BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Industri pasar modal merupakan industri kepercayaan dari para investor dalam berinvestasi di pasar modal. Investor membeli suatu saham karena yakin bahwa saham yang dia beli akan memberikan manfaat baginya investor itu sendiri. Investor tidak akan membeli atau menjual saham dengan kondisi yang tidak jelas karena akan menjadi kerugian bagi investor itu sendiri. Penentuan harga di pasar modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta materiel, karena suatu informasi mencerminkan suatu harga. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan1. Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan (disclosure), karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta materiel atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.
1
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Kencana,Jakarta, h. 230.
1
2
Keterbukaan informasi (disclosure information) merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui para investor karena dengan adanya keterbukaan informasi inilah kegiatan di pasar modal akan menjadi lebih efisien, sehingga para investor dapat menganalisis dan mendapat keuntungan dalam melakukan penawaran jual atau beli atas suatu efek2. Selain itu dengan adanya suatu keterbukaan informasi maka informasi yang akan dikeluarkan atau diumumkan oleh perusahaan publik pada saat perdagangan saham akan dapat secara merata diterima oleh para calon investor sehingga akan dapat terbentuk harga pasar yang wajar. Namun apabila suatu informasi yang dikeluarkan atau diumumkan oleh perusahaan publik formasi tersebut sudah diketahui oleh pihak-pihak (investor) sebelum perdagangan saham maka akan sangat merugikan calon investor yang baru akan melakukan perdagangan saham pada saat informasi tersebut dikeluarkan secara bersamaan. Oleh karena itu suatu tindakan yang merugikan calon investor tersebut merupakan kejahatan terhadap prinsip keterbukaan. Salah satu jenis kejahatan terhadap prinsip keterbukaan adalah insider trading. Insiser trading yaitu tindakan yang melibatkan sekelompok orang dalam yang dengan sengaja memanfaatkan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan saham di bursa3. Apabila terjadi insider
2
Iman Sjahputra Tunggal, 2000, Tanya-Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, Harvarindo, Jakarta, h. 113. 3
Ibid, h. 111.
3
trading, maka dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak fair yang disebabkan harga saham tidak direfleksikan dari informasi saham yang efisien. Pelaku insider trading terbagi menjadi dua, yakni pihak langsung dan pihak tidak langsung. Pihak langsung adalah pihak yang mengemban kepercayaan secara langsung dari emiten atau perusahaan publik yang berada dalam fiduciary position. Pihak tidak langsung adalah pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) baik secara secara pasif maupun aktif melawan hukum maupun tidak melawan hukum untuk memperoleh informasi rahasia orang dalam seperti pegawai restoran yang tidak sengaja mengetahui informasi rahasia dari orang dalam tesebut yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi yang mana dalam hal ini pelaku tersebut dikenal dengan tippee.4 Dalam kegiatan pasar modal, orang yang terlibat langsung di dalam Pasar Modal menurut UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan pihak yang menempati posisi sebagai orang yang dipercaya, termasuk orang-orang berkedudukan sebagai direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal. Oleh karena itu sehingga orang-orang yang menempati posisi tersebut disebut sebagai orang dalam (insider) atau bisa dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 95 UUPM mengkategorikan orang dalam (insider) meliputi: komisaris, direktur, atau pegawai
4
Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Ctk. Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h.174.
4
emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam dan Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang dalam. Dalam perdagangan saham terkadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan pasar modal, tetapi memperoleh informasi itu dari insider yang didasarkan karena adanya suatu informasi orang dalam (inside information) yang penting dan belum terbuka untuk umum. Dalam hal ini tindakan dilakukan oleh pihak lain yang mendapatkan informasi dari orang dalam tersebut dikenal dengan pihak tippee. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa tippee merupakan pelaku insider trading, namun tidak termasuk dalam kategori orang dalam (insider) karena tippee tersebut merupakan pihak yang bukan orang dalam namun mendapatkan informasi dari orang dalam (insider). Tippee merupakan pelaku insider trading dalam perdagangan saham yang tidak fair yang ada di Amerika Serikat. Berdasarkan pasal 10b-5 The securities Exchange Act, tippee adalah seseorang yang dirinya bukan orang dalam, namun seseorang yang termasuk orang dalam dengan sadar memberikan informasi internal kepadanya.5
5
Tandi Pada Palayukan, 2013, Analisis Terhadap Larangan Praktik Insider Trading di Pasar Modal, USU Law Journal, Vol.II. No.2.
5
Kasus insider trading yang melibatkan tippee di Amerika Serikat muncul dalam kasus Rajaratnam yang mana dalam kasus ini, orang dalam perusahaan memberikan informasi rahasia kepada Rajaratnam selaku sebagai pihak yang disebut tippee. Rajaratnam merupakan seorang manager investasi hedge fund yang mengatur investasi besar individu yang mana dalam hal ini Rajaratnam bukan merupakan pihak dalam perusahaan baik perusahaan intel, IBM, dan McKinsey Company ataupun pihak yang memiliki hubungan perusahaan dengan perusahaan-perusahaan tersebut tetapi memperoleh informasi rahasia dari perusahaan intel, IBM, dan McKinsey Company yang mana dengan mempergunakan informasi yang bersifat rahasia dan belum terbuka untuk umum tersebut Rajaratnam yang merupakan seorang manager investasi hedge fund selaku sebagai tippee membeli saham demi keuntungan pribadinya6.Terkait kasus Rajaratnam tersebut, apabila diasumsikan kasus insider trading yang melibatkan tippee tersebut terjadi di Indonesia, maka dapat dilihat akan sulit untuk dibuktikan dan diselesaikan karena tidak didukung oleh sistem hukum yang ada saat ini di Indonesia. Tippee yang merupakan pelaku insider trading secara tidak langsung ini sebenarnya sudah diatur di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari pengertian pihak tippee yaitu pihak lain yang menerima informasi orang dalam dari pihak pertama (fiduciary position) secara melawan hukum untuk mencari informasi rahasia orang dalam yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi 6
Http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/13/05354014/Rajaratnam.Bersalah, Diakses 20 September 2014.
6
keuntungan pribadi. Tippee tersebut dapat dilihat pada pasal 97 UUPM yang mana merumuskan setiap pihak dengan sengaja berusaha secara melawan hukum untuk memperoleh dan pada akhirnya memperoleh informasi orang dalam dikenakan larangan yang sama dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 UUPM. Dalam penjelasan pasal 97 UUPM tersebut dapat dilihat hanya tindakan pihak yang berusaha secara melawan hukum saja yang sudah diatur, namun tindakan tippee yang secara tidak langsung memperoleh informasi orang dalam dengan tidak sengaja dan tidak melawan hukum yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk membeli saham demi keuntungan pribadi belum diatur di Indonesia. Selain itu tindakan tippee yang melakukan tindakan melawan hukum dan tidak sengaja memperoleh informasi orang dalam tersebut kemudian memberikan informasi tersebut kepada pihak lain yang bukan orang dalam atau dikenal dengan pihak secondary tippee untuk melakukan perdagangan saham maka tidak akan dihukum karena pihak secondary tippee tersebut tidak diatur di Indonesia. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan calon investor yang ingin melakukan perdagangan saham. Oleh karena itu belum diaturnya pihak tippee yang secara tidak sengaja mengetahui informasi rahasia tersebut dan secondary tippee yang memperoleh informasi dari tippee tersebut akan menimbulkan celah dalam melakukan perdagangan saham yang tidak fair dengan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut. Meskipun demikian tidak diaturnya mengenai tippee tersebut, kegiatan pasar modal akan tetap berjalan namun akan sangat perlu diatur jika tindakan tippee tersebut merugikan investor.
7
Dalam kenyataan belum diaturnya pelaku insider trading (tippee) tersebut dapat dilihat pada kasus transaksi saham PT Indosat Tbk, yang mana kasus ini mencuat pada tanggal 14 Desember 1998, PT Indosat Tbk (ISAT) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang antara lain menyetujui dilakukannya pengeluaran saham dalam portepel tanpa melakukan Penawaran Umum Terbatas kepada para pemegang saham yang kemudian pada tanggal 15 Mei 2002 dilakukan rapat di kantor Kementerian BUMN yang membahas mengenai divestasi saham ISAT oleh Pemerintah dan program pengeluaran saham baru oleh ISAT. Rapat tersebut dihadiri oleh penasihat keuangan Kementrian BUMN, yakni PT Mandiri Sekuritas dan PT Merril Lynch Indonesia. Pada tanggal 16 Mei 2002, pemerintah Indonesia melakukan divestasi saham ISAT yang dilakukan oleh kementrian BUMN sebanyak 83,5 juta saham ISAT pada harga Rp. 12.000/saham, kemudian pada tanggal 16 Mei 2002 PT Merril Lynch Indonesia melakukan penjualan saham ISAT sebanyak 4.135.500 lembar dari 2 nasabahnya yaitu Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc sebanyak 3.535.500 lembar dan PT Merril Lynch International sebanyak 600.000 lembar, dengan total volume perdagangan sebesar 39,48% dari seluruh transaksi saham ISAT pada tanggal 16 Mei 2002 yang mana dalam hal ini PT Merril Lynch Indonesia memberikan informasi orang dalam tersebut kepada Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc dan Merril Lynch International. Kegagalan transaksi ini menimbulkan tuduhan kepada Merril Lynch yang diduga telah melakukan transaksi melalui orang dalam atau insider trading. Merril Lynch secara jelas telah melakukan tindakan ini, karena selain sebagai penasehat keuangan dalam right issue Indosat, juga
8
bertindak dengan memberikan rekomendasi pembelian saham Indosat secara bersamaan penjualan saham tersebut pada tanggal 16 Mei 2002 Manajemen Indosat telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indosat akan melakukan right issue melalui Merril
Lynch sebelum korporasi private placement tanggal 16 Mei 2002, sehingga mengaburkan informasi dan mempengaruhi harga per unit saham. PT. DR sebagai penasehat keuangan pemerintah telah mengguyur pasar dengan menjual saham selama 4 hari sejak 13 hingga 16 Mei 2002, sebanyak 138 juta lembar, bahwa dicurigai telah terjadi insider trading (mempengaruhi pasar) yang mana tentu dalam hal ini sangat melemahkan volume dan harga jual saham menjadi hanya sekitar Rp. 12.000 per unit saham dan volumenya hanya mencapai 8,1% atau sebesar Rp1 Triliun.7
Berdasarkan beberapa fakta tersebut diatas, PT Merril Lynch Indonesia memiliki informasi orang dalam karena turut serta dalam pertemuan dan pembicaraan berkaitan dengan corporate action ISAT. Meskipun demikian PT Merril Lynch Indonesia tidak dikategorikan sebagai orang dalam sebagaimana dimaksud orang dalam dalam pasal 95 UUPM yaitu komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik, pemegang saham utana emiten atau perusahaan publik, orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam dan Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi orang dalam. Hubungan hukum antara PT Merril Lynch Indonesia
7
Jusuf Anwar, 2008, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, P.T Alumni, Bandung (Selanjutnya disebut Jusuf Anwar I), h. 54-55.
9
dengan ISAT adalah hubungan usaha. Menurut pasal 95 UUPM, hubungan usaha adalah hubungan kerja dalam kegiatan usaha antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditur. Berdasarkan penjelasan hubungan usaha tersebut maka PT Merril Lynch Indonesia tidak dikategorikan sebagai orang dalam karena hubungan usaha PT Merril Lynch merupakan penasehat investasi ISAT. Selain itu Merril Lynch Pierce, Fenner and Smith Inc dan Merril Lynch International yang diberikan informasi oleh PT Merril Lynch Indonesia juga tidak dikategorikan sebagai orang dalam karena hanya sebagai penerima informasi, maka pelaku penerima informasi tersebut tidak akan dihukum karena UUPM belum mengatur pelaku insider trading tersebut atau dikenal dengan pihak tippee. Dari contoh kasus transaksi saham PT Indosat Tbk tersebut dapat dinilai bahwa pelaku insider trading dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan perdagangan saham tidak fair. Selain itu penegakan hukum terhadap pelaku insider trading di pasar modal Indonesia kurang tegas dan masih lemah, sehingga perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap serta sanksi yang tegas bagi pelaku insider trading tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan suatu kerugian bagi para pihak, terutama para investor yang ingin menjual atau membeli saham.8 Dalam kenyataan terjadinya kejahatan insider trading, maka dibutukan pengaturan yang lebih tegas dalam rangka untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap tindakan insider trading yang sangat merugikan para investor. Perlindungan
8
Ibid.
10
hukum itu berupa pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis karena dengan penegakan dan pembuatan aturan hukum yang adil dan dinamis, akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya di pasar modal Indonesia.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diangkat permasalahan yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Selanjutnya agar dalam penelitian ini pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahanya, terlebih dahulu ditentukan mengenai batas-batas masalahnya yaitu : 1. Untuk mencari tahu tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia. 2. Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal.
11
1.4 Tujuan Penelitian Dalam Pembuatan tesis ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu sebagai berikut: a. Tujuan umum 1. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan wawasan tentang studi hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Untuk meningkatkan pemahaman dan pengembangan wawasan yang menyangkut pertumbuhan dan perekembangan ilmu hukum bisnis, khususnya di bidang hukum pasar modal mengenai tindakan tippee dalam insider trading perdagangan saham di Indonesia. b. Tujuan khusus 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Untuk mengetahui tindakan tippee dalam insider trading pada perdagangan saham di Indonesia.
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dalam tesis ini dapat dibedakan berdasarkan manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:
12
a. Manfaat teoritis 1.
Kegiatan penelitian merupakan sebuah momen yang sangat penting karena dapat menerapkan berbagai jenis teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2.
Untuk memberikan sumbangan pemikiran, baik berupa teori, asas-asas, atau prinsip-prinsip yang terkait perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam perdagangan saham.
b. Manfaat praktis 1. Bagi kalangan pelaku bisnis, dapat sebagai gambaran mengenai tindakan tippee dan perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam kegiatan pasar modal. 2. Bagi investor, dapat sebagai gambaran tentang bentuk perlindungan hukum terhadap adanya insider trading oleh pihak tippee dalam perdagangan saham di kegiatan pasar modal. 3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi instansi pemerintahan khususnya yang membidangi hukum pasar modal dan selain itu dapat sebagai masukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
perlindungan hukum terhadap investor yang lebih baik serta tidak memihak sebelah.
13
1.6 Orisinalitas Penelitian Masalah perlindungan hukum terhadap investor merupakan masalah yang begitu kompleks sehingga hal ini menyebabkan berbagai kalangan tertarik untuk mengangkat topik ini menjadi objek penelitian. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, akan tetapi terdapat beberapa penelitian serupa yang secara garis besar dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut yaitu: Bagan 1. Orisinalitas Penelitian
No
1
2
Nama /Tahun/ Program Studi/ Universitas
Judul Tesis
Rumusan Masalah
I Gusti Ngurah Astawa/2010 / Magister Ilmu Hukum/ Universitas Narotama Surabaya
Prinsip Keterbukaan Sebagai Perlindungan Hukum Investor Publik Dalam Pasar Modal
1. Bagaimanakah perlindungan hukum investor publik dalam pasar modal?
HUR Young Soon /2012 / Magister Hukum Ekonomi/ Universitas Indonesia Salemba, Jakarta
Perlindungan Investor Asing Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia (Studi Banding Hukum Penanaman Modal Asing Indonesia Dan Korea Selatan)
2.Bagaimanakah implementasi prinsip keterbukaan sebagai perlindungan hukum kepada investor publik? 1.Bagaimana perlindungan investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khusunya investor Korea Selatan? 2. Bagaimana Perbandingan hukum penanaman modal asing di Indonesia dan Korea
Jenis Penelitian
Perbedaan
Penelitian Hukum Normatif
Penelitian ini tidak mengkaji tentang insider Trading,hanya mengenai ketentuan dari keterbukaan informasi dalam prlindungan terhadap investor publik
Penelitian Hukum Normatif
Mengkaji perlindungan terhadap investor asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia khususnya investor Korea Selatan beserta perbandingan hukum
14
Selatan?
Donny Widhyanto /2003 / Magister Ilmu Hukum/ Universitas Diponegoro Semarang
3
Penerapan Prinsip Disclosure Sebagai Upaya Pencegahan Praktek Insider Trading Dalam Transaksi Efek
1. faktor-faktor apa yang meyebabkan terjadinya praktek insider trading dalam transaksi efek?
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.
2.Bagaimanakah peranan penggunaan prinsip Disclosure dan upaya pencegahan praktek insider trading dalam transaksi efek?
penanaman modal asing di Indonesia dan Korea Selatan Mengkaji mengenai Peranan penggunaan prinsip Disclosure dan upaya pencegahan praktek insider trading dalam transaksi efek dan kebijakan pemerintah serta implementasinya bagi pelaku insider trading.
3.Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan dalam rangka pencegahan praktek insider tradingdalam transaksi efek?
1.7 Landasan Teoritis Dalam suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis
sehingga dapat
mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta
memperkembangkan defenisi-defenisi. Menurut Kaelan M.S. Landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.9
9
Kaelan, 2005, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Paradigma, Yogyakarta, h. 239.
15
Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pasar modal yang dipertemukan adalah pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah10. Pengertian pasar modal sebagaimana pasar umumnya yaitu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli.11 Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah modal atau dana. Selain itu pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga, seperti saham, sertifikat saham dan obligasi.12 Dalam perekonomian modern adanya pasar modal dalam ekonomi suatu Negara adalah suatu kebutuhan13. Pasar modal merupakan suatu pasar yang modern, karena dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah dana atau modal. Sebagai suatu pasar modern, pasar modal merupakan tempat untuk melakukan kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik yang pada intinya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli dana yang diperantarai oleh 10
Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3. 11
Abdul R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus), Kencana, Jakarta, h. 211. 12
Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2009, Hukum Investasi & Pasar Modal, Sinar Grafika, Malang, h. 166. 13
Hamud M. Balfas, 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, PT Tatanusa, Jakarta, h. 1.
16
para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam suatu perjanjian jual beli pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan suatu kebendaan sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari yang diperjanjikan14. Dalam perjanjian jual beli terkandung suatu asas konsesualisme, yang artinya perjanjian jual beli itu terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari dua belah pihak mengenai harga dan barang. Sifat konsensual tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang merumuskan: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Dalam kegiatan pasar modal, kebenaran akan suatu informasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan publik sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
yang dimaksud informasi atau fakta material
adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, contoh Informasi atau fakta material yaitu penggabungan
14
Moch. Faisal Salam, 2007, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional, Mandar Maju, Bandung, h. 14.
17
usaha, pengambilalihan, peleburan usaha atau pembentukan usaha, pemecahan saham atau pembagian dividen saham, pendapatan dan dividen yang luar biasa, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan tahun buku perusahaan serta perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. Dalam penyusunan suatu informasi atau prospektus harus mengacu pada halhal berikut,yaitu: 1. Prospektus harus memuat semua rincian dan fakta materiel mengenai penawaran umum dari emiten. 2. Prospektus haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. 3. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. 4. Emiten, penjamin pelaksana emisi, lembaga serta profesi penunjang pasar modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta secara jelas dan mudah dibaca.15 Prospektus merupakan wujud dari keterbukaan informasi dalam kegiatan pasar modal. The Prospectus is a written disclosure document that must be submitted to the SEC along with the registration statement. The prospectus, which contains much of the same information as the registration statement, is used as a selling tool by the issuer. It is provided to the prospective investors to enable them to evaluatethe financial risk of the investment.16 Melalui definisi tersebut dijelaskan bahwa prospektus merupakan dokumen pengungkapan tertulis yang harus disampaikan kepada SEC bersamaan dengan
15
Tijptono Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, h. 53. 16
Henry R. Cheeseman, 2000, Contemporary Business Law, Third Edition, Prentice Hall, Inc, New Jersey, p.691.
18
pernyataan pendaftaran yang mana berisi banyak informasi yang sama seperti pernyataan pendaftaran untuk digunakan sebagai alat jual oleh penerbit sehingga calon investor dapat memungkinkan untuk melakukan evaluasi terhadap risiko keuangan investasi. Dalam keterbukaan informasi ada juga informasi yang dilarang yaitu pertama, memberikan informasi yang salah sama sekali dengan menyebarkan rumor bahwa suatu perusahaan akan segera dilikuidasi, yang membuat pasar merespons sehingga menyebabkan harga saham jatuh tajam dibursa. Kedua, memberikan informasi yang setengah benar dan memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai suatu perusahaan akan segera dilikuidasi oleh pemerintah, padahal perusahaan tersebut termasuk yang diambil oleh pemerintah. Ketiga, sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material yang mana dalam hal ini pihak dari perusahaan tidak membuka informasi kepada investor untuk melakukan perdagangan saham tetapi menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi.17 Dalam memperkuat masalah-masalah mengenai praktek perdagangan saham diperlukan teori-teori dan asas-asas hukum yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomenal sosial secara sistemats dengan cara merumuskan hubungan konsep18. Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang 17
Munir Fuady, op.cit, h.79.
18
Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.
19
dunia19. Sedangkan menurut Paul Scholten, asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.20 Dalam keterbukaan informasi, menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan untuk menjaga rahasia perusahaan di satu pihak dan pihak lain hak-hak pemegang saham untuk melindungi investasi mereka, sehingga hal ini merupakan suatu dilema. Dalam satu pihak hukum terus mengejar dengan memerinci sedetildetilnya tentang hal-hal apa saja yang mesti di buka oleh pihak-pihak penyandang kewajiban disclosure. Selanjutnya untuk pihak lain hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Keselarasan diantara dua kepentingan yang kontradiktif tersebut, tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu keterbukaan di pasar modal tidaklah semata-mata full tetapi juga haruslah fair, seperti yang tersimpul dalam istilah full and fair disclosure. Full and fair disclosure adalah kewajiban dari suatu perusahaan untuk secara terbuka menginformasikan secara merata suatu keakuratan, kelengkapan informasi material mengenai usaha atau efek dalam waktu yang tepat 19
H.R. Otje Salman dan Anton P. Susanto, 2004, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), PT Refika Aditama, Bandung, h.22. 20
Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2003, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Refika Aditama, Bandung, h.50.
20
kepada investor maupun calon investor saat dibukanya informasi tersebut21. Oleh karena itu dengan diterimannya informasi secara bersamaan dan merata, maka calon investor akan dapat mempergunakan informasi tersebut untuk kepentingan masingmasing dengan baik. Selain itu dapat memastikan bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang diuntungkan, baik karena hubungan yang bersangkutan dengan perusahaan maupun karena yang bersangkutan memperolehnya dengan cara melawan hukum. sehingga hak-hak dari calon investor akan dapat terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan akibat tindakan yang tidak fair. Oleh karena itu dalam hal ini berarti dengan adanya keterbukaan informasi ini berarti telah diterapkannya prinsip keadilan untuk para investor. Dalam konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls mengenai konsep keadilan tersebut keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas, bahwa orangorang merdeka dari rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan, hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan merupakan syarat fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.22
Menurut John Rawls dalam konsep keadilan tersebut terdapat prinsip-prinsip keadilan. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama, seperti kebebasan beragama, kemerdekaan berpolitik kebebasan berpendapat dan 21
Munir Fuady, op.cit, h.79.
22
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung (Selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), h. 298.
21
mengemukakan ekpresi, sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan, yang sama seperti prinsip persamaan kesempatan. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Oleh karena itu prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Prinsip mengenai keadilan adalah bahwa para invidu dihadapan lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu23. Oleh karena itu dengan adanya prinsip keadilan maka dapatlah menimbulkan suatu integritas dan komitmen dari seluruh pelaku pasar modal untuk menciptakan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, karena sering kali investor dirugikan karena tindakan emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran dalam pasar modal. Investor didalam pasar modal yang dimaksud adalah para pemegang saham yang terlibat dalam transaksi saham dibursa efek. Pada dasarnya keadilan yang dimaksud disini adalah agar informasi yang keluar dari perusahaan dapat sampai
23
H.L.A Hart, 2013, Konsep hukum, cet, V, terjemahan M. Khozim, Nusa Media, Bandung, h.
246.
22
kepada pemodal dan calon pemodal secara bersamaan dan merata sehingga hak-hak dari investor maupun calon investor dapat terpenuhi. Dalam memenuhi hak-hak calon investor, ada 3 teori mengenai hak yaitu sebagai berikut : 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi; 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan; 3.Teori gabungan antara unsur-unsur kehendak dan kepentingan yang terlindungi.24 ad 1.Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi Menurut Rudolf ven Jgering, teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. ad 2.Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan Menurut Bernhard Winscheid, teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. ad 3. Teori gabungan antara unsur-unsur kehendak dan kepentingan yang terlindungi Menurut Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan yang berdasarkan kesusilaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.
24
R. Soeroso, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 274-275.
23
Dalam praktik perdagangan saham di pasar modal yang terkait dengan informasi material, terdapat tiga teori yang dikenal yaitu: 1. Fiduciary Duty Theory (Teori Hubungan Kepercayaan) Menurut Sean P. Leuba, berdasarkan teori ini, yang terdiri dari komisaris, direktur, pemegang saham utama dan pegawai perusahaan merupakan contoh klasik dari penentuan insider bahwa setiap orang mempunyai hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dengan perusahaan25. Oleh karena itu pihak-pihak yang dibayar oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai kewajiban kepada perusahaan untuk menjalankan hal tersebut sebaik-baiknya dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dalam menjalankan kewajibannya, yang bersangkutan tidak boleh mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan perusahaan. 2. Misappropriation Theory (Teori Penyalahgunaan) Menurut Donald C. Langervoort, teori ini menjelaskan tentang suatu transaksi yang dilakukan oleh orang luar perusahaan atau bukan orang dalam perusahaan yang mana secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, dianggap sama dengan telah melakukan perdagangan orang dalam.26 Perdagangan orang dalam melibatkan sekelompok orang yang dengan sengaja memanfaatkan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesarbesarnya melalui perdagangan saham di bursa. 25
Tandi Pada Palayukan,op.cit.
26
Yulfasni, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, h. 110-112.
24
Ada enam hal pokok yang melengkapi terjadinya proses perdagangan orang dalam yaitu : 1. Adanya perdagangan efek 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan 3. Adanya inside information 4. Inside information tersebut belum terbuka untuk umum 5. Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information tersebut 6. Tujuannya untuk mendapat keuntungan yang tidak layak.27 Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi menyesatkan menjadi mutlak diperlukan dan penegakkan aturan hukum (law enforcement) harus diterapkan dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pihak yang melanggar, oleh karena itu dengan sistem hukum yang baik dan transparan akan menciptakan suatu kepercayaan investor dalam mengivestasikan modalnya di pasar modal sehingga akan memberikan jaminan atau perlindungan hukum terhadap investor sehingga dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktek insider trading dalam kegiatan pasar modal. Dalam perlindungan hukum oleh Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak, namun tidak setiap kekuasaan 27
Munir Fuady, op.cit, h.167.
25
dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.28 Asas perlindungan atau pengayoman yang dikemukakan Suhardjo (Mantan Menteri Kehakiman), yang pada intinya tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud mengayomi manusia secara pasif adalah mengupayakan penegakan hukum atau upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. 29 Perlindungan hukum merupakan segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingan dari masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dapat terlindungi30. Selain itu perlindungan hukum terhadap investor dan penegakan hukum yang baik dan transparan akan menciptakan pasar modal yang lebih efisien, nilai ekuitas yang tinggi, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.31
28
Satjipto Rahardjo, op.cit, h. 53.
29
Abdul H. Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta (Selanjutnya disebut Abdul H. Manan I), h. 23. 30
Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, Etika Dan Hukum Kesehatan, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, h. 135. 31
Emmy Yuhasarie, 2004, Prosiding-Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. xxii.
26
Dalam mengupayakan penegakan hukum yang dapat melindungi investor maka pengawasan sangat diperlukan dalam mengantisipasi praktek insider trading. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan dalam perlindungan konsumen menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Menurut Saiful Anwar, pengawasan terhadap suatu tindakan dari aparatur pemerintah sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan terhadap tugas dari aparatur pemerintah tersebut32. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan lain-lain kendala di masa yang akan datang sehingga diperlukan. kriteria, norma, standar dan ukuran dalam membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya.33 Pengawasan terhadap tindakan-tindakan dari pelaku insider trading maka dapat mencegah adanya praktek insider trading oleh pihak-pihak tertentu terutama pihak tiipee yang belum diatur (kekosongan hukum) dalam UU Pasar modal. 32
Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administasi Negara, Glora Madani Press, Jakarta,
h. 127. 33
Sofyan Syafri Harahap, 2000, Sistem Pengawasan Manajemen, Pustaka Quantum, Jakarta,
h. 82-83.
27
Kekosongan didalam hukum sampai sekarang hanya khusus diteliti dalam rangka penemuan hukum oleh hakim bilamana hakim pada suatu sengketa yuridis yang konkrit tidak menemukan pemecahan dalam suatu hukum positif shingga dirasakan sebagai problematis34. Kekosongan hukum dalam suatu
peraturan perundang-
undangan maka harus dibentuk atau diciptakan aturan hukumnya. Oleh karena itu dalam menghadapi suatu peristiwa konkrit harus ditemukan hukumnya yaitu dengan menjelaskan, melengkapi, dan menciptakan aturan hukumnya. Menurut Ann Seiderman dan kawan-kawan dengan Legislation Theory (teori legislasi) mengatakan bahwa mengidentifikasi kategori untuk membantu seseorang dalam pembuatan rancangan undang-undang memformulasikan suatu penyebab terperinci untuk merancang undang-undang yang efektif35dengan mengidentifikasi kategori dalam merancang perundang-undang yang baik yaitu peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, kepentingan, proses dan ideologi. Pengawasan dan penegakan hukum dalam pasar modal ini dilakukan oleh Bapepam-LK yang mana sekarang telah diambil alih oleh OJK berdasarkan Pasal 6 UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK di kegiatan pasar modal. Dalam pengawasan oleh OJK ini, harus diperkuat baik dari sisi regulasi, aparatur, struktur dan infrastrukturnya sehingga dapat menciptakan perlindungan hukum, kepastian dan jaminan hukum untuk para investor. Oleh karena itu dengan adanya peraturan dan 34
Jan Gijssel dan Van Hoecke, 2000, Apa teori Hukum itu?, terjemahan Bactiar Ibrahim, Malang, h. 136. 35
H. Salim & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 35.
28
pengawasan yang memadai maka akan mendorong investor untuk terjun dalam pasar modal.36 Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan37. Menurut Black’s Law Dictionary, penegakan hukum (law enforcement) diartikan sebagai “The act of putting something such as law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command”38. Melalui definisi tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya.
1.8 Kerangka Berfikir Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan, maka dapat diangkat suatu kerangka berpikir atas dasar acuan teori-teori yang telah diuraikan tersebut di atas, yang mana bahwa dalam kegiatan pasar modal adanya suatu perdagangan yang tidak fair akan mengakibatkan terjadinya insider trading yang mana pelaku insider trading tersebut dapat dibedakan secara langsung (orang dalam perusahaan) maupun tidak langsung (tippee). Dalam pengaturan tindakan yang terkait dengan pelaku insider trading secara tidak langsung (tippee) sudah diatur di Amerika Serikat sedangkan pengaturan 36
Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, 2003, Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta, h.
97. 37
Satjipto Raharjo, 2009, Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Satjipto Raharjo II), h.24. 38
Black Hery Campbell, 1999, Black’s Law Dictionary, West Publishing, St. Paul Minesota,
p. 578.
29
tindakan tippee dalam insider trading di Indonesia belum diatur yang mana hal ini akan sangat merugikan investor. Oleh karena itu dalam hal ini timbul suatu permasalahan mengenai bentuk dari tindakan dari tippee di Indonesia terhadap adanya insider trading tesebut dan bentuk dari perlindungan hukum tersebut bagi investor bila terjadi insider trading oleh tippee dalam perdagangan saham. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka terdapat teori-teori yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penulisan tesis ini adalah fiduciary duty theory (teori hubungan kepercayaan), misappropriation theory (teori penyalahgunaan), legal protection theory (teori perlindungan hukum) dan Legislation theory (teori legislasi). Legislation theory (teori legislasi) dapat digunakan dalam mengantisipasi kekosongan hukum terhadap bentuk tindakan dari tippee tersebut dengan membentuk suatu peraturan yang baru dan Fiduciary duty theory (teori hubungan kepercayaan) mengenai upaya pencegahan agar informasi yang bersifat rahasia perusahaan akan tetap aman dengan pemilik perusahaan memberi kepercayaan kepada insider untuk mengelola perusahaan. Selain itu misappropriation theory (teori penyalahgunaan) dan legal protection theory (teori perlindungan hukum) digunakan sebagai upaya perlindungan terhadap investor terhadap tindakan pihak tippee tersebut. Oleh karena itu keempat teori ini yang akan digunakan untuk membedah dan menganalisis permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi investor bila terjadi insider trading akibat tindakan pihak tippee dalam perdagangan saham.
30
Secara garis besar, kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut yaitu: Bagan 1 Kerangka Berfikir 1. Legislation Theory (Teori Legislasi) 2. Fiduciary Duty Theory (Teori Hubungan Kepercayaan)
Perdagangan tidak fair dalam kegiatan pasar modal
Insider Trading Tindakan Tippee Dalam Pelaku Insider Trading Langsung (Orang dalam perusahaan) Pengaturan tindakan tippee di Amerika Serikat
Insider Trading Pada Perdagangan Saham
Tidak langsung (tippee) Pengaturan tindakan tippee di Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Tindakan Tippee Dalam Perdagangan Saham
Sudah diatur di Amerika Serikat
Belum diatur di Indonesia
Perlindungan Hukum
Investor
3. Misappropriation Theory (Teori Penyalahgunaan) 4. Legal Protection Theory (Teori Perlindungan Hukum).
31
1.9 Metode Penelitian Dalam pembahasan permasalahan terhadap materi penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : a. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang mana dengan mengkaji melalui peraturan perundangundangan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas39.Penelitian hukum normatif antara lain mengkaji adanya kekosongan norma, kekaburan norma dan kontradiksi norma.40 b. Jenis pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum normatif
dan
ilmu-ilmu
lain
untuk
kepentingan
dalam
menganalisis
permasalahan yang ada. 41
39
Amiruddin dan H. Zainal Aaikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118 40
Jimly.com/pemikiran/getbuku/12, Diakses 9 Februari 2014.
41
Johnny Ibrahim, 2005, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, h. 300.
32
Dalam penelitian kali ini jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah
pendekatan
perundang-undangan,
pendekatan
kasus,
pendekatan
konseptual dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan beserta hal-hal lain yang juga mengatur pokok bahasan. Pendekatan kasus beranjak dari kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi42. Selain itu, dalam penelitian tesis ini juga dipergunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang mana dalam pendekatan perbandingan ini adalah dalam hal pendekatan perbandingan konsep hukum yang berbeda.
42
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.93.
33
c. Sumber bahan hukum Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini melalui dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 43 Menurut Stephen Elias, bahan hukum primer adalah ”the law found in primary source can take many different forms. The include cases, statues, administrative regulations, local ordinances, state and federal constitutions, and more”44. Melalui definisi tersebut bahwa sumber hukum primer terdiri dari kasus, perjanjian, undang-undang, perda, UUD, dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan dari negara lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal dan putusan pengadilan di indonesia untuk melihat aplikasi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal 45. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu UU No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan UU No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli hukum, bahan buku asing dan kamus hukum.
43
Ibid.
44
Stephen Elias, 2009, Legal Research How to Find & Understand the Law, Free Legal Update at Nolo.com, USA, p.23. 45
Sumadi Suryabrata, 2004, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 39.
34
Menurut Robert Watt, bahan hukum sekunder adalah ”all of the other materials in the library are used basically to assist researcher in understanding the law and this group se call secondary materials”46. Melalui definisi tersebut bahwa semua bahan-bahan di perpustakaan pada dasarnya digunakan untuk membantu dalam memahami hukum yang mana dalam hal ini adalah mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum ini berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli hukum, bahan buku asing dan kamus hukum. d. Teknik pengumpulan bahan hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini ialah dengan melakukan pencatatan secara sistematis dari bahanbahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Penelitian dilakukan terhadap berbagai dokumen dan bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini yang mana bahan-bahan hukum tersebut seperti peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur dikaji dan ditelaah. Selanjutnya, hasil pengkajian tersebut dibuatkan ringkasan secara sistematis sebagai inti sari hasil pengkajian dokumen. e. Teknik analisis bahan hukum Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik deskriptif-analisis, secara sistematisasi, interpretasi. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian
46
Robert Watt, 2001, Concise Legal Research. The Federation Press, Leinchrdt, NSW, p.1.
35
dianalisis dengan teknik deskripsi47 yang mana menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum dan menggambarkan secara tepat sifat atau individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi gejala48. Selanjutnya menggunakan teknik interpretasi yang mana analisis ini menggunakan penafsiran ilmu hukum seperti penafsiran gramatika, historis dan sistimatis.49
47
M Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 133. 48
Sri Mamudji, Dkk, 2005, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 4. 49
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Tesis Dan Penulisan Tesis, 2013, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, h.35.
