BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar problem yang menyangkut tatanan nilai dan sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Salah satu dari problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan harus segera diperangi bersama. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil
1
2
optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat.1 Namun para pembaharu anti korupsi menyadari bahwa korupsi tidak akan pernah dapat diberantas sampai tidak berbekas lagi. Dalam kaitan dengan situasi nyata sehari-hari, akan terlalu mahal mencoba memberantas korupsi sampai keakar-akarnya. Lagi pula, mengerahkan segenap tenaga untuk pencegahan korupsi dapat membawa dampak negatif pada kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Program jasa yang berbau korupsi mungkin sulit untuk dihilangkan seluruhnya. Wewenang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi dalam batas-batas tertentu dalam birokrasi (yang sering membuka pintu bagi pengambilan keputusan yang korup) mungkin masih diperlukan administrasi yang efektif. Menegakan hukum dan menakut-nakuti secara lebih tegas menuntut biaya yang mahal. Karena itu, tujuan gerakan anti korupsi bukanlah mewujudakan pemerintah yang jujur tanpa cacat melainkan mengusahakan agar pemerintah lebih jujur, dan dengan demikian lebih efisien dan lebih adil.2 Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktek korupsi di Negara Indonesia ini. Namun realisasinya, korupsi tetap saja menjamur. Bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah lokal, dan pada tingkatan birokrat pusat pun korupsi menyebar luas. Salah satu strategi yang dilakukan untuk memerangi korupsi adalah dengan dirancangnya pendidikan anti korupsi oleh beberapa lembaga pendidikan. Gagasan ini lahir dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan 1
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi,Cet I(Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm V. 2 Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 3.
3
(intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. Disamping itu, pendidikan untuk mengurangi korupsi berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi.3 Pendidikan Anti Korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika Komisi Pemberantasan Korupsi dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak, moral dan sebagainya. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah aksi korupsi.4 Menurut beberapa teori pendidikan cenderung menyepakati bahwa untuk mengembangkan potensi manusia diperlukan intervensi dari luar dirinya. Adapun upaya yang dinilai paling efektif untuk mengembangkan potensi tersebut adalah melalui aktifitas yang disebut Pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan jelas memiliki tujuan. Sehingga diharapkan dalam penerapannya ia tak kehilangan arah dan pijakan. Wacana di lingkungan Pendidikan di Indonesia akhir-akhir ini yang santer dicuatkan para analis pendidikan adalah tentang perlunya Pendidikan nilai dimasukan dalam sistem pendidikan.5
3
Hamzah B uno, perencanaan pembelajaran, (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 85. Kemetrian Agama RI, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), hlm. 1. 5 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 15. 4
4
Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesanpesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tahun 1945, serangkaian tindakan telah diambil untuk memperbaiki sistem maupun tujuan Pendidikan. Pembentukan moral merupakan tujuan utama dibandingkan dengan kecerdasan. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya ditekankan pada aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.6 Oleh karena itu pendidikan Anti Korupsi harus diberikan sejak dini dimasukan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan Anti Korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa pelajaran. Inti dari dari materi pendidikan anti korupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur yang terdiri dari sembilan nilai yang disebut dengan Sembilan Nilai Anti Korupsi, yaitu : Tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, dan peduli.7 Fokus awalnya adalah siswa menghayati, memahami nilai moral, membentuk perilaku sampai kemudian nilai tersebut terbentuk secara internal
6
Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejujuran, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 9. 7 Kemetrian Agama RI, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2013), hlm. 2.
5
melalui kebiasaan. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut diterapkan di lingkungan sosial masyarakat.8 Berangkat dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahui labih jauh mengenai implementasi pendidikan Anti Korupsi, mengingat pendidikan Anti Korupsi ini tidak dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, dengan judul “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Islam Pekalongan.” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran di SMA Islam Pekalongan? 2. Apa saja faktor penunjang dan penghambat pendidikan Anti Korupsi di SMA Islam Pekalongan ? Dari perumusan masalah di atas, maka penulis perlu memberikan batasan istilah-istilah yang terkandung guna memudahkan dalam hal pembahasan penelitian ini dan untuk menghindari kekaburan serta penyimpangan dari pokok bahasan, dan supaya tidak ada perbedaan persepsi antara penulis dengan pembaca. a) Implementasi Implementasi
mempunyai
arti
pelaksanaan,
penerapan.
Mengimplementasikan adalah melaksanakan, menerapkan.9
8
Komisi Pemberantasan Anti Korupsi, Buku Panduan Guru “Modul Pendidikan Anti Korupsi”, (Jakarta: KPK, 2008), hlm. 1. 9 http://www.artikata.com/arti-330542-implementasi.html diakses pada tanggal 16 Maret 2014.
6
b) Pendidikan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam ussaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. c) Anti Korupsi Secara
sederhana,
menyalahgunakan
korupsi
kekuasaan
dapat
kepercayaan
didefinisikan untuk
sebagai
kepentingan
pribadi. 10 Dalam pembahasan ini anti korupsi dimaknai sebagai nilai-nilai yang berlawanan dengan sikap korupsi yang selama ini dijadikan sebagi penyakit yang dapat merusak tatanan masyarakat khususnya terkait dengan perilaku atau moral bangsa. C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan pokok di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui implementasi pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran di SMA Islam Pekalongan. 2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat pendidikan Anti Korupsi di SMA Islam Pekalongan.
10
Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2003), hlm. 6.
7
D. Kegunaan Penelitian 1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam dunia pendidikan, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman didalam menyampaikan materi atau pengajaran dalam pendidikan serta mengkritisi proses pembelajaran yang dilakukan diberbagai lembaga pendidikan dalam perannya sebagai proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi. 2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca berupa informasi mengenai problematika kontemporer, serta halhal yang berkaitan dengannya, terutama konsep kependidikan terkait dengan problematika korupsi. Sehingga mampu membuat pemikir/pendidik bersikap
aktif
untuk
mengarahkan
agar
peserta
didik
mampu
mengaktualisasikan dan memerangi kejahatan korupsi sebagai wujud perlawanan terhadap penyakit masyarakat atau kemungkaran sosial. E. Tinjauan Pustaka Karya terkait dengan tema pendidikan Anti Korupsi sebenarnya telah cukup banyak diulas. Sehingga membuat penulis merasa tertarik untuk melanjutkan apa yang sekiranya belum diteliti. Dalam skripsi Umi Kulsum tahun 2009 yang berjudul “Konsep Pendidikan Anti Korupsi dan Relevansinya dengan pendidikan Islam”. Dinyatakan bahwa Pendidikan Anti Korupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan
8
terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilainilai dan praktis anti korupsi untuk meminimalisir dan memberantas korupsi.11 Kemudian dalam skripsi karya Maulidi NIM 23206089 STAIN Pekalongan Tahun 2013 yang berjudul “Peranan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Akhlak Peserta Didik Di SMP Negri 12 Kota Pekalongan”. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang konsep pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan agama islam, serta untuk mengetahui implikasi pendidikan anti korupsi terhadap akhlak peserta didik.12 Dalam buku yang berjudul “mengenali dan memberantas korupsi”, karya Arya Maheka, diterangkan bahwa Anti Korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi.13 Dalam buku yang berjudul “Strategi Memberantas Korupsi”, karya Jeremy Pope,
diterangkan
bahwa
Negara
yang
bersungguh-sungguh
berupaya
memberantas korupsi mungkin juga perlu mendirikan lembaga baru atau memperkuat yang ada yang dapat menjalankan fungsi spesifik dalam tugas-tugas upaya anti korupsi.14 Melihat dari beberapa penelitian diatas, maka peneliti ingin menambahkan terhadap apa yang telah diterangkan dalam skripsi tersebut dengan berbeda judul 11
Umi Kulsum, “Konsep Pendidikan Anti Korupsi dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam”, Skripsi Sarjana Pendidikan, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009), hlm. Vii. 12 Maulidi, Peranan Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Akhlak Peserta Didik Di SMP Negri 12 Kota Pekalongan, Skripsi Sarjana Pendidikan Agama Islam,(Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2013), hlm. V. 13 Arya Maheka, Mengenali dan Memberantas Korupsi, (KPK), hlm. 31. 14 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, (KPK), hlm. 31.
9
yaitu “Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di SMA Islam Pekalongan”, penulis menganggap perlu untuk diadakan penelitian karena melihat Pendidikan Korupsi yang belum dijadikan sebuah mata pelajaran tersendiri, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pendidikan korupsi tersebut di implementasikan, khususnya di SMA Islam Pekalongan ini. F. Kerangka Berfikir Berbagai macam usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi, meminimalisir dan memberantas kasus korupsi. Salah satu usaha pemerintah tersebut adalah dengan melalui pendidikan anti korupsi. Melalui upaya demikian, diharapkan akan terbangun lingkungan yang lebih kondusif, bebas dari korupsi. Adapun wujud dari pendidikan anti korupsi tersebut adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral. Nilai-nilai anti korupsi dalam materi pendidikan dapat memberikan stimulus terhadap perilaku positif siswa sebagai generasi penerus bangsa yang anti korupsi. Korupsi tidak akan bisa diberantas dengan waktu yang singkat dan tuntas. Korupsi bisa dicegah dengan cara membentengi para generasi muda dengan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan, sehingga peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi. Menurut Jalaluddin, pendidikan anti korupsi dapat diinterprestasikan melalui lembaga pendidikan dengan cara memahami tata tertib sekolah,
10
menghargai waktu, berlaku jujur, memenuhi tanggung jawab, serta bersikap adil dan berpihak kepada yang benar.15 Strategi pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal dapat dilaksanakan dengan kurikulum yang terdapat disekolah-sekolah, seperti SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi. Kurikulum menjadi bagian penting dalam menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, karena di dalamnya syarat pengetahuan dan pengalaman yang harus diberikan dan dimiliki oleh peserta didik sehingga mencapai out come yang diharapkan. Untuk mencapai out come pada diri peserta didik terhadap perilaku anti korupsi, maka kurikulum harus diformat sedemikian rupa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yakni menghasilkan generasi yang tangguh terhadap godaan korupsi serta mampu menghindarkan diri dari kejahatan korupsi. G. Metode Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut : 1. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di SMA Islam Pekalongan yang terletak di Jl. Surabaya No.1 Pekalongan. Dipilihnya SMA Islam Pekalongan sebagai subyek penelitian ini disebabkan jarak yang tidak terlalu jauh dengan peneliti, sehingga memudahkan peneliti untuk memperolah data, kemudian SMA Islam Pekalongan merupakan sekolah Islam, sehingga terdapat sinkronisasi dengan permasalahan yang diteliti.
15
Jalaluddin, dkk, Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama Mewacanakan Fikih Anti Korupsi, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 189
11
2. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian a. Jenis Penelitian Menurut sifat data dan teknik analisisnya, jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Paradigma yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah paradigma alamiah. 16 Artinya penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural yang saling terkait satu dengan lainnya. Penelitian kualitatif, karena menekankan pada keaslian, tidak bertolak dari teori secara deduktif, melainkan berangkat dari fakta sebagaimana adanya. Rangkaian fakta tersebut kemudian dikumpulkan,
dikelompokkan,
ditafsirkan,
dan
disajikan
sehingga
menghasilan sebuah teori (grounded theory). Sedangkan dilihat dari sumber datanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, riset partisipatif, pengamatan, dan studi pustaka.17 Dengan melakukan penelitan lapangan, peneliti dapat melakukan pengumpulan data dan mengumpulkan informasi tentang implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan. b. Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa saja yang terjadi dan dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 16
M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 59. 17 Ibid, hlm. 63
12
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain yang diteliti secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.18 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena memenuhi ciri-ciri penelitian kualitatif, yaitu: (1). Lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung, (2). Manusia merupakan alat (instrument) utama dalam pengumpulan data, (3) analisis data dilakukan secara induktif, (4) Penelitian bersifat deskriptif analitik, (5) Tekanan penelitian berada pada proses, (6). Pembatasan penelitian berdasarkan fokus atau dibatasi.19 Denganmelakukan Pendekatan Kualitatif peneliti bisa mendeskripsikan implementasi pendidikan anti korupsi yang ada di SMA Islam Pekalongan. 3. Sumber Data Sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang saling melengkapi yaitu: a. Sumber data primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil yang langsung dari subyek informasi yang dicari. 20 Adapun yang dijadikan sumber data primer adalah Kepala sekolah para guru pengajar di SMA Islam Pekalongan khususnya guru PAI dan PKn. b. Sumber data sekunder Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan 18
Ibid, hlm. 85 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 38. 20 Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91. 19
13
yang berkorelasi dengan pembahasan subyek.21 Dalam penelitian ini penulis merujuk pada buku-buku pendukung serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. 4. Teknik Pengumpulan Data Secara umum sumber data penelitian kualitatif adalah tindakan dan pendekatan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah.22 Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya. Kalau alat pengambil datanya cukup reliable dan valid, maka datanya juga akan cukup reliable dan valid. 23 Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 24 Sedangkan menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.25 Wawancara dapat dilakukan secara tersusun maupun tidak tersusun, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telpon. Sedangakan dalam penelitian ini menggunakan 21
Ibid,hlm. 92. M. Sayuthi Ali, Metodologi Penelitian ………………. Hlm. 63 23 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22
38 24
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja RRosdakarya, 2007), hlm. 186. 25 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: BUmi Aksara, 2004), hlm. 113.
14
wawancara tidak tersusun. Menurut Sugiyono wawancara tidak tersusun adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, tetapi pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.26 Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana implementasi pembelajaran pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan. b. Metode Observasi Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data melalui pengamatan dan penginderaan. 27 Sebagai metode ilmiah observasi sering diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.28 Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengamati secara langsung tentang bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan dan mencoba menganalisis sejauh mana kontribusinya terhadap pendidikan anti korupsi.
26
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 197. 27 Sutrisno Hadi, Metodologi I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 70 28 Winarto Surahmad, Pengantar Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1985), hlm. 140.
15
c. Metode Dokumentasi Dokementasi yaitu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data yang merupakan dokumen dan barang-barang tertulis.29Teknik ini merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini, sebagai upaya mencari data yang sah dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk metode dokumentasi ini peneliti cukup melihat data-data yang ada di SMA Islam Pekalongan. Misalnya misalnya surat keputusan, surat instruksi, Silabus, dll. 5. Metode Analisis Data Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.30 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis
deskriptif,
yaitu
suatu
analisis
yang
berangkat
mendeskripsikan realita fenomena sebagai apa adanya terpisah dari perspektif subjektif.31 Data penelitian kualitatif banyak menggunakan kata-kata, maka analisis yang digunakan penulis melalui:
29
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 120. 30 Michael Quinn Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2009), hlm. 104. 31 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 102.
16
a. Reduksi data (data reduction) Data yang diperoleh dari lapangan dirangkum dan dipilih sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. b. Penyajian data (data display) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian deskriptif yang panjang, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Oleh karena itu, dalam penyajian data diusahakan secara sederhana mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca. c. Kesimpulan (verivication) Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung.32 H. Sistematika Penulisan Di dalam penyusunan skripsi ini, akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut yang terdiri dari lima bab : Bab I Pendahuluan, berisikan tentang : Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab II, pada bab ini akan mengemukakan mengenai Landasan Teori, yang meliputi: Kajian mengenai Pendidikan Anti Korupsi, yang meliputi: Definisi
32
Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, alih bahasa. Tjeptjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-17.
17
korupsi, landasan Pendidikan Anti Korupsi, Tujuan Pendidikan Anti Korupsi, Jenis-jenis Korupsi, Strategi Pemberantasan Anti Korupsi. Bab III, pada bab ini akan memaparkan Implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan yang berisi empat sub: Bagian pertama meliputi: Sejarah SMA Islam Pekalongan, Visi dan Misi SMA Islam Pekalongan, Keadaan peserta didik, dan Struktur organisasi. Bagian kedua adalah Implementasi pendidikan Anti Korupsi di SMA Islam Pekalongan meliputi; Pembelajaran didalam kelas, dan pembelajaran diluar kelas. Dan bagian ketiga adalah pembahasan mengenai faktor penunjang dan penghambat dalam mengimplementasikan program pendidikan Anti Korupsi. Bab IV, bab ini memaparkan Analisis yang mencakup, a) Implementasi pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan, dan b) Analisis tentang faktor penunjang dan penghambat pendidikan anti korupsi di SMA Islam Pekalongan. Bab V, merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang ada, dan saran-saran dari peneliti.
