinya. Ada banyak kepentingan yang


bermain ketika seseorang atau sesuatu institusi melirik sektor ini. Misalnya, lembaga-lembaga donor internasional , terlepas dari niat baik atau tidak dari bantuan mereka, meakukan studi tentang hal ini terlebih dahulu sebelum menggulirkan “bantuan” kepada negara penerima bantuan. kemudian lembagalembaga non-profit seperti pemerhati atau pendamping usaha kecil dan perburuhan, ikut pula melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan saudara-saudaranya yang berada dalam “kelompok terpinggirkan” dalam tatanan sosial-ekonomi-politik-pertahanan-keamanan. Yang jelas, sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian local dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (Women in informal Employment Globalizing and Organizing) belum lama ini ; Mayoritas pekerja di dunia kini bekerja disektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas kapital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal. Jaminan sosial dalam arti luas terdiri atas segala bentuk perlindungan baik formal maupun nonformal yang diberikan kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian yang sangat luas tersebut memberikan implikasi pada siapa yang berhak memperoleh dan berkewajiban memberikan perlindungan sosial. Pada hakekatnya setiap orang berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan berhak mendapat perlindungan dari lembaga sesuai dengan kontribusinya. Kepedulian lembaga diperlukan, mengingat tidak semua pekerja/tenaga kerja mampu memenuhi kebutuhannya, termasuk sektor ekonomi informal skala kecil yang rentan status sosial ekonominya. Berdasarkan permasalahan, kebutuhan, dan


pelaksanaan kebijakan jaminan sosial, perlu dirumuskan upaya apa saja yang dapat membantu terselenggaranya jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal. Pada akhir-akhir ini berkembang pembedaan antara sektor formal dan sektor

informal.

Sektor

formal

mencakup

perusahaan-perusahaan

yang

mempunyai status hukum, pengakuan dan ijin resmi, umumnya berskala besar. Sedang usaha-usaha yang tergolong sektor informal memiliki beberapa ciri. Umumnya sederhana, tidak tergantung pada kerjasama banyak orang dan sistem pembagian kerja yang tidak ketat serta skala usaha relatif kecil. Pada umumnya usaha sektor informal tidak mempunyai ijin usaha dan untuk bekerja di sektor informal lebih mudah daripada bekerja di perusahaan formal. Tingkat penghasilan di sektor informal umumnya rendah. Walaupun tingkat keuntungan kadangkadang cukup tinggi, akan tetapi karena omset penjualan relatif kecil, keuntungan absolut umumnya menjadi kecil. Keterkaitan sektor informal dengan usaha-usaha lain sangat kecil dan usaha sektor informal sangat beraneka ragam. Usaha sektor informal pada umumnya tersebar pada kegiatan industri mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha diklasifikasikan menjadi tiga yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, yang bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk perniagaan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar 1 milyar atau kurang. Dikategorikan sebagai usaha menengah apabila nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 1 milyar namun kurang dari 50 milyar.


Eksistensi sektor informal tidak dapat diabaikan. Saat situasi krisis ekonomi, sektor informal dapat berfungsi sebagai “katup pengaman” menampung ledakan penduduk yang masuk pasar kerja sementara menunggu kegiatan ekonomi dapat membaik (Simanjuntak, 1985). Ciri pembeda sektor formal dan informal yang tersebut di atas turut membedakan karakteristik tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha pada kedua sektor. Karakteristik tenaga kerja kerja menjadi bagian penting sebab kemampuan sektor informal yang besar dalam menyerap tenaga kerja di masyarakat. Peluang kerja yang diciptakan sektor informal berperan dalam penyediaan sumber pendapatan bagi berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian mereka yang bekerja di sektor informal ini perlu dibina dengan baik supaya memberikan kemanfaatan yang wajar bagi mereka sendiri dan tidak menimbulkan kerugian sosial bagi masyarakat. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja

informal berbeda dengan

permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja informal, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan akan tenaga kerja yang seperti itu disebut dengan derived demand. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja pada usaha mikro, kecil dan menengah dipengaruhi oleh permintaan tenaga kerja informal dan penyediaan tenaga kerja informal. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada usaha sektor informal merupakan informasi dasar dalam melakukan analisis pasar tenaga kerja informal di masyarakat. Hubungan kerjasama antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah merupakan hubungan industrial. Hubungan industrial yang terjalin memiliki


dinamika yang kadangkala menjadi masalah dalam dunia kerja sektor informal. Berbagai permasalahan yang mungkin terjadi antara lain tingkat kesejahteraan, keadilan, perlakuan, produktivitas dan lain sebagainya. Masalah yang terjadi di dalam sektor informal perlu diidentifikasi dan dicari alternatif pemecahan masalahnya. Masalah tenaga kerja informal akan mempengaruhi pendayagunaan sumberdaya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa.

Upaya untuk

memaksimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan tenaga kerja perlu didukung oleh iklim kerja yang kondusif. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan meminimumkan masalah yang terjadi dalam hubungan industrial. Wadah Pembinaan Anak Mandiri Indonesia (PAMI) yang berada di Kelurahan Sei Kambing B Kecamatan Medan Sunggal adalah mitra PT. Jamsostek Cabang Medan yang mendaftarkan diri bergabung sebagai peserta dalam pemenuhan jaminan sosialnya. Minimnya informasi kepada masyarakat akan jaminan sosial atas dirinya dan keluarganya merupakan hambatan tehadap mereka dalam pemenuhan jaminan sosial. Wadah Pembinaan Anak Mandiri Indonesia (PAMI) merupakan peserta yang dijamin dengan kategori program khusus Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja yang sehari harinya melakukan kegiatan wirausahawan yang aktifitas sehari harinya disibukan dengan berjualan di pasar dan di tempat keramaian. Pada umumnya masyarakat yang bekerja pada sektor informal kurang mendapat akses jaminan sosial, dikarenakan selama ini pengertian jaminan sosial diperuntukan kepada masyarakat yang bekerja disektor formal. Sehingga membuat tertarik sebagai seorang peneliti untuk melakukan penelitian ini menyangkut jaminan sosial bagi tenaga kerja luar hubungan kerja.


Produk luar hubungan kerja (LHK) yang ditawarkan Jamsostek masih minim peminat. Produk dengan sasaran masyarakat pelaku ekonomi kecil seperti pedagang, petani, kelompok pertukangan, dan tukang becak ini merupakan produk terbaru untuk proteksi diri. Minimnya peminat untuk produk ini masih dipengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk lindung diri. Selain itu, pola pikir masyarakat juga belum terlalu terbuka pada proteksi diri. Padahal, LHK ini kita kondisikan supaya bisa terjangkau pelaku usaha kecil. Produk LHK ditawarkan dalam bentuk kerjasama dengan 60 mitra yang tersebar di Kota Medan. Target di tahun 2011 sekitar 2.200 peserta LHK, yang sekarang masih berada angka setengahnya masyarakat atau tenaga kerja luar hubungan kerja

(TKLHK)

yang

masih

terdaftar

di

Jamsostek

Cabang

Medan

(www.medanbisnisdaily.com. 15 desember 2011, pukul : 16.00 Wib.). 1.2

Perumusan Masalah Berdasarkan penjabaran yang disebutkan dalam latar belakang, maka

penulis dapat merumuskan masalah yang nantinya akan diteliti. Agar studi masalah tersebut bias focus dan tidak keluar jalur, dalam pembahasan skripsi ini penulis mengajukan rumusan permasalahan pokok sebagai berikut : “Bagaimana Respon Peserta Terhadap Program Luar Hubungan kerja PT. Jamsostek dalam Wadah Pembinaan Anak Mandiri Indonesia ?”

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian


1.3.1 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Bagaimana Respon Peserta Terhadap Program Luar Hubungan kerja PT. Jamsostek dalam Wadah Pembinaan Anak Mandiri Indonesia di Kelurahan Sei Kambing B Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. 1.3.2 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi penulis manfaat penelitian ini yakni dapat menambah wawasan dan pengalaman berharga dalam meningkatkan kapasitas kemampuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya respon tenaga kerja luar hubungan kerja terhadap program khusus PT. Jamsostek 2. Secara akademis, dapat memberikan sumbangan yang berharga terhadap keilmuan yang dikembangkan mahasiswa dalam disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia. 3. Secara teoritis, dapat mempertajam kemampuan penulis dalam penulisan karya ilmiah, menambah pengetahuan, mengasah kemampuan dalam berfikir dan menganalisis masalah-masalah sosial dalam dunia tenaga kerja. 4. Secara praktis, daharapkan memberikan masukan dan kontribusi yang positif terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang ada di Indonesia dan lebih khususnya peyelenggaraan oleh PT. Jamsostek.

1.4

Sistematika Penulisan


Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I

:

PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah,

tujuan,

manfaat

penelitian

dan

sistematika

penulisan. BAB II

:

TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisikan tentang uraian teoritis tentang konsepkonsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang akan diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.

BAB III :

METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian serta teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV :

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain yang turut memperkaya karya ilmiah ini.

BAB V

:

ANALIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta analisisnya.

BAB VI :

PENUTUP


Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Bab ini juga akan memberikan kritik dan saran dalam rangka proses membangun kearah yang lebih baik lagi untuk semua objek yang terkait dalam penelitian ini.


BAB I PENDAHULUAN. untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan

Recommend Documents