BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah
banyak memberi manfaat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit. Pemberlakuan undang-undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001 memberi mandat luas kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan
fungsi
birokrasinya
guna
menaikkan
kesejahteraan
masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi tersebut terdiri atas Kabupaten dan Kota. Tiap daerah-daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. 1
Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka
2
meningkatkan penerimaan perpajakan (Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, 2010). Berikut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia disajikan pada Tabel 1.1: Tabel 1.1 Jumlah Semua Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2010-2013 Tahun
Jumlah Kendaraan (unit) Pertumbuhan (%)
2010 76,907,127 2011 85,601,351 2012 94,373,324 2013 104,118,969 Rata-rata 90,250,193 Sumber: Data diolah, 2015
11.30% 10.25% 10.33% 7.97%
Berdasarkan Tabel 1.1 nampak pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari semua jenis yang terdiri dari mobil penumpang, bis, truk, dan sepeda motor setiap tahunnya tumbuh rata-rata 7,9 persen. Berlakunya tarif pajak progresif di Provinsi Bali diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan tarif progresif ini, pemilik kendaraan pribadi wajib membayar pajak lebih mahal untuk pemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) 1,5% terhadap nilai jual, kepemilikan kendaraan kedua sebesar 2%, kepemilikan kendaraan ketiga sebesar 2,5%, kepemilikan kendaraan keempat sebesar 3%, dan kepemilikan kendaraan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%. Dampak diterapkannya tarif pajak progresif ini berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3
Provinsi Bali, karena jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak meningkat. Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah dampak diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Bali ?”. 1.2
Tujuan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak-
dampak yang terjadi setelah diberlakukannya tarif pajak progresif pada wajib pajak kendaran bermotor di Provinsi Bali. 1.3 Kegunaan Penelitian 1.3.1 Kegunaan Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas mengenai dampak diberlakukannya tarif progresif
4
pajak kendaraan bermotor, serta bermanfaat untuk lingkungan akademis sebagai salah satu refrensi dalam pembuatan tugas akhir. 1.3.2 Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlakuan pajak kendaraan bermotor beserta dampak kebijakan pemberlakuan tarif progresif pajak kendraan bermotor khususnya kepada wajib pajak kendraan bermotor di Provinsi Bali. 1.4
Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan satu
sama lain dan disusun secara terperinci serta sistematis untuk memberikan gambaran dan mempermudah pembahasan tugas akhir ini. Sistematika dari masing-masing bab dapat dirinci sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang masalah beserta pokok permasalahan,tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II
: Kajian Pustaka Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang menyangkut tentang pajak progresif kendaraan bermotor.
5
Bab III : Metode Penelitian Bab ini memuat cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV
: Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Penerimaan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Bali tahun 2012 sampai dengan 2014 dan menguraikan pembahasan hasil penelitian.
Bab V
: Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang simpulan yang mencangkup seluruh hasil penilitian, dan berisi saran yang dipandang perlu atas kesimpulan yang dikemukakan.
6
