BAB I PENDAHULUAN
1.1
Profil Perusahaan
1.1.1 Sejarah Perusahaan
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. (“BNI”) merupakan badan usaha milik negara yang telah “go public”. Sehingga saat ini statusnya adalah perusahaan milik publik. Memiliki kantor pusat di Kantor Besar PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Indonesia. Sampai dengan laporan pers BNI per 30 maret 2007, di Indonesia BNI telah memiliki 12 buah kantor wilayah, 971 buah kantor cabang domestik (termasuk cabang utama, cabang pembantu, kantor kas, kator layanan, kantor bergerak/cash mobile dan pusat pinjaman) dan 36 buah kantor cabang BNI Syariah. Untuk perwakilan luar negeri BNI memiliki 5 buah kantor cabang yang tersebar di New York, London, Tokyo, Hongkong dan Singapura. Selain itu BNI juga memiliki 2.325 buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
Berdiri sejak 1946, BNI yang dulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yakni ORI (Oeang Republik Indonesia) pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946. Hanya berselang beberapa bulan dari tanggal pendiriannya yaitu 5 Juli 1946. Sampai hari ini 30 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sedang 5 Juli sebagai Hari Bank Nasional.
1
Ditunjuknya De Javasche Bank warisan Pemerintah Belanda pada 1949 sebagai Bank Sentral, maka Pemerintah Indonesia membatasi peranan BNI sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Kemudian Bank Negara Indonesia ditetapkan sebagai bank pembangunan dan diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.
Sehubungan dengan penambahan modal pada 1955, status BNI berubah menjadi bank komersil milik penerintah (state-owned commercial bank). Selanjutnya keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi mulai digunakan sejak akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal secara luas sebagai “BNI 46”. Penggunaan nama panggilan yang lebih mudah diingat “Bank BNI” ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan pada tahun1988.
Tahun 1992 status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero), sedangkan keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana (initial public offering) dipasar modal pada tahun 1996. Dengan penawaran saham tersbut, menjadikan BNI sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia yang mencatatkan sahamnya di bursa efek jakarta dan surabaya.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dari PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Pada akhir triwulan keempat tahun 2006 maka komposisi kepemilikan perusahaan tersebut adalah:
2
Tabel 1.1 Komposisi Kepemilikan Saham BNI Sumber : 4th Quarter Consolidated Financial Report, PT. Bank Negara Indonesia, 2006
Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan,
sosial
budaya
serta
teknologi
dicerminkan
melalui
penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara berkesinambungan.
Pengakuan terhadap kinerja dan standar kualitas pelayanan BNI tercermin dalam berbagai penghargaan yang berhasil diraih, antara lain: “The top 200 Emerging Market Companies” dari majalah Business Week 2002, “4th Rank IB 200 Indonesian Stock 2002 (Performance in Capital Market/JSX)” dari majalah Indonesian Business, penghargaan “The Indonesian Most Admired Companies” (IMAC)
dari majalah Tempo dan Frontier Marketing Research & Consultant,
penghargaan real estate award 2005 dari majalah Euromoney–London dan meraih penghargaan Bank of The Year in Indonesia 2005 dari publikasi The Banker yang berbasis di London.
Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbarui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa sulit. Sebutan “Bank BNI” dipersingkat menjadi “BNI”, sedangkan tahun pendirian “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3
1.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Berdasarkan akar sejarahnya yang kuat, analisis internal, analisis eksternal dan analisis potensi pasar dimasa yang akan datang, maka PT. Bank Negara Indonesia, Tbk menetapkan visi, misi, tujuan dan strateginya sebagai berikut: Visi: Sesuai dengan bidang usaha dan tujuan perusahaan, maka visi perusahaan yang hendak diwujudkan adalah “Menjadi Bank kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan kinerja”. Visi ini diuraikan lebih lanjut melalui pernyataan visi BNI sebagai berikut: “Menjadi Bank kebanggaan nasional, yang menawarkan layanan terbaik dengan harga kompetitif kepada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer”. Misi: Memaksimalkan stakeholder value dengan menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer. Rencana Perusahaan: Sejalan dengan visi dan misi yang diemban maka BNI menerapkan perencanaan strategis perusahaan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Rencana Perusahaan (Corporate Plan). Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007
4
Strategi perusahaan: Untuk mencapai semua visi, misi dan rencana perusahaan tersebut BNI menerapkan strategi korporasi yang berpusat pada pertumbuhan (Focused Growth Strategy). Strategi ini berpijak pada kemampuan untuk menawarkan produk–produk
buatan
sendiri
melalui
target
pasar
yang
telah
disesuaikan/refocused target market dan perhatian secara berkesinambungan terhadap maksimalisasi nilai di dalam bisnis/value maximizing businesses.
Moto Perusahaan: Berbekal rencana dan strategi yang matang serta visi yang jauh kedepan, BNI menyatakan siap untuk menjadi kebanggaan bangsa. Untuk mewujudkan visi, misi dan rencana perusahaan diatas maka BNI memiliki moto “MELAYANI NEGERI, KEBANGGAAN BANGSA” atau “SERVING THE COUNTRY, THE PRIDE OF THE NATION”.
1.1.3 Falsafah Kerja dan Budaya Perusahaan
Definisi budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi (Robbins, 1996). Persepsi bersama ini diharapkan dapat menciptakan nilai-nilai (values) sebagai langkah awal dalam penbentukan budaya yang kemudian dianut oleh seluruh karyawan. Nilai-nilai tersebut akan membentuk suatu prinsip dasar dalam bentuk sikap yang merupakan garis besar haluan perusahaan untuk mencapai budaya yang diharapkan.
PT. Bank Negara Indonesia menerapkan filosofi dalam budaya perusahaan yang harus diresapi dan dimiliki oleh seluruh karyawan untuk menciptakan nilai–nilai (values) yang kemudian membentuk dasar budaya perusahaan. Filosofi ini tercermin dalam logo yang dimiliki BNI. Sebagaimana diuraikan berikut ini. 5
Filosofi Logo BNI: Identitas Baru BNI–Dasar Pembuatan Desain Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan suatu identitas
yang
tampak
lebih
segar,
lebih
modern,
dinamis,
serta
menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol “46” dan kata “BNI” yang selanjutnya dikombinasikan dalam suatu bentuk logo baru BNI.
Huruf BNI Huruf “BNI” dibuat dalam warna turquoise baru, untuk mencerminkan kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern. Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang orisinal dan unik.
Simbol “46” Angka
46
merupakan
simbolisasi
tanggal
kelahiran
BNI,
sekaligus
mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo ini, angka “46” diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna jingga untuk menggambarkan BNI baru yang modern.
Palet Warna Palet warna korporat telah didesain ulang, namun tetap mempertahankan warna korporat yang lama, yakni turquoise dan jingga. Warna turquoise yang digunakan pada logo baru ini lebih gelap, kuat mencerminkan citra yang lebih stabil dan kokoh. Warna jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra lebih percaya diri dan segar.
Logo “46” dan “BNI” mencerminkan tampilan yang modern dan dinamis. Sedangkan penggunakan warna korporat baru memperkuat identitas tersebut. 6
Hal ini akan membantu BNI melakukan diferensiasi di pasar perbankan melalui identitas yang unik, segar dan modern.
Gambar 1.2 Logo Perusahaan Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007
Value: Sehingga pada intinya value yang diterapkan oleh BNI adalah “Kenyamanan dan Kepuasan”.
Budaya Perusahaan: Bertolak dari filosofi dan nilai–nilai yang dimiliki oleh BNI maka secara tegas BNI menetapkan budaya perusahan mereka sebagai berikut: 1.
BNI adalah bank umum berstatus perusahaan publik.
2.
BNI berorientasi kepada pasar dan pembangunan nasional.
3.
BNI secara terus menerus membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usaha.
4.
BNI mengakui peranan dan menghargai kepentingan pegawai.
5.
BNI mengupayakan terciptanya semangat kebersamaan agar pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban secara profesional.
7
1.2
Organisasi
Berdasar pada laporan keuangan konsolidasi PT. Bank Negara Indonesia Tbk, triwulan keempat tahun 2006 yang diterbitkan tanggal 30 Maret 2007. Jajaran pengurus BNI dapat kita lihat sebagai berikut: Tabel 1.2 Susunan Pengurus BNI Sumber : 4th Quarter Consolidated Financial Report, PT. Bank Negara Imdonesia, 2006
Kantor Pusat PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Memiliki 11 (sebelas) unit kerja yang menjalankan fungsi kepegawaian, terdiri dari dua unit kerja setingkat SBU (Strategic Business Unit). Unit kerja tersebut adalah Satuan Pengawasan Intern dan Divisi Perencanaan Strategis. Satu buah SBU kepatuhan dan delapan buah SBU yang menjalankan operasional harian. Struktur organisasi PT. Bank Negara Indonesia dapat dijabarkan pada gambar berikut:
8
Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Indonesia, 2007 `
9
1. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. RUPS Tahunan diadakan satu tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Perseroan kepada pemegang saham. Dalam RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Komisaris ataupun pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, BNI juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
2. Dewan Komisaris Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dan bertugas independen terhadap Direksi dalam melakukan tugas utamanya yaitu mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan pengelolaan BNI dan memberi arahan kepada Direksi. Dewan Komisaris BNI terdiri dari tujuh orang anggota, termasuk tiga orang Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali. Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke-lima setelah tahun pengangkatan, kecuali ditentukan lain. Komisaris Independen BNI memiliki tiga orang Komisaris Independen yang tidak mempunyai keterkaitan dengan Perseroan dan pemegang saham selain dari penugasannya sebagai Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar BNI. Jumlah ini memenuhi ketentuan Bursa Efek Jakarta (BEJ) bahwa sedikitnya satu per tiga dari anggota Dewan Komisaris pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ merupakan Komisaris
Independen.
Tugas
utama
Komisaris
Independen
adalah
memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas Perseroan, yang merupakan salah satu prinsip utama tata kelola perusahaan yang baik.
10
Komite di Bawah Komisaris • Komite Audit Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan Piagam Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit berkedudukan independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan mencakup seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit. • Komite Risiko dan Kepatuhan Komite Risiko dan Kepatuhan dibentuk pada tahun 2004 untuk membantu Komisaris
dalam
mengkaji
dan
mengevaluasi
efektivitas
pelaksanaan
pengelolaan risiko serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Komite ini mulai bertugas pada 1 Maret 2004. • Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun kriteria pemilihan dan penilaian kinerja Komisaris dan Direksi, serta membantu Komisaris dalam menentukan jumlah kompensasi bagi Direksi dan mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya. Setiap Direksi memperoleh paket remunerasi berupa gaji dan tunjangan, insentif dan tantiem, serta fasilitas lain. Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan kajian tahunan untuk menetapkan jumlah kompensasi untuk disetujui oleh RUPS Tahunan. Untuk tahun 2004, paket kompensasi untuk Direksi sebesar Rp 21,50 miliar. 3. Direksi Direksi bertanggung jawab mengelola BNI, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, 11
seorang Wakil Direktur Utama dan delapan Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan kepatuhan BNI terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Komisaris dan Direksi
Selama tahun 2004, secara keseluruhan diselenggarakan 65 kali rapat Komisaris, 93 kali rapat Direksi, dan 23 kali rapat Komisaris dan Direksi. Rapat–rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka tata kelola perusahaan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan. Komite Eksekutif Komite-komite eksekutif dibentuk oleh Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu. Pada tahun 2004 BNI memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu: •
Komite Sumber Daya Manusia, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia.
•
Komite Manajemen Teknologi, bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan
dan strategi
pengembangan serta pengelolaan
sistem
informasi teknologi. •
Komite Disiplin, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertikaian dan kasus indisipliner di antara karyawan, serta menyusun kebijakan mengenai sanksi indisipliner ataupun tindakan hukum bagi karyawan yang bersalah.
•
Komite
Layanan,
menyempurnakan
bertanggung kebijakan
jawab
mengenai
mengembangkan peningkatan
serta
dan mutu
pelayanan menghadapi pasar dan harapan nasabah yang terus berubah.
12
•
Komite Risiko dan Kapital, bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko, kecukupan modal dan risiko kredit.
•
Komite
Good
Corporate
Governance,
bertanggung
jawab
untuk
mengevaluasi dan mengoptimalkan kebijakan tata kelola perusahaan serta implementasinya di BNI. Komite Risiko dan Kapital Komite Risiko dan Kapital (KRK) dibentuk sesuai rekomendasi Basel Accord II untuk mengintegrasikan pengendalian Manajemen atas modal dan risiko, yang merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan risiko bank dewasa ini. Komite Risiko dan Kapital ini merupakan penggabungan dari Komite Asset & Liability (ALCO), Komite Manajemen Risiko (KMR), dan Komite Kebijakan Kredit (KKK) sejak 2 April 2004. Dengan demikian, Komite Risiko dan Kapital terbagi menjadi tiga bidang, yaitu (i) Asset & Liability, (ii) Manajemen Risiko, dan (iii) Kebijakan Kredit. Divisi Kepatuhan Sejalan dengan semakin pentingnya aspek kepatuhan, di tahun 2004 BNI telah memisahkan fungsi kepatuhan dari Divisi Hukum dan Kepatuhan dengan membentuk Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan memastikan kepatuhan BNI terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi kebijakan, Divisi Kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan sebelum diberlakukan. Sementara dari sisi operasional, Divisi Kepatuhan
bertanggung jawab
melakukan
uji
kepatuhan
atas
setiap
persetujuan kredit di atas nominal tertentu. Divisi Kepatuhan juga mengawasi kegiatan operasional unit bisnis dan non bisnis melalui unit Quality Assurance (QA) yang beroperasi di setiap tingkat, mulai dari kantor besar, kantor wilayah, kantor cabang dan sentra kredit. Unit QA bersifat independen terhadap unit operasional tempat mereka bertugas untuk memastikan adanya penilaian yang independen. Unit QA juga bertanggung jawab atas pengawasan internal 13
kegiatan operasional Kantor Besar maupun Kantor Cabang apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sejak tahun 2004, kinerja QA telah ditingkatkan melalui perbaikan prosedur operasi standar yang dikembangkan oleh BNI bersama konsultan Ernst & Young. Selain aspek kepatuhan secara umum dan QA, Divisi Kepatuhan juga bertanggung jawab atas implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dalam rangka pencegahan praktek pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan PMN di BNI telah memperoleh penilaian “cukup baik” dari Bank Indonesia pada bulan September 2004. Manajemen BNI telah berkomitmen untuk menerapkan PMN sebagai bagian dari budaya perusahaan, sesuai dengan undang-undang anti pencucian uang maupun rekomendasi Bank Indonesia mengenai masalah tersebut.
4. Satuan Kerja Audit Internal Satuan
Kerja
Audit
Internal
(SKAI)
bertanggung
jawab
melakukan
pemeriksaan secara independen atas segenap unit operasional BNI. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Audit. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Komisaris akan mengawasi dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah seperlunya dan memadai atas hasil temuan audit. Di tahun 2004, SKAI melakukan 198 pekerjaan audit, dibandingkan 212 di tahun 2003. Atas audit tahun 2004, sebanyak 731 temuan perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.
5. Dewan Pengawas Syariah Untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan 14
usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah, dimana penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan kata lain Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Direksi untuk menempatkan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah mempunyai fungsi antara lain: a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. b. Sebagai mediator antara Perseroan dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. c. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional, sekurang–kurangnya satu kali dalam satu tahun.
6. Sekretaris Perusahaan Sekretaris Perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara BNI dengan otoritas pasar modal, komunitas pemodal, dan masyarakat umum. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi yang penting mengenai BNI kepada masyarakat umum maupun untuk
kepentingan
hubungan
investor.
Fungsi
Sekretaris
Perusahaan
mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2004. Perubahan logo dan identitas perusahaan telah mendorong dibentuknya unit khusus di Sekretaris Perusahaan untuk memantau aplikasi identitas BNI yang baru, sesuai dengan salah satu tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yaitu menjaga dan 15
meningkatkan citra perusahaan. Sejalan dengan program restrukturisasi BNI yang memerlukan sarana komunikasi internal yang efektif, Sekretaris Perusahaan telah membentuk struktur Komunikasi Internal, yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-program Manajemen ke seluruh jajaran organisasi. Hubungan dengan pemegang saham ditingkatkan melalui acara temu analis dan paparan publik, penerbitan buletin triwulanan mengenai kinerja keuangan, serta laporan keuangan triwulanan, tengah tahunan dan tahunan. Investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan juga dapat mengakses informasi mengenai BNI dan aktivitasnya melalui situs web www.bni.co.id.
1.3
Lingkup Bidang Usaha
PT. Bank Negara Indonesia merupakan perusahaan perbankan yang saat ini bergerak dalam bidang perbankan dengan segmen target konsumer, komersial dan korporasi. Mengacu pada anggaran dasar, maka berdirinya BNI memiliki maksud dan tujuan: “Melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.
1.3.1 Produk dan Jasa yang Ditawarkan oleh BNI
Adapun produk dan jasa yang disediakan oleh BNI adalah sebagai berikut : 1. Consumer Banking
BNI memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan konsumen. Hal ini tercermin pada peningkatan layanan nasabah dan pengembangan produk keuangan konsumen, baik produk simpanan maupun pinjaman. Beberapa produk simpanan dan kredit bagi nasabah yang menjadi unggulan antara lain :
16
a. BNI Taplus b. BNI Taplus Utama c. BNI Haji d. BNI TKI e. Rekening BNI Giro f. BNI Dollar g. (KPR) BNI Griya h. BNI Oto
2. Commercial Banking
Segmen perbankan komersial difokuskan pada layanan untuk sektor usaha kecil dan menengah. Untuk sektor usaha mikro BNI memberikan fasilitas pinjaman dalam beberapa skema kredit melalui BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan koperasi. Sedangkan untuk sektor usaha menengah pinjaman dilayani melalui Sentra Kredit Menengah (SKM). Penerapan prinsip “Four Eyes Principal” dalam pengelolaan risiko kredit mencakup suatu mekanisme pengawasan berganda dalam penyaluran kredit. Otomatisasi juga diterapkan dalam sistem penilaian risiko untuk mengukur kemungkinan keberhasilan pinjaman debitur prospektif. 3. Corporate Banking
Unit usaha perbankan korporasi menyediakan layanan pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan pinjaman sindikasi, dll. Dalam usahanya memaksimalkan pertumbuhan dan menjaga kualitas kredit BNI berusaha memperluas penyaluran kredit secara cepat dan selektif kepada para pelaku utama di sektor–sektor perekonomian yang potensial. Selain layanan kredit, BNI menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan pembiayaan perdagangan, transaksi pasar uang, pengelolaan kas, dan jasa pembayaran terpadu bagi nasabah korporasi. Demi menjamin peningkatan efisiensi serta memberikan nilai tambah, BNI menerapkan sistem hubungan “one-on-one” 17
melalui penunjukan account service manajer tersendiri bagi nasabah korporasi besar. 4. International Banking
BNI memiliki kantor cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hongkong dan Singapura. Sebagai bank dengan beberapa cabang yang beroperasi penuh di luar negeri BNI memberikan layanan lengkap dan menyeluruh bagi nasabah yang berkepentingan dengan perdagangan internasional. Dengan dukungan 785 bank korespondensi di 87 negara BNI menjadi salah satu bank nasional yang memiliki jaringan perbankan internasional terluas. 5. Treasury Services
Melengkapi posisinya yang telah mapan dipasar uang, BNI juga berusaha untuk menjadi yang terdepan dipasar valuta asing dan pasar modal. BNI telah menerapkan sistem ‘Euroclear’ yang memungkinkan BNI mewakili para investornya melaksanakan transaksi pasar modal di ruang lingkup internasional. BNI juga telah mengembangkan ‘Client Information Portfolio System’ untuk memberikan kemudahan bagi para investor melakukan pengawasan terhadap portfolio investasi mereka melalui jaringan internet secara aman. 6. Sharia Banking
Strategi ekspansi BNI yang agresif untuk menguasai pangsa pasar nasional, menghasilkan pertumbuhan yang pesat dalam jumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. Pengembangan layanan berbasis syariat Islam ini diharapkan dapat memberi layanan perbankan yang nyaman dan lebih beragam, serta mendukung pertumbuhan yang positif bagi BNI Syariah.
18
1.3.2 Proses Bisnis
Dalam usahanya menuju sasaran perusahaan PT Bank Negara Indonesia menetapkan proses bisnis dan hubungannya dengan fungsi organisasi. Keberadaan Direksi, Kepala Unit Usaha, Kepala Unit Kerja, dan para Manajernya bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengendalian setiap proses bisnis yang ada. Mereka turut melakukan pengukuran atas pencapaian kinerja, dan melakukan perbaikan/peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum proses bisnis yang ada di BNI adalah berikut ini. Proses bisnis kantor pusat meliputi : 1. Memberikan tanggung jawab manajemen. 2. Manajemen sumber daya 3. Pemasaran produk. 4. Operasional. 5. Pengukuran, analisis dan perbaikan/penyempurnaan kinerja. Proses bisnis wilayah dan cabang meliputi : 1. Tanggung jawab manajemen wilayah/cabang 2. Manajemen sumber daya tingkat wilayah/cabang 3. Informasi keadaan pasar. 4. Penetapan target penjualan. 5. Proses kualifikasi calon kreditur. 6. Proses pemilihan/penunjukan kreditur 7. Proses klarifikasi dan verifikasi kredit. 8. Proses penentuan kontrak. 9. Proses pelaksanaan jasa sesuai permintaan pelanggan. 10. Pengukuran, analisis dan perbaikan/penyempurnaan kinerja.
19
Gambar 1.4 Gambaran umum proses bisnis PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Sumber : Company Profile PT. Bank Negara Imdonesia, 2007
1.4
Isu Bisnis yang Dihadapi
Terbukanya pasar global, memastikan bahwa persaingan akan menjadi semakin ketat, tidak hanya menimpa dunia bisnis secara umum, tetapi juga dunia perbankan.
Salah satu isu bisnis yang sedang dihadapi oleh BNI adalah turunnya performance BNI diantaranya adalah: •
Dalam total aset, BNI hanya menempati posisi ketiga setelah Bank Mandiri dan BCA. Hal ini menunjukkan lambatnya pertumbuhan BNI yang notabene merupakan bank nasional tertua di Indonesia.
20
•
Dalam hal total gross loan BNI juga hanya menempati posisi ketiga. Hal ini pun menunjukkan lambatnya distribusi pinjaman yang dilakukan oleh BNI.
•
Total customer deposito BNI hanya memiliki 136 triliun. Jauh di bawah Bank Mandiri yang mencapai kisaran 205,7 triliun. Hal Ini merupakan bukti bahwa kepercayaan konsumen terhadap produk deposito yang dimiliki oleh BNI masih rendah. Hal ini dapat merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi dari program restrukturisasi BNI yang telah dilakukan sejak Januari 2004.
Gambar 1.5 Perbandingan bank nasional di Indonesia berdasar asset, pinjaman dan deposito pelanggan. Sumber: Navigating a course to growth and profitability, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Presentation to investor Apri 09 – 13, 2007
Seiring dengan itu, cukup tingginya NPL (non performing loan) yang dialami BNI turut menambah beban untuk bersaing dengan bank–bank yang memiliki segmen target dan produk sejenis. Besarnya NPL turut dipengaruhi oleh faktor 21
eksternal perusahaan, seperti tingkat suku bunga Bank Indonesia, kemampuan peminjam untuk membayar hutangnya oleh kreditur, dll.
Gambar 1.6 Tingkat pengembalian pinjaman yang diberikan oleh BNI kepada masyarakat. Sumber: Press Conference PT. Bank Negara Indonesia Tbk. on Financial Performance year 2006, March 30 2007.
Secara global tantangan yang saat ini sedang dihadapi adalah Strategic Business Unit (SBU) masih di bawah tekanan karena kondisi makro ekonomi dan regulasi bank sentral. Di samping itu bank yang saham mayoritasnya dimiliki pemerintah (tidak seperti halnya bank swasta) harus mengikuti regulasi pemerintah untuk merestrukturisasi utang. Hal ini menyebabkan lambannya pihak bank dalam mengantisipasi perubahan di pasar. Akibatnya Earning per Share (EPS) pun turun dari mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, dan hal ini menyebabkan lesunya para investor. Secara umum perubahan EPS dapat dilihat pada tabel berikut.
22
Tabel 1.3 Income Statement BNI
Sumber: Sumber: Press Conference PT. Bank Negara Indonesia Tbk. on Financial Performance year 2006, March 30 2007.
23
24
