BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan dan cita-cita Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk hal tersebut, Pemerintah Negara Indonesia memiliki tugas yang salah satunya adalah
untuk
melaksanakan
pembangunan
yang
dilakukan
secara
berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera seperti tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam mewujudkan pembangunan nasional ini diperlukan adanya faktor pendukung, salah satunya adalah dukungan berupa materi yang berbentuk sebagai pendapatan keuangan negara. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah turut memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah pembangunan daerah di daerahnya. Secara mandiri pula daerah dapat mencari sumber pendapatannya sendiri.
Diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama ini pungutan daerah baik berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Selanjutnya UU PDRD), menimbulkan adanya peralihan pajak dari yang sebelumnya kewenangan memungut pemerintah pusat menjadi pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, atau dapat disebut dengan pajak daerah. Salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan kewenangan memungut PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah kabupaten/kota didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j UU PDRD bahwa PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kota Yogyakarta mengemban amanat untuk mengelola PBB-P2 dimulai sejak tahun 2011 lalu dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Selanjutnya, Perda PBB-P2) sebagai tindak lanjut
dari UU PDRD. Namun beralihnya kewenangan memungut yang sebelumnya merupakan tugas dan wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta menjadi wewenang dan tugas Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta baru direalisasikan pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada awal tahun 2012 lalu. Pemungutan pajak daerah maupun pajak pusat tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Berbagai kondisi menjadi alasan wajib pajak untuk tidak patuh membayar utang pajaknya. Salah satu jenis ketidakpatuhan adalah dengan melakukan keterlambatan pembayaran pajak. Sebagai antisipasi dan upaya paksa yang dapat dilakukan oleh fiskus dalam memungut pajak terhadap wajib pajak adalah dengan adanya sanksi yang terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Demikian halnya dalam pelaksanaan pemungutan PBBP2 di Kota Yogyakarta, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga menerapkan
adanya
sanksi
administrasi
dalam
hal
menindaklanjuti
ketidakpatuhan wajib pajak. Oleh sebab hal-hal yang telah disebutkan di atas, penulis dalam membuat penulisan hukum ini tertarik untuk menulis judul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA DAN KAITANNYA DENGAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dengan demikian masalah tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut : A. Permasalahan Hukum Empiris : 1. Bagaimanakah penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta? 2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta? B. Permasalahan Hukum Normatif : 1. Apakah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 yang menyangkut
mengenai
sanksi
administrasi
atas
keterlambatan
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta telah memenuhi asas kejelasan rumusan?
C. Tujuan Penelitian Berdasar pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan :
1. Tujuan Subjektif a. Untuk menyusun penulisan hukum sebagai tugas akhir dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; b. Untuk memperoleh data dan informasi tentang obyek yang diteliti. 2. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta di Kota Yogyakarta; b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dalam penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta; c. Untuk mengetahui telah memenuhi atau tidak memenuhinya penerapan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta dengan asas kejelasan rumusan.
D. Keaslian Penelitian Untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini, telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam
media baik cetak maupun elektronik. Dari hasil penelusuran penulis, diketahui bahwa meskipun ada beberapa penelitian maupun karya-karya ilmiah membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta kaitannya dengan sanksi administrasi PBB, adapun judul dan rumusan permasalahan sebagai berikut : 1. Disusun oleh NIM
:
Sri Saptalia Sumarjan
:
06/198192/HK/17339
Tahun Penelitian :
2014
Instansi
:
Universitas Gadjah Mada
Judul
:
Intensifikasi
Pemungutan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Asas Keadilan Di Kota Yogyakarta Rumusan Masalah : 1. Permasalahan hukum empiris : Bagaimanakah realisasi intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta? 2. Permasalahan hukum normatif : Apakah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta telah memenuhi asas keadilan?
2. Diterbitkan oleh :
Didik Windiarto
Tahun Penelitian :
2008
Tahun Penerbitan :
2012
Diterbitkan melalui website : www.scribd.com Judul
:
Penerapan
Sanksi
Administrasi
Terhadap
Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Sungkai Selatan Rumusan Masalah : a. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sungkai Selatan? b. Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan sanksi administrasi terhadap ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara?
Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulisan hukum yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian yang berkaitan dengan judul dan perumusan permasalahan pada penulisan hukum ini, sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan dan oleh karena itu peneliti melakukan penelitian atas permasalahan-permasalahan tersebut, maka dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah asli dan telah memenuhi syarat keaslian penelitian.
E. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberi
kontribusi
bagi
pengembangan Ilmu Hukum Pajak khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian 2. Manfaat Praktis a. Bagi Penulis Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini juga sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat untuk dalam keadaan sesungguhnya. b. Bagi Pemerintah Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, pertimbangan, serta sebagai salah satu bahan evaluasi dalam pemungutan perpajakan domestik. c. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk menambah informasi serta wawasan mengenai penerapan sanksi administasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak
dalam mebayar pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
