9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum dan pembangunan merupakan dua variabel yang selalu sering mempengaruhi antara satu sama lain. Hukum berfungsi sebagai stabilisator yang mempunyai peranan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat dengan tujuan untuk memperlancar roda pembangunan, dan sebagai dinamisator hukum berfungsi menggerakkan dan mempercepat pembangunan itu sendiri. Sejalan dengan itu meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. 1 Peran perbankan dalam pembiayaan akan semakin besar hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang‐undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan undang ‐undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa : bank adalah badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
1
Aulia Pohan, Potret Kebijakan Moneter Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal 85.
10
menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjammeminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. 2 Seiring dengan berkembangnya zaman yang kemudian diikuti dengan berkembangnya kebutuhan manusia dan semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat, kegiatan pinjam meminjam kini sering dipersyaratkan sebagai jaminan atas pelunasan pinjaman.Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. 3Kegiatan pinjam meminjam kini juga dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis sebagai alat bukti adanya sebuah peristiwa hukum yang dibuat untuk menghindari konflik hukum yang terjadi dikemudian hari.
2
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hal.1. 3 Ibid, hal.2.
11
Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak peminjam dalam rangka pinjam uang sangat terkait dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan pinjam meminjam uang. Pada umumnya pihak pemberi pinjaman mensyaratkan adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman uang kepada pihak peminjam. Sementara itu, keharusan penyerahan jaminan utang tersebut sering pula diatur dan disyaratkan oleh peraturan interen pihak pemberi pinjaman dan atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4 Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam praktek jaminan yang paling sering digunakan adalah jaminan kebendaan yang salah satunya adalah hak tanggungan. Dalam hubungan utang piutang, khususnya pemberian kredit bukan hanya kepentingan kreditur yang memerlukan kepastian hukum dan perlindungan. Kepentingan debitur, bahkan kepentingan pihak lain yang mungkin bisa dirugikan oleh akibat yang timbul dari penyelesaian hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur,jika terjadi cidera janji pada pihak debitur. Menghadapi kemungkinan seperti itu, hukum menyediakan sarana bagi setiap kreditur untuk memperoleh kembali kredit yang diberikannya, seperti dinyatakan dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya
4
Ibid, hal.2.
12
disebut KUHPerdata), dimana seluruh harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan untuk segala perikatan pribadi debitur tersebut. Apabila debitur cidera janji (wanprestasi), tanah (hak atas tanah) yang dibebani hak tanggungan ini berhak dijual oleh pemegang hak tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut. Agar pelaksanaan Penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), maka pemegang hak tanggungan dapat menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah Beserta hak tanggungan (selanjutnya disebut UUHT) Menurut Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT maupun pemegang hak tanggungan adalah orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Kreditur pemegang hak tanggungan atau jaminan yang pemenuhan piutang harus didahulukan dari piutang-piutang yang lain disebut kreditur preferen. Sebagai kebalikannya adalah kreditur konkuren yaitu kreditur yang kedudukannya sama berhak dan tak ada yang harus didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Apabila kredit sudah menjadi macet, seringkali bank menghadapi kesulitan untuk dapat memperoleh persetujuan nasabah debitur. Kesulitan untuk memperoleh persetujuan nasabah tersebut dapat terjadi misalnya karena nasabah debitur yang tidak lagi beritikad baik tidak bersedia ditemui oleh bank, atau tidak
13
diketahui lagi dimana keberadaannya. Agar bank kelak setelah kredit diberikan, tidak mengalami kesulitan yang demikian, bank pada waktu kredit diberikan, mensyaratkan agar di dalam perjanjian kredit diperjanjikan bahwa bank diberi kewenangan untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan atau meminta kepada debitur untuk memberikan surat kuasa khusus yang memberikan kekuasaan kepada bank untuk dapat menjual sendiri agunan tersebut secara di bawah tangan 5. PT. Mandiri Cabang Medan sebagai salah satu Bank Umum Pemerintah, salah satu kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk kredit, yang merupakan jenis pembiayaan secara umum. Kegiatan menyalurkan kredit, mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Likuditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit yang disalurkan. Kebanyakan bank yang bangkrut atau menghadapi kesulitan keuangan yang akut, disebabkan terjerat kasus-kasus kredit macet dalam jumlah besar. Pelaksanaan pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur.
5
Remmy Sjahdeini, Hak Tanggungan : Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi Oleh Perbankan suatu Kajian Mengenai UUHT, (Bandung : Alumni, 1999), hal 166
14
Berdasarkan latar belakang di atas maka tertarik memilih judul Perlindungan Hukum Para Pihak Akibat Penjualan Hak Tanggungan di bawah Tangan (Studi pada Bank Mandiri Cabang Medan).
B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam penjualan hak tanggungan di bawah tangan pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet terhadap penjualan di bawah tangan yang menjamin hak-hak para pihak? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum akibat penjualan di bawah tangan terhadap hak tanggungan bagi debitur dan kreditur?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam penjualan hak tanggungan di bawah tangan pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan. 2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet terhadap penjualan di bawah tangan yang menjamin hak-hak para pihak. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum akibat penjualan di bawah tangan terhadap hak tanggungan bagi debitur dan kreditur.
15
D. Manfaat Penulisan 1. Secara teoretis Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum jaminan yang berfokus pada aspek eksekusi obyek hak tanggungan secara di bawah tangan dalam penyelesaian kredit macet. 2. Secara praktis a. Bagi pemerintah dapat dijadikan masukan dalam upaya meningkatkan pembangunan memberikan
nasional kepastian
serta hukum.
kesejahteraan Serta
untuk
masyarakat
dengan
mengkaji
kembali
klausul‐klausul dalam UUHT, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan yang terdapat didalamnya, dengan tujuan melindungi pemegang hak tanggungan (kreditur) dan pemberi hak tanggungan (debitur) maupun pihak lainnya. b. Bagi Pihak Ketiga atau pemberi jaminan atas obyek hak atas tanah yang hak miliknya telah menjadi agunan/jaminan tanpa menimbulkan kerugian. c. Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak‐hak pembeli (konsumen) dalam pelaksanaan eksekusi baik melalui lelang maupun secara di bawah tangan atas eksekusi obyek hak tanggungan dalam rangka penyelesaian kredit.
16
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan
pemeriksaan
yang
telah
dilakukan
di
perpustakaan
Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang perlindungan hukum para pihak akibat penjualan hak tanggungan dibawah tangan (studi pada Bank Mandiri) Cabang Medan.
F. Metode Penelitian Penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan penelitian hukum yaitu dengan menggumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dan kemudian dianalisis data yang dikumpulkan tersebut 1. Jenis penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yang dilakukan melalui penelusuran data-data yang dikumpulkan oleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 6. 2.
Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, 7penelitian yang bertujuan
membuat deskripsi atau menggambarkan secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian.
6
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 43. 7 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 8-9.
17
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berkenaan dengan hal yang terjadi sesungguhnya dilapangan dan dihubungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kasus jaminan pada pengadilan negeri Bank Mandiri Cabang Medan dan data yang diperoleh dari Bank Mandiri Cabang Medan. Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 8 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, 9 yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di tempat/daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atau menggambarkan secara sistematis mengenai fakta yang ada di lapangan yang berhubungan dengan objek penelitian 3. Teknik pengumpulan data Penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan yaitu kepala bagian administari, bagian marketing, dan anggota bagian administrasi pada bank mandiri cabang medan tentang masalah yang akan diteliti. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara (interview guide) yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
8 9
hal. 8-9.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal 3 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
18
4. Teknik Analisis Data Data yang didapat di lapangan berupa data yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif, dengan melakukan penafsiran terhadap data tersebut. Selanjutnya menyederhanakan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan masalah, ditunjang dengan data sekunder dan ditafsirkan dengan menghubungkan konsepkonsep dan pendapat pakar yang dianut dalam kerangka teoritis. Akhirnya ditarik kesimpulan guna menjawab masalah penelitian. G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan sebagai berikut. Bab I
Pendahuluan Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan, sistematika penulisan.
Bab II
Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan Bab ini berisikan pengertian tanggungan, asas-asas hak tanggungan, obyek dan subyek hak tanggungan, pembebanan hak tanggungan, surat kuasa membebankan hak tanggungan dan hapusnya hak tanggungan.
Bab III
Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Bab ini berisikan tinjauan umum tentang eksekusi yang terdiri dari pengertian eksekusi, macam-macam eksekusi, tata cara eksekusi hak tanggungan dan tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang berisi
19
pengertian perjanjian kredit, unsur-unsur kredit bank, prinsip-prinsip dalam pemberian kredit bank. Bab IV
Perlindungan Hukum Para Pihak Akibat Penjualan Hak Tanggungan Di Bawah Tangan (Studi Pada Bank Mandiri) Cabang Medan Bab ini berisikan kedudukan para pihak dalam penjualan hak tanggungan di bawah tangan pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan dan upaya penyelesaian kredit macet melalui penjualan di bawah tangan yang menjamin hak-hak para pihak serta perlindungan hukum akibat penjualan di bawah tangan hak tanggungan bagi debitur dan kreditur.
Bab V
Kesimpulan Dan Saran Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok dari keseluruhan isi. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.
