BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan merupakan materi menarik yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini. Latar belakang dimasukannya ketentuan tersebut adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap lingkungan dan keadaan masyrakat disekitar tempat usaha perseroan. Ketentuan ini bersifat menyeluruh akan tetapi. Ketentuan ini memiliki batasan dan keadaan tertentu yang peraturan pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selain itu, ketentuan ini juga bertujuan menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. 1 Masyrakat dan lingkungan hidup merupakan sumber utama faktor produksi penting bagi kegiatan dan eksistensi perusahaan, tanpa masyarakat alam dan lingkungan hidup,maka perusahaan tidak akan pernah eksis dan mampu berkembang, perusahaan dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki faktor produksi tersebut. Karena itulah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Sosial Responsibility (CSR) masyarakat akan menerima pengaruh positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh kegiatan perusahaan serta eksistensi perusahaan. Sebab masyarakat merupakan penyedia tenaga kerja sekaligus sebagai pasar bagi hasil produksi dari perusahaan. 2
1
Jamin Ginting ,2007 Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 2007), PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal 93 2 Aimi Soidei Manalu, Corporate Sosial Responsibility (CSR) Yang Dilakukan Bank Sumut Kepada Masyarakat Sekitarnya (Studi Pada PT.Bank Sumut, Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol No.18 Medan),2008, hal 10
Universitas Sumatera Utara
Masyarakat yang sejahtera dan memiliki kesetaraan sosial ekonomi akan mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi. Pada saat yang sama kesejahteraan sosial ekonomi akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk yang dipasarkan oleh perusahaan. Demikian pula halnya dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lingkungan alam yang terjaga kelestariannya merupakan prasyarat utama keberlangsungan oprasional suatu perusahaan. Sebab perusahaan tidak pernah bisa melepaskan dirinya dari alam dan lingkungan hidup, terutama lingkungan hidup
termasuk
masyarakat
lokal
disekitar
tempatnya
berada.
Alam
lingkungannya yang terjaga keharmonisan dan kelestariaanya menjamin kelancaran proses produksi, termasuk kepastian penyedian bahan baku. Lingkungan yang rusak membawa konsekuensi biaya ekonomi yang sangat tinggi, serta memerlukan waktu panjang untuk proses pemulihannya. 3 Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan yang baik diatur dalam ketentuan undang-undang ini. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut Corporate Sosial Responsibilty (CSR). Kesadaran pentingnya melakukan CSR merupakan trend global seiring dengan maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders. Persolan CSR merupakan “trend global” seiring dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders. Persoalan CSR ini juga tidak terlepas dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang menerapkan prinsip fairness, transparency dan accountability 4 Kebijakasanaan internal perusahaan yang jelas dan tegas dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, menyebabkan perlunya diambil keputusan sekurang-kurangnya tentang bagaimana dapat dijamin pematuhan hukum. Hal 3
Aimi Soidei Manalu, Corporate Sosial Responsibility (CSR) Yang Dilakukan Bank Sumut Kepada Masyarakat Sekitarnya (Studi Pada PT.Bank Sumut, Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol No.18 Medan),2008, hal 10 4 Jamin Ginting ,2007 Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 2007), PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal 94
Universitas Sumatera Utara
yang pertama adalah suatu pernyataan kebijaksanaan bahwa pelanggaran tidak akan diampuni dan persiapan untuk memberlakukannya akan dimulai dengan tindakan perusahaan. Strategi perusahaan pada masa kini harus diperluas dan diperdalam untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kebijaksanaan perusahaan yang dirancang untuk mengatasi permasalahan organisasi yang sulit unyuk mencapai pematuhan hukum. Pada masa kini banyak perusahaan yang menganggap dirinya bertanggung jawab secara sosial. Di beberapa negara kegiatan CSR sudah lazim dilakukan oleh suatu korporasi. Bukan karena diatur oleh pemerintahnya, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Di Indonesia, setiap perusahaan terbatas harus melakukan CSR yang sebenarnya merupakan kegiatan sukarela. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR) masih salah presepsi dikalangan pebisnis nasional. Namun, bagi pelaku usaha asing. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibilty (CSR) dilakukan secara sukarela , sudah biasa dilakoni oleh perusahaan Multinasional . Di beberapa negara kegiatan CSR sudah lazim dilakukan oleh suatu korporasi. Bukan karena diatur oleh pemerintahnya, melainkan untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders. Di Indonesia, setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melakukan CSR yang sebenarnya merupakan kegiatan sukarela. 5 Di Indonesia kegiatan CSR baru disahkan ketika Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal . Pada Pasal 74 UU Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
5
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur-di
akses 2014-09-22
Universitas Sumatera Utara
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan yang lebih tegas sebenarnya juga sudah ada di Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1) UndangUndang Penanaman Modal). Ketentuan tersebut munculah suatu pemikiran : Pertamasebagai sebuah tanggung jawab sosial, pasal 74 dan pasal 34 (1)memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR, yakni sebagai pilihan sadardan kemauan
bertindak
melaksanakan
CSR.
Keduadengan
kewajiban
itu,
konsekuensinya CSR akan bermakna parsial sebatas upaya pencegahan dan penanggulangan dampak sosial dan lingkungan dari kehadiran sebuah perusahaan. Dengan demikian, bentuk program CSR hanya terkait langsung dengan bisnis utama perusahaan, sebatas jangkauan masyarakat sekitarnya.Ketigatanggung jawab setiap subjek hukum termasuk perusahaan. Jika terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas usahanya, hal tersebut jelas masuk dalam ranah hukum. Menempatkan kewajiban proteksi dan rehabilitasi lingkungan dalam domain tanggung jawab sosial. Keempat, dari sisi keterkaitan peran, kewajiban yang digariskan UU PT dan UU PM menempatkan perusahaan sebagai pelaku dan penanggung jawab tunggal program CSR..Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Resposibility (CSR).CSR adalah kegiatan yang meliputi aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Corporate Social Responsibility memerlukan komitmen yang kuat dari subjek yang dianggap penting di perusahaan, seperti Komisaris ,Direksi dan RUPS oleh karena itu CSR membutuhkan audit sebagai bentuk laporannya. Audit
Universitas Sumatera Utara
yang diperlukan yang meliputi aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Biasanya yang melakukan audit semacam ini adalah pekerja sosial dan konsultan atau analis kebijakan sosial. Disamping itu audit juga memerlukan keterlibaan stakeholder, termasuk pekerja, klien, relawan, pendiri, kontraktor, supplier dan penduduk setempat. Di beberapa negara sudah menetapkan keharusan perusahaan untuk mempublikasikan laporan CSR. Corporate Social Responsibilty lahir dari desakan masyarakat atas prilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti, perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidak seimbangan antara kewajiban serta hak pegawai perusahaan, oleh karena itu perlu dibuatnya suatu pengaturan. Apabila tanggung jawab perusahaan yang semula adalah tanggung jawab non hukum (responsibility) akan berubah menjadi tanggung jawab hukum (liability) dengan begitu Otomatis perusahaan yang tidak memenuhi perundangundangan dapat diberi sanksi. Dengan begitu perusahaan akan menjadi sangat bermanfaat, sehingga dapat menjalankan tujuannya untuk meraih optimalisasi profit, sekaligus dapat menjalankan misi sosialnya untuk kepentingan masyarakat. CSR tidak hanya sekadar kedermawanan sebuah perusahaan CSR sudah menjadi kewajiban. Namun, kalangan pengusaha masih mempermasalahkanPasal 74. Pasal 74 mengandung beberapa makna, yaitu mewajibkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup pemenuhan peraturan perundangundangan, penyediaan anggaran untuk program CSR, dan kewajiban untuk melaporkannya
kepada
pemerintah.
Permasalahannya
bagaimana
dengan
perusahaan sumber daya alam dengan skala kecil dan masih merugi Apakah mereka wajib menyelenggarakan CSR. 6
6
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18664/csr-kegiatan-sukarela-yang-wajib-diatur-
di
akses 2014-09-22
Universitas Sumatera Utara
Diatur dalam suatu Undang-Undang, CSR kini menjadi tanggung jawab legal dan bersifat wajib, dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Merupakan amanat langsung dari Undang Undang. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanjung Jawab Sosial dan Lingkungan, seharusnya dapat mengakomodir ataupun suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR . Kepastian hukum dan kejelasan merupakan sesuatu yang harus ada didalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012, namun Peraturan Pemerintah tersebut belum dirasa memberikan kepastian hukum dan kejelasan bagi Perseroan Terbatas dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dari latar belakang dan pemaparan tersebutlah kenapa penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Oleh Bank BUMN (Studi Pada PT. Bank XXX Medan)
B. RUMUSAN MASALAH Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Prosedur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pada PT.Bank XXX Medan. 2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan pihak Perusahaan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Corporate Sosial Responsibility) Pada PT.Bank XXX Medan. 3. Bagaimana pengawasan dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility) secara internal dan external berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pada PT.Bank XXX Medan C. TUJUAN PENULISAN Tujuan penulisan dalam skripsi ini antara lain adalah : Universitas Sumatera Utara
1. Untuk mengetahui transparasi penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perbankan 2. Untuk mengetahui prosedur dalam pengaplikasian, pengawasan dan penganggaranCorporate Social Responsibility (CSR) 3. Untuk mengetahu faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) D. MANFAAT PENULISAN Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi dapat dibagi menjadi 2, yaitu : 1. Secara Teoritis Secara Teoritis, pembahasan yang terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan dalam skripsi ini akan memberikan atau membuka wawasan serta pemahaman dan pemikiran baru tentang Corporate Social Responsibility (CSR) pada masa yang akan datang. 2. Secara Praktis Skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi siapapun yang membacanya, khususnya bagi para pihak yang berhubungan langsung dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bersangkutan, pemerintah, masyrakat dan lingkungan sekitar. E. METODE PENELITIAN Untuk melengkapi penulisan skripsi ini dengan tujuan agar skripsi ini dapat lebih terarah serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulisan skripsi ini menggunakan metode seperti berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Peneletian hukum normatif adalah jenis penelitan yang menggunakan data-data sekunder sebagai sumbernya.
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan yang bersifat deskiptif adalah peneletian itu dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi dengan tujuan mendukung teori yang sudah ada. 2. Sumber Data a. Data Primer Yaitu data yang bersumber langsung PT.Bank XXX Medan melalui wawancara dengan Pihak PT. Bank XXX Medan, di jalan Pemuda, Medan, Sumatera Utara serta pihak-pihak yang terkait lainnya. b. Data Sekunder Data-data sekunder, yaitu meliputi 7 : 1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 b. Peraturan Dasar : 1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat (MPR) c. Peraturan Perundang-undangan : 1. Undang-undang atau perpu 2. Peraturan Pemerintah 3. Keputusan Presiden 4. Keputusan Mentri 5. Perturan-peraturan daerah d. Peraturan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, e. Yurispudensi f. Trakat
7
Bambang Sunggono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Universitas Sumatera Utara
g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdata (BW) 2. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer
misalnya
Rancangan
Undang-Undang
(RUU),
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. 3. Bahan hukum Tertier,yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
3 . Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun kepunyaan perpustakaan, ataupun artikel atau wacana yang didapat di media elektronik 2. Penelitian Lapangan (Field Reseacrch), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data. Untik medapatkan data-data, penelitian dilakukan dengan cara wawancara (Interview) dengan cara langsung saling bertatap muka (Face to face) . Pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seorang responden. 3. Analisis Data Data yang telah didapat baik dari Penelitian Kepustakaan ( Library Research ), dan Penelitian Lapangan (Field Reseacrch), kemudian
Universitas Sumatera Utara
dianalisis menggunakan pendekatan/metode deduktif dan induktif. Deduktif
dilakukan
membandingkan
dengan
sedangkan
cara
membaca,
induktif
menafsirkan
dilakukan
dengan
dan cara
menerjemahkan semua sumber bahan yang berhubungan dengan skripsi ini sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. F. SISTEMATIKA PENULISAN Dalam penulisan suatu penulisan karya ilmiah, pembahasannya harus diuraikan dan dibagi dalam bab per bab secara teratur agar mudah untuk dipahami. Dimana setiap bab saling berangkai satu sama lain. Adapun rangkaian bab, yaitu sebagai berikut : BAB I
: Merupakan suatu pengantar dalam skripsi ini yang di dalamnya menjelaskan tentang latar belakang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah dilanjutkan dengan tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, sistematika penulisan dan yang terakhir adalah keaslian penulisan.
BAB II
: Merupakan Bab yang membahas tentang Perseroan Terbatas secara umum dimana Perseroan Terbatas adalah pemegang kewajiban bagi Corporate Social Responsibility (CSR). Yang membahas tentang pengertian Perseroan Terbatas, Organ yang ada didalam Perseroan Terbatas dan Pengertian tentang Corporate Social Responsibility (CSR) beserta dengan dasar hukumnya.
BAB III
: Merupakan bab yang membahas tentang bagaimanan peranan PT. Bank XXX Medan
dalam menjalankan
Corporate Social Responsibility (CSR) baik dari segi ruang lingkup dan anggaran Perseroan Terbatas tersebut dalam
Universitas Sumatera Utara
pengaplikasiannya. Dimana pada bab ini membahas .dari segi ilmu Manajemen dan Ilmu Hukum. BAB IV
: Merupakan bab yang membahas bagaimana pelaksanaan PT. Bank XXX Medan dalam menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) ditinjau dari Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pembahasan pada bab ini juga meliputi tentang prosedur pelaksanaan Corporate Social
Responsibility
pertimbangan
pihak
(CSR), Perseroan
hal-hal dalam
yang
menjadi
melaksanakan
Corporate Social Responsibility (CSR) serta pengawasan dari segi internal maupun eksternal dalan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR). BAB V
: Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran yang mungkin bisa berguna di masa yang akan datang dalam penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia.
G. KEASLIAN PENULISAN
Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tanggug Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh Bank BUMN (Studi pada PT.Bank XXX Medan)” . Belum pernah diangkat menjadi judul skripsi belum pernah di tulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Apabila ada judul yang sama atau mirip judul dengan yang penulis buat tentunya substansi pembahasannya berbeda. Hal itu dikarenakan penulis membuat dan mengumpulkan sumber bahan sebagai referensi dari berbagai buku-buku, media elektronik serta dari berbagai pihak oleh karena itu keasilaan dari skripsi ini bisa
Universitas Sumatera Utara
dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Penulisan skripsi ini menyamarkan nama tempat penelitian hal ini dikarenakan kebijakan internal Perusahaan untuk tidak menuliskan nama Perusahaan dalam penulisan skripsi. Disamping itu penulis sudah terikat perjanjian oleh pihak Perusahaan untuk tidak menuliskan nama Perusahaan. Ada pun skripsi-skripsi yang mirip sbb :
1. Aimi Soidei Manalu, Corporate Sosial Responsibility (CSR) Yang Dilakukan Bank Sumut Kepada Masyarakat Sekitarnya (Studi Pada PT.Bank Sumut, Kantor Pusat Jalan Imam Bonjol No.18 Medan),2008. 2. Sembiring Muhsin Fahreza, Peranan Sistem Grameen Bank Terhadap Perbankan dalam Rangka Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 2011 3. Iqbal Muhammad :Pengawasan Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT.Inalum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Sekitar Perusahaan,2009
Universitas Sumatera Utara
