BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang pemerintahan provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahah absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi urusan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan.
Urusan
pemerintahan
wajib
terdiri
atas
urusan
1
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, tertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial. pelayanan dasar
meliputi
Urusan yang tidak berkaitan dengan
tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup,
administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kerasipan.
Urusan
pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa: (1) perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah dan pemerintah daerah; (2) pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; (3) perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka
2
pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berlakunya undang-undang tersebut maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakaan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi
daerah
diberikan
kepada
daerah
kabupaten/kota
mendorong
pemerintahan daerah untuk berupaya menggali dan memaksimalkan potensi pajak serta retribusi yang ada di daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
memberi kewenangan besar kepada provinsi untuk mengelola dan
memungut 5 (lima) jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kabupaten/kota mengelola dan memungut 11 (sebelas) jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis retribusi daerah provinsi ataupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengolah dan memungut retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
3
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
Ayat (2), objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; b. reklame kain; c. reklame melekat, stiker; d. reklame selebaran; e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. reklame udara; f. reklame apung; g.
reklame suara; h. reklame film/slide; dan i. reklame peragaan.
Selanjutnya dalam pasal 50 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25 persen, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah otonom yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta harus mampu untuk memiliki kemandirian dalam menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal untuk mendukung pembiayaan program pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial adalah mengenakan pajak reklame pada papan reklame (billboard) yang menjamur di sepanjang jalan raya Kabupaten Sleman. Depok merupakan salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kecamatan Depok terdiri dari 3 desa dan 58 dusun dengan ibu kota kecamatan berada pada 7.75715‘ lintang selatan (BT) dan 110.39625‘ bujur timur (BT). Wilayah Kecamatan Depok merupakan daerah dengan pertumbuhan paling pesat di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berada di kawasan utara aglomerasi Kota Yogyakarta, Depok
4
terasa istimewa dengan keberadaan yang sangat stategis untuk pengembangan pembangunan kawasan pemukiman baru, pusat pertumbuhan pendidikan khusus perguruan tinggi, dan pusat pengembangan wisata. Sebagai sebuah daerah otonom Kabupaten Sleman dituntut untuk memiliki kemandirian dan kreativitas dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus dapat melakukan upaya-upaya yang maksimal untuk memperoleh dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pajak reklame khususnya objek papan reklame (billboard), dengan pengenaan pajak pada papan reklame ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang akan digunakan
dalam
membiayai
program
pembangunan
bagi
peningkatan
kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Tabel 1.1 menunjukkan persentase penerimaan pajak reklame dari total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sleman untuk lima tahun terakhir (2010-2014). Tabel 1.1 Pajak Reklame Kabupaten Sleman Tahun 2010 - 2014 Total Pajak (Rp)
Persentase (%)
Tahun
Reklame (Rp)
2010
9.057.573.587,09
80.611.542.955,52
11,24
2011
9.322.567.271,01
142.698.407.280,12
6,53
2012
11.340.140.023,22
177.835.870.150,47
6,38
2013
12.152.054.610,48
281.385.141.223,77
4,32
2014 11.367.611.231,00 326.003.995.236,66 Sumber: Dispenda Kab. Sleman (data diolah)
3,49
Jika diperhatikan dari Tabel 1.1 terlihat bahwa persentase penerimaan pajak reklame dibandingkan dengan total penerimaan pajak senantiasa mengalami penurunan tetapi jumlah nilai rupiah (Rp) senantiasa mengalami peningkatan. Tahun 2010 persentase pajak reklame dari total penerimaan pajak sebesar 11,24
5
persen selanjutnya turun menjadi 6,53 persen Tahun 2011, Tahun 2012 turun menjadi 6,38 persen, Tahun 2013 menjadi 4,32 persen dan 3,49 persen pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan sejak Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Sleman telah memungut pajak BPHTB pengalihan dari pajak pusat ke kab/kota, dan pajak air tanah pengalihan dari pajak provinsi ke kabupaten/kota, Tahun 2013 memungut pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pengalihan dari pajak pusat ke kab/kota. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menuntut setiap daerah kabupaten/kota yang akan memungut pajak daerah dan retribusi daerah wajib membuat peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Peritungan Pajak Reklame yang memuat tentang harga bahan papan reklame (billboard) Rp5.000/m2 dan Rp5.500/m2. Sementara itu, harga bahan papan reklame selalu mengalami perubahan sehingga perlu diteliti berapakah estimasi nilai wajar untuk membuat papan reklame di Jalan Kaliurang Kecamatan Depok Sleman dalam hubungannya dengan penentuan nilai sewa reklame untuk kepentingan optimalisasi pajak reklame.
1.2
Keaslian Penelitian Penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dalam
mengembangkan dan melaksanakan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.
6
Tabel 1.2 Penelitian –Penelitian Terdahulu No 1
Tahun 2004
Peneliti O’Neal dan 1. Marsh
2006
Clark2.
Tujuan Melakukan penelitian dengan alat analisis pendekatan pendapatan, pendekatan perbandingan penjualan dan pendekatan biaya dengan hasil sebagai berikut: untuk pendekatan pendapatan: sulit untuk mendidentifikasi income yang khusus berasal dari tangible asset properti, untuk pendekatan perbandingan penjualan: Penjualan dari struktur billboard sangat mungkin meliputi intangible asset sehingga harus dikeluarkan dari harga jual, untuk pendekatan biaya merupakan pendekaatan terbaik karena mengabaikan income yang dihasilkan oleh billboard maupun kelompok billboard. Melakukan penelitian tentang pendekatan yang digunakan dalam penilaian billboard terutama dalam konteks billboard sebagai personal properti untuk beberapa tujuan dan sebagai real property untuk tujuan lainnya. Nilai yang sebenarnya dari billboard tidak hanya dari biaya saja tetapi juga pada lokasi, ijin dan kontrak iklan.
3
2007
Syarifuddin 3.
Melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan perbandingan penjualan dalam membuat model penilaian billboard di Kota Yogyakarta dengan alat analisis berupa analisis regresi linear berganda.
4
2010
Smith dan 4. Allen
Melakukan penilaian billboard untuk tujuan pajak dengan menggunakan alat analisis pendekatan perbandingan penjualan, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.
5
2010
Budiwismanta 5.
Mengidentifikasi titik-titik lokasi untuk pemasangan reklame dan pada perhitungan serta penentuan potensi lahan papan reklame dan juga dalam usaha untuk mengetahui dan menganalisis lahan-lahan reklame yang belum digunakan secara optimal.
6
2013
6. Doly1.
Menganalisis penilaian sewa bilboard di Kabupaten Sleman dengan menggunakan metode Ordinary Least Square untuk mengukur pengaruh masing-masing determinan ukuran bidang billboard, tipe bilboard, jangka waktu kontrak dan lokasi billboard terhadap nilai sewa bilboard.
2. Sumber: Data Diolah
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Kesamaan terletak pada topik diambil tentang estimasi nilai wajar dan penggunaan metode biaya pengganti terdepresiasi (DRC) yaitu dengan melakukan estimasi biaya pengganti baru (Replecment Cost New/RCN)
7
dikurangi dengan biaya penyusutan (depreciation) untuk mengestimasi nilai, dan perbedaan terletak pada objek yang diteliti dan waktu penelitian.
1.3
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada upaya
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui penerapan Peraturan Daerah Sleman Nomor 4 tahun
2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergitungan Pajak Reklame yaitu adanya kehilangan potensi pendapatan daerah pada objek pajak papan reklame (billboard) akibat penetapan harga bahan yang belum sesuai dengaan nilai wajar.
1.4
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan pertanyaan
penelitian ini adalah sebagai berikut. Berapakah estimasi nilai
wajar papan
reklame (billboard) yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar nilai sewa reklame bagi keperluan pajak reklame yang terletak di Jalan Kaliurang Km 4,4 s/d Km 5,8 Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai wajar
papan reklame
(billboard) di Jalan Kaliurang Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang dapat dijadikan sebagai dasar nilai sewa reklame untuk keperluan pajak reklame.
8
Metode biaya pengganti terdepresiasi digunakan untuk menentukan nilai wajar papan reklame. 1.6
Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan
manfaat yang berarti bagi: 1.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menentukan nilai wajar papan reklame (billboard) untuk digunakan sebagai dasar pengenaan pajak reklame dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2.
dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama pada penilaian papan reklame billboard untuk tujuan penilaian pajak reklame.
1.7
Sistematika Penulisan Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai
berikut: Bab I merupakan pendahuluan yang mencangkup uraian tentang latar belakang, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II adalah tinjauan pustaka yang berisi tentang
landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Bab III adalah metoda penelitian yang berisi tentang desain penelitian, metoda pengumpulan data, instrumen penelitian, metode pengambilan sampel, dan metoda analisis data. Bab IV adalah analisis yang berisi tentang gambaran umum dan pembahasan. Bab V adalah simpulan dan saran yang berisi tentang simpulan, implikasi, keterbatasan dan saran.
9
