BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Seiring dengan pesatnya pertambahan jumlah penduduk di dunia maka kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat pun meningkat. Meningkatnya jumlah kebutuhan pokok tersebut pun tidak lepas dari permasalahan ekonomi dan industri yang saling bersingungan satu sama lain. Negara Indonesia sendiripun adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat1, dengan jumlah penduduk yang demikian besar sekitar 251.160.124 jiwa. Seiring dengan naiknya jumlah penduduk di Indonesia, maka naik juga kebutuhan bahan pokok yang dibutuhkan bagi masyarakat di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menjaga stabilisasi jumlah dan jenis barang kebutuhan pokok demi menjaminnya kesejeteraaan bagi masyarakat. Pemerintah dalam hal ini akhirnya ikut campur tangan dalam kebijakan yang menyangkut kebutuhankebutuhan pokok yang tersedia di masyarakat, contohnya dalam kebijakan perberasan nasional pemerintah melakukan kebijakan untuk tercapainya ketersediaan dan kemudahaan akses bagi masyarakat terhadap beras. Pemerintah mengwujudkan campurtangannya melalui Perum Bulog sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah yang berkompetensi dalam hal
1
http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-didunia/. diakses pada tanggal 03 September 2015 pukul 12:23
1
penyediaan dan pengaturan alur distibusi barang kebutuhan pokok terutama dalam hal ini adalah beras2. Perusahaan Umum Badan Logistik (BULOG) yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pemerintahan yang dibentuk pada tahun 1976 yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengendalikan stabilisai harga dan penyediaan bahan pokok terutama pada beras dan gula. Peranan Bulog itupun dikembangkan lagi dengan ditambah mengendalikan harga produsen melalui instrumen harga pasar guna melindungi para petani padi. Bulog dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada beras saja tetapi juga pada pengembalian harga dan penyediaan komoditas lain seperti gula pasir, tepung terigu, kedele, makan ternak, minyak goreng, telur dan daging beserta bumbubumbuan, yang dilakukan secara insidental terutama saat situasi harga meningkat3. Namun pada tahun 1998 Bulog kembali hanya menangani beras saja sesuai dengan perubahan kebijakan pemberasan pemerintah. Perlindungan Bulog terhadap petani melalui harga dasar tetap menjadi prioritas utama bagi Bulog, sedangkan untuk stabilisasi harga konsumen berkurang seiring dengan terus tertekannya harga beras domestik, sebaliknya peranan Bulog untuk membantu masyarakat kurang mampu yang rawan pangan semakin menonjol4. Akibat adanya perkembangan globalisasi di dunia maka pemerintah mengadahkan perubahan kebijakan dalam sektor peberasan nasional yang mengakibatkan ikut berubahnya fungsi dan tugas Bulog. Perubahan tersebut dimulai pada bentuk badan hukum Bulog, Bulog kini selain menjadi BUMN
2
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Agus Saifullah, 2001, Peranan Bulog Dalam Kebijakan Perbesaran Nasional, hlm.2. 4 Ibid 3
2
juga menjadi Perusahaan Umum ( Perum) yang diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2003 dan diubah lagi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003. Terdapat beberapa keuntungan atau kelebihan yang terjadi akibat berubahnya BULOG menjadi Perusahaan Umun, yaitu5 : 1. Perum Bulog tetap dapat melaksanakan tugas publik yang dibebankan pada BULOG yaitu berupa jaminan Harga Dasar Pembelian Pemerintahan (HDPP) untuk gabah, stabilisasiharga raskin, dan cadangan/stok pangan nasional; 2. Melangsungkan fungsi bisnis dengan tidak bertentangan dengan hukum dan kaedah transparasi. Ruang gerak BULOG akan menjadi lebih fleksibel, misalnya dengan merancang berbagai kerjasama operasional (joint venture)/ penyertaan modal dalam badan usaha lain; 3. Hasil dari bisnis lainnya dapat digunakan untuk mendukung jalannya tugas publik Bulog. Hal ini tentu akan berdampak positif
terhadap
dana
pemerintah
mengingat
semakin
terbatasnya dana pemerintahan dimasa mendatang, sehingga bentuk lembaga baru ini dapat membantu meringankan beban anggaran pemerintahan; 4. Disamping
itu
BULOG
dapat
meberikan
kontribusi
operasionalnya kepada masyarakat sebagai salah satu pelaku
5
Mustafa Abubakar,”Kebijakan Pangan, Peranan Perum BULOG, dan Kesejahteraan Petani”,2008
3
ekonomi yang tidak bertentangan dengan hukum dan kaedah transparasi, dengan kondisi ini ruang gerak BULOG dapat digunakan untuk mendukung tugas publik; 5. Reward and Punishment (penghargaan dan hukuman) akan lebih mudah diterapkan sehingga akan menumbuh kembangkan insentif untuk pegawai yang bekerja profesional; 6. Optimalisasi pemanfaatan semua aset yang kini dikuasai termasuk didalamnya SDM, sejak tahun 1998 pemanfaatan semua aset termasuk SDM kurang optimal karena terkendala oleh berbagai peraturan operasioanal dan pendanaan yang melekat pada Lembaga Non Departement.
Naiknya harga kebutuhan pokok dimasayarakat menyebabkan keresahaan bagi pemerintah. Kenaikan harga ini terjadi karena jumlah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat bertambah sehingga para penjual dengan bebas menaikan harga barang, karena barang yang mereka jual adalah kebutuhan pokok, oleh karena kebutuhan pokok sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maka meski harga melonjak tinggi masyarakat tetap akan membelinya. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah pun akan menjadi kesulitan dalam mengahadapi situasi ini. Melonjaknya harga kebutuhan pokok di Indonesia inipun meyebabkan masyarakat ekonomi rendah tidak sanggup lagi untuk memebeli kebutuhan pokok tersebut.
4
Berdasarkan kelebihan diatas yang memungkinkan BULOG untuk berbisnis asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada serta digunakan untuk menunjang tugas publik dari BULOG itu sendiri. Perum BULOG akhirnya dalam menjalankan tugas publiknya sekaligus juga menjalankan sifat bisnisnya, maka Perum Bulog bermaksud menjual kebutuhan pokok dengan harga murah kepada masyarakat. Perum Bulog dalam hal ini berinisiatif untuk membangun sebuah bisnis yang akan menjual kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dengan harga yang lebih rendah dari pasaran guna membantu masyarakat. Perum Bulog ingin membantu memenuhi kebutuhan mayarakat yang berekonomi rendah yang pada dasarnya tidak mampu membeli kebutuhan pokok dengan harga yang relatif tinggi di pasaran. Perum Bulog juga berusaha menekan harga kebutuhan pokok yang mereka jual. Demi mengwujudkan keinginan tersebut maka Perum Bulog pun akhirnya membangun sebuah bisnis dengan nama BulogMart, meski produksi dari Perum Bulog hanya berupa beras dan gula tetapi BulogMart tidak hanya menjual itu saja. BulogMart juga menjual kebutuhan pokok lainya seperti minyak goreng dan tepung terigu. BulogMart melakukan hal tersebut agar mampu menjaga stabilisasi harga dan meredam naiknya harga kebutuhan pokok di pasaran. BulogMart saat ini sudah banyak dibangun, hampir disetiap kabupaten terdapat BulogMart. Perum Bulog berharap dengan hadirnya BulogMart diharapkan akan dapat membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok terurtama kebutuhan pokok beras dan gula pasir. Fokus utamanya adalah pada beras, karena Perum Bulog sendiri pun
5
mempunyai pasokan beras yang melimpah karena Perum Bulog merupakan Perum pangan dimana 10% kemersil dan 90% merupakan Public Service Obligation (PSO). BulogMart sendiri dibentuk berdasarkan Peraturan Direksi Perum Bulog No. PD-12/DS200/06/2012 tentang Unit Bisnis BulogMart yang selanjutnya dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Bulog No. PD-16/DS200/12/2013 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan menimbang bahwa dalam rangka menyeragakam nomenklatural struktur organisasi unit bisnis dilingkungan Perum Bulog maka perlu dilaksanakan peyempurnaan peraturan tersebut. Pada awalnya BulogMart dibangun hanya terdapat beberapa unit saja yang terletak pada BulogMart pusat seperti di jakarta, semarang,dll. Seiring dengan perkembangannya maka unit BulogMart sekarang sudah lebih dari 100 unit, dengan target kedepannya akan dibangun sekitar 1800 BulogMart di seluruh wilayah Indonesia. Alasan Bulog membangun gerai bahan pagan ini dikarenakan Bulog merasa harus dapat menyadi penyangga produk hortikultura yang mayoritas diproduksi dari petani Indonesia. Layanan ini diharapkan dapat lebih mendekatkan Bulog kepada masyarakat. Perum Bulog kedepannya berharap operasi pasar BulogMart bisa langsung ke lokasi yang berada didaerah strategis. BulogMart pun yang pada awalnya bertujuan menjual pangan dengan harga murah kini berganti tujuan. Tujuan dari Bulogmart sekarang ini adalah mencari keuntungan untuk dapat menunjang Perum Bulog dalam mejalankan
6
tugas publiknya. Target pasar dari BulogMart sekarang bukanlah hanya masyarakat dengan ekonomi rendah tapi juga menegah keatas. BulogMart juga menjual kebutuhan pokok dengan kualitas yang premium dengan target pasar masyarakat menegah keatas. Penjualan kebutuhan Pokok dengan kualitas premium dilakukan agar BulogMart dapat mendapatkan keuntungan maksimal dan juga dapat memperluas wilayah Bisnis dari BulogMart sendiri. Perum Bulog berharap dengan adanya keuntungan maksimal dan perluasan wilayah bisnis maka keuntungan yang didapat BulogMart akan bertambah sehingga dapat digunakan untuk menunjang Perum Bulog dalam menjalankan tugas publiknya yaitu menyediakan kebutuhan pokok pangan dengan harga murah terutama beras bagi masyarkat menegah kebawah. Perum Bulog dalam rangka mengwujudkan perluasan pasar tersebut bermaksud untuk membuat beberapa unit atau mewaralabakan BulogMart sehingga dapat bersaing dengan minimarket lainnya yang ada guna menjaga ke stabilisasian harga bahan-bahan pokok di pasaran. BulogMart melakukan beberapa hal untuk dapat mengwujudkannya, salah satu caranya dengan membangun unit atau mewaralabakan BulogMart di tempat yang strategis. BulogMart membutuhkan SIUP ( Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk dapat mengwujudkan hal tersebut tetapi pada faktanya sampai sekarang BulogMart belum mempunyai SIUP tersebut. SIUP hanya di peruntukan bagi perusahaan, koperasi,
persekutuan
maupun
perusahaan
perserorangan
sedangkan
BulogMart selama ini masih berada dibawah Perum Bulog yang dimana tugas
7
utama Perum Bulog bukanlah untuk berjualan atau melakukan perdagangan melainkan tugas utamanya ialah menjaga kestabilisasian harga beras dsn persedian beras yang ada di negara kita Indonesia, yang sesunguhnya berbeda dengan tujuan utama dari BulogMart yang tujuanya adalah untuk mendapatkan keuntungan guna membantu Perum Bulog agar dapat menjalankan peranannya dalam
menjalankan
tugas
publiknya.
Perum Bulog berencana untuk membuat BulogMart menjadi badan hukum yang tetap dengan kata lain menjadi anak perusahaan dari Perum Bulog agar adanya kejelasan tentang status badan hukum BulogMart tersebut, sehingga BulogMart bisa mendapatkan SIUP. SIUP ini diperlukan agar nanti saat adanya perkembang unit BulogMart ditempat strategis tidak meninbulkan permasalah mengenai izin usaha dari BulogMart tersebut. Dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan Judul “ANALISIS MENGENAI HUBUNGAN HUKUM ANTARA BULOGMART DENGAN PERUM BULOG DALAM RANGKA PERLUASAN WILAYAH USAHA BULOGMART DI JAKARTA”.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana hubungan hukum antara BulogMart dengan Perum Bulog dilihat dari visi, misi, dan tujuan Perum Bulog? 2. Bagaimanan upaya yang dapat dilakukan oleh BulogMart untuk dapat menjadi anak perusahaan dari Perum Bulog?
8
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a.
Mengetahui mengenai hubungan hukum antara BulogMart dengan Perum Bulog sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Perum Bulog.
b.
Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BulogMart agar dapat menjadi anak perusahaan dari Perum Bulog.
2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh dan mencari data yang akurat mengenai bentuk dari BulogMart yang berada dibawah Perum Bulog. b. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian hukum diatas, maka manfaat penulisan hukum ini antara lain : 1. Bagi Penulis Hasil Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan penulis terkait dengan hubungan hukum 9
BulogMart dengan visi dan misi Perum Bulog serta tentang cara menjadi badan hukum yang tetap agar dapat memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan. 2. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan dan salah satu sumber informasi terkait BulogMart dan juga terkait dengan Surat Izin Usaha Perdagangan. 3. Bagi BulogMart Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah BulogMart untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan dalam rangka memudahkan BulogMart untuk mengembangkan dan memperluas wilayah operasi bisnis dari BulogMart tersebut.
E. Keasilan Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa judul mengenai Perum Bulog yang diantaranya sebagai berikut : 1. Merupakan Skripsi yang ditulis oleh Rafindha Nouraini yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah Antara Perum Bulog Sub Divre XII Ponorogo dengan UD Maju Mapan Ponorogo.” Dalam Penulisan Hukum ini terdapat rumusan masalah yaitu :
10
1) Apakah perjanjian jual beli gabah dan kewajiban giling gabah antara Perum Bulog Sub Divre XIII Ponorogo dengan UD Maju Mapan Ponorogo sah menurut Pasal1320 KUHPerdata? 2) Bagaimana kekuatan mengikatnya perjanjian jual beli gabah dan kewajiban giling gabah antara Perum Bulog Sub Divre XIII Ponorogo dengan UD Maju Mapan Ponorogo setelah dikeluarkan Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengabahan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah?
Dalam Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum yang mengikat perjanjian yang sifatnya privat sesuai dengan apa yang pada Pasal 1320 KUHPerdata dan juga setelah dikeluarkanya Inpres RI Nomor 3 Tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Febuari 2012.6 Perbedaan dengan Penelitan penulis adalah Penelitian diatas memiliki aspek pengkajian yang berbeda karena penelitian diatas hanya mengkaji mengenai perjanjian antara Perum Bulog sub divre XIII Ponorogo dengan UD Maju Mapan Ponorogo sedangkan penulis sendiri membahas
6
Rafindha Nouraini, 2013, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Gabah dan Kewajiban Giling Gabah Antara Perum Bulog Sub Divre Ponorogo dengan UD Maju Mapan Ponorogo, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
11
tentang hubungan hukum antara Perum Bulog Pusat dengan BulogMart sebagai unit bisnis Perum Bulog yang baru.
12
