BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi
semakin meningkat kebutuhannya. Semua sektor kegiatan yang meliputi industri, dagang, pertanian, peternakan serta jasa sangat erat kaitan dan apabila telah terjalin kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yaitu antara pihak bank dengan pihak ketiga akan mempengaruhi kelancaran kegiatan perekonomian. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian suatu negara, maka dirasakan perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan perekonomian yang semakin berkembang tersebut. Ditinjau dari sudut pandang lembaga keuangan sebagai penyedia sumber dana yang disebut dengan perkreditan, maka kredit memiliki kedudukan yang istimewa terutama pada negara-negara yang sedang berkembang, melihat banyaknya sektor yang membutuhkan sumber dana. Pengertian dari kredit itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU Nomor 10 Tahun 1998). Kredit bisa juga berarti kepercayaan (Sinungan, 2000:216). Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur yang akan nyata apabila kredit itu telah dikembalikan lagi beserta bunga (kontraprestasi) yang telah disepakati. Masalah perkreditan tidak terlepas dari lembaga keuangan bank dimana bank merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi antara masyarakat yang
Universitas Sumatera Utara
surplus dana dengan masyarakat yang defisit dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat surplus dalam bentuk simpanan baik berupa tabungan, deposito, maupun giro, serta menyalurkannya kepada masyarakat defisit dalam bentuk kredit. Menurut Undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada mayarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2002:23). Sistem pemberian kredit UMKM yang kurang baik akan berakibat fatal bagi perusahaan, misalnya pihak bank terlambat mengetahui kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya atau debitur dinyatakan pailit. Maka dalam hal ini bank sudah terlambat memberikan tindakan pengamanan terhadap barang jaminan debitur. Hal ini yang menyebabkan timbulnya kredit yang bermasalah. Keputusan pemberian kredit pada umumnya berdasarkan pada analisa kredit yang dilakukan pada saat pengajuan permintaan kredit oleh nasabah. Pada dasarnya ada dua jenis analisa yang dapat dilakukan, yaitu analisis terhadap data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Pada analisa kuantitatif, bank berusaha mengukur sejauh mana kemampuan nasabah (perusahaan) dalam mengembalikan pokok pinjaman dan membayar bunga. Yang menjadi tolak ukur dari analisa tersebut adalah analisa rasio keuangan yang diperoleh dengan cara menganalisi laporan keuangan dan menggunakan metode analisis horizontal yaitu membandingkan rasio-rasio yang sama dari dua periode atau lebih. Penyaluran kredit kepada nasabah harus melalui suatu prosedur yang harus dilakukan secara professional dan hati-hati, dimana prosedur tersebut mungkin berbeda antara satu bank dengan bank lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Kedepan prospek pasar kredit UMKM dari perbankan nasional dinilai sangat besar karena masih banyak calon calon debitur UMKM yang belum dapat mengakses jasa perbankan. Pengalaman telah memberi pelajaran bahwa daya tahan sektor UMKM dalam menghadapi segala resesi perekonomian jauh lebih kuat dibanding sektor Usaha Besar sehingga merupakan daya tarik tersendiri bagi perbankan nasional untuk mengambil pangsa pasar pembiayaan tersebut Krisis ekonomi & moneter telah berlalu, memberi pelajaran berharga bagi perbankan nasional untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dalam setiap ekspansi kredit dengan lebih mengedepankan analisis resiko dan mitigasi (risk assessment & mitigation) untuk menghindari terulangnya debitur bermasalah dan bank bermasalah. Fungsi bank sebagai lembaga mediasi sering mendapat sorotan kurang berpihak kepada sektor mikro dan masih bersikap not follow the trade market. Hal ini dapat dipahami karena bank memiliki azas pemberian kredit yang bersikap prudent. Kedepan diharapkan Bank dapat bersikap sebagai lead the trade market dengan tetap mengedepankan proses kredit yang prudent dengan fokus kepada controlable risk maupun uncontrollable risk serta menata proses persetujuan pemberian kredit secara lebih baik (Jusuf, 2006). Pengalaman telah memberi pelajaran bahwa daya tahan sektor UMKM dalam menghadapi segala resesi perekonomian jauh lebih kuat dibanding sektor Usaha Besar, sehingga merupakan daya tarik tersendiri bagi perbankan nasional untuk mengambil pangsa pasar pembiayaan tersebut. Tentunya dengan penyaluran program-program Pemerintah seperti KUR ataupun UMKM, diharapkan mampu untuk mengembangkan perekonomian Indonesia melalui pembangunan nasional.
Universitas Sumatera Utara
Adapun data laporan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2005 sampai dengan 2009 yang terdapat Kementerian Koperasi dan UMKM dapat dilihat pada Tabel 1.1 Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2005 – 2009 (Angka dalam ribuan)
INDIKATOR
SATUAN
2005
2006
20007
2008
2009
Perkembangan 2005-2009 (%)
Unit Usaha (A+B)
(Unit)
47.022.1
49.026.4
50.150.3
51.414.3
52.769.3
12.22
A. UMKM
(Unit)
47.017.1
49.021.8
50.145.8
51.409.6
52.764.6
12.22
B. UB
(Unit)
5.0
4.6
4.5
4.7
4.7
(6.9)
Tenaga Kerja (A+B)
(Orang)
86.305.8
90.360.8
93.027.3
96.780.5
98.886.0
14.58
A. UMKM
(Orang)
83.586.6
87.909.6
90.491.9
94.024.3
96.211.3
15.10
B. UB
(Orang)
2.7
2.4
2.5
2.8
2.7
(1.64)
PDB (A+B) Hrg Konst.
(Rp Tr)
1.750.8
1770.5
1.883.6
1997.9
2.088.3
19.28
A. UMKM
(Rp Tr)
979.5
1.035.6
1.100.7
1.165.8
1.214.7
24.01
B. UB
(Rp Tr)
771.3
734.9
782.9
832.2
873.6
13.26
55,95%
58,49%
58,44%
58,35%
58,17%
(Rp mio)
544.2
689.4
794.9
983.6
953.1
75.14
(Rp mio)
110.3
123.8
140.4
178.0
162.3
47.05
(Rp mio)
433.9
565.7
654.5
805.6
790.8
82.28
% thdp PDB Total Total Ekspor Non Migas (A+B) A. UMKM B. UB
Sumber : www.Kementerian Koperasi & UMKM.co.id, diolah.
Berdasarkan Tabel 1.1 tercatat pada tahun 2009 jumlah unit UMKM sebesar 52,8 juta unit usaha, dan selama kurun waktu 5 tahun sejak 2005 meningkat sebesar 12,22%. Yang terdiri dari 52.176.795 unit Usaha Mikro, 546.675 unit Usaha Kecil, 41.133 unit Usaha Menengah (UM). Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi
Universitas Sumatera Utara
pengangguran. Dalam penyerapan lapangan kerja, tahun 2009 UMKM menyumbang 96.211.332 orang atau 97.30% persen dari jumlah pekerja di Indonesia atau meningkat dari 83.586.616 orang di tahun 2005 atau 96,85% dari jumlah pekerja di Indonesia dengan pertumbuhan 15,10% selama kurun waktu 2005 – 2009. Artinya, mayoritas tenaga kerja Indonesia berada di sektor mikro. Sumbangan UMKM terhadap total ekspor non migas juga menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu Rp.110,3 triliun tahun 2005 menjadi Rp. 162,3 triliun di tahun 2009 dengan pertumbuhan selama kurun waktu 2005 – 2009 sebesar 47,05%, walau dominasi penghasil ekspor masih dihasilkan dari Usaha Besar (UB) sebesar 82,98%. Meski begitu, sumbangan ekonomi UMKM 2009 baru memberi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2099 sebesar Rp.1.214,7 triliun atau 58,17% dan meningkat sebesar 24.01% dibanding tahun 2005 sebesar Rp. 979,5 triliun atau 55,95%. Pangsa pasar yang masih terbuka lebar dapat dilihat dari survey dari beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan Skha Consulting tahun 2009 sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1
Universitas Sumatera Utara
Gambar 1.1 Penyebaran Geografis dan Penetrasi Kredit Mikro dan Kecil
Sumber : Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Skha Consulting (2009) Berdasarkan penyebarannya, pada saat ini pasar kredit mikro dan kecil terpusat masih di Jawa & Bali dengan dominasi hingga 70% dari total nasabah kredit mikro dan kecil, yakni 16 juta unit usaha mikro & kecil. Walaupun demikian, penetrasi perbankan di Jawa dan Bali baru mencapai 30% dari total pasar yang ada. Pulau Sumatera merupakan potensi terbesar kedua dengan sekitar 7-8 juta unit usaha dengan penetrasi sekitar 14%. Sementara itu, daerah Indonesia Timur pasarnya lebih rendah dan lebih tersebar dengan penetrasi yang masih rendah (5–16%). Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah usaha kecil dan mikro yang potensial untuk digarap masih sangat besar. Berbicara mengenai kredit untuk pengusaha kecil tidak terlepas dari peranan bankbank pemerintah maupun bank swasta salah satunya adalah Bank Mandiri dalam mengembangkan bisnis pembiayaan UMKM. Segmen mikro membutuhkan pendekatan
Universitas Sumatera Utara
yang berbeda dari sistem banking lainnya. Sukses penjualan produk kredit mikro Bank Mandiri ditentukan 3 faktor kunci yaitu cepat, sederhana dan kedekatan hubungan. Pengelolaan resiko kredit bank pada tingkat transaksional maupun portfolio di Bank Mandiri diarahkan untuk meningkatkan keseimbangan antara ekspansi kredit yang sehat dengan pengelolaan kredit secara prudent agar terhindar dari penurunan kualitas atau menjadi non performing loan (NPL). Untuk mendukung hal tersebut, Bank Mandiri secara periodik melakukan review dan penyempurnaan terhadap Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM), Standar Prosedur Kredit (SPK) per segmen bisnis dan format Nota Analisa Kredit. Pedoman kerja dimaksud memberikan petunjuk pengelolaan risiko kredit secara lengkap, untuk mengindentifikasi risiko, mengukur serta mitigasi risiko dalam proses pemberian kredit secara end to end mulai dari analisa kredit, persetujuan, dokumentasi, penarikan kredit, pemantauan/ pengawasan hingga proses penyelesaian kredit. Keterbatasan informasi calon debitor, biaya aplikasi kredit dibandingkan nilai kredit yang relatif besar, dan mungkin juga karena keterbatasan tingkat pendidikan calon debitur menyebabkan proses pengajuan dan persetujuan kredit menjadi lebih lamban dan rumit. Dilain pihak posisi Bank Mandiri dalam pasar Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dikatakan follow the leader dimana Bank Rakyat Indonesia dan Bank Danamon yang telah lama menggarap pasar kredit UMKM bertindak sebagai lead of the market dengan proses pemberian kredit yang relative cepat (antara 1 sampai dengan 3 hari kerja). Salah satu cara yang telah ditempuh Bank Mandiri untuk dapat mempenetrasi pasar adalah menyederhanakan proses pemberian kredit dengan merancang standardisasi formulir aplikasi khusus bagi usaha mikro dan kecil. Untuk melihat manfaat standar formulir aplikasi dan proses kredit mikro dan kecil tersebut maka penulis memberi judul
Universitas Sumatera Utara
penelitian skripsi ini dengan : “PENGARUH STANDARDISASI KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) - STUDY KASUS DI PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk - MICRO BANKING DISTRICT CENTRE (MBDC) JALAN PULAU PINANG MEDAN
1.2.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Standardisasi Kelayakan Kredit dapat berpengaruh terhadap pemberian kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
1.3.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah standardisasi kelayakan
pemberian kredit dapat mempercepat proses pemberian kredit usaha mikro dan kecil sehingga mendorong semangat entrepeneurship di masyarakat, namun dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara ekspansi kredit secara lebih cepat, dan kualitas kredit yang baik.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah proses
pembelajaran
bagaimana
bank
menyusun
stratejik
bisnisnya
dalam
mengatasi
permasalahan dalam menggarap pasar kredit Usaha Mikro dan Kecil serta manfaat lainnya dari penelitian ini yaitu :
Universitas Sumatera Utara
a.
Bagi Bank PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk - MBDC Medan Pulau Pinang Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan proses pemberian kredit kepada nasabah usaha mikro dan kecil pada masa yang akan datang.
b.
Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka mengakses pembiayaan kredit dari Bank Mandiri untuk menjalankan kegiatan usahanya.
c.
Bagi Pihak Lain, Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan kredit usaha mikro, kecil dan menengah.
d.
Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang usaha mikro dan kecil berdasarkan teori yang didapat selama masa perkuliahan, khususnya berkaitan dengan strategi bisnis dan processing tolls yang dipergunakan Bank Mandiri dalam menggarap pangsa pasar perkreditan usaha mikro, dan kecil.
Universitas Sumatera Utara
