BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja sektor publik, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin ada negara tanpa kehadiran sektor publik. Negara kapitalis menganut pasar bebas sempurna sekalipun masih membutuhkan peran sektor publik, apalagi negara sosialis yang menjadikan sektor publik sebagai sektor terpenting dalam sistem ekonomi, sosial dan politik. Negara Republik Indonesia yang bukan merupakan negara kapitalis maupun sosialis tapi negara Pancasila juga menjadikan sektor publik sebagai sektor penting negara. Sektor publik memiliki peran yang tidak kecil dalam suatu negara yang dapat berdampak pada sektor lain yaitu sektor swasta maupun sosial (Mahmudi, 2011:59). Salah satu usaha pemerintah dalam mewujudkan perkembangan dibidang pemerintahan, pembangunan dan perekonomian adalah dengan diadakannya otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan perekonomian serta pelayanan kepada masyarakat. Otonomi yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Oleh karena itu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien, agar mampu mengelolah dengan baik instansinya tersebut. Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam membiayai
1
anggaran pembangunan pada setiap daerah/wilayah. Manfaat dari otonomi daerah adalah agar dapat pembangunan
serta
mendorong kreativitas
mendorong
pemerataan
masyarakat dalam
hasil-hasil
pembangunan
diseluruh Indonesia (Adisasmita, 2011:27). Peraturan Perundangan No.71 Tahun
2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Permendagri No.59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok Belanja terdiri atas Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, Belanja bantuan kepada provinsi /kabupaten dan pemerintah desa, Belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Belanja modal. Otonomi daerah sebagai suatu kebijakan publik dari pemerintahan pusat dalam bentuk regulasi bukanlah suatu cara yang menjamin adanya peningkatan
kemampuan
pembiayaan
daerah
dan menjamin
adanya
kehematan dalam pengelolaan belanja bila regulasi yang dikeluarkan tidak secara tegas dan transparan mampu mengatur seluruh aspek pengelolaan
2
keuangan. Dengan bergulirnya otonomi daerah diharapkan daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 2 menjelaskan tentang perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan jaminan sosial. Permendagri No.59 Tahun 2007, pasal 36 bahwa belanja menurut kelompok Belanja terdiri atas Belanja tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan meliputi Belanja Pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, Belanja bantuan kepada provinsi /kabupaten dan pemerintah desa, Belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Belanja modal. Menurut Cardiman (2006) sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka paradigma peyelenggaraan pemerintahan mengalami pergeseran. Implikasinya terhadap pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah diberikan
3
kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebelum era otonomi daerah, struktur anggaran daerah (APBD) yang berlaku adalah anggaran berimbang, dimana anggaran penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja (Saragih, 2003). Di era otonomi daerah, struktur APBD mengacu pada pendapatan masing-masing daerah sehingga tiap-tiap daerah struktur APBD-nya akan berbeda dengan daerah lain tergantung dari kapasitas keuangan yang dimilikinya (Cardiman, 2006). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengernbangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Pengelolaan
keuangan
negara
perlu
diselenggarakan
secara
professional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4
dan juga untuk mendukung terwujudnya good govermance. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja. Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang diperkirakan diterima selama satu tahun anggaran, maka setalah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan. Belanja kesehatan yang dikeluarkan pemerintah termasuk ke dalam alokasi belanja pembangunan. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk pembiayaan proses perubahan dan bersifat menambah modal masyarakat baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik. Mils dan Gilson (1990) memberikan kriteria belanja sektor kesehatan secara umum ke dalam lima aspek, yaitu; (1) pelayanan kesehatan dan jasa-jasa sanitasi lingkungan, (2) rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial, (3) pendidikan, pelatihan, penelitian medis murni, (4) pekerjaan medis sosial, kerja sosial, (5) praktisi medis dan penyedia pelayanan kesehatan tradisional. Sektor-sektor tersebut yang kemudian akan mendapat alokasi belanja kesehatan dari pemerintah.
5
Indikator Dinas Kesehatan pada Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Angka Kematiaan Bayi di Kabupaten Nagekeo Tahun
Jumlah Penduduk
Jumlah Kematian
%
2010
130.120
38
0,029
2011
133.218
37
0,028
2012
135.419
35
0,026
2013
136.219
30
0,022
2014
138.310
23
0,017
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Nagekeo Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Jumlah Angka Kematian Bayi di Kabupaten Nagekeo terjadi penurunan dari tahun 2010 sampai 2014. Angka Kematian Bayi dalam beberapa waktu terakhir memberi gambaran adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi sangat peka terhadap perubahan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perbaikan derajat kesehatan tercermin pada penurunan AKB. Dinas perencanaan
Kesehatan yang
bersifat
Kabupaten
Nagekeo
merupakan
indikatif,
memuat
program
–
dokumen program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas kesehatan serta mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu Lima Tahun. Maka dari
6
situ Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo secara pasti menggunakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Tabel 1.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGEKEO 2014 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
1.1
BELANJA OPERASI
48.570.291.771.00
33.370.789.086.00
1.1.1.
Belanja Pegawai
28.398.766.000.00
24.858.501.301.00
Gaji dan Tunjangan
23.249.767.000.00
21.470.241.551
Tambahan Penghasilan PNS
3.432.400.000.00
1.971.517.500
Honorarium PNS
801.595.000.00
649.342.500.00
Honorarium Non PNS
915.004.000.00
767.403.750.00
Belanja Barang dan Jasa
20.171.525.771.00
8.512.287.785.00
Belanja Bahan Pakai Habis
2.104.296.710.00
765.499.306.00
Belanja Bahan / Material
4.042.219.912.00
1.538.977.500.00
Belanja Jasa Kantor
6.221.943.899.00
3.588.179.683.00
Belanja Premi Asuransi
3.460.500.000.00
0.00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
375.686.000.00
251.255.300.00
Belanja Cetak dan Penggadaan
297.079.250.00
200.213.400.00
Belanja Sewa Rumah /Gedung /Gudang
197.525,000.00
183.625.000.00
Belanja Sewa sarana Mobilitas
18.700.000.00
17.200.000.00
Belanja Sewa Alat Berat
1.500.000.00
1.500.000.00
Belanja Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor
750.000.00
750.000.00
Belanja Makanan dan Minuman
865.440.000.00
664.195.000.00
Belanja Perjalanan Dinas
2.574.645.000.00
1.289.682.636.00
Belanja Pemeliharaan
11.240.000.00
11.240.000.00
BELANJA MODAL
16.389.050.500.00
7.845.986.270.00
Belanja Peralatan dan Mesin
6.149.527.000.00
1.680.767.000.00
Belanja Gedung dan Bangunan
10.233.123.500.00
6.158.819.270.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.000.000.00
5.000.000.00
Belanja Aset Tetap Lainnya
1.400.000.00
1.400.000.00
Jumlah Belanja Daerah
64.959.342.271.00
41.216.775.356.00
B
1.1.2
1.2
7
Berdasarkan
Laporan
Realisasi
Dinas
Kesehatan
Kabupaten
Nagekeo Tahun 2014, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Pajak Daerah,Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dan yang termasuk dalam Belanja beaerah terdiri dari: Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam Laporan Realisasi Angggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2014, Dapat dilihat bahwa pengalokasiaan Belanja Daerah terhadap Belanja Operasi pada tahun 2014 adalah Rp48.570.291.771.00 dan Belanja Modal Rp16.389.050.500.00 Pada Tahun tersebut pengalokasiaan Belanja Operasi lebih besar dari Belanja Modal. Berdasarkan uraian di atas dan situasi yang terjadi di lapangan khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, penulis ingin mengetahui apakah pengalokasiaan Belanja Operasi lebih besar dari Belanja Modal pada tahun 2014 . Oleh karena itu maka sayapun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian untuk mencari tahu bagaimana dan berapa Belanja Operasi yang terjadi di Dinas
Kabupaten Nagekeo? Ketertarikan Belanja Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Nagekeo akan ditulis dengan judul ” Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan kabupaten Nagekeo Tahun 2010-2014”.
8
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Varians Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 – 2014? 2. Bagaimana Pertumbuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 – 2014? 3. Bagaimana Pengalokasian Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 – 2014?
1.3 Tujuan Tujuan penelitian ini adalah adalah: 1. Untuk Mengetahui Varians Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo 2010 – 2014. 2. Untuk Mengetahui Pertumbuhan Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo 2010 – 2014. 3. Untuk Mengetahui Pengalokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo Tahun 2010 – 2014.
9
1.4 Manfaat Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian diharapkan dapat m enjadi bahan evaluasi dalam pengalokasian belanja dan penilaian ki nerja di masa yang akan datang. 2. Bagi pembaca penelitian ini, sebagai informasi dalam me nilai pengalokasian belanja dan penilaian kinerja pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. 3. Bagi saya dapat memperoleh tambahan wawasan, pengalama n, dan pengetahuan dalam mempraktekkan ilmu dan teori yang dip eroleh selama kuliah
