BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Indonesia merupakan
salah satu
negara
berkembang yang jumlah
penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata kerap kali muncul. Disamping itu, faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan penduduk memang sangat berpotensi memunculkan berbagai permasalahan dibidang kependudukan. Permasalahan ini diantaranya seperti pemalsuan Kartu Keluarga, KTP ganda, Akta Kelahiran ganda, dan pemalsuan dokumen kependudukan lainnya dimana pemalsuan tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan biasanya mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur. Penjelasan mengenai asas sederhana dan biaya ringan tercantum pada pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa yang dimaksud “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dan yang dimaksud dengan “biaya
1
ringan” adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “cepat” adalah penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tidak memakan waktu yang lama dan segera melimpahkan perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 3 huruf (e), (f) dan (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa prinsip – prinsip dalam peraturan ini: e. Transparan, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara terbuka yang dapat diketahui perkembangan penanganannya oleh masyarakat; f. Akuntabel, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan; dan g. Efektif dan efisien, yaitu penyidikan dilakukan secara tepat, murah dan tuntas Fungsi dan tujuan asas cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan melainkan asas ini bertujuan agar suatu proses penyidikan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama dan berlarut – larut sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Dalam kenyataannya, sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan yang terkait dengan administrasi kependudukan oleh pihak yang ingin mendapatkan keuntungan. Seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan surat keterangan pindah palsu yang digunakan untuk proses pembuatan Kartu Keluarga di Kabupaten Purworejo yang dilakukan oleh Sdri. Ani Siti Lestari alias Ibu Ambyah. Pelaku membantu proses pembuatan surat keterangan pindah palsu dengan cara menulis tangan sendiri blangko yang telah dimiliki sebelumnya serta membuat tanda
2
tangan dan juga cap yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Kemudian surat keterangan pindah tersebut digunakan untuk proses pembuatan Kartu Keluarga di Catatan Sipil Kabupaten Purworejo.1 Selain itu, kasus yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan Abraham Samad pada tanggal 9 Februari 2015 sebagai tersangka berdasarkan bukti yang disita oleh penyidik berupa Kartu Keluarga (KK), KTP Feriyani Lim dan paspor Feriyani Lim yang diduga dipalsukan. Dalam kasus ini, Abraham Samad sebagai kepala keluarga dan Feriyani Lim sebagai family. 2 Kemudian kasus pemalsuan surat juga terjadi di Bangil Pasuruan. Dua pelaku dalam kasus pemalsuan surat – surat administrasi kependudukan berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polres Pasuruan pada tanggal 8 Januari 2016. Mereka ditangkap setelah Kepala Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan melaporkan dugaan pemalsuan Kartu Keluarga (KK). Kedua tersangka yaitu Yusuf (45), warga Dusun Barsari, Desa Gambiran, Kecamatan Prigen. Sementara rekannya Nurmiati (50), warga lingkungan / Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Pandaan. Yusuf berperan sebagai pembuat surat – surat palsu seperti KTP, KK dan surat – surat lainnya. Sementara Nurmiati berperan sebagai penerima order.3 Upaya penyelidikan dan upaya penyidikan tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga prosedur yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum sesuai dengan perundang – undangan. Dilihat dari prosedur yang ada terjadi proses yang 1
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan oleh Pihak Kepolisian Liputan6, 2 Kasus Pemalsuan Dokumen Yang Membelit Abraham Samad, http: // news .liputan6.com, diakses tanggal 15 Januari 2016 3 Kabar Bromo Terkini, Satreskrim Polres Pasuruan Bekuk Dua Pemalsu Adminduk, http: //kabarbromoterkini.com, diakses tanggal 15 Januari 2016 2
3
terlalu lama dimulai sejak adanya laporan, dikeluarkannya surat perintah penyelidikan (sprin lidik), surat perintah penyidikan (sprin sidik), sampai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang terjadi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Seharusnya proses sejak adanya laporan hingga dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak memerlukan waktu yang lama sesuai dengan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian dalam hal penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga ini para pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga dapat di proses secara hukum dan oknum yang melakukan pemalsuan identitas dapat dijerat hukuman sesuai yang ditentukan pada pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi4: “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengungkap suatu peristiwa hukum dirasa kurang efektif dan efisien karena terjadi proses yang terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesenjangan terjadi karena apa yang seharusnya dilakukan oleh penyidik berdasarkan Kitab Undang –
4
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
4
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan asas tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Hasil studi pendahuluan menjelaskan indikasi kuat bahwa azas tersebut belum optimal dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Polres Kabupaten Purworejo. Beberapa fakta yang ditemukan dilapangan antara lain : Lamanya penyelidikan dan penyidikan yang dimulai dari laporan yang diterima oleh pihak Kepolisian sampai selesainya P21 (BAP selesai) Pemeriksaan terhadap para saksi yang dilakukan secara berulang – ulang dengan materi pertanyaan yang juga sebagian sama menyebabkan para saksi memerlukan waktu yang lama untuk mengikuti proses penyidikan, termasuk dengan adanya perpanjangan penahanan. Proses pemeriksaan yang memakan waktu lama dan berulang – ulang menimbulkan kerugian terutama bagi para saksi, kerugian yang dialami meliputi kerugian materi dan imateriil. Berdasarkan pemaparan diatas serta fakta – fakta yang ditemukan maka penulis tertarik mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan proses penyidikan, yang nantinya dapat memberikan manfaat dan menganalisis pemalsuan identitas Kartu Keluarga, sehingga mengambil judul penelitian “Pelaksanaan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pemalsuan Identitas Kartu Keluarga (Studi di Polres Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)”
5
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mempersempit pokok permasalahan. Permasalahannya adalah : 1. Bagaimana pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pemalsuan identitas Kartu Keluarga? 2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pemalsuan Kartu Keluarga?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pemalsuan identitas Kartu Keluarga. 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala pelaksanaan asas cepat, sederhana dan biaya ringan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara pemalsuan identitas Kartu Keluarga.
D. Manfaat Penelitian Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu meliputi :
6
1. Bagi Penulis Penulisan ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dan harapannya melalui penelitian ini penulis dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan azas cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. 2. Bagi Kalangan Akademis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan awal untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan suatu penerapan hukum mengenai proses penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan dengan menggunakan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. 3. Bagi Masyarakat Dengan adanya hasil penelitian ini harapannya mampu menjadikan sarana dalam memperoleh pengetahuan yang lebih terkait tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK).
E. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi untuk pembangunan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana agar kemudian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di kemudian hari.
7
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam penulisan hukum pidana khususnya tentang pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan azas cepat, sederhana dan biaya ringan dan kesadaran masyarakat pada umumnya.
F. Metode Penelitian Untuk memecahkan atau membahas permasalahan tersebut diatas, diperlukan data lapangan (data primer) yang obyektif dan terjamin validitas dan akurasinya. Guna mendapatkan data tersebut penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian. Penggunaan metode tersebut mengingat bahwa permasalahan yang diteliti erat hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktek yang dikembangkan dalam realita kehidupan masyarakat. 2. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Lokasi penelitian yaitu Polres Kabupaten Purworejo Jawa Tengah yang terletak di Jl. Gajah Mada No. 2 Purworejo Jawa Tengah. Alasan
8
pemilihan lokasi tersebut karena lokasi yang penulis pilih berhubungan langsung dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini dan pernah terjadi perkara pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK). 3. Sumber Data a. Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung melalui teknik wawancara, dokumentasi, serta sumber – sumber yang diperoleh dari penyidik Polres Kabupaten Purworejo dan keterangan dari para pihak yang terkait dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. b. Sumber Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan, dokumen, buku, majalah, maupun berita dimedia cetak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Interview atau Wawancara Yaitu tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang
dianggap
mengetahui
tentang
masalah
penelitian
untuk
9
memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Penulis akan melakukan interview atau wawancara kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara terkait dengan permasalahan yang sedang penulis teliti : 1. Nama
: AKP. Andis Arfan Tofani, SH., MH
Jabatan
: Kasat Reskrim Polres Purworejo
Instansi
: Polres Kabupaten Purworejo
2. Nama
: IPDA. Khusen Martono, SH
Jabatan
: Kanit 1 Reskrim
Instansi
: Polres Kabupaten Purworejo
3. Nama
: BRIPKA Sutrisna, SH
Jabatan
: Penyidik Pembantu
Instansi
: Polres Kabupaten Purworejo
Selain wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa saksi diantaranya : 1. Nama Alamat
: Sri Sulasmi Binti Sukarno (Alm) : Dusun Jetakan RT/RW. 01/04 Desa Jogonegoro Kec. Mertoyudan Kab. Magelang
Pekerjaan 2. Nama Alamat
: Ibu rumah tangga : Khamim Bin Munawir : Perum KBN Nomor 116 RT/RW. 05/08 Kel. Pangenjurutengah Kec. Purworejo Kab. Purworejo
10
Pekerjaan 3. Nama Alamat
: Staff Dinas Catatan Sipil Kabupaten Purworejo : Umaryo Bin HM Anwar : Dusun Genting RT/RW. 01/03 Desa Sambeng Kec. Bayan Kab. Purworejo
Pekerjaan 4. Nama Alamat
: Mantan Kepala Desa : Sumardi Bin Keto Diwiryo (Alm) : Dusun Genting RT/RW. 01/01 Desa Sambeng Kec. Bayan Kab. Purworejo
Pekerjaan
: Mantan Sekretaris Desa
b. Teknik Dokumen Yaitu pengambilan data dari Kepolisian dalam bentuk dokumen – dokumen yang diperlukan dan berhubungan langsung dengan tema pokok penelitian ini. 5. Teknik Analisa Data Sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh penulis, maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berarti menjabarkan atau menguraikan dari hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan dan mendalami mengenai persoalan yang dikaji. Selanjutnya dalam hal tersebut maka penulis melakukan analisis melalui pendekatan konseptual yang mendasarkan kepada teori yang ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dicapai sesuai dengan pemikiran penulis.
11
G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dalam mengetahui isi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Berisikan latar belakang pengambilan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN Dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai teori dan konsep hukum yang terdiri dari tinjauan umum mengenai tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK), mekanisme kinerja kepolisian dalam pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK) dengan menggunakan azas cepat, sederhana dan biaya ringan agar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
BAB III
PEMBAHASAN Dalam bab ini menguraikan pembahasan pokok permasalahan dalam penulisan mengenai analisis terhadap pelaksanaan azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta kendala pelaksanaan azas cepat, sederhana dan biaya ringan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan identitas Kartu Keluarga (KK) di daerah Polres Purworejo.
12
BAB IV
PENUTUP Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada pokok permasalahan dan juga berisi mengenai saran yang menjadi pemikiran penulis secara singkat sebagai upaya untuk penemuan pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang diangkat terkait dengan penegakan hukum itu dilaksanakan.
13
