BAB I PENDAHULUAN. penting dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang sangat penting dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif merupakan jalan bagi suatu organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, keberhasilan atau kemunduran suatu organisasi tergantung pada keahlian dan keterampilan pegawainya masing-masing yang bekerja di dalamnya. Pegawai Negeri Sipil merupakan sumber daya aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara,

Pemerintahan dan Pembangunan dengan

dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil di Indonesia dirasakan semakin penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi. Kedudukan dan peranannya yang penting menyebabkan pegawai negeri sipil senantiasa di tuntut supaya memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memusatkan seluruh perhatian serta mengerahkan segala daya dan tenaga secara berdaya guna dan berhasil guna. Disiplin pada hakikatnya adalah pencerminan nilai kemandirian yang dihayati dan diamalkan oleh setiap individu dan masyarakat suatu bangsa dalam kehidupan. Untuk membina pegawai negeri sipil yang memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh, telah dikeluarkan peraturan tentang disiplin pegawai negeri. Dalam Peraturan

Universitas Sumatera Utara

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh di langgar oleh setiap pegawai negeri sipil. Peraturan disiplin tersebut selain mengatur kewajiban dan larangan bagi setiap pegawai negeri sipil, juga mengatur tata pemeriksaan, tata cara pengajuan dan penyampaian hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman kedisiplinan merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan disiplin adalah masalah kehadiran pegawai (absensi). Sudah bukan rahasia umum lagi apabila ada isu-isu yang beredar mengatakan bahwa pegawai negeri sipil itu santai, hanya datang dan absen saja dalam perilaku kerjanya sehari-hari. Tidak bisa dielakkan juga bahwa banyak PNS yang absensinya dititipkan pada PNS lain. Masalah titip menitip absen adalah hal yang sudah mengakar budaya bagi masyarakat Indonesia dan inilah yang wajib diselesaikan dalam rangka penegakan disiplin dalam lingkungan instansi pemerintahan. Sistem absensi merupakan sebuah sistem yang ada di suatu instansi yang digunakan untuk mencatat daftar kehadiran setiap anggota instansi tersebut. Sistem absensi mencatat identitas anggota instansi dan waktu keluar-masuk anggotanya. Sistem absensi juga mempunyai kemampuan untuk memberikan laporan yang akurat kepada pimpinan atau manajer. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan baik swasta mupun pemerintahan memanfaatkan daftar kehadiran pegawai untuk menentukan gaji kepada pegawainya. Ada beberapa cara dalam mencatat kehadiran pegawai di suatu instansi, yaitu dengan cara manual dan atau dengan menggunakan sistem berupa mesin absensi. Cara manual seperti tanda tangan untuk sekarang ini sudah mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan mesin absensi. Hal ini dikarenakan kemungkinan penitipan absensi dan


perapelan absen lebih dapat dicegah daripada yang menggunakan absensi secara manual. Di dalam lingkup Kantor Badan Kepegawaian Negara absensi pegawai secara manual juga sudah mulai ditinggalkan dan menggunakan alat absensi elektronik yaitu fingerprint. Namun sejak pertengahan tahun 2010 absensi yang menggunakan fingerprint tersebut juga mulai ditinggalkan dan diganti dengan menggunakan alat lain yang bersistem hamper sama, yaitu Hand Geometry. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan kedisiplinan dan menghilangkan budaya titip-menitip absen. Setiap harinya pegawai dalam lingkup Badan Kepegawaian Negara (BKN) wajib melakukan absensi. Hasil pemindaian yang terjadi dari absensi yang menggunakan Hand Geometry kemudian diintegrasikan dengan sistem informasi kepegawaian sehingga tingkat absensi pegawai dapat dikontrol dan diawasi secara akurat guna memudahkan dalam pemberian sanksi disiplin bagi pegawai yang tidak melaksanakan maupun untuk melihat tingkat kedisiplinan para pegawainya. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul, “Pengaruh Absensi Elektronik Biometriks (Hand geometry) Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan”.

B. Perumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah : “Bagaimana pengaruh Absensi Elektronik Hand Geometry Terhadap Disiplin Kerja pegawai Di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan?”


C. Tujuan Penelitian Setiap penelitian mempunyai satu atau beberapa tujuan yang hendak dicapai dan harus sejalan atau konsisten dengan judul dan permasalahan penelitian. Dari penelitin yang berjudul “Pengaruh Absensi Elektronik Hand Geometry Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan”, terdapat tujuan yang hendak dicapai antara lain: 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Absensi Elektronik Hand Geometry Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Regional VI Badan kepegawaian Negara Medan. 2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat disiplin pegawai negeri sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan 3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara absensi elektronik Hand Geometry terhadap disiplin kerja di Kantor Regional VI badan kepegawaian Negara Medan

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna dalam hal: 1. Secara Akademis : a. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir bagi penulis melalui karya ilmiah, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di FISIP b. Sebagai karya tulis untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana FISP USU sekaligus menjadi referensi bagi perpustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP USU dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian di masa yang akan datang dalam bidang ini.


c. Sebagai bahan tambahan referensi untuk penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan peningkatan disiplin di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis : Oleh karena penulis merupakan salah satu pegawai pada tempat penelitian dilaksanakan, maka hasil yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi pimpinan organisasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara medan

serta

sebagai

bahan

masukan

bagi

pihak-pihak

yang

membutuhkannya.

E. Kerangka Teori 1. Hand Geometry (Geometri Tangan) 1.1 Pengertian Hand Geometry (Geometri Tangan) Salah satu sistem biometrik yang dimiliki manusia adalah geometri tangan. Geometri tangan adalah struktur geometri tangan seseorang, seperti lebar jari tangan, lebar telapak tangan, panjang jari tangan, tebal telapak tangan dan suhu tangan (Lim, 2004 dalam Satriyanto). Sistem identifikasi berbasis geometri tangan telah banyak digunakan. Selain tekniknya relatif mudah untuk digunakan, faktorfaktor seperti cuaca atau kulit kering tidak mempengaruhi ketelitian identifikasi. Hand Geometry adalah salah satu metoda pembuktian dan biasanya menawarkan kinerja, mudah digunakan, dan perhitungan yang baik (Alamsyah, 2003). Hand Geometry secara luas digunakan untuk kendali akses fisik dan sistem waktu atau kehadiran.


Hand Geometry ini merupakan salah satu dari sistem biometrik. Biometrik adalah suatu keadaan fisik tertentu ataupun suatu perilaku tertentu yang unik pada diri seseorang. Biometrik merupakan suatu teknologi baru yang memiliki fungsi utama untuk mengenali seseorang melalui sidik jari, wajah, mata atau bagian tubuh yang lain.Teknologi biometrik menawarkan autentikasi secara biologis memungkinkan sistem dapat mengenali penggunanya dengan lebih tepat. Sedangkan jenis-jenis pengukuran biometrik yang lainnya adalah: a. Sidik Jari (Fingerprint), adalah gambar guratan pada jari yang berupa tonjolan (ridge) dan lembah (valley) yang digunakan sebagai alat identifikasi. b. Wajah (Face Recognition), adalah pola fitur wajah yang digunakan sebagai alat identifikasi. c. Iris Mata, adalah pola iris mata yang digunakan sebagai alat identifikasi. d. Retina Mata, adalah alur pembulu darah pada retina yang dipakai sebagai alat identifikasi e. DNA f. Suara (Voice Recognition), adalah identifikasi menggunakan analisa spectrum suara g. Tanda tangan (Signature Recognition), adalah pola dan tekanan tanda tangan seseorang yang dipakai alat identifikasi.

Keunggulan dari sistem Biometrik antara lain: a. Biometrik sulit hilang (fisik) atau terlupa (perilaku) kecuali karena faktorfaktor tertentu, misalkan rusaknya sidik jari karena terluka. b. Biometrik sulit untuk ditiru atau disalin c. Biometrik mengharuskan pemilik bersangkutan untuk hadir di tempat identifikasi dilakukan.


1.2 Keunggulan Hand Geometry Dalam upaya mencapai efisiensi kerja, faktor kehadiran (absensi) karyawan merupakan hal yang cukup penting, apalagi berhubungan dengan produksi, penggajian, prestasi kerja, dan lain-lain. Pada alat pencatatan absensi karyawan yang konvensional banyak memerlukan intervensi pegawai bagian administrasi kepegawaian (SDM atau Human Resources Management) maupun kejujuran karyawan. Hal ini dikarenakan adanya manipulasi data kehadiran apabila proses ini tidak dilakukan pengawasan secara kontinyu. Dengan sistem absensi berbasis biometrik proses pengambilan informasi kehadiran karyawan menjadi hampir 100% akurat karena didasarkan sidik jari masing-masing serta proses pencatatan dan pelaporannya menjadi otomatis oleh software. Kesalahan maupun manipulasi catatan dapat dihilangkan karena intervensi pegawai administrasi menjadi minimal. Informasi yang akurat merefleksikan kondisi yang sebenarnya menjadi landasan untuk pengambilan keputusan serta kebijakan untuk kemajuan suatu instansi atau lembaga. Kelemahan sistem konvensional adalah terbukanya peluang manipulasi, kesalahan pencatatan, maupun hilangnya catatan kehadiran seorang karyawan. Juga, terbuka kemungkinan terjadinya buddy punching‿ dimana rekan sekerja yang lain mencatatkan waktu kerja yang bukan dirinya. Hal ini membuat pencatatan waktu kehadiran karyawan menjadi tidak akurat. Integrasi ke sistem kepegawaian membutuhkan analisis dan perancangan software yang terpadu, dengan sistem konvensional cukup sulit untuk diotomatisasikan karena

pencatatan

informasi

kehadiran

secara

manual.

Pencatatan

menggunakan komputer seperti pada penggunaan geometrik tangan ini sangat


memungkinkan keterpaduan dengan sistem kepegawaian serta pengembangan sistem lebih lanjut. Sistem pencatatan kehadiran berbasis biomatriks (Hand Geometry) mampu menjawab permasalahan absensi diatas. Menurut Alamsyah (2003), keunggulan dari sistem biometrik Hand Geometry yaitu : a. Sidik jari tidak dapat dipalsukan dan digandakan. Karyawan yang mencatatkan kehadirannya di sistem ini adalah benar-benar karyawan yang namanya tercantum dalam record komputer di database kepegawaian. b.

Kesalahan pencatatan dan manipulasi data dapat diminimalkan. Data absensi karyawan menjadi sangat akurat. Semuanya terautomatisasi dengan sistem kepegawaian sehingga intervensi manual oleh unauthorized user dapat dihindari.

c.

Sistem pelaporan terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Pencatatan absensi, pelaporan, dan proses selanjutnya seperti pengupahan, prestasi kerja, uang transport, dan lain-lain, dapat diintegrasikan bersama– sama. Sistem terpadu menghasilkan laporan yang akurat, cepat, dan efisien.

d. Sangat mudah digunakan, user hanya perlu menekan sensor dengan lima jari dan proses sisanya ditangani oleh sistem ini.

1.3 Proses Penggunaan Alat Biometrik Hand Geometry Secara sederhana system kerja alat biometrik Hand Geometry terbagi menjadi dua proses, yaitu :


a. Proses Pendaftaran (Enrollment), dalam proses ini awalnya scanner membaca objek (jari – jari tangan) kemudian diproses menjadi bentuk pola-pola tertentu kemudian disimpan di dalam database. b. Proses Scanning, dalam proses ini awalnya scanner membaca objek kemudian diproses menjadi bentuk pola-pola tertentu lalu dicocokkan dengan data pola yang disimpan di database. Jika ditemukan kecocokan, maka akan timbul konfirmasi bahwa objek cocok dengan data yang tersimpan. Jika tidak ditemukan, maka konfirmasi ketidakcocokan akan dimunculkan.

2. Disiplin 2.1 Pengertian Disiplin Berbicara masalah disiplin berkaitan dengan unsur perilaku, sikap dan tingkah laku seseorang. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin kerja yang dilaksanakan oleh pegawai, maka diperlukan arah dan landasan berpikir yang jelas dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis mengambil beberapa konsep teori atau pendapat-pendapat yang telah dirumuskan oleh para ahli yang dianggap mempunyai relevansi dengan masalah penelitian sesuai dengan yang dikemukakan di bawah ini: Kata disiplin berasal dari kata “disipel” yang berarti pengikut yang sungguh-sungguh dan yakin dengan ketekunan menyebarkan ajaran-ajaran pimpinannya. Disiplin tidak hanya diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang lazim dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini menfaatnya. Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap segala peraturan atau ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak dan berperilaku.


Disiplin adalah sikap perorangan atau kelompok yang menjamin adanya kebutuhan terhadap perintah-perintah dan berinisiatif untuk melakukan suatu tindakan yang perlu seandainya tidak ada perintah. Sedangkan menurut Mirriam S. Arif (2005:18), disiplin adalah ketaatan, kesungguhan, kekuatan, dan keterampilan sikap dan tingkah laku serta hormat pada segala ketentuan perjanjian, atau berdasarkan tawar-menawar, tertulis peraturan dan ketentuan hukum atau kebiasaan. Dari kedua definisi di atas, maka dapat dijelaskan disiplin adalah suatu tingkah laku perorangan atau kelompok yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang menekankan pada kepatuhan dan inisiatif. Jadi disiplin timbul sebagai realisasi dari berbagai macam bentuk perjanjian yang menuntut kepatuhan, ketaatan, dan sebagainya. Disiplin juga dapat merupakan tiang

utama

yang

menguatkan

suatu

instansi,

akan

tetapi

dalam

kenyataannyasangat sulit untuk menegakkan disiplin karena menyangkut aspek tingkah laku manusia, akan tetapi disiplin harus tetap ditegakkan dalam suatu instansi. Cara yang paling baik untuk menerapkan disiplin itu adalah dengan menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri masing-masing orang. Menurut Westra Pariatra (2006:131), disiplin adalah suatu keadaan tertib, dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk kepada peraturan yang telah ada dengan senang hati. Dari pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa disiplin merupakan sikap tertib seseorang yang menunjukkan kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan ketentuan yang telah ada dengan senang hati dan tanpa paksaan. Untuk membentuk dan membina disiplin itu perlu adanya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan dalam


bertindak, berperilaku, dan bersikap yang diharapkan dapat menjadi suatu kebiasaan atau sesuatu yang wajar dengan senang hati. Menurut Soegoeng Prijodarminto (2004:23), disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan,

kesetiaan, keteraturan dan

ketertiban. Karena sudah menyatu dalam dirinya, maka sikap dan perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia berbuat selayaknya. Menurut Alex Nitisemito (2002:199) bahwa : a. Kedisiplinan merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis. b. Disiplin waktu adalah suatu sikap kegiatan yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap berbagai peraturan tentang jam masuk dan jam pulang kantor, serta pemanfaatan jam-jam kerja. Sedangkan disiplin tugas adalah suatu sikap ketaatan yang ditunjukkan oleh pegawai terhadap berbagai ketentuan yang berhubungan denga tugas, seperti memenuhi ketentuan dalam menyelesaikan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh atasannya. c. Disiplin tingkah laku adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh pegawai terhadap norma-norma yang berlaku baik di kantor maupun di luar kantor, terutama sekali dalam melayani masyarakat yang bergitu terlihat tata krama dan sopan santunya. Lebih lanjut Liang Gie (2002:119) mengatakan bahwa disiplin merupakan suatau keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan – peraturan yang telah ada dengan senang hati. Bagi pegawai negeri sipil, pelaksanaan kerja pegawai berarti mematuhi semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi yang


bersangkutan, para pegawai yang taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh kantor berarti pegawainya telah melaksanakan disiplin kerja yang telah ditetapkan tersebut. Semua pegawai kantor harus merupakan dan atau menjadi suri tauladan bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai pegawai kantor yang baik tentunya harus menaati peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dengan baik, pegawai tersebut dapat melaksanakan tata tertib yang berlaku pada kantor tersebut. Disiplin adalah suatu tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari kantor baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan yang telh ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik apabila para pegawainya tidak memiliki disiplin kerja yang baik pula. Untuk itu perlu ditingkatkan disiplin kerja pada pegawai negeri sipil agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Disiplin Dalam setiap organisasi atau instansi baik swasta maupun pemerintahan pada dasarnya mengharapkan pegawai-pegawai yang mempunyai disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Dengan kedisiplinan tersebut pegawai diharapkan dapat mempunyai kinerja yang baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Harahap, Sofyan Syarif (2003:39) dalam pembentukan disiplin pegawai perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain: a.

Kepemimpinan

b.

Pemberian motivasi

c.

Pendidikan dan latihan

d.

Kesejahteraan


e.

Penegakan disiplin melalui hokum

Faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian dari pimpinan, dimana pimpinan harus ikut berperan aktif dalam membentuk disiplin bawahannya. Dalam hal ini, pimpinan melakukan pengawasan administratif di bidang kepegawaian (personal) dengan melakukan pemantauan secara personal terhadap bawahannya yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, misalnya dengan memberikan motivasi yang tinggi terhadap bawahan, mengadakan pelatihan dan latihan, memperhatikan kesejahteraan pegawainya dan memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku. Semuanya itu merupakan suatu pengawasan dibidang kepegawaian agar pegawai memiliki disiplin kerja yang tinggi. Selain kelima faktor-faktor penting dalam pembentukan disiplin tersebut diatas, ada faktor-faktor lain yang mendukung supaya disiplin kerja pegawai terwujud dalam suatu instansi formal pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban antara lain: a. Sikap Keteladanan Pimpinan Keteladanan seorang pimpinan akan membawa pengaruh sangat besar bagi organisasi khususnya dalam menegakkan kedisiplinan, karena seorang pimpinan merupakan panutan dari bawahannya. Apabila seorang pimpinan sudah memiliki disiplin yang tinggi, sudah barang tentu bawahan juga harus mengikuti sikap disiplin atasannya. b. Tanggung Jawab Pimpinan Selaku Atasan Pimpinan organisasi ataupun atasan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan disiplin kerja bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mencapai tujuan organisasi. Adapun tanggung


jawab pimpinan selaku atasan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut: 1. Penujukkan dan penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh pegawai tersebut. 2. Pemberian tanda jasa penghargaan atas jasa atau perbuatan terpuji yang dilakukan pegawai 3. Memberikan rangsangan kepada pegawai sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan 4. Meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai yang melakukan kelalaian sehingga meningkatkan kecakapan pegawai tersebut. 5. Menciptakan hubungan komunikatif yang dua arah sehingga tanggung jawab, rasa sungkan diantara pegawai tidak menjadi hambatan c. Komunikasi yang Efektif diantara Pimpinan dengan Bawahan Dalam proses pelaksanaan pekerjaan, hendaknya terjalin komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, tidak hanya pimpinan yang selalu memberi perintah, tetapi seorang bawahan pun berhak untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga pegawai tersebut merasa nyaman dan senang dalam melakukan pekerjaannya. d. Penempatan Pegawai Penempatan pegawai dalam suatu jabatan harus berdasarkan keahlian dan kecakapan yang dimiliki dan berdasarkan tingkat pendidikan, jangan sampai salah dalam menempatkan pegawai, hal ini dapat dilakukan melalui analisis jabatan dan uraian jabatan, sehingga didapat pegawai yang tepat dengan jabatan yang akan didudukinya.


2.3 Disiplin Bagi Pegawai Negeri Disiplin kerja bagi aparatur pemerintah atau pegawai negeri merupakan sesuatu yang harus diperhatikan, karena dilihat dari kedudukannya pegawai negeri sebagai unsur aparatur Negara yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata

dalam

penyelenggaraan

tugas

Negara,

Pemerintahan

dan

Pembangunan. Pelaksanaan kerja pegawai bagi para Pegawai Negeri Sipil berarti mematuhi semua peraturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi yang bersangkutan. Bagi para pegawai yang taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh kantor berarti pegawainya telah melaksanakan disiplin kerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Semua pegawai kantor yang baik tentunya harus mentaati peraturan-peraturan dan melaksanakan tata tertib yang berlaku dan yang sudah ditentukan dengan baik. Tata tertib yang sudah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintahan pada dasarnya bukan hanya untuk pelengkap sebuah kantor, tetapi sebagi bagian dari kehidupan pegawai kantor. Setiap pegawai yang telah terikat akan disiplin dan tata tertib di dalam melakukan pekerjaannya agar mencapai tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Menurut Martono dalam Kusnadi (2007:16), pelaksanaan disiplin kerja pegawai yaitu: 1.

Mentaati semua peraturan disiplin kerja pegawai

2.

Melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik

3.

Menyadari akan tugas dan tanggung jawab masing-masing

4.

Mentaati ketentuan jam kerja pegawai yang sudah ditetapkan


5.

Dapat menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik

6.

Meningkatkan ketelitian dan kerajinan kerja pegawai Kedudukan Pegawai Negeri Sipil di dalam pemerintahan mengenai

disiplin kerja pegawai juga diatur di dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang isinya menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dsar 1945, Negara Pemerintah dan menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa secara umum disiplin bagi pegawai negeri adalah tidak semata-mata hanya mentaati tata tertib yang di buat di kantor tetapi juga harus mematuhi tata tertib yang telah di atur di dalam Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, Negara dan Pemerintah.

2.4 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Untuk membina pegawai negeri sipil yang demikian, maka diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati. Aturan tersebut diatas terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan


kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah. 3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat

Pembina

Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan

yang

mengatur

wewenang

pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian PNS. 6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. 7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. 8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh


pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. b. Kewajiban Setiap PNS 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;


15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. c. Larangan Setiap PNS : 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang

lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lai dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;


10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden 14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dengan telah diaturnya segala peraturan disiplin, kewajiban dan larangan di dalam Peraturan pemerintah maka sangat jelas bahwa kewajiban harus ditaati dan larangan tidak boleh dilanggar. Selain itu, Peraturan pemerintah tersebut juga mengatur tentang cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Tujuan dengan adanya hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, setiap pejabat yang berwenang menghukum seharusnya wajib memeriksa


terlebih dahulu dengan seksama kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Hukuman disiplin yang diberikan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima dengan rasa keadilan. Untuk tingkat dan jenis hukuman disiplin kerja PNS terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu : 1. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari : a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis 2. Hukuman didplin sedang terdiri dari : a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu tahun) c. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Hukuman disiplin berta terdiri dari : a. Penurunan pangkat untuk pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun b. Pembebasan dari jabatan c. Pemberhentian dengan hormat atau permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil


F. Hipotesis Dari permasalahan diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : “Bagaimanakah Pengaruh Absensi Elektronik Hand Geometry terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan”.

G. Definisi Konsep Berdasarkan teori, pendapat, atau gagasan-gagasan seperti yang dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 1. Hand Geometry adalah struktur geometri tangan seseorang. Struktur ini termasuk lebar jari tangan, lebar telapak tangan, ketebalan telapak tangan, panjang jari tangan dan lainnya. 2. Disiplin kerja pegawai adalah perwujudan sikap dan tindakan para pegawai yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan tugas.

H. Definisi Operasional Definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 1. Variabel bebas (X) Hand Geometry, dengan indikator sebagai berikut: a)

Kebutuhan Absensi Elektronik Hand Geometry untuk mencatat kehadiran pegawai

b)

Kesesuaian Prosedur penggunaan Absensi Elektronik Hand Geometry

c)

Ketepatan fungsi Absensi Eletronik Hand Geometry

d)

Ketelitian Absensi Elektronik Hand Geometry

e)

Keunggulan perekaman data Absensi Elektronik Hand Geometry

f)

Keamanan Penggunaan Absensi Elektronik Hand Geometry


g)

Kemudahan Penggunaan dan Pelaporan Absensi Elektronik Hand Geometry

2. Variabel terikat (Y) Disiplin Kerja Pegawai, dengan indikator sebagai berikut: a)

Ketaatan dalam menjalankan semua peraturan disiplin kerja pegawai

b)

Pelaksanaan tugas – tugas yang dibebankan dengan baik

c)

Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab

d)

Ketaatan ketentuan jam kerja

e)

Pemeliharaan suasana kerja yang baik

f)

Ketelitian dan kerajinan kerja pegawai

g)

Penggunaan barang – barang milik negara

h)

Pemberian pelayanan yang sebaik - baiknya


I. Sistematika Penulisan BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, definisi konsep, definisi operasional, dan sistematika penulisan

BAB II

: METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang bentuk penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran data, dan teknik analisa data.

BAB III

: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Dalam bab ini dikemukakan tentang sejarah berdirinya organisasi, kedudukan dan tugas organisasi, struktur organisasi, tugas pokok dan uraian tugas dari organisasi.

BAB IV

: PENYAJIAN DATA Bab ini berisikan pembahasan secara mendalam tentang hasil-hasil penelitian, setelah data-data yang ada disajikan dan diverifikasi. Di sini pula diuji apakah terbukti atau tidak hipotesis.

BAB V

: ANALISA DATA DAN INTERPRTASI DATA

BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun objek penelitian.


BAB I PENDAHULUAN. penting dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif

Recommend Documents