BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.Pelaksanaan otonomi daerah diberdayakan dengan memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan serta menggali sumber-sumber berpotensi yang ada di daerah masing-masing. Undang-undang yang menaungi otonomi daerah adalah UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Daerah.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia sendiri dapat dilihat dari bentuk nyata penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang berdiri atas azas desentralisasi, dekosentrasi dan juga tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi dengan menyerahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang terjadi di wilayah masingmasing dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hal itu juga terjadi pada pemerintahan kota Sleman dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Sleman. Pemerintah kota Sleman mendapatkan tugas dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur jalannya segala urusan pemerintahan dan kepentingan yang ditujukan untuk melayani masyarakat kota Sleman. Selain itu Sleman juga memiliki tugas
dimana mereka
harus memberikan
inovasi
dalam sistem
pemerintahan ke arah yang lebih baik dan lebih mandiri dalam mengelola dan
meningkatkan
kinerja
keuangan
pemerintahan
yang
akan
dipertanggungjawabkan nantinya kepada pemerintahan pusat termasuk juga kepada masyarakat kota Sleman sendiri. Untuk menjalankan seluruh tugas dan wewenanganya secara menyeluruh, Dinas Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Sleman (DPKAD) menyelenggarakan kebijakan pemerintahan daerah.Dan kebijakan tersebut membutuhkan pendanaan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.Seluruh kegiatan pendanaan tersebut perlu dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan,
pelaporan,
pertanggung
jawaban
dan
pengawasan keuangan daerah.Sistem pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membantu berdirinya kebijakan pemerintah tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Surplus Defisit Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan dimana harus ada standart atau acuan yang nantinya bisa dipergunakan untuk melihat kinerja dalam periode tertentu. Dengan adanya standart atau acuan atas kinerja
keuangan, otomatis akan ada juga pengukuran kinerja keuangan pemerintahan yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut nantinya diharapkan dapat diketahui seberapa mandiri, efektif &efisien dan akuntabel-nya pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.Bentuk dari penilaian kinerja keuangan yaitu berupa rasio keuangan yang diperoleh dari perhitungan LRA dan Neraca.Ketika melakukan penilaian ada indikator kerja terdiri dari 4 tolak ukur penilaian kinerja. Pertama yaitu penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target (anggaran), kedua adalah, efektivitas program, efisiensi belanja dan juga pemerataan dan keadilan. Empat tolak ukur penilaian kinerja ini digunakan karena nantinya tolak ukur tersebut dapat memperlihatkan seberapa besar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Ketika melakukan perhitungan rasio keuangan pada LRA rekening pendapatan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi PAD, acuan penilaian yang digunakan adalah jika X>100% itu berarti instansi daerah sudah efektif atau efisiendalam menggunakan PAD untuk kelangsungan kegiatan instansi daerah. Apabila X < 100% maka instansi daerah belum efektif/efisien dalam menggunakan PAD yang ada. Dan jika X = 100% maka dikatakan efektif/efisien yang berimbang. Sedangkan acuan penilaian yang digunakan ketika mengukur tingkat kemandirian keuangan
untuk mengetahui pola hubungan antara instansi daerah dengan pemerintah pusat (sebagai pihak luar instansi daerah) adalah jika rasio kemandirian menunjukan angka 0-25% maka kemandirian keuangannya rendah sekali dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat instruktif (campur tangan pemerintah pusat berperan besar). Kemudian jika rasio kemandirian menunjukan angka >25-50kemampuan keuangan dikatakan rendah dan pola hubungan dengan pemerintah pusat bersifat konsultatif. Untuk rasio kemandirian yang menunjukkan angka >50-75, kemandirian keuangan dikatakan sedang dan memiliki pola hubungan yang bersifat partisipatif. Sedangkan rasio kemandirian dengan angka >75-100 dikatakan memiliki kemampuan keuangan tinggi dan memiliki pola hubungan delegatif (keterlibatan pemerintah pusat rendah). Dengan adanya analisis kinerja keuangan dengan menerapkan rasio keuangan
diatas,
DPKAD
Sleman
diharapkan
dapat
semakin
meningkatkan efektivitas & efisien untuk memberikan layanan lebih baik untuk masyarakat.Hal ini kemungkinan besar terjadi karena dengan adanya perhitungan rasio keuangan pada LRA dan Neraca yang memiliki hasil analisa saling terkait bisa membantu pemerintah untuk lebih fokus pada tujuan dan sasaran program yang selama ini dibebankan pada pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dengan perhitungan rasio keuangan ini pun diharapkan bisa memberikan informasi yang akurat dimana nantinya akan digunakan sebagai acuan penentuan kebutuhan & merencanakan
kinerja di masa yang akan datang. Mengingat permasalahan di DPKAD Sleman (sebagai bendahara umum) yaitu perencanaan program dan kegiatan yang ada belum menggunakan data yang akurat. Selain itu DPKAD (bendahara umum) juga memiliki masalah lain yaitu berupa tuntutan dimana harus bisa meningkatkan kualitas layanan untuk masyarakat maupun instansi lainnya (Berdasar pada LAKIP DPKAD 2014). Berdasarkan
uraian
latar
belakang
diatas,
maka
penulis
mengangkat masalah tentang penilaian kinerja keuangan pada DPKAD Sleman untuk mengetahui seberapa mandiri, efektif & efisien dan akuntabel-nya pemerintahan tersebut. Dengan melakukan penelitian pada pemerintah daerah kota Sleman khususnya pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan
dan
Aset
daerah
Sleman
bagian
Pelaporan
dan
Pembukuan,penulis menyusun tugas akhir dengan judul makalah: “ANALISIS KEUANGAN
KINERJA DAN
KEUANGAN ASET
DINAS
DAERAH
PENGELOLAAN
SLEMAN
UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INSTANSI PADA MASYARAKAT SLEMAN”. Analisis LRA pada laporan keuangan DPKAD Slemanakan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi PAD, rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja dan juga rasio pertumbuhan. Sedangkan untuk menganalisa komponen kewajiban pada Laporan Neraca akan menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang nantinya secara keseluruhan rasio
tersebut akan menampilkan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Sleman selama tiga tahun terakhir.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : a. Bagaimanakah kinerja keuangan DPKAD Sleman Tahun Periode 2012-2014 dengan menggunakan analisis rasio pada Laporan Realisasi Anggaran dan pada Laporan Neraca? b.
Apakah
gambaran
kinerja
keuangan
tersebut
mampu
meningkatkan kualitas layanan DPKAD (sebagai bendahara umum) kepada masyarakat di kab Sleman atau kepada instansi lainnya?
1.3 Batasan Masalah Dikarenakan banyaknya komponen pembiayaan lain yang mungkin melatarbelakangi kebijakan pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya, penulis membatasi penelitian dan pembahasan masalah yang diangkat pada tugas akhir ini dengan menilai kinerja keuangan DPKAD Sleman hanya pada komponen Laporan Keuangan Laporan Realisasi APBD rekening Pendapatan dan Belanja dan Laporan Neraca DPKAD Sleman periode 2012-2014
1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian : a. Untuk mengetahui kinerja keuangan DPKAD Sleman Tahun Periode 2012-2014 dengan menggunakan analisis rasio pada Laporan Realisasi Anggaran dan pada Laporan Neraca. a. Untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan dan kemampuan DPKAD Sleman untuk meningkatkan kualitas layanan(sebagai bendahara umum) kepada masyarakat di kab Sleman atau kepada instansi lain.
1.5 Manfaat Penelitian Bagi pemerintah daerah Sleman (khususnya DPKAD Sleman) a. Dapat digunakan sebagai acuan penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya
b. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sektor publik dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Sleman c. Dapat
mewujudkan
pertanggung
jawaban
publik
dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan pada pemerintah daerah Sleman khususnya Bagi penulis dan pembaca : a. Digunakan sebagai penerapan ilmu dari materi-materi mengenai akuntansi keuangan daerah yang meliputi perhitungan rasio keuangan yang digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Sleman.
1.6 Kerangka Penulisan
STUDI PUSTAKA OBSERVASI DI OBJEK PENELITIAN ANALISIS RASIO LAPORAN KEUANGAN
DATA DOKUMEN 1. Laporan Realisasi Anggaran DPKAD Sleman Th 20122014
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan, Efektivitas & Efisiensi Keuangan, dan Pertumbuhan Pendapatan intansi daerah
2. Neraca DPKAD Sleman Th 20122014
Analisis Neraca bagian Aset dan Analisis Neraca bagian Kewajiban dengan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
3. Laporan Surplus Defisit DPKAD Sleman 2012-2014
Analisis Laporan Surplus Defisit dengan Pendekatan Dasar
Kesimpulan
Kontribusi untuk tempat objek penelitian
Hasil Analisis Kinerja Keuangan pada Laporan Keuangan instansi daerah
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan juga kerangka penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM Pada bab ini akan membahas profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman sebagai objek penelitian dalam tugas akhir ini. Dalam profil tersebut terdiri dari tugas, wewenang, fungsi dan juga visi dan misi instansi. Selain itu bab ini juga akan berisi tinjauan pustaka dimana tinjauan pusata ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan untuk membahas masalah/judul yang diangkat dari tugas akhir ini. BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari masalah atau judul tugas akhir yang diangkat. Yaitu berupa analisis rasio pada Laporan Realisasi Anggaran dan analisis rasio pada Laporan Neraca. Dilengkapi dengan pembahasan yang berisi penjelasan dari masing-masing perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada Laporan Keuangan DPKAD Sleman tahun 2012-2014. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat pada awal penulisan tugas akhir ini. Selain itu, bab ini juga berisi saran yang ditujukan oleh penulis untuk DPKAD Sleman.
