BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Dalam era globalisasi saat ini mempengaruhi perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainya, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya penduduk berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. secara garis besar dapat disebutkan bahwa globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses transformasi sosial yang akan membawa kondisi umat manusia yang berbeda-beda dan terpencar dibanyak wilayah dunia ini menjadi satu kondisi tunggal yang tidak mengenal lagi batas batas wilayah.1 Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional tersebut di butuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang di perlukan dalam setiap hubungan yang teratur yang di sebut hukum internasional.2 Hukum internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : a) Negara dengan negara b) Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.3
1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi, UB Press, Malang, hal.1. 2
Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, hal. 13. 1
2
dalam hal mengatur hubungan Internasional, negara memiliki kedaulatan dalam hal mengamankan wilayahnya, maka Indonesia dalam rangka mengatur perpindahan penduduk itu lalu membuatlah pengaturan mengenai keimigrasian. Indonesia merupakan negara kepulauan terletak dijalur perlintasan laut internasional dan menghubungkan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia kemudian diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Hal yang nyata bahwa Indonesia dengan kondisi geografisnya yang demikian merupakan jalan silang bagi jalur perlintasan perdagangan
internasional.
Di
samping
letak
geografis
pelayaran dan yang
sangat
menguntungkan dalam hal musim jika negara lain mengenal empat musim sedangkan negara Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan, hal ini berpengaruh terhadap kesuburan alamnya. Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai nilai ekonomi serta keindahan panorama menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Letak negara Indonesia yang strategis, menjadikan Indonesia banyak di kunjungi orang asing. Dalam hal ini seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara menjadi tunduk kepada hukumnya dengan cara yang persis sama seperti para warganegara negara itu sendiri.4 Salah satu wilayah di negara Indonesia yang menjadi tujuan utama warga negara asing ialah bali yang merupakan pusat destinasi pariwisata di indonesia. 3
4
Ibid, hal. 4.
J.G.starke, 1992, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesembilan 2, Aksara Persara Indonesia, Jakarta, hal.33.
3
Dimana Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25′23″ Lintang Selatan dan 115°14′55″ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu.5 Selain terkenal dengan keindahan alamnya, terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan budayanya yang unik dan menarik. Bali sebagai tempat tujuan wisata yang lengkap dan terpadu memiliki banyak sekali tempat wisata menarik, apa saja tempat wisata di Bali yang wajib dikunjungi. Beberapa tempat itu antara lain : Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Pantai Padang - Padang, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Pantai Lovina dengan Lumba Lumbanya, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amed, Tulamben, Pulau Menjangan dan masih banyak yang lainnya. Sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia khususnya Bali merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Sehingga banyak warga negara asing yang masuk kedalam wilayah Indonesia dengan berbagai macam tujuan, sekolah, bekerja, wisata bahkan tidak sedikit yang tinggal menetap di Bali. Kenyataan ini semakin lebih mudah bagi orang asing untuk datang ke Indonesia dengan diberikanya berbagai kemudahan prosedur terutama dengan adanya opender policy yaitu politik pintu terbuka yang dilaksanakan oleh
5
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali, di akses pada tanggal 9 April 2015.
4
pemerintah Hindia Belanda yaitu membuka pintu selebar-lebarnya kepada orang asing untuk masuk ke indonesia khususnya bali. Akibat banyak orang asing dari berbagai ras yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang tinggal di Indonesia diantaranya adalah bangsa china, india, arab, dan lain sebagainya. Semakin lama orang asing tersebut berdiam di Indonesia akan membawa pengaruh terhadap bidang politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Hal inilah yang perlu dipikrikan secara serius tidak sampai menimbulkan dampak yang negatif. Setelah indonesia merdeka, Indonesia tidak menerapkan kebijaksanaan yang dulu yaitu kebijaksanaan “opendoor policy” yang dianggap sudah tidak sesuai lagi.6 Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijaksanaan baru yaitu selective policy bahwa masuknya orang asing hanya dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat bagi pembangunan negara dan pemerintah republik indonesia. Dewasa ini, banyak kasus yang terjadi di Bali terkait dengan warga negara asing yang datang bahkan menetap di Bali menggunakan visa Kunjungan Overstay. Mengingat semakin maraknya warga negara asing yang menetap di bali menggunakan visa kunjungan Overstay, maka di rasa perlunya suatu pengawasan dari pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Bali. Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai visa. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang 6
M.Imam Santoso, 2004, Perpektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta : UI Press, hal.24.
5
berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. Selain itu, dalam Pasal 38 Undang-undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Dari bunyi Pasal tersebut sudah jelas diketahui bahwa visa kunjungan hanya dapat digunakan untuk hal-hal tertentu salah satunya untuk melakukan kegiatan pariwisata dan bukan untuk tinggal.
Mengantisipasi dari semakin banyak dan lamanya orang asing tersebut berdiam di Indonesia, kiranya diperlukan tata cara pengawasan keimigrasian sebagai salah satu cara untuk mengawasi orang asing datang dan keluar wilayah Indonesia, sebab pada hakikatnya tidak semua orang asing dapat masuk dan melakukan kegiatan diwilayah Indonesia. Pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 52/ tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) orang asing adalah orang bukan warga negara indonesia. Sesuai dengan prinsip keimigrasian “selective Policy” (kebijakan selektif) bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak
6
bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.7 Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada direktorat Jendral Imigrasi sebagai salah satu unit pelaksana teknis departemen hukum dan hak asasi manusia (HAM) mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengatur lalu lintas orang asing antar negara dan mengawasi kedatangan, keberadaan serta kegiatan orang asing sampai meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagai acuan dalam mengatur masalah lalu lintas orang asing yang singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-undang yang kemudian disebut Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Undangundang Keimigrasian sebagai dasar yang kokoh dalam melaksanakan tugas Keimigrasian. Melalui Undang-undang Keimgrasian, pemerintah membuktikan kepada dunia luar bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia betul-betul dihargai dan dihormati, sehingga bagi mereka yang berlalu lintas antara negara dan orang asing berada di Indonesia merasa terlindungi. Namun tidak jarang terdapat beberapa orang asing yang masuk tanpa melalui prosedur imigrasi yang benar, hal ini umumnya ditemukan pada warga negara asing yang masuk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bisnis/kerja. Penyalahgunaan terhadap izin keimigrasian tidak saja dapat merugikan negara Indonesia namun sudah pasti merugikan hak-hak dari orang asing tersebut. Hal ini dikarenakan dengan memasuki wilayah negara Indonesia tanpa melalui 7
Muhammad Arief, 1997, Komentar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta,hal.20.
7
menggunakan dokumen keimigrasian yang sah maka secara tidak langsung warga negara asing tersebut telah mencabut hak-hak yang sebelumnya dilindungi oleh Undang-undang Keimigrasian. Sebagai aparat penegak hukum maka pelaksanaan tugas harus konsisten dan konsekuen dengan Undang-undang Keimigrasian sebagai sarana pokok bagi pengendalian dan pengawasan orang asing di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 Undang-undang Keimigrasian bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan menteri dengan koordinasi bersama badan atau instansi pemerintah terkait. Namun dalam pelaksanaanya banyak terjadi kelemahan dalam bidang pengawasan orang asing sehingga keadaan tersebut memberi peluang terhadap penyalahgunaan dokumen keimigrasian. Mengingat banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan warga negara asing khususnya dalam penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali, maka di rasa perlu perhatian khusus terkait dengan permasalahan ini agar dapat segera di antisipasi dan di atasi. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi kita semua untuk mampu menghadapi perubahan atau dinamika modernisasi persaingan pasar bebas yang sangat cepat ini, sehingga kita sebagai orang penghuni tidak tersingkirkan dalam persaingan lapangan kerja di Indonesia. Hal inilah yang melatar
belakangi
penulis
membuat
skripsi
dengan
judul
“BENTUK
PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA KUNJUNGAN OVER STAY OLEH WARGA NEGARA ASING DI PROVINSI BALI”
8
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana efektivitas pengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengawasan visa kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali ?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Ruang
Lingkup
penelitian
merupakan
bingkai
penelitian,
yang
menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi areal penelitian.8 Untuk mencegah agar isi dan uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini yaitu pada permasalah pertama akan dibahas mengenai skema pengawasan terhadap warga negara asing yang menggunakan visa kunjungan Overstay di provinsi bali, dan permasalahan kedua akan dibahas mengenai faktor penghambat dalam pengawasan visa kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali.
8
Bambang Sugono, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,hal.111.
9
1.4 Orisinalitas Skripsi
ini
merupakan
karya
tulis
asli
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk memperlihatkan orisinalitas skripsi ini maka dapat dilihat perbedannya dengan skripsi terdahulu yang sejenis, yaitu skripsi yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) oleh Warga Negara Asing di Bali dengan penulis bernama I Gusti Ngurah Lanang Satria di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Tindakan apakah yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) oleh warga negara asing di Bali ? 2. Sanksi hukum apa yang dapat dan telah diterapkan terhadap penyalahgunaan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) oleh warga negara asing di Bali ? Adapun
skripsi lain berjudul Penegakan Hukum
Pidana Terhadap
Penyalahgunaan Izin Keimigrasian Menurut Undang-undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian di Fakultas Hukum Universitas Jember, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali menurut UU No. 6 Tahun 2011 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali 3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provins Bali
10
Penulis dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat terjamin keorisinalitasannya dan berbeda dengan skripsi yang telah di sebutkan di atas. Karena dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Bentuk Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan Overstay oleh warga negara asing di Provinsi Bali.
1.5 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus yaitu : a. Tujuan Umum Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk memperoleh
pemahaman
mengenai
bentuk
pengawasan
terhadap
penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali.
b. Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus yang ingin di capai dalam penelitian ini, antara lain : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan Overstay di Provinsi Bali 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengawasan visa kunjungan warga negara asing di Provinsi Bali.
11
1.6 Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pendidikan terutama untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum imigrasi mengenai bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan Visa Kunjungan Overstay oleh warga negara asing di Provinsi Bali.
b. Manfaat Praktis 1. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai penyalahgunaan Visa Kunjungan Overstay oleh warga negara asing di Provinsi Bali. 2. Bagi Petugas Keimigrasian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam hal mengawasi warga negara asing yang masuk ke Bali 3. Indonesia khususnya Bali menggunakan visa kunjungan berlandaskan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian 4. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan Overstay oleh warga negara asing.
12
1.7 Landasan Teoritis Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah “keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah – kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi9. Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa belanda immgrate, yang berasal dari bahasa latin immgratio. Kata imigrasi terdiri dari dua suku kata yaitu in yang artinya dalam dan migrasi yang artinya pindah, datang, masuk atau boyong10. Menurut kamus bahasa Indonesia praktis oleh Balkiah S.Farida, Imigrasi adalah hal pindah masuk ke negeri lain untuk menetap disana.11 Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri atau dengan kata lain imigrasi adalah pemindahan orang atau penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap.12 Kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia bali khususnya divisi imigrasi memiliki wewenang dalam mengatur lalu lintas orang asing yang singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu. Adapun yang menjadi tiga fungsi imigrasi yang disebut dengan “Tri Fungsi Imigrasi”, yaitu : 1. Imigrasi sebagai aparatur pelayanan masyarakat 9
Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum ,Sebuah Pengatar,Liberty,Yogyakarta,hal.37
10
Abdullah Sjahriful (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.7. 11
12
Balkiah S.Farida, Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Anugrah, Surabaya, hal.105.
Anonim, 1989, Ensklopedia Nasional Indonesia, Jilid VII, PT Cipta Adi Pustaka, Cet I, Jakarta, hal.24.
13
2. Imigrasi sebagai aparatur sekuriti 3. Imigarasi sebagai aparatur penegak hukum13 Menurut Undang-undang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 1, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah negara republik Indonesia. Dalam BAB III Undang-undang Keimigrasian yang mengatur tentang masuk dan keluar wilayah indonesia, dimana setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Keimigrasian. Surat perjalanan atau yang lebih dikenal dengan paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Pasal 38 Undang-undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain adapun Jenis-jenis Visa Kunjungan, antara lain :
1. Visa kunjungan saat kedatangan : Diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk 30 hari namun tidak dapat dialih statuskan.
13
Jhon Sarodja Saleh, 2008, Sekuriti Dan Intelejen Keimigrasian, Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, hal.13.
14
2. Bebas Visa Kunjungan Singkat : Jenis visa ini diberikan selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang maupun dialihstatuskan. 3. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan : Jenis visa ini tidak dapat diperpanjang maupun dialihstatuskan. Diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia berlaku untuk 1 (satu) tahun dengan setiap kali kunjungan tidak boleh lebih dari 60 (enam puluh) hari.
Pelanggaran mengenai visa kunjungan yang tentunya harus disikapi oleh pemerintah khususya divisi keimigrasian kanwil Hukum dan HAM Bali. Berdasarkan Undang – undang Keimigrasian divisi keimigrasian memiliki kewenang untuk menangani pelanggaran keimigrasian tersebut. Bahwa akibat hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bagi warga negara asing yang bekerja di Bali dapat dikenakan tindakan keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang – undang Keimigrasian dimana pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati Peraturan Perundang-undangan.
Adapun beberapa macam tindakan administratif keimigrasian yang dapat ditempuh oleh deivisi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang
–
undang
Keimigrasian,
tindakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
administratif,
keimigrasian
15
a. Pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan; b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia; e. Pengguanaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari wilayah Indonesia Dalam
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
teori
pengawasan.
Pengawasan menurut Lyndal F.Unwick adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang dikeluarkan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pengawasan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajeme/adminitrasi berikutnya dilingkunga suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebab baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.14
14
www.Negarahukumcom/hukum/teori-pengawasan.html// , diakses pada pada tanggal 14 April 2015.
16
1.8 Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan dokumen keimigrasian yang dilakukan berdasarkan atas pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Istilah pendekatan adalah suatu hal mendekati atau mendekatkan.15 Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan melalui kajian-kajian permasalahan atau dasar hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktek dimasyarakat. b. Jenis Pendekatan Pembahasan dalam penelitian ini akan di kaji dengan pendekatan Perundang-undangan ( the statue approach ), pendekatan analisis konseptual (analitycal and conceptual approach), dan pendekatan Fakta (The Fact Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan di bahas. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum.Seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.Pendekatan fakta dalam hal ini penulis juga melihat fakta – fakta yang ada dilapangan kantor keimigrasian berkaitan dengan bentuk pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan Overstay oleh warga negara asing di Bali.
15
Hillman Hadikusuma, 1995, Metode Pemberatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, cet I, Mandar Maju, Bandung,hal.60
17
c. Sifat Penelitian Sifat penelitian yaitu deskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula
didalamnya
ilmu
hukum
yang
bertujuan
menggambarkan
secara
komferhensif gejala-gejala dalam masyarakat. Serta, menghubungkan antara gejala satu dengan gejala lainnya.16 d. Bahan Hukum 1. Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. data primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan melakukan wawancana langsung di kantor imigrasi provinsi Bali.. 2. Data sekunder, yaitu suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya,
melainkan
bersumber
dari
data-data
yang
sudah
terdokumenkan. e. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancana (interview). mengenai teknik studi dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu UU No.6/2011, PP No.31/2013 serta bahan bacaan yang berkaitan dengan visa kunjungan. Sedangkan teknik wawancara menurut
16
Zainudin Ali, 2009, Merode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal.25.
18
Norman K.Densim dapatlah diartikan sebagai “any face to conversational excange where one person elicits information from another”17 yang dimaksud dengan hal ini adalah segala bentuk percakapanan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Hal ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden maupun informan yang dirancang atau telah dipersiapkan sebelumnya untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dan dari jawaban ini diadakan pencatatan sederhana yang kemudian diolah dan dianalisa. f. Teknik Penenetuan Sampel Penelitian Teknik penentuan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah dengan teknik
non probability sampling khususnya dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Sampel penelitian ditentukan sendiri oleh si peneliti dengan mencari key information (informasi kunci) ataupun responden kecil yang dianggap mengetahui tentang penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. g. Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Data yang diperoleh tersebut diolah menjadi rangkaian kata-kata yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus tidak di susun kedalam struktur klasifikasi, sehingga sampel lebih kepada non probabilitis. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancana dan observasi ke lapangan. 17
Sri mamuji, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Pradnya Paramita, Jakarta, hal.
47.
19
Daftar Pustaka Buku Ali Zainudin , 2009, Merode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Anonim, 1989, Ensklopedia Nasional Indonesia, Jilid VII, PT Cipta Adi Pustaka, Cet I, Jakarta. Arie Muhammad, 1997, Komentar UU No.9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011, Ketika Hukum Berhadapan Dengan Globalisasi, UB Press, Malang.
Farida Balkiah S, Kamus Bahasa Indonesia Praktis, Anugrah, Surabaya. Hadikusuma Hillman, 1995, Metode Pemberatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, cet I, Mandar Maju, Bandung. Kusumaatmadja , Mochtar & Etty R. Agoes, 2010, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung. Mertokusumo Sudikno, 1999, Mengenal Hukum , Sebuah Pengatar, Liberty, Yogyakarta. Saleh Jhon Sarodja, 2008, Sekuriti Dan Intelejen Keimigrasian, Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta.
Santoso Imam, 2004, Perpektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta : UI Press. Sjahriful Abdullah (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta. Starke, J.G. 1992, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesembilan 2, Aksara Persara Indonesia, Jakarta.
Sugono Bambang, 2005, Metodelogi Penelitian Hukum, Cet.7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
20
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian
Internet http://id.wikipedia.org/wiki/Bali, di akses pada tanggal 9 April 2015. www.Negarahukumcom/hukum/teori-pengawasan.html// tanggal 14 April 2015.
,diakses
pada
pada
