BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Sebagai negara kepulauan yang luas maka modal transportasi udara merupakan suatu pilihan yang tidak dapat dielakkan, Indonesia adalah negara yang terdiri atas beberapa gugusan pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang bercirikan nusantara dan memiliki wilayah dan penyebaran penduduknya yang sangat luas yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka salah satu bidang kehidupan yang selalu diupayakan menjadi lebih baik adalah sektor transportasi. Manusia membutuhkan transportasi yang aman cepat dan teratur dalam menunjang mobalitas kehidupannya, baik dalam transportasi lokal, nasional maupun internasional. Manusia menghendaki transportasi kereta api, bus, kapal laut, pesawat dan lain-lain berjalan dengan aman, cepat teratur dan juga dengan biaya atau ongkos yang terjangkau. 1 Oleh karena itu, maka diperlukanlah sarana transportasi udara yang memiliki standar pelayanan dan keselamatan yang optimal, sehingga memiliki pengaruh yang sangat penting baik ditinjau dari segi persatuan dan kesatuan 1
Yaddy Supriadi, Keselamatan Penerbangan Teori & Problematika, (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2012), hlm.57.
1
nasional kehidupan sosial budaya, ekonomi, roda administrasi pemerintahan maupun pertahanan dan keamanan, yang mendorong kearah pembangunan. Sedangkan pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus kearah tercapainya tujuan nasional. Adapun suatu proses perubahan yang teratur dan terarah akan terwujud, apabila terjalin hubungan timbal balik yang erat antara sektor ilmu pengetahuan dan teknologi kebijakan dan hukum. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi yang mantap dan dinamis. 2 Selain itu, berdasarkan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam mewujudkan wawasan nusantara
serta
memantapkan
ketahanan
nasional
diperlukan
sistem
transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan dan pembangunan wilayah, sekaligus mempererat
hubungan antar bangsa,
dan memperkukuh kedaulatan negara. 3 Transportasi udara merupakan alternatif sebagaisarana yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah
2
Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbanga, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956. 3
ibid
2
terutama antar daerah terpencil dan pulau-pulau besar. Guna memenuhi kebutuhan transportasi udara di Indonesia terdapat berbagai macam maskapaimaskapai penerbangan baik maskapai yang dikelola oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah yang biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara. Bila dilihat dari segi kecepatan waktu, kenyamanan dan jangkauan, maka transportasi udara dengan menggunakan pesawat terbang, nampaknya masih menjadi primadona moda sarana transportasi antara pulau satu dengan yang lainnya, ketimbang menggunakan kapal laut ataupun kapal ferry. Oleh karena itu, di Indonesia masih sangat diperlukan penerbang-penerbang baru untuk mengoperasikan pesawat yang tersedia. Transportasi udara adalah sistem penerbangan yang melibatkan banyak pihak. Dalam dunia penerbangan pemenuhan (compliance) terhadap safety standard (standar keselamatan) yang tinggi merupakan suatu keharusan yang mutlak. Penerapan keselamatan penerbangan (aviation safety) perlu dilaksanakan pada semua sektor, baik pada bidang transportasi / operasi angkutan udara, kebandar-udaraan, navigasi, perawatan dan perbaikan serta pelatihan yang mengacu pada aturan International Civil Aviation Organization (ICAO).4 Adapun
keselamatan
merupakan
prioritas
utama
didalam
dunia
penerbangan sehingga, diperlukannya suatu standar keselamatan yang optimal dengan mengacu pada standar penerbangan yang ada. Keselamatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kondisi fisik pesawat, kondisi awak pesawat, infrastruktur dan faktor alam.
4
http://lontar.ui.ac.id. Diunduh Pada Tanggal 2 Juni 2016
3
Namun demikian, kegiatan usaha di bidang penerbangan merupakan lahan yang nampaknya banyak pula diminati oleh para pencari kerja. Hal ini karena banyak perusahaan penerbangan yang membutuhkan penerbang atau pilot untuk mengoperasikan pesawatnya, di sisi lain, banyak pencari kerja yang melirik untuk bekerja sebagai pilot karena gajinya yang relatif besar. Hingga bisa mencapai gaji Rp.40.000.000,- (empat pulu juta rupiah) sebulan. Namun sebenarnya, gaji yang nampaknya menggiurkan tersebut kadang tidak seimbang dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh pilot tersebut. Resiko kerja seperti kecelakaan pesawat, sering menghantui para pilot dalam melaksanakan
tanggungjawabnya.
Selain
itu
jam
terbang
yang
padat
menyebabkan pilot umumnya tidak memiliki cukup waktu untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari bersama keluarga tercinta. Selain itu, kondisi ruang pilot yang relatif kecil juga terkadang menjadi penyebab munculnya gangguan kesehatan. Di ruang kemudi pilot yang relatif kecil, sang pilot dan co-pilot duduk berjam-jam dan harus konsentrasi penuh ke kontrol panel serta pandangan di hadapannya. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penulisandengan judul: “Kajian Hukum atas Hak dan Kewajiban Pilot dan maskapai penerbangan dalam pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di pesawat”.
B. Pokok Permasalahan Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, makapermasalahan dalam penelitian ini adalah:
4
1. Bagaimanakah hak dan tanggung jawab pilot terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja di dalam pesawat? 2. Bagaimana dengan tanggung jawab maskapai terhadap pilot yang mengalami kelelahan dalam bekerja (baik secara mental atau fisik) ditinjau dari kesehatan dan keselamatan kerja?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dan pokok permasalahan tersebut di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hak dan tanggung jawab pilot terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja di dalam pesawat. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab maskapai terhadap pilot yang mengalami kelelahan dalam bekerja (baik secara mental atau fisik) ditinjau dari kesehatan dan keselamatan kerja.
D. Definisi Operasional Beberapa definisi yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain: 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. 2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 4. Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 5. Tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha. 6. K3 adalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan keselamatan Kerja. 7. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo,dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandara. 5 8. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 6 9. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.7
5
Indonesia, Loc.cit
6
Ibid
7
Ibid
6
10. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 8 11. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar Bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. 9
E. Metode Penelitian 1.
Bentuk Penelitian. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.
2.
Sifat penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, karena pengetahuan atau teori tentang obyek penelitian sudah ada dan penulis ingin memberikan gambaran mengenai obyek penelitian. 10
8
9
Ibid Ibid
10
Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm.75.
7
3.
Data Penelitian Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui beberapa kegiatan studi dokumen (library research) terhadap data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari satu sumber yang sudah dikumpulkan oleh suatu pihak lain. Dalam hal ini penulis ingin melakukan penelusuran keputusan yang terdiri dari:11
1) Bahan hukum primer Untuk ketentuan yuridis, penulis menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PP No.3 Tahun2001 tentang Keselamatan dan Keamanan Penerbangan, Konvensi Chicago 7 Desembar 1944 Tentang Penerbangan Sipil Internasional menghasilkan ICAO, Konvensi Montreal Tahun 1999 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara dan Dokumen Angkutan, Konvensi Roma Tahun 1952 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pihak Ke-3, Konvensi Tokyo 1963 tentang Tindak Pidana di Pesawat Udara, yang semua dari hasil Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota PBB yang menaungi ICAO atau badan PBB yang mengurus mengenai Penerbangan yang otomatis secara “Adhere“ (penundukan diri) meratifikasi hasil-hasil konvensi tersebut dan juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan Protocol on the Authentic 11
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 33 – 38.
8
Six-Laungage Text of the Convention on International Civil Aviation , Chicago 1944 (Protokol Tentang Naskah Asli Bahasa Keenam Dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Chicago 1944) 2) Bahan hukum sekunder. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan berbagai buku ilmiah, artikelartikel atau surat kabar.
F. Sistematika Penulisan. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing dibagi menjadi sub bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Secara singkat urutan bab tersebut sebagai berikut: BAB I
:
PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.
BAB II :
TINJAUAN
UMUM
TENTANG
KESEHATAN
DAN
KESELAMATAN KERJA. Kajian ini dimulai dari pembahasan mengenai pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Dilanjutkan dengan hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Dan diakhiri dengan pembahasan mengenai akibat tidak dilaksanakannya Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
9
BAB III :
TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN PILOT DAN MASKAPAI PENERBANGAN. Kajian ini dimulai dari pembahasan mengenai hak dan kewajiban pilot secara umum. Dilanjutkan dengan hak dan kewajiban maskapai penerbangan secara umum.
BAB IV :
ANALISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PILOT SERTA
MASKAPAI
PENERBANGAN
DALAM
PELAKSANAAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PESAWAT Di dalam bab ini, penulis pertama akan membahas mengenai bagaimanakah hak dan tanggung jawab pilot terhadap aspek kesehatan dan keselamatan kerja di dalam pesawat. Kedua, penulis pada bab ini akan membahas mengenai bagaimana dengan tanggung jawab maskapai terhadap pilot yang mengalami kelelahan dalam bekerja (baik secara mental atau fisik ditinjau dari kesehatan dan keselamatan kerja. BAB V:
PENUTUP Pada Bab terakhir dari penulisan skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir ini akan diberi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan.
10
