BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintah didaerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat untuk
memenuhi
tuntutan
transparansi
dan
akuntabilitas
dalam
menyelenggarakan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkenaan dengan akuntansi dan pertanggungjawaban mengacu pada peraturan perundangundangan yaitu antara lain Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,
peraturan
pemerintah
No.24
Tentang
standar
akuntansi
pemerintahan, peraturan pemerintahan No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, asset dan selain kas yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Proses pencatatan
1 Universitas Sumatera Utara
2
tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK-SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan. Pada SKPD yang dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pencatatan transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu : a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada bagian atau biro yang ada pada BPKD. b. Transaksi-transaksi yng dilakukan oleh SKPD sebagai pemerintah daerah untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti pendapatan yang berasal dari dana perimbangan da pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pebiayaan daerah. Namun pada SKPD tidak perlu dibuat laporan keuangan khusus sebagai satuan kerja dan sebagai pemerintah daerah. Secara teknik akuntansi, laporan keuangan untuk SKPD ini dapat disatukan menjadi laporan keuangan SKPD sebagai kantor pusat. Pada akhir tahun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan SKPD yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPD. Pengertian laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan :
Universitas Sumatera Utara
3
“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”. Penyusunan laporan keuangan disiapkan mulai dari berbagai sumber data, terdiri dari faktur-faktur, bon-bon, nota kredit, salinan faktur penjualan, laporan bank dan sebagainya. Data yang asli bukan saja digunakan untuk mengisi buku perkiraan, tetapi dapat juga dipakai untuk membuktikan keabsahan transaksi. Laporan keuangan menurut Munawir (1991 : 2) terdiri dari: 1. Neraca, menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu, yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan. 2. Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. 3. Laporan arus kas, menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi selama periode yang bersangkutan. 4. Catatan atas laporan keuangan, menginformasikan kebijaksanaan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
4
Sedangkan laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan pada SKPD berupa : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran 3. Catatan atas Laporan Keuangan Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dari sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada akhir periode. Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktek dengan judul :
“Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Badan Pengelola keuangan Daerah Kota Medan”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas,maka untuk membatasi ruang lingkup dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini,penulis membatasi masalah sebagai berikut “ Bagaimana sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan SKPD? “
Universitas Sumatera Utara
5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi penulis, maka tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan di BPKD telah terlaksana dengan baik atau tidak. 2. Manfaat Penelitian 1. Bagi Penulis a. Untuk memperoleh pengetahuan tentang sistem dan prosedur penyusunan laporan keuangan pada BPKD Kota Medan. b. Dapat memperoleh gambaran dunia kerja yang nantinya berguna bagi penulis apabila telah menyelesaikan perkuliahannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. c. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada masa kuliah dan sekalian dapat menambah wawasan dan pengalaman. d. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori dan praktek. 2. Bagi Akademik a. Dapat
menigkatkan
kerjasama
antara
lembaga
pendidikan
khususnya akademik dengan instansi. b. Dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. 3. Bagi Instansi. a. Dapat menigkatkan kerja sama antara akademik dengan instansi.
Universitas Sumatera Utara
6
b. Instansi atau perusahaan dapat membentuk semangat kerja yang tangguh serta ulet pada pada diri mahasiswa secara dini yaitu sebelum memasuki dunia kerja sehingga dapat membantu menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi.
Universitas Sumatera Utara
