BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Fenomena ini membuat masyarakat menyadari bahwa mereka membutuhkan kehidupan yang lebih baik khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan. Pelayanan menurut Fred Luthans dalam Moenir (1995:16) menjelaskan pelayanan sebagai sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang menyangkut segala usaha yang dilakukan orang lain dalam mencapai tujuannya. Atau dengan kata lain pelayanan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan orang lain. Pelayanan yang dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat
disebut pelayanan publik.
Menurut Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai
upaya
pemenuhan
kebutuhan
penerima
pelayanan
maupun
pelaksanaan ketentuan perundangan-undangan. Tuntutan masyarakat pada akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan publik dan memberikan pelayanan secara menyeluruh, dapat memuaskan semua pihak tanpa adanya diskriminasi. Denhardt & Denhardt dalam Rianto (2012) berpendapat bahwa “The spirit of public service extends beyond those formally working for government, those we think of as public service servants. Ordinary citizens have also wished to contribute. However, the
1
avenues through which they might bring their many talents to bear have been somewhat limited, in part, we think, because over the citizenship role, preferring to think of people as customer rather than citizens” (Denhardt and Denhardt). Dewasa ini pelayanan publik tidak hanya diberikan dengan metode face to face dimana masyarakat harus secara langsung menghadap ke bagian yang bersangkutan. Misalnya saja pengurusan surat perizinan, pembuatan KTP, akta kelahiran, catatan sipil, dll. Selain membutuhkan waktu yang lebih lama juga menghabiskan biaya yang lebih besar (high cost economy). Belum lagi fenomena perantara-perantara tak terduga yang terkenal dengan istilah “calo” dan pungutan liar (pungli) dianggap sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, masyarakat harus mengeluarkan biaya diluar dari biaya administrasi yang ditetapkan secara resmi. Hal ini tentu saja seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk menerapkan konsep pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan elektronik sudah terlebih dahulu diterapkan di negara negara maju. Dimana salah satu unsur pemerintahan elektronik yaitu pelayanan berbasis elektronik. Pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta keinginan dan kapasitas masyarakat sebagai pelanggan. Pengembangan
aplikasi
sistem
informasi
dan
telekomunikasi
di
lingkungan pemerintah dikenal dengan istilahElectronic Government. (eGovernment). The World Bank Group dalam Indrajit (2004 : 2) mendefinisikan eGovernment sebagai : “e-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and
2
mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business and other arms of government”. Pada intinya e-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antar Pemerintah dan pihak-pihak lain. Jadi penerapan e-Government ini dianggap mampu memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kalangan bisnis dan industri serta meningkatkan kinerja dari pemerintahan yang masih face to face menjadi lebih terkomputerisasi. Sehingga diharapakan dapat mengurangi pengeluaran
biaya-biaya
yang
tidak
diperlukan dan
dapat
menghemat waktu, mengurangi para calo yang ada serta meminimalisir pungutan liar. Di Indonesia sendiri, inisiatif kearah e-Government telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi didalam proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis informasi. Hal tersebut
menyebabkan
setiap
pemerintah
daerah
berlomba-lomba
mengintroduksi teknologi informasi kedalam organisasinya salah satunya dengan membuat website. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance),
teknologi
informasi
(TI)
dianggap
sebagai
alat
“pengotomatisasi proses” yang diharapkan mampu mengurangi proses yang dilakukan secara manual. Pada intinya tujuan yang ingin dicapai dengan
3
implementasi e-Government adalah untuk menciptakan customer online bukan in-line. Doughlas Holmes (2001) dalam bukunya “e-gov, e business strategies for government” mengatakan bahwa don’t stand in line but get online. Lebih lanjut ia berpendapat
bahwa
masyarakat
seharusnya
bisa
berinteraksi
dengan
pemerintah kapanpun dan dimanapun mereka berada, karena selain lebih menghemat biaya juga mampu meningkatkan efisiensi serta mempererat hubungan antar masyarakat dan pemerintah. Penerapan e-Government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana. Selain itu e-Government juga bertujuan untuk medukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. E-government juga diharapkan mampu memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-Governmentdalam Indrajit (2006 : 60) adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2Bgovernment to business enterprise) dan hubungan antar pemerintah (G2G-interagency relationship). Berikut pola interaksi pemerintah, masyarakat dan perusahaan bisnis pada konsep e-Government : Gambar.1 Interaksi Pada e-Government
G e-Government
B
C
4
Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dapat dikatakan bahwa e-Governmentseolah-olah mengalami perkembangan yang stagnant. Masih banyak lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah yang belum menganggap e-Government sebagai prioritas. E-Government hanya dianggap proyek yang harus diiikuti dan menjadi trend di kalangan pemerintahan. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa penerapan e-Government bukan sekedar mengikuti aturan lalu melepaskan tanggung jawab begitu saja. EGovernment
membutuhkan
konsistensi
dari
pemerintah,
sejauh
mana
pemerintah mampu untuk menerapkan kemudian mengembangkan dan menjaga eksistensi
e-Government.
Konsistensi
tersebut
mulai
ditunjukkan
oleh
Pemerintah Daerah Kota Parepare dengan membangun website daerah yaituwww.parepare.go.idWebsite
tersebut
memuat
informasi
yang
cukup
memadai tentang Kota Parepare. Dalam website tersebut kita juga langsung terhubung ke kantor-kantor yang menggunakan e-Government(website). Salah satunya adalah website Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare. Pengadilan Agama Kota Parepare merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan Agama Kota Parepare mempunyai tugas sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.
5
Website
Kantor
Pengadilan
Agama
Kota
Parepare
adalahwww.parepare.go.id.Pada website itu terdapat struktur organisasi dimana data menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare tergolong sedikit. Pegawai pada bidang teknologi informasi hanya berjumlah
satu
orang
dan
menjadi
salah
satu
permasalahan
dalam
pengembangan dan penerapan e-Government di kantor tersebut. Hal ini membuat penerapan e-Government belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan sumber daya aparatur yang ahli di bidang teknologi masih sangat minim. Selain sumber daya aparatur yang ahli di bidang teknologi, permasalahan lainnya berdasarkan observasi awal peneliti yaitu kurangnya sarana dalam hal ini komputer yang menunjang penerapan e-Government pada Kantor tersebut padahal koneksi internet bisa diakses pada setiap ruangan. Hal ini tentu saja mengurangi efektifitas penerapan e-Government yang sedang berjalan. Berdasarkan
identifikasi
permasalahan
tersebut
serta
mengingat
pentingnya penerapan e-Government di dalam pelayanan publik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Electronic Government (eGovernment) pada Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare” I.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Bagaimana
efektifitas
penerapan
Electronic
Government
(e-
Government)pada Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare ?
6
2. Faktor-faktor
apa
saja
yang
mendorong
dan
menghambat
penerapan Electronic Government (e-Government) pada Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare ? I.3 Tujuan Penelitian Dengan melihat rumusan masalah sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis efektifitas penerapan Electronic Government (eGovernment)pada Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare 2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat penerapan Electronic Government (e-Government)pada Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Kota Parepare I.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk : 1. Manfaat Akademik Manfaat dari segi akademis adalah dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan teori tentang Electronic Government (e-Government) serta dijadikan bahan referensi bagi mereka yang juga akan melakukan penelitian di bidang yang sama 2. Manfaat Praktis Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penerapan Electronic Government (e-Government). Dengan kata lain membantu pihak organisasi dalam hal menyadari
7
pentingnya penerapan e-Government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
8
