BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Pembangunan infrastruktur sendiri sangat diperlukan oleh semua sektor. Adanya pembangunan infrastruktur ini menunjukkan tingkat kemajuan suatu sektor. Suatu sektor akan lebih cepat berkembang apabila didukung oleh adanya infrastruktur yang baik. Pembangunan
infrastruktur
sendiri
terus
menerus
dilakukan
sesuai
perkembangan zaman karena bangunan sendiri memiliki jangka waktu tertentu hingga membutuhkan renovasi. Salah satu sektor yang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur adalah sektor pendidikan. Pembangunan infrastruktur dalam sektor pendidikan sendiri sangat diperlukan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Apabila pembangunan infrastruktur dalam sekolah tidak dilakukan maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan secara maksimal. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur dalam sekolah tentu saja tidak bisa untuk dihindari. Adanya sarana dan prasarana fisik seperti bangunan dalam sekolah akan mendorong kemajuan sekolah tersebut. Seiring
dengan
perkembangan
dalam
masyarakat,
pembangunan
infrastruktur dalam sektor pendidikan yang berwujud fasilitas sekolah merupakan sebuah tuntutan yang tidak bisa untuk dihindari. Tak hanya di
2
kawasan perkotaan, pembangunan infrastruktur fasilitas sekolah ini sangat diperlukan di seluruh kawasan di Indonesia, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan pedesaan. Pembangunan infrastruktur bagi sekolah sangat diperlukan untuk menjaga agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang. Jika tidak pernah dilakukan pembangunan maupun renovasi fasilitas sekolah yang berupa gedung sekolah misalnya, maka hal ini sangat menhambat kegiatan belajar siswa. Bahkan hal ini juga dapat membahayakan siswa yang belajar apabila bangunan sekolah telah rusak. Dengan adanya fasilitas sekolah berupa gedung sekolah yang baik, hal ini tentu saja sangat penting untuk memberikan keamanan bagi siswa maupun tenaga pengajar di sekolah tersebut. Adanya pembangunan infrastruktur menimbulkan adanya suatu proyek. Proyek tersebut bisa berupa proyek pembangunan oleh pihak pemerintah atau swasta. Proyek pembangunan fisik atau infrastruktur tersebut merupakan pekerjaan konstruksi. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pengertian dari pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan
atau
sebagian
rangkaian
kegiatan
perencanaan
dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal,
dan
tata
lingkungan
masing-masing
beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Dalam pelaksanaan suatu proyek pembangunan sangat diperlukan peran swasta. Dalam penyelesaian suatu proyek pembangunan infrastruktur, pihak swasta berperan sebagai kontraktor atau investor. Banyaknya kebutuhan akan proyek infrastruktur ini membuat peran swasta sangat diperlukan. Tanpa
3
adanya peran swasta dalam pembangunan infrastruktur fisik ini maka pembangunan fisik ini akan sangat berat untuk dilakukan mengingat tidak semua orang mempunyai kemampuan dalam bidang pekerjaan konstruksi. Pihak swasta sendiri juga merupakan rekan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan infrastruktur sendiri dalam pelaksanaan serta penyelesaiannya sangat membutuhkan peran pihak swasta. Semua
sektor
membutuhkan
pembangunan
infrastruktur.
Sektor
pendidikan juga selalu memerlukan pembangunan infrastruktur. Namun apabila
pembangunan
infrastruktur
ini
dilaksanakan
sendiri
maka
pembangunan ini akan menyita banyak waktu dan tugas-tugas pun dapat terbengkelai. Tidak semua orang juga berkompeten untuk melaksanakan pembangunan fisik. Banyak orang yang menginginkan pembangunan infrastruktur secara praktis. Kebutuhan akan pemmbangunan infrastruktur secara praktis ini dapat dipenuhi dengan perjanjian pemborongan bangunan. Pembangunan infrastruktur dengan pemborongan ini sangat diminati oleh berbagai pihak yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur. Sebagian besar pembangunan infrastruktur baik di sektor pendidikan maupun di sektor lainnya dilaksanakan melalui pemborongan. Dengan pemborongan ini, pihak yang ingin melakukan pembangunan fisik dalam suatu instansi sekolah dapat menikmati hasil dari pembangunan tanpa harus mengorbankan tugas-tugas serta kewajiban sehari-harinya. Proyek dapat dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Dalam hal
penyelesaian
proyek
yang
dimiliki
oleh
pihak
swasta,
maka
4
penyelesaiannya dapat dilakukan dengan kerjasama dengan pihak swasta lainnya yaitu pihak kontraktor. Dalam suatu pembangunan fisik, pihak swasta dapat melakukan perjanjian pemborongan dengan pihak pemborong. Penggunaan perjanjian pemborongan ini sangat praktis untuk dilakukan. Banyak pihak swasta yang ingin membangun fasilitas dalam sektor pendidikan misalnya sekolah, menggunakan perjanjian pemborongan untuk menyelesaikan proyek pembangunan tersebut. Banyaknya pihak swasta maupun pemerintah yang ingin melakukan pembangunan dengan cara pemborongan bangunan ini menjadi kesempatan pihak swasta untuk menjalankan usahanya. Bidang usaha Jasa konstruksi ini merupakan salah satu bidang usaha yang sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan pembangunan akan selalu meningkat seiring perkembangan zaman. Suatu perjanjian diperlukan untuk melakukan pembangunan fisik apabila suatu pihak ingin melakukan pembangunan itu dengan memakai usaha jasa konstruksi. Perjanjian inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan proyek pembangunan. Perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang memborongkan dan pihak pemborong. Bentuk perjanjian ini dapat tertulis atau lisan, tergantung kesepakatan para pihaknya. Dalam perjanjian pemborongan pembangunan kanopi untuk pembuatan kantin di SMA Bopkri 2 Yogyakarta dipergunakan Nota Kesepakatan dalam perjanjiannya. Namun perjanjian tersebut dibatalkan karena harga yang terlalu mahal. Selanjutnya pihak SMA Bopkri 2 Yogyakarta melakukan perjanjian
5
pemborongan bangunan kembali dengan kontraktor lain untuk pelaksanaan pembangunan kantin yang juga meliputi pembuatan kanopi. Namun dalam perjanjian yang kedua hanya didasarkan Surat Perintah Kerja . Di dalam pelaksanaan suatu perjanjian pemborongan pekerjaan tak bisa lepas dari adanya kemungkinan wanprestasi. Demikian juga yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi di SMA Bopkri 2. Dalam pelaksanaan perjanjian pemborongannya terdapat dugaan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemborong. Oleh karena itu perlu untuk dibahas lebih lanjut mengenai penggunaan nota kesepakatan dalam perjanjian jika dibandingkan dengan perjanjian pemborongan yang hanya menggunakan Surat Perintah Kerja. Pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perjanjian pemborongan mengenai proyek pembangunan kanopi di SMA Bopkri 2 hingga selesainya perjanjian juga diperlukan. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN
NOTA
KESEPAKATAN
DALAM
PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN KANOPI ANTARA SMA BOPKRI 2 YOGYAKARTA DENGAN PEMBORONG.
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah :
6
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong? 2. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong? 3. Bagaimana upaya penyelesaian terkait dengan adanya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Nota Kesepakatan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong” adalah: 1. Tujuan Objektif a. Mengetahui dan menganalis pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong b. Mengetahui dan menganalisis bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong
7
c. Mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian berkaitan dengan adanya
wanprestasi
dalam
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan
pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong 2. Tujuan Subjektif Tujuan subjektif dari penulisan hukum ini adalah untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukm yang berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Nota Kesepakatan
dalam
Perjanjian
Pemborongan
Pekerjaan
pada
Proyek
Pembangunan Kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong” ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan kanopi tersebut baru ada pada Desember 2014 dan berdasarkan informasi dari pihak sekolah, belum pernah ada yang meneliti perjanjian tersebut. Penulisan hukum yang sebelumnya pernah ditulis antara lain: 1. Berjudul
“PELAKSANAAN
PERJANJIAN
PEMBORONGAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI PENGEBORAN SUMUR SEMI DALAM ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLATEN DENGAN
CV.
SURYA
MAKMUR
DI
DESA
MALANGAN
8
KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN” yang ditulis oleh Muhammad Arif Kurniawan,dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu kendala tidak selesainya perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi serta penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi. 2. Berjudul “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA KOTA PEKANBARU DENGAN PT. GEMA RIAU PRATAMA DALAM KEGIATAN
PEMBANGUNAN
JEMBATAN
JALAN
PAUS
KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU”, yang ditulis oleh Sukma Kumala Sari dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini yaitu bentuk wanprestasi yang terjadi
dalam
pelaksanaan
perjanjian
pemborongan
serta
upaya
penyelesaian dalam hal terjadi wanprestasi. Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum sebelumnya yaitu, pada penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Nota Kesepakatan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong” ini membahas tentang perjanjian pemborongan bangunan yang dilakukan antara pihak swasta dengan swasta. Berbeda dengan penelitian hukum sebelumnya yang membahas mengenai perjanjian pemborongan bangunan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.
9
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dan akademis. Manfaat penulisan hukum berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Nota Kesepakatan dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Proyek Pembangunan Kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong” antara lain: 1. Manfaat Akademis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata mengenai penggunaan nota kesepakatan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek pembangunan kanopi antara SMA Bopkri 2 Yogyakarta dengan Pemborong 2. Manfaat Praktis a. Bagi Pemborong Penulis berharap penulisan hukum ini bisa menjadi bahan masukan bagi pihak pemborong dalam pembuatan perjanjian pemborongan b. Bagi SMA Bopkri 2 Yogyakarta Penulis berharap dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai acuan untuk pembuatan perjanjian pemborongan yang selanjutnya. c. Bagi Akademisi Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.
