1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Setiap Instansi Pemerintah Daerah memiliki bagian Humas. Baik itu yang berdiri sendiri maupun melebur dengan bagian yang lain. Misalnya di Pemkot Batu, Humas dilebur pada bagian umum, di Pemkot Malang Humas merupakan bagian tersendiri, dan sebagainya. Begitupula di Pemda Kabupaten Bojonegoro, Humas merupakan bagian tersendiri. Humas pada setiap Instansi Pemerintahan melakukan fungsi dan juga peran petugasnya yang berbeda-beda di dalam mensosialisasikan dan menginformasikan setiap program dari masing-masing Pemerintah Daerah. Akan tetapi secara umum, fungsi dan peran dari petugas humas itu sama. Definisi Humas menurut Scoot M. Cutlip, Allen H. Center, Gleen M. Broom (2006), Humas adalah fungsi manajemen yang mengevaluasi opini, sikap dan prilaku publik, mengidentifikasikan kebijakankebijakan, dan prosedur-prosedur individu ataupun organisasi dengan kepentingan publik, dan merencanakan serta melaksanakan program aksi untuk memperoleh pengertian dan kepentingan publik. Fungsi Humas secara umum adalah sebagai penunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). Selanjutnya, menurut Scoot M. Cutlip, Allen H. Center, and Canfield (1982), merumuskan fungsi humas adalah sebagai berikut : (1) Menunjang aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi). (2) Membina hubungan yang harmonis antara
2
badan/organisasi dengan pihak publiknya, yang merupakan khalayak sasaran. (3) Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya ataupun sebaliknya. (4) Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang sasaran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. (5) Menciptakan komunikasi dua arah ataupun timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak (Rosady Ruslan, 2014:19). Dozier and Broom (1995), merinci peranan Public Relations dalam suatu organisasi dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu : (1) Teknisi Komunikasi (Communication Technician) : Peranan ini dapat menjadikan praktisi PR sebagai journalist in resident yang menyediakan layanan teknis komunikasi. (2) Penasihat Ahli (Expert Prescriber): Pakar dan praktisi PR yang memiliki kemampuan tinggi dapat membantu memberikan solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya dengan top management. (3) Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator): Praktisi PR bertindak sebagai komunikator ataupun mediator antara organisasi dengan publiknya. (4) Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator): Sebagai bagian dari strategic planning team, PR bekerja sama dengan unit lain dalam organisasi untuk memecahkan persoalan Public Relations (Rosady Ruslan, 2014:20). Keberadaan Humas di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008. Berdasarkan dokumen kepegawaian tentang TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi)
3
dijelaskan bahwa fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yaitu adalah : (a) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelasanaan hubungan masyarakat dan protokol. (b) Pelaksanaan hubungan timbal balik antar pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah. (c) Pelaksanaan hubungan intern dengan satuan dan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah. (d) Pelaksanaan penyerapan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berasal dari masyarakat umum atau organisasi kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penerapan kebijaksaan Pemerintah Daerah. (e) Pelaksanaan pembinaan terhadap pers daerah. (f) Pelaksanaan hubungan fungsional dengan satuan organisasi pelayan informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. (g) Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan informasi. (h) Pelaksanaan urusan protokol dan perjalanan dinas. (i) Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk asisten administrasi umum. (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum sesuai dengan bidang tugasnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai macam program atau kegiatan yang salah satunya mewujudkan program “Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan dan Energi”. Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan Bermakna bahwasanya Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan juga terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan, merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan dalam arti luas yakni
4
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, Bojonegoro sebagai Lumbung Energi memiliki makna bahwa Bojonegoro adalah sebuah Kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yakni dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro didukung dengan adanya ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, yakni dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi. (http://bojonegorokab.go.id/visimisi) Langkah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam program ini sudah jelas tertuang di dalam RPJMD dan RPJP tahun 2013, yang kemudian akan diaktualisasikan dilapangan. Hanya saja pada kegiatan aktualisasi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro tidak akan berdiri sendiri namun melibatkan semua komponen yang ada diantaranya adalah kalangan akademisi dan praktisi termasuk di dalamnya melibatkan Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Salah satu bentuk dari pelaksanaan yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di dalam menyampaikan, dan menginformasikan Program Lumbung Pangan dan Energi ini yaitu melalui media publikasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh citra positif dari publiknya maupun dari stakeholder. Kemudian bentuk media publikasi yang digunakan oleh Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yakni adalah In House Journal (Majalah Inovasi) yang terbit setiap 1
5
(satu) tahun sekali yakni bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bojonegoro, dialog langsung (direct) yang dihadiri langsung oleh Bupati, dan Wakil Bupati, kegiatan tersebut sifatnya tidak informal, Press Release, media sosial (facebook dan twitter), mengundang mass media, Penulisan Advetorial (Pariwara), Penulisan Komentar Surat atau Pembaca, Penulisan Feauture yang dimuat dalam media lokal. Media publikasi yang dibuat Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di dalam menyampaikan dan menginformasikan Program Lumbung Pangan dan Energi ini, Selain untuk memperoleh citra positif dari publik maupun dari stakeholder, juga untuk menciptakan komunikasi dua arah (two way communications) antara publik maupun stakeholder. Berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya, maka dalam penelitian ini peneliti ingin melihat peran Humas dalam pelaksanaan media publikasi program Lumbung Pangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka rumusan masalah penelitian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Humas menjalankan peran-peran dalam pelaksanaan media publikasi program Lumbung Pangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan peneliti diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Mendiskripsikan tentang peran Humas dalam pelaksanaan media publikasi program Lumbung Pangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
6
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian yang dilakukan adalah : 1. Evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan pelaksanaan media publikasi program Lumbung Pangan dan Energi. 2. Koleksi dokumen akademik berkaitan dengan peran Humas Pemerintah Daerah. 3. Pijakan untuk penelitian selanjutnya.
