1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Di dalam dunia usaha, para pelaku usaha sering melakukan upaya-upaya
yang disebut dengan restrukturisasi perusahaan atau pengembangan usaha. Adanya keterbatasan sumber dana yang dimiliki dan sistem manajemen pada perusahaan mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengembangan dalam kegiatan usahanya. Hal ini terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, serta kurangnya pengawasan dari pihak pengurus perusahaan, dengan kondisi tersebut membutuhkan suatu strategi perusahaan agar dapat bertahan atau lebih berkembang dengan cara perbaikan kinerja. Perbaikan perusahaan dapat dilakukan dengan ekspansi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dilakukan dengan menambah kapasitas produksi atau perbaikan kinerja perusahaan yang lain. Sedangkan ekspansi secara eksternal dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan usaha. Menurut Warren J. Keegen, bahwa pengembangan usaha secara internasional dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya 5 (lima) cara, yaitu: 1 1. 2. 3. 4. 1
dengan cara ekspor; melalui pemberian lisensi; dalam bentuk franchising (waralaba); pembentukan perusahaan patungan (joint venture)
Gunawan Widjaja, 2002, Seri Hukum Bisnis: Merger dalam Perspektif Monopoli, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 41, sebagaimana mengutip dari Warren J. Keegen dalam bukunya Global Marketing Management.
2
5. total ownership atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung) ataupun melalui merger dan akuisisi. Salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan restrukturisasi atau pengembangan usaha adalah dengan cara akuisisi atau pengambilalihan. Istilah akuisisi berasal dari bahasa Inggris “acquisition” yang sering juga disebut dengan istilah “take over”. 2 Akuisisi dalam dunia hukum dan bisnis diartikan sebagai perbuatan hukum untuk mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham dan/atau asset dari perusahaan lain. Dalam hal ini perusahaan pengambilalih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah. Namun dalam prakteknya biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran atau porsi yang lebih besar dibandingkan dengan pihak yang diakuisisi. Restrukturisasi perusahaan dengan cara akuisisi dianggap lebih baik jika dibandingkan dengan cara lain, karena dengan melakukan akuisisi perusahaan tidak perlu memulai lagi bisnis yang baru karena perusahaan sebelumnya sudah terbentuk. Selain itu, dari segi waktu akuisisi lebih cepat dibandingkan dengan membentuk perusahaan baru yang perlu melewati tahap perizinan dan lainnya. Namun, bagi pelaku usaha hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati. Jika salah dalam melakukan akuisisi, pelaku usaha dapat dituduhan melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (competition) di antara para pelaku usaha. Pelaku usaha akan menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati 2
Munir Fuady, 2001, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.
3
dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif. 3 Semakin kuatnya era globalisasi membuat para pelaku usaha semakin terpacu untuk melakukan pengembangan usaha sehingga akan semakin mendorong ketatnya persaingan usaha. Pembangunan nasional di Indonesia yang diarahkan oleh Pemerintah bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan ekonomi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta. Dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah juga terus mendorong dan memfasilitasi berupa penyediaan sarana dan prasarana. Salah satu kebijakan Pemerintah dalam bentuk penyediaan modal bagi kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. 4 Seiring dengan kebijaksanaan pemerintah dalam memandu laju perekonomian melalui mekanisme pasar, kegiatan usaha pada setiap lapisan masyarakat serta menyangkut semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan ekonomi, perlu dilandasi oleh ketentuan hukum yang mendorong bekerjanya mekanisme ekonomi pasar yang baik dan wajar. Untuk itu ketentuan hukum yang memberikan landasan bagi terselenggaranya persaingan yang sehat dan wajar dalam dunia usaha perlu ditegakkan. Ketentuan hukum
3
4
Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1. Galuh Puspaningrum, 2013, Hukum Persaingan Usaha, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.
4
tersebut sangat penting agar efisiensi ekonomi dapat diraih melalui interaksi kekuatan pasar. 5 Disinilah peran hukum sangat dibutuhkan untuk menghilangkan distorsi ekonomi sebagai akibat persaingan usaha tidak sehat. Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan mengapa Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha sehingga dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. 6 Substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek yang terkait. Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha, dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasaan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang
5 6
Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.
5
murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi yang sekecil mungkin. (Gellron; 1986, 45) 7 Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang biasa disebut sebagai UU Anti Monopoli, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Kompetisi dalam bisnis merupakan hal yang wajar dilakukan, tetapi cara dalam berkompetisi harus tetap sehat sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia telah dibentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang ditunjuk sebagai watchdog persaingan usaha di Indonesia sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Pelaksanaan UU Anti Monopoli diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persainan Usaha adalah Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
7
Gellron; 1986, 45, dalam Gunawan Widjaja, Op.cit, hlm. 7.
6
Pelaku usaha dilarang melakukan akuisisi saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 8 Adapun sebagai contoh adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam proses akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Pamapersada Nusantara terhadap PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan. PT Pamapersada Nusantara merupakan perusahaan yang 99.7% sahamnya dimiliki oleh PT United Tractors Tbk. dan bergerak dalam bidang kontraktor pertambangan seperti batubara, emas, quarry dan sebagainya serta mengerjakan kontruksi bendungan, pengerjaan jalan serta berbagai proyek penggalian bumi dan transportasi sementara PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan adalah dua perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara dan memiliki Kuasa Pertambangan (KP) di Kalimantan Tengah. 9 PT Pamapersada Nusantara sebagai kontraktor pertambangan batubara terkemuka di Indonesia ingin memperluas bisnis usahanya. Oleh karena itu PT Pamapersada Nusantara melakukan upaya dengan mengambilalih perusahaan batubara yaitu PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan dengan nilai asset gabungan mencapai Rp. 16.258 triliun. Aktivitas akuisisi perusahaan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan seperti; apakah akuisisi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang8
9
Yakub Adi Kristanto, 2008, Analisis Akuisisi Alfa Supermarket Oleh Carrefour Dalam Perspektif UU Antimonopoli, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008, hlm. 30. _______, http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt4f2184ebb5cf3/kppu-nilai-akuisisi-pt-asminbara, pada tanggal 11 Februari, 2015.
7
Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 10 Fokus pembahasan penelitian ini hanya pada akuisisi saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara ditinjau dari perspektif UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adanya tindakan akuisisi atau pengambilalihan baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha dan membawa dampak adanya peningkatan atau penurunan persaingan yang berpotensi merugikan konsumen serta masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan penulisan hukum dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah proses akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Pamapersada Nusantara terhadap PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat? 10
Syamsul Maarif, 2008, Merger, Konsilidasi, Akuisisi dan Pemisahan PT Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Hubungannya Dengan Hukum Persaingan, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 27 No. 1 Tahun 2008, hlm. 42.
8
2. Bagaimana dampak yang terjadi setelah dilakukannya akuisisi saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara?
C.
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa hal mengenai tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui, menelaah, dan menganalisis proses akuisisi (pengambilalihan) saham yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. b. Untuk mengetahui, menelaah, dan menganalisis dampak yang terjadi jika proses
akuisisi
(pengambilalihan)
saham
tersebut
berpotensi
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. 2. Tujuan Subjektif Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
D.
Keaslian Penelitian Sejauh pengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis di
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan melalui penelusuran di media internet, menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:
9
1.
Penelitian yang dilakukan oleh Thathit Damar Pamungkas dari Universitas Gadjah Mada pada penulisan hukum tahun 2009 dengan judul “Akuisisi PT. Alfa Retailindo, Tbk. oleh PT. Carrefour Indonesia Menurut UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha
Tidak
Sehat”.
Penelitian
tersebut
fokus
pada
permasalahan akuisisi yang berpotensi memungkinkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diperbolehkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan analisis yuridis akuisisi saham yang dilakukan PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfa Retailindo Tbk. menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian tersebut dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan peraturan yang dipakai dalam penelitian tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Perseroan Terbatas, PP No. 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 2.
Penelitian yang dilakukan oleh Angga Aldilla Gusman dari Universitas Gadjah Mada pada penulisan hukum tahun 2011 dengan judul “Akuisisi PT. Carrefour Indonesia Terhadap PT. Alfaretailindo Ditinjau dari UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha
Tidak
Sehat”.
Penelitian
tersebut
fokus
pada
permasalahan akuisisi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5
10
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai putusan Hakim PN Jakarta Selatan terkait akuisisi yang dilakukan oleh PT. Carrefour Indonesia terhadap PT. Alfaretailindo serta dampak yang diakibatkan dari akuisisi tersebut terhadap bisnis ritel di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Jakarta Selatan dan peraturan yang dipakai dalam penelitian tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara nomor: 09/KPPU-L/2009. 3.
Penelitian yang dilakukan oleh Febri Yudha Pratama dari Universitas Gadjah Mada pada Tesis tahun 2012 dengan judul “Analisis Akuisisi PT. Indosiar Karya Media Tbk. oleh PT. Surya Citra Media Tbk. Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Indonesia”. Penelitian tersebut fokus pada permasalahan akuisisi PT. Indosiar Karya Media Tbk. oleh PT. Surya Citra Media Tbk. ditinjau dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan mengenai penerapan rule of reason dalam akuisisi PT. Indosiar Karya Media Tbk. oleh PT. Surya Citra Media yang melanggar prinsip diversity of ownership dan diversity of content dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Penelitian tersebut dilakukan di Jakarta mengingat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan peraturan yang dipakai dalam penelitian tersebut ialah UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
11
tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta, serta PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan. 4.
Penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Ayuningtyas dari Universitas Gadjah Mada pada penulisan hukum tahun 2014 dengan judul “Penerapan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited Oleh Nestle S.A.”. Penelitian tersebut fokus pada permasalahan proses pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited oleh Nestle S.A. ditinjau dari Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; dan dampak dari pengambilalihan (akuisisi) saham Perusahaan Wyeth (Hongkong) Holding Company Limited oleh Nestle S.A terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan peraturan yang dipakai dalam penelitian tersebut ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat perbedaan-perbedaan atas penelitian yang dilakukan oleh
keempat peneliti tersebut dengan penulis, perbedaan tersebut dapat dilihat dari permasalahan yang diangkat dan lokasi penelitian. Walaupun ada beberapa
12
kesamaan terkait lokasi penelitian yang dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan peraturan yang digunakan. Tetapi pada penelitian “Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, penulis mengkhususkan pada permasalahan akuisisi saham yang berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta dampak yang terjadi setelah dilakukannya akuisisi saham tersebut. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan lokasi penelitian yang dilakukan oleh keempat penulis penelitian di atas, di mana penulis melakukan penelitian di PT Pamapersada Nusantara. Terakhir, perbedaan yang dapat dilihat ialah penelitian yang pernah dibuat sebelumnya tidak membahas mengenai akuisisi saham yang dilakukan oleh perusahaan tertutup yang bergerak dalam bidang pertambangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Akuisisi Saham PT Asmin Bara Bronang dan PT Asmin Bara Jaan oleh PT Pamapersada Nusantara ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” ini merupakan suatu masalah yang belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti lain, sehingga penelitian ini telah memenuhi unsur-unsur penelitian dan juga telah memenuhi unsur keaslian suatu penulisan. Tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.
13
E.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam
menambah ilmu pengetahuan, baik secara ilmiah maupun secara praktis, khususnya dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum. Adapun dampak positif yang diharapkan tersebut yaitu: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan manfaat sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memberikan masukan mengenai akuisisi saham ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan akuisisi saham yang sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha dan juga sebagai sarana untuk menuangkan pikiran secara ilmiah baik dari segi teori maupun praktek. Serta dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia usaha, khususnya perusahaan yang hendak melakukan akuisisi saham dengan perusahaan lainnya agar memperhatikan ketentuan mengenai persaingan usaha yang sehat.
