BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Hutan sebagai sumber daya memiliki peranan penting dalam mendukung
sistem penyangga kehidupan, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menunjukkan interprestasi bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menetapkan atau mengubah kawasan hutan, serta menetapkan dan mengatur perbuatan hukum yang berkaitan dengan hutan. Penyelenggaraan kehutanan
harus
dilakukan
secara
kerakyatan,
keadilan,
kebersamaan,
keterbukaan, keterpaduan, dan tanggungjawab. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan milik adalah hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik yang juga dikenal sebagai “Hutan Rakyat”. Hutan rakyat dapat dimiliki oleh setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum. Menurut Dirjen RRL Departemen Kehutanan (1996) hutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan negara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang pemilikannya berada pada rakyat.
1
2
Selama ini keberadaan hutan rakyat, meski secara policy kurang mendapat rekognisi dan legitimasi yang kuat oleh pemerintah sebagaimana keberadaan hutan Negara, namun kontribusi hutan rakyat terhadap masyarakat lokal tidak bisa dipungkiri, karena keberadaan hutan rakyat bisa menjadi katub penyelamat bagi masyarakat lokal (Sulistyaningsih, 2010). Kontribusi hutan rakyat terhadap masyarakat sangat tergantung pada bentuk pengelolaan yang dilakukan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya hutan yang memberi manfaat. Rehabilitasi hutan dan lahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyebutkan bahwa
rehabilitasi
hutan
dan
lahan
merupakan
upaya
memulihkan,
mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem peyangga kehidupan tetap terjaga. Hutan rakyat merupakan salah satu objek rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan di luar kawasan hutan. Di Kabupaten Jombang masih terdapat lahan kritis dan terdegradasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi hutan rakyat. Selain itu, juga terdapat hutan rakyat yang berpotensi, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan yang merupakan salah satu bagian dari skema rehabilitasi hutan dan lahan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang berada di atas tanah milik, seharusnya menjadi tanggungjawab mandiri masyarakat, namun tetap merupakan inisiasi dari pemerintah yang diuraikan dalam sebuah program jangka panjang secara berkelanjutan melalui kewenangan yang diberikan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Pengelolaan hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi
3
hutan dan lahan, memerlukan ketersediaan informasi yang memadai. Pengelolaan informasi perlu sebuah rancangan tersendiri karena sumber data, sumber informasi, dan pengguna informasi cukup banyak dan sering kali membutuhkan informasi yang bersifat data serial. Guna menjamin ketersediaan informasi, diperlukan sebuah model kelola informasi yang mampu mengelola data serial, menggali sumber informasi dari stakeholders, serta mendistribusikan informasi pada seluruh pengambil keputusan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat. Pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan memerlukan informasi yang memadai, namun saat ini informasi untuk memenuhi kebutuhan data serial di Kabupaten Jombang belum tersedia. Dalam kerangka pengembangan ini, diperlukan suatu usaha-usaha untuk membangun model kelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pengembangan model tersebut harus dilakukan secara terstruktur dan membutuhkan usaha rancang bangun sistem informasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada.
1.2. 1.
Rumusan Masalah Apa permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan hutan rakyat yang melibatkan Multi-Stakeholder dan Multi Criteria, sehingga memerlukan sebuah model kelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan?
4
2.
Bagaimana bentuk model kelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan MultiStakeholder di Kabupaten Jombang?
3.
Bagaimana strategi-strategi implementasi model kelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang memadai untuk mencapai pengelolaan hutan rakyat yang optimal?
1.3.
Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan
dalam
sistem
informasi
manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jombang. 2. Membuat model data logika yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jombang. 3. Memformulasikan strategi penerapan model data logika dalam sistem informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Jombang.
1.4.
Manfaat Penelitian
1. Mendapatkan sebuah model kelola informasi yang reliable bagi pengelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
5
2. Memperluas pengetahuan mengenai perancangan model kelola informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam perkembangan studi kehutanan. 3. Memberikan masukan (input) kepada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang tentang pentingnya sistem informasi manajemen hutan rakyat untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.
