BAB I PENDAHULUAN. pemerintahan saat ini, dimulai dengan reformasi segala bidang hingga keluarnya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkembangan Indonesia saat ini memasuki tahap baru dalam demokrasi pemerintahan. Jatuhnya orde baru pada tahun 1998 menjadi titik balik sistem pemerintahan saat ini, dimulai dengan reformasi segala bidang hingga keluarnya peraturan pemerintahan tentang desentralisasi wewenang yang biasa disebut otonomi daerah. Otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pembangunan di daerahnya. UU No.25/1999 dan UU No.34/2000 serta PP pendukungnya telah mengatur dengan terperinci sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pada dasarnya, menurut ketentuan yang ada tersebut, sumber-sumber keuangan pemerintah daerah terdiri atas: 1. pendapatan asli daerah, 2. dana perimbangan, yang terdiri atas: dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil (pajak); terutama PBB, BPHTB dan PPh perseorangan, maupun bukan pajak; khususnya bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam), dan 3. pinjaman daerah. Sejalan dengan adanya otonomi daerah pemerintah juga mulai melakukan perubahan sistem keuangan daerah dimulai dengan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya, khususnya PP Nomor 105

1

tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka mulai tahun anggaran 2001, telah terjadi pembaharuan di dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah berupa laporan perhitungan anggaran, nota perhitungan, laporan arus kas, dan neraca daerah. Kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan daerah ini diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Sebelum bergulirnya otonomi daerah, pertanggungjawaban laporan keuangan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah daerah hanya berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah) yang diberlakukan sejak tahun 1981. Kedua jenis laporan yaitu neraca daerah dan laporan arus kas tidak mungkin dapat dibuat tanpa didasarkan pada suatu standar akuntansi yang berterima umum di sektor pemerintahan. Untuk mengatasi itu pemerintah mengeluarkan PP no.24 tahun 2005 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah yang digunakan instansi pemerintah di pusat dan daerah, untuk menuju akuntabilitas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005, menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual). Basis ini mengharuskan penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan basis akrual sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas. Aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran. Dengan kata lain, neraca disajikan dengan basis akrual dan Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan basis kas. Beberapa penelitian mengenai akuntansi sektor publik telah banyak dilakukan. Namun penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintah baru dimulai sejak dikeluarkan PP no. 24 tahun 2005. Sulastri (2006) dalam penelitiannya melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi PTN dan PTS terhadap standar akuntansi pemerintahan. Kemudian Dwijayanti (2007) melakukan penelitian dengan melakukan evaluasi terhadap implementasi PP no.24 tahun 2005 di Kabupaten Temanggung khususnya implementasi terhadap PSAP 01, PSAP 02, PSAP 03, PSAP 04. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Sulastri (2006) yang meneliti pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasilnya adalah sebagian besar mahasiswa akuntansi memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Tidak terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan. Sulastri (2006) menggunakan sampel mahasiswa akuntansi sedangkan penelitian ini sampelnya adalah mahasiswa akuntansi dan aparat pemerintah. Alasan penambahan sampel staff instansi daerah karena staff instansi daerah merupakan pengguna langsung Standar Akuntansi Pemerintah. Di tangan staff instansi daerah akan dihasilkan laporan keuangan baik

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau sebaliknya. Oleh karena itu, kualitas aparat pemerintah merupakan kunci utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu aparat pemerintah sebagai pengguna langsung Standar Akuntansi Pemerintahan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pemerintahan. Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Banyumas sebagai objek lokasi penelitiannya dikarenakan belum adanya penelitian serupa di Kabupaten Banyumas. Penulis ingin mengetahui pemahaman aparat pemerintah daerah Kabupaten Banyumas terhadap standar akuntansi pemerintahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dan sejauh mana sosialisasi peraturan pemerintah terebut dilaksanakan. Dari latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pemahaman Staff Instansi Daerah dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. (Studi Komparatif antara Mahasiswa Akuntansi dan Staff Instansi Daerah)”.

B. Perumusan Masalah Dari pokok-pokok pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan hal pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah

mahasiswa

akuntansi

memiliki

pemahaman

standar

akuntansi

pemerintahan sesuai yang tercantum dalam PP no. 24 tahun 2005? 2. Apakah staff instansi pemerintah daerah sub bagian akuntansi dan keuangan memiliki pemahaman standar akuntansi pemerintahan sesuai yang tercantum dalam PP no. 24 tahun 2005? 3. Apakah terdapat perbedaan pemahaman antara mahasiswa akuntansi dengan staff instansi pemerintah daerah sub bagian akuntansi dan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan sesuai yang tercantum dalam PP no. 24 tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian Dari berbagai pembahasan di atas penulis ingin memberikan gambaran secara umum pemahaman staff pemerintah daerah mengenai standar akuntansi pemerintah. Penelitian ini digunakan juga sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Sulastri (2006) mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintahan. Sehingga dapat diketahui bagaimana tingkat pemahaman staff instansi daerah di Kabupaten Banyumas serta dapat digunakan membandingkan dengan penelitian lain di daerah yang berbeda dengan obyek penelitian yang sama. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui adakah perbedaan pemahaman antara staff instansi daerah sebagai pengguna standar akuntansi pemerintah dengan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik dan secara umum dapat memberikan gambaran pemahaman staff instansi daerah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan dalam otoritas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga dapat dikembangkan oleh penulis lain sebagai referensi atau dasar untuk penelitian berikutnya mengenai akuntansi sektor publik.

BAB II LANDASAN TEORI

E. Pemahaman Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), pemahaman adalah mengerti benar (akan) suatu atau tahu benar (akan) suatu hal. Sedangkan menurut Bloom dalam Winkle (1991) dalam Sulastri (2006) pemahaman merupakan bagian dari ranah kognitif yang merupakan sasaran evaluasi hasil belajar, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Adanya kemampuan ini dinyatakan dalam menguraikan isi pokok sebuah bacaan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan dimana individu itu berada. Purwanto (1990) menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Selain itu, aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peran juga.

F. Pengertian Akuntansi Akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi keuangan entitas ekonomi, sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan pengambilan kesimpulan oleh para pemakai. Dari berbagai sudut pandang akuntansi dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Sebagai penyedia jasa Akuntansi memberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, informasi

7

kuantitatif yang membantu mereka untuk mengambil keputusan mengenai pelepasan dan penggunaan sumber daya di dalam kesatuan bisnis dan juga bukan bisnis. 2. Sebagai disiplin ilmu deskriptif atau analitis Akuntansi mengidentifikasikan sejumlah besar kejadian dan transaksi yang merupakan ciri dari aktivitas ekonomi. 3. Sebagai suatu sistem informasi Akuntansi mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas bisnis atau kesatuan lain kepada beraneka ragam pihak yang keputusan dan tindakannya berkaitan dengan aktivitas tersebut.

G. Laporan Keuangan 1. Akuntansi keuangan Akuntansi Keuangan merupakan proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, dan badan-badan pemerintah. 2. Akuntansi Manajerial Akuntansi Manajerial merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, analisis, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan operasi sebuah perusahaan. Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan meliputi:

neraca, laporan perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

H. Standar Akuntansi Keuangan Tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai lain yang potensial dalam mengambil keputusan rasional mengenai investasi, kredit, dan yang sejenisnya. Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar perusahaan. Pada umumnya laporan keuangan meliputi: neraca, laporan perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuaitas pemilik atau pemegang saham. Akuntan menyiapkan laporan keuangan multi guna yang sesuai dengan prinsipprinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP). Badan penyusunan standar yang utama adalah Finansial Accounting Standards Board (FASB). Kelompok utama lainnya yang terlibat dalam proses penyusunan standar adalah American Institut Of Certifield Publik Accountants (AICPA), Governmental Accounting Standard Board (GASB), Securities And Exchange Commision (SEC), American Accounting Assosiation (AAA). Financial Executife Institute (FEI), Institute Of Management Accountants (IMA), dan International Accounting Standards Committee (IASC). FASB mengeluarkan standar, interpretasi, pernyataan konsep laporan keuangan, dan buletin teknis. Prinsip-prinsip akuntasi yang diterima umum adalah prinsip-prinsip akuntansi yang mempunyai dukungan otoritatif yang besar, seperti standar dan interpretasi FASB, pendapat dan interpretasi APB, buletin riset akuntansi CAP dan pengumuman otoritatif lainnya.

Di Indonesia standar akuntansi keuangan yang berlaku adalah Prinsip akuntansi Indonesia kemudian diganti Standar Akuntansi Keuangan. Suwardjono dalam Sulastri (2006) mengemukakan bahwa standar akuntansi harus dikembangkan sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan dengan penalaran yang jelas. Terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada seperangkat standar akuntansi. 1. Standar akuntansi menunjukkan pedoman – pedoman umum yang lengkap tentang fungsi akuntansi sebagai alat mengungkapkan informasi keuangan suatu perusahaan. 2. Standar akuntansi harus dikembangkan mengikuti praktik akuntansi yang sedang berjalan, karena praktik akuntansi yang sedang berjalan itupun sering dilandasi oleh prinsip dan konsep yang dalam beberapa hal saling bertentangan dan secara teoritis tidak konsisten. 3. Standar akuntansi tidak bertentangan atau mendorong pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, tetapi penyusunan standar akuntansi tidak harus menganut konsep, pengertian, pendekatan, kebijakan, dan praktik hukum atau yuridis tersebut. 4. Standar akuntansi harus merupakan alat di bidang usaha dan keuangan, dapat diandalkan dan relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Standar akuntansi juga harus logis dan dikembangkan atas dasar penalaran yang jelas sehingga dapat diterima oleh mereka yang berkepentingan.

I. Standar Akuntansi pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan

dalam bentuk

Pernyataan

Standar

Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari 11 pertanyaan sebagai berikut ini.

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis

kas

untuk

pengakuan

pos-pos

pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna, yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa atau pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan. Laporan

keuangan

merupakan

laporan

yang

terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan

umum

laporan

keuangan

adalah

menyajikan informasi

mengenai

posisi

keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan

yang

bermanfaat

bagi

para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. menyediakan

informasi

mengenai

posisi

sumber

daya

ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; b. menyediakan

informasi

mengenai

perubahan

posisi

sumber

daya

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; c. menyediakan

informasi

mengenai

sumber,

alokasi,

dan

penggunaan

sumber daya ekonomi; d. menyediakan

informasi

mengenai

ketaatan

informasi

mengenai cara

realisasi

terhadap

anggarannya; e. menyediakan

entitas

pelaporan

mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi

dan

anggaran

entitas

pelaporan

tentang

secara tersanding. Penyandingan

antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan

Realisasi

Anggaran

menyediakan

informasi

yang berguna dalam

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan informasi

secara

komparatif.

kepada

para

Laporan

Realisasi Anggaran dapat menyediakan

pengguna

laporan tentang indikasi perolehan dan

penggunaan sumber daya ekonomi: a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Angggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut.

a. Pendapatan Pendapatan

diakui

pada saat

diterima pada Rekening

Kas Umum

Negara/Daerah serta diklasifikasikan menurut jenis pendapatannya. b. Belanja Belanja

diakui

pada

saat

terjadinya

pengeluaran

dari Rekening Kas

Umum Negara/Daerah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. c. Transfer Transfer terdiri dari transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Sedangkan transfer ke luar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. d. Surplus atau defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan sedangkan defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. e. Penerimaan pembiayaan Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi

permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan penerimaan

berdasarkan bruto,

dan

azas tidak

bruto, mencatat

yaitu

dengan

jumlah

membukukan

netonya

(setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). f. Pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak

ketiga,

penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. g. Pembiayaan netto Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) Selisih lebih/ kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini pertanggungjawaban dan

disajikan

untuk

pengambilan keputusan. Informasi arus kas j u ga

berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat

sebelumnya. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara

kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk

mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. a. Metode Langsung Metode

ini

mengungkapkan

pengelompokan

utama

penerimaan

dan

pengeluaran kas bruto. b. Metode Tidak Langsung Dalam metode ini, surplus atau defisit

disesuaikan dengan transaksi-

transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung antara

informasi yang dapat mempunyai

potensi

kesalahpahaman

di

pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus

dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang

penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain: a.

menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang

APBN/Perda

APBD, berikut kendala

dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; c. menyajikan

informasi

tentang

dasar

dan kebijakan-kebijakan akuntansi

penyusunan

laporan keuangan

yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; d. mengungkapkan Akuntansi

informasi

Pemerintahan

yang diharuskan yang

belum

oleh

disajikan

Pernyataan Standar dalam lembar muka

laporan keuangan; e. mengungkapkan informasi untuk pos-pos

aset dan kewajiban yang

timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; f. menyediakan

informasi

tambahan

yang

diperlukan

untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.

PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan Persediaan merupakan aset yang berwujud:

a. barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, d.

barang

yang

disimpan

untuk

dijual

atau

diserahkan

kepada

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan harus diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. PSAK no. 14 menyatakan bahwa persediaaan harus diukur berdasarkan biaya atau realisasi bersih, mana yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value) sedangkan menurut PSAP no.05 persediaan disajikan sebesar: a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; b. biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; c. nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

6.

PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi Pemerintah

melakukan

investasi

dengan beberapa

alasan antara lain

memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah

dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek

dan

investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: a.

kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan

datang atas suatu investasi

tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan b.

nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Untuk

beberapa

jenis

investasi,

terdapat

pasar

aktif

yang dapat

membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan

sebagai

dasar

penerapan

nilai

investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif

wajar.

Sedangkan

dapat dipergunakan nilai

nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode berikut ini. a.

Metode biaya

untuk

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. bagian

Penghasilan

hasil

yang

atas

diterima

investasi dan

tersebut

tidak

diakui sebesar

mempengaruhi besarnya

investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b.

Metode ekuitas Dengan

menggunakan

investasi

awal

sebesar

dikurangi sebesar

metode

ekuitas

pemerintah

biaya

perolehan

dan

mencatat

ditambah

atau

bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal

perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah tidak

dilaporkan

nilai

investasi

sebagai juga

pendapatan. Penyesuaian

diperlukan

dan

terhadap

untuk mengubah

porsi

kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. c.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: a.

kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b.

kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c.

kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d.

kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

7.

PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya

signifikan

dalam

penyajian

neraca.

Termasuk dalam aset tetap

pemerintah adalah sebagai berikut ini. a.

Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.

b.

Hak atas tanah Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat

atau

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, irigasi, dan jaringan; e. aset Tetap Lainnya; dan f. konstruksi dalam Pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai memenuhi kriteria:

aset tetap, suatu aset harus berwujud dan

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset

tetap

dinilai

dengan

biaya

perolehan.

Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

8.

PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini. Sifat

aktivitas

yang

berjangka panjang sehingga selesainya

aktivitas

tersebut

dilaksanakan untuk konstruksi

pada umumnya

tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan biasanya

jatuh

pada

tanggal

periode akuntansi yang

berlainan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan

dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Konstruksi

dalam

pengerjaan

dicatat

sesuai

dengan

harga

p e r o l e h a n n y a d a n biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

9.

PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban Pernyataan Standar ini mengatur hal-hal sebagai berikut ini. a. Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri. b. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing. c. Perlakuan

akuntansi

untuk

transaksi

yang

timbul

dari

restrukturisasi pinjaman. d. perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

Sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

10.

PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas

harus

menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan

standar

dan

kebijakan

akuntansi, kesalahan interpretasi fakta,

kecurangan, atau kelalaian. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi

sebagai

akibat

dari

perubahan

atas

basis akuntansi, Kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu

perubahan

kebijakan

akuntansi

harus

dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan

oleh

peraturan

perundangan

atau

standar

akuntansi

pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

keuangan

konsolidasian

disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pemerintah pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasian

dari semua

kementerian negara/lembaga kepada lembaga legislatif. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal

balik.

menggabungkan

Entitas laporan

pelaporan keuangan

menyusun seluruh

organisatoris berada di bawahnya. Dalam

hal

laporan entitas

keuangan

akuntansi

konsolidasi

dengan

yang secara

dilakukan

tanpa

mengeliminasi akun-akun yang timbal-balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan sebagai berikut ini. a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau

dibiayai oleh APBD atau

mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. b.

Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.

c.

Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.

d.

Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sedangkan entitas akuntansi adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang menyelenggarakan sehubungan dengan

akuntansi dan anggaran/barang

menyampaikan laporan

keuangan

yang dikelolanya yang ditujukan kepada

entitas pelaporan.

J. Perumusan Hipotesis Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Menurut Awami (2005), Keberadaan standar diharapkan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang

disusun pemerintah daerah. Masyarakat yang maju, investor, DPRD, pemerintah pusat, dan BPK sebagai pihak yang meminta laporan keuangan dengan dilandasi undangundang dapat mendorong agar pemerintah daerah dapat menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan standar. Pada akhirnya, laporan keuangan pemerintah daerah benar-benar dapat dipakai sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang rapi, transparan, dan akuntabel, membuat korupsi menjadi mustahil dan membuat koruptor mati angin. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dibutuhkan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu aparat pemerintah sebagai pengguna langsung standar akuntansi pemerintahan dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pemerintah. Penelitian mengenai standar akuntansi pemerintahan pernah dilakukan Dwijayanti (2007) yang mengambil objek penelitian di Kabupaten Temanggung mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan khususnya PSAP 01, PSAP, 02, PSAP, 03, dan PSAP 04. Hasil penelitian ini adalah Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya melaksanakan standar akuntansi pemerintahan sesuai PP no 24 tahun 2005, melainkan masih banyak menggunakan pedoman dari Kepmendagri no. 29. tahun 2002 terutama dalam penyusunan anggaran. Budisantoso (2008) melaksanakan penelitian mengenai persepsi staf Pemerintah Kabupaten Sragen terhadap standar akuntansi pemerintah, dalam penelitiannya staf pemerintah Kabupaten Sragen memberikan persepsi positif mengenai penerapan standar

akuntansi pemerintahan sesuai PP no. 24 tahun 2005. Budisantoso (2008) juga menjelaskan persepsi positif staff instansi daerah belum sejalan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam praktik akuntansi keuangan daerah di Kabupaten Sragen. Kedua penelitian tersebut menemukan bukti bahwa dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di masing-masing daerah mempunyai kendala, yaitu proses implementasi standar akuntansi pemerintahan memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup banyak, dan kurangnya sosialisasi standar akuntansi pemerintahan serta kurang kesiapan sumber daya manusia dikarenakan tenaga keuangan yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi masih terbatas. Sulastri (2006) melakukan penelitian mengenai pemahaman mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap standar akuntansi pemerintahan. Hasil penelitian tersebut adalah mahasiswa akuntansi perguruan tinggi dan swasta tidak berbeda dalam pemahamannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan oleh staff pemerintah daerah dan mahasiswa akuntansi sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tujuan akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan dimana individu itu berada dimana keduanya memiliki lingkungan yang berbeda dalam mempelajari standar akuntansi pemerintahan. Purwanto (1990) menyatakan bahwa lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Selain itu, aktivitas manusia itu sendiri dalam perkembangannya turut menentukan atau memainkan peran juga. Alder dalam Suryabrata (1993) menyatakan bahwa faktor lingkungan lebih dominan mempengaruhi perkembangan manusia dibandingkan faktor pembawaan.

Instansi pemerintahan dan lingkungan pendidikan memiliki karakter yang berbeda. Karakter tersebut mungkin dalam bentuk kesempatan riset dan program-program peningkatan pengetahuan yang lainnya. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi terhadap pemahaman seseorang tentang suatu hal. Kustono dalam Sulastri (2006) berhasil membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan institusi berpengaruh terhadap persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK. Oleh karena itu, dalam penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, peneliti juga ingin meneliti apakah terdapat perbedaan pemahaman antara staff pemerintah sebagai pengguna dan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan pemerintah dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut. Ha1 : Terdapat perbedaan antara staff instansi pemerintah sub bagian keuangan dengan

mahasiswa

Pemerintahan.

akuntansi

dalam

memahami

Standar

Akuntansi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

K. Desain Penelitian Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antar variabel secara komprehensif yang dibuat sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada (Alva, 2005). Tujuannya adalah memahami beberapa aspek yang berbeda, yang relevan untuk mendesain suatu studi penelitian, menjamin keakuratan penelitian, meningkatkan kepercayaan diri dalam melakukan penelitian, dan menjamin kemampuan generalisasi dari penelitian (sekaran, 2000). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey lapangan (field research) yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi dalam lingkungan sebenarnya (sekaran, 2000). Menurut Jogiyanto (2004) survey adalah pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Penelitian ini menggunakan data primer. Metode survey yang digunakan bersifat menyeluruh dan meluas tanpa mengkhususkan perhatiannya pada gejala tertentu di dalamnya, sehingga data yang dikumpulkan dari sejumlah sampel tertentu dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jogiyanto (2004) menjelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukannya, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya. 32

L. Populasi, Sampel, Teknik Sampling Populasi adalah jumlah keseluruhan individu (Singarimbun dan Effendi dalam Alva, 2005). Sedangkan, menurut Sekaran (2000) populasi menunjuk pada seluruh orang, kejadian, atau segala sesuatau yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah staff instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas dan mahasiswa PTN dan PTS di Surakarta. Tabel I di bawah ini merupakan gambaran demografi dari instansi yang menjadi objek dalam penelitian ini. Instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas terdiri dari 2 sekretariat, 24 unit kerja yang terdiri dari 14 Dinas daerah dan 10 Lembaga teknis daerah. Tabel I Demografi Instansi Penerima Kuesioner No 1. 2.

UNIT KERJA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

ALAMAT Jl. Kabupaten No1 Purwokerto Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto ALAMAT Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto

3.

DINAS DAERAH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan

4.

Dinas Pendidikan

5.

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto Jl. Warga Bakti No. 3 Purwokerto

1.

2.

6. 7. 8.

Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Dinas Lingkungan Hidup

Dilanjutkan….

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto

Jl. Balai Pengobatan No. 3 Purwokerto

Jl. Margantara No. 460 Tanjung Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto

Tabel I (lanjutan) 9.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan

Jl. Dr. Suparno No. 24 Purwokerto

LEMTEKDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

ALAMAT Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto

2.

Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.

Jl. Masjid No. 8 Purwokerto

3.

Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD ) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas) Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI)

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45B Purwokerto

10. 11.

12. 13. 14.

1.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Dilanjutkan….

Jl. Gatot Subroto No. 102 Purwokerto Jl. Jend. Soedirman 196 Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. 108 Purwokerto Jl. A. Yani No. 30 A Purwokerto

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto


Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto


Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Jl. Kawedanan Purwokerto

Tabel I (lanjutan) 10.

Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Raya Km. 13 Baturaden

Data Alamat Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas ( Sumber : www.Banyumaskab.go.id ) Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen yang diharapkan memliki karakteristik yang mewakili populasinya (Sekaran, 2000). Sementara menurut Djarwanto dan Subagyo (1985) sampel adalah sebagian populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi di mana jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Jogiyanto (2004) mengatakan bahwa sampel harus mempunyai kriteria akurat dan presisi, dimana dikatakan akurat yaitu sampel yang tidak bias, sedangkan presisi yaitu sampel yang mempunyai presisi tinggi adalah sampel yang mempunyai kesalahan pengambilan sampel (sampling error) yang rendah. Tipe sampling design yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode ini dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan berdasarkan pertimbangan (judgment). Berdasarkan judgment sampling yang bertujuan mendapatkan keakuratan data untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian tersebut maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah staff keuangan daerah yang memiliki masa jabatan di atas 2 tahun dan pendidikan minimal Diploma Tiga. Sedangkan untuk mahasiswa pengambilan sampelnya adalah mahasiswa semester empat ke atas terlebih yang sudah menempuh mata kuliah akuntansi pemerintahan.

Dari keterangan di atas, penulis mempunyai gambaran umum mengenai sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terutama dalam mengambil sampel yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di Surakarta sesuai dengan tujuan pemilihan sampling dengan menggunakan metode judgement sampling.

M. Pengukuran Variabel Variabel dalam penelitian ini adalah pengukuran terhadap pemahaman staff instansi Kabupaten Banyumas dan pemahaman mahasiwa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Kuesioner diajukan kepada responden dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pemahaman responden terhadap standar akuntansi pemerintahan. Seluruh pernyataan akan diukur dengan skala dichomous. Hal ini dilakukan untuk menghindari pernyataan tidak tahu pada skala median karena scope penelitian di daerah yang notabene menganut budaya netral dalam memberikan suatu pernyataan sehingga akan menimbulkan efek bias pada hasil penelitian.

D. Instrumen Penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulastri (2006), Untuk perbaikan

dan

pengembangan

kuesioner,

maka

terdapat

penambahan

pengurangan materi pertanyaan sebelumnya dengan materi pertanyaan baru.

dan

Bagian pertama dari kuesioner ini yaitu berisi pernyataan yang merupakan identitas responden meliputi nama, jenis kelamin, jenjang pendidikan, jabatan, bidang pekerjaan, dan lama bekerja khusus untuk staff instansi daerah. Kuesioner untuk mahasiswa berisikan nama, jenis kelamin, NIM, serta keterangan sudah atau belum pernah mengikuti mata kuliah akuntansi sektor publik. Bagian pertama ini digunakan untuk mengidentifikasikan sampel yang diharapkan oleh penulis dalam tujuannya mendapatkan akurasi data sehubungan dengan topik utama penelitian tersebut yaitu mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Bagian kedua berisikan pernyataan kuesioner yang berisi pernyataan mengenai pemahaman responden tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai yang dijabarkan sebagai berikut. a. Pertanyaan no.1, 2, dan 3 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no.1. b. Pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiwa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 2. c. Pertanyaan nomor 7, 8, dan 33 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 3. d. Pertanyaan nomor 9, 10, dan 11 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 4.

e. Pertanyaan nomor 12, 13 dan 14 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 5. f. Pertanyaan nomor 15, 16, dan 17 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 6. g. Pertanyaan nomor 18, 19, dan 20 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 7. h. Pertanyaan nomor 21, 22, dan 23 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 8. i. Pertanyaan nomor 24, 25, dan 26 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 9. j. Pertanyaan nomor 27, 28, dan 29 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 10. k. Pertanyaan nomor 30, 31 dan 32 digunakan untuk mengukur pemahaman staff instansi Pemda dan mahasiswa terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 11. Dalam kuesioner ini terdapat beberapa pertanyaan negatif yang tertuang pada pertanyaan nomor 2, 4, 10, 14, 17, 19, 27, 33. Semakin banyak yang menjawab salah

pada item pertanyaan, maka semakin tinggi pemahaman staff instansi pemerintah daerah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Pertanyaan dikelompokkan menurut item permasalahan tertentu, hal ini bertujuan untuk menghindari rasa lelah dan bosan responden dalam menjawab tiap item pertanyaan sehingga memudahkan responden dalam memberikan jawaban-jawaban yang optimal (Suparmoko,1999).

E. Metode Analisis Data Dalam analisa data penulis menggunakan bantuan SPSS v16 for windows. Dengan melakukan beberapa pengujian sebagai berikut. 1. Uji Validitas dan Realibilitas Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji kualitas terhadap data penelitian dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas a. Uji Validitas Santosa dan Ashari (2005) menyatakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji validitas Karl Pearson.

Keterangan : rxy = indeks konsistensi internal untuk butir ke-I, n = banyaknya subyek yang dikenai tes (instrumen),

X = skor untuk butir ke-i (dari subyek), Y = total skor (dari subyek). Suatu instrumen disebut konsisten jika kesemua butir dalam instrument tersebut mengukur hal yang sama dan menunjukkan kecenderungan yang sama pula, atau dapat dikatakan harus ada korelasi positif antara skor masingmasing butir tersebut. Konsistensi internal masing-masing butir dapat dilihat dari korelasi antara skor butir-butir tersebut dengan skor totalnya. Jika indeks konsistensi internal untuk butir ke-i kurang dari 0.3 maka butir tersebut harus dibuang atau dengan kata lain butir tersebut tidak valid. (Budiyono, 2003) b. Uji Reliabilitas Reliabilitas adalah ketetapan ketelitian suatu alat ukur. Alat ukur dikatakan reliabel apabila dapat dipercaya, konsisten atau stabil. Mengenai reliabilitas yang dimaksud pada prinsipnya menunjukkan sejauh mana pengukuran itu dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan kembali untuk mengukur terhadap subyek yang sama. Reliabilitas soal dinyatakan dengan indeks reliabilitas (r11) diukur dengan rumus Kuder dan Richardson 20 yang dikenal dengan rumus K-R 20 yang dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan : r11 = indeks reliabilitas tes secara keseluruhan, p = proporsi subyek yang menjawab benar,

q = proporsi subyek yang menjawab salah, n = jumlah butir soal, dan s2 = variansi total. Setelah diperoleh harga r11 kemudian dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Apabila r11 lebih besar dari rtabel dikatakan instrumen tersebut reliabel. Namun ada cara lain yang lebih sederhana dan mudah, yaitu menggunakan interpretasi terhadap koefisien korelasi yang diperoleh atau nilai r, digunakan patokan dari Arikunto (2002) sebagai berikut ini. Besarnya nilai r

Interpretasi

Antara 0,800 sampai dengan 1,000

Tinggi


Cukup


Agak rendah


Rendah


Sangat rendah

2. Pengujian Hipotesis a. Proporsi Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang pertama digunakan metode analisis statistik deskriptif.

Jogiyanto (2004), Statistik deskriptif merupakan statistik yang

menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karaktristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Adapun analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah proporsi dan rata – rata (mean). Jawaban dari kuesioner yang disebar diberi skor dan dinyatakan dalam persentase. Pemberian skor pada masing – masing item pertanyaan dengan kriteria untuk jawaban benar diberi skor 1 (satu) dan jawaban salah diberi skor 0 (nol). Setelah itu, Melakukan analisis proporsi pada setiap item pertanyaan dengan menggunakan rumus sebagai berikut ini. X P= N Keterangan : P = Proporsi, X = Jumlah Responden dengan kriteria, dan N = Jumlah Responden secara keseluruhan. Setiap pertanyaan digabungkan berdasarkan kelompok, dalam hal ini pertanyaan

dikelompokkan

berdasarkan

Pernyataan

Standar

Akuntansi

Pemerintahan. Kemudian, menghitung rata-rata persentase tiap item pertanyaan. Sehingga akan diketahui masing-masing tingkat pemahaman satff instansi daerah Kabupaten Banyumas dan mahasiwa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Standar yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil analisis proporsi adalah segabai berikut ini.

Tabel III.1 Interpretsi hasil analisis proporsi Besarnya persentase

Intrepretasi

80% sampai dengan 100%

Sangat baik atau sangat tinggi


Baik atau tinggi


Cukup


Kurang


Gagal

(Sumber: Sub Bagian Pendidikan Fakultas Ekonomi UNS)

b. Uji Normalitas Untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji normalitas (Kolmogorof-Smirnov) pada SPSS 16 for windows.

c. Uji Hipotesis Sesuai dengan tujuan penelitian ini sebelumnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui pemahaman staff instansi daerah dan mahasiwa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini juga untuk menguji perbedaan pemahaman antar aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi. Oleh karena itu, pengujian yang digunakan ada 2 macam yaitu uji beda ratarata dengan teknik uji statistik parametrik dan uji statistik non parametrik, jika parameter dan populasi terdistribusi normal maka digunakan uji Independent

Samples T-Test dan apabila parameter dan populasi tidak terdistribusi normal maka menggunakan uji Mann-Whitney Test (uji U) (Purnomo, 2006). Pedoman yang dapat digunakan untuk menerima dan menolak hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut ini. a. Penghitungan dengan menggunakan uji Mann-Whitney Test (uji U) 1. Dengan menggunakan level signifikan 0,05, maka diperoleh p-value. Jika p-value lebih dari 0,05 berarti Ha diterima. 2. Ha ditolak jika p-value lebih besar dari nilai 0,05. b. Penghitungan dengan menggunakan Independent Samples T-Test 1. jika t-hitung > t-tabel maka, Ha diterima dan disimpulkan terdapat perbedaan kelompok satu dengan kelompok dua. 2. jika t-hitung < t-tabel maka, Ha ditolak dan disimpulkan tidak terdapat perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok dua.

44 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan data Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman staff instansi pemerintah daerah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan anatara staff instansi pemerintah daerah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini mengambil sampel dari populasi staff instansi pemerintahan di Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di UNS dan UMS yang telah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Data penelitian ini diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada staff instansi pemerintah di Kabupaten Banyumas dan mahasiswa akuntansi di UNS dan UMS. Alat penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner. Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini adalah merancang kuesioner. Langkah selanjutnya adalah membuat surat pengantar penelitian dan melakukan penyebaran kuesioner kepada para responden. Penyebaran kuesioner kepada staff instansi pemerintah dilakukan secara langsung kepada bagian keuangan dan akuntansi di Kabupaten Banyumas dengan memberikan maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan cara pengisian. Sampel staff instansi daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah, staff keuangan daerah yang memiliki masa jabatan di atas 2 tahun dan pendidikan minimal Diploma.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bnayumas No. 11 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Banyumas, perangkat daerah terdiri dari 2 Unit Kerja, 14 Dinas Daerah, dan 10 Lembaga Teknis Daerah : Tabel IV.1 Diskripsi Responden Staff instansi Pemerintah Berdasarkan Nama Instansi

No 1. 2.

UNIT KERJA Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD

ALAMAT Jl. Kabupaten No1 Purwokerto Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto ALAMAT Jl. Pemuda No. 24 Purwokerto

3.

DINAS DAERAH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan

4.

Dinas Pendidikan

5.

Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto Jl. Warga Bakti No. 3 Purwokerto

1.

2.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan

Dilanjutkan……


Jl. Balai Pengobatan No. 3 Purwokerto

Jl. Margantara No. 460 Tanjung Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. III-5 Purwokerto Jl. Gerilya Barat No. 5 Purwokerto Jl. Dr. Suparno No. 24 Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. 102 Purwokerto Jl. Jend. Soedirman 196 Purwokerto

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto Jl. Gatot Subroto No. 108 Purwokerto Jl. A. Yani No. 30 A Purwokerto

Tabel IV.1 (lanjutan) LEMTEKDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

ALAMAT Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45 Purwokerto

2.

Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah.

Jl. Masjid No. 8 Purwokerto

3.

Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD ) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas) Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) Kantor Pendidikan dan Pelatihan

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45B Purwokerto

1.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto


Jl. Jend. Soedirman No. 320 A Purwokerto


Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Jl. Kawedanan Purwokerto

Jl. Raya Km. 13 Baturaden

Sumber : www.banyumaskab.go.id Penyebaran kuesioner kepada mahasiswa akuntansi dilakukan secara langsung di UNS dan UMS dengan memastikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa akuntansi yang telah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor publik. Penyebaran dilakukan dengan memberikan sedikit

penjelasan tentang cara pengisian kuesioner. Kuesioner yang disebar untuk mahasiswa akuntansi kembali kurang lebih 1 (satu) minggu setelah penyebaran. Jumlah kuesioner yang disebar untuk staff instansi daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah 130 kuesioner yaitu masing-masing dinas/lembaga 5 kuesioner. Sementara itu, terdapat 2 lembaga pemerintahan daerah yang tidak memberikan

partisipasinya

dalam

pengambilan

data

yaitu

BKD

(Badan

Kepegawaian Daerah) dan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah). Pengambilan data mahasiswa akuntansi adalah 130 kuesioner. Kuesioner yang kembali dan dapat diolah dari staff instansi pemerintah adalah 65 kuesioner, sedangkan dari mahasiswa akuntansi adalah 73 kuesioner. Tidak semua kuesioner dapat dianalisis. Kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya serta tidak sesuai dengan sampel yang ditentukan dinyatakan gugur. Distribusi kuesioner, jumlah yang kembali dan jumlah yang dapat dianalisis sebagai berikut ini. Tabel IV.2 Distribusi kuesioner Responden

Disebar

Kembali

Tidak Sah

Sah

Staff instansi Pemerintah

130

120

55

65

Mahasiswa akuntansi

130

73

0

73

Total

260

193

55

138

Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.1 dapat diketahui bahwa dari total 260 kuesioner yang disebar terdapat total 193 kuesioner yang kembali. Dilihat dari tingkat pengembalian kuesioner, maka total kuesioner yang kembali adalah cukup (74 %).

B. Deskripsi Responden Responden penelitian ini adalah staff instansi pemerintah daerah dan mahasiswa akuntansi. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai masing – masing responden. Tabel IV.3 Diskripsi Responden Staff instansi Pemerintah Berdasarkan Nama Instansi No UNIT KERJA 1. 2. 1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14.

Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD DINAS DAERAH Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Peternakan dan Perikanan

Dilanjutkan….

Dibagikan

Kembali

sah

5 5

5 5

3 3

Tidak sah 2 2

5

5

2

3

5

3

1

2

5 5

5 5

5 2

0 3

5

5

2

3

5

4

1

3

5

5

4

1

5

5

2

3

5

5

5

0

5

5

2

3

5

5

3

2

5

5

1

4

5

5

3

2

5

5

2

3

Tabel IV.2 Lanjutan

1.

LEMTEKDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Badan Penelitian Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah. 3. Badan Pengawasan Daerah ( Bawasda ) Kab. Banyumas 4. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ( BPKD ) 5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 6. Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (BKCKB) 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglimas) 8. Rumah sakit Umum (RSU) Banyumas 9. Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) 10. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Sumber:Data primer yang diolah, 2008

5

5

2

3

5

5

2

3

5

5

0

0

5

5

4

1

5

5

0

0

5

3

2

1

5

5

4

1

5

5

4

1

5

5

3

2

5

5

3

2

2.

Dari tabel IV.2 dapat diketahui tingkat pengembalian dan sah atau tidaknya kuesioner dalam penelitian. Sah dan tidaknya kuesioner dalam penelitian dikarenakan sampel dari populasi yang diharapkan oleh penulis dapat mewakili tujuan penelitian ini, yaitu staff instansi pemerintah daerah yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun dan minimal pendidikan adalah diploma ke atas. Dari beberapa dinas dan Lemtekda terdapat 2 Lemtekda yang tidak berpartisipasi dalam penelitian ini, yaitu BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah ) dan BKD

(Badan Kepegawaian Daerah) dikarenakan birokrasi dari lembaga tersebut yang tidak memungkinkan menerima penelitian di instansinya.

Tabel IV.4 Diskripsi Responden Mahasiswa Berdasarkan Angkatan Kuliah No Angkatan Responden 2006 2005 2004 2003 2002 1 Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) 20 23 0 0 0 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta 0 (UMS) Sumber:Data primer yang diolah, 2008

8

17

1

4

Dari tabel IV.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden mahasiswa akuntansi UNS untuk angkatan kuliah 2006 sebanyak 20 mahasiswa (46.51%). Jumlah ini lebih sedikit daripada responden angkatan kuliah 2005 sebanyak 23 responden (54.49%). Adapun responden mahasiswa akuntansi UMS untuk angkatan kuliah 2005 sebanyak 8 responden (26.67%). Responden mahasiswa akuntansi untuk angkatan kuliah 2004 sebanyak 17 responden (56.67%). Responden mahasiswa akuntansi untuk angkatan kuliah 2003 sebanyak 1 responden (3.33%). Sedangkan responden mahasiswa akuntansi untuk angkatan kuliah 2002 sebanyak 4 responden (13.33%).

C. Hasil analisis data 1. Uji Validitas Validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya mencapai

sasarannya.

Jogiyanto

(2007)

menyatakan

bahwa

validitas

menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya

diukur. Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata atau benar. Pengujian ini dilakukan dengan menguji tiap-tiap butir pertanyaan. Data yang digunakan selanjutnya adalah data yang valid. Sebaliknya, data yang tidak memenuhi kriteria valid tidak akan digunakan untuk pengujian selanjutnya. Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk masing-masing butir pertanyaan dalam setiap PSAP.

1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.5 Hasil Uji Validitas PSAP No.01 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Unsur-unsur keuangan

laporan

0,373**

valid

2. Basis akuntansi

0,326**

valid

3. Periodeisasi penyajian laporan keuangan

0,441**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008

2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasardasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.6 Hasil Uji Validitas PSAP No.02 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Pos – pos dalam laporan realisasi anggaran

0,172*

valid

2. Pengakuan pendapatan

0,285**

valid

3. Pengakuan belanja

0,434**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 3.

PSAP No. 03 : Laporan Arus Kas Tujuan Pernyataan Standar laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.7 Hasil Uji Validitas PSAP No.03 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Entitas penyusun laporan arus kas

0,250**

valid

2. Metode penyajian laporan arus kas operasi

0,313**

valid

3. Entitas penyusun laporan arus kas

0,213**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 4. PSAP No. 04 : Catatan atas laporan Keuangan Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.8 Hasil Uji Validitas PSAP No.04 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Kewajiban menyajikan catatan atas laporan keuangan 2. Ketidakharusan referensi silang

memiliki

3. Pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi Sumber:Data primer diolah, 2008

0,372**

valid

0,336**

valid

0,455**

valid

5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.9 Hasil Uji Validitas PSAP No.05 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Pengakuan persediaan

0,334**

valid

2. Penyajian nilai persediaan

0,266**

valid

3. Penyajian nilai persediaan

0,165*

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.10 Hasil Uji Validitas PSAP No.06

Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka pendek

0,325**

valid

2. Pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang

0,317*

valid

3. Penilaian investasi dengan metode ekuitas

0,299**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 7. PSAP No. 07 : Akuntansi aset tetap Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.11 Hasil Uji Validitas PSAP No.07 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Penilaian aset tetap

0,272**

valid

2. Akun yang termasuk dalam aset tetap

0,283*

valid

3. Masa manfaat aset tetap

0,320*

valid


8. PSAP No. 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.12 Hasil Uji Validitas PSAP No.08 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Pengakuan pengerjaan

konstruksi

dalam

2. Pencatatan pengerjaan

konstruksi

dalam

3. Perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap

0,205*

valid

0,225**

valid

0,283**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.13 Hasil Uji Validitas PSAP No.09

Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Pengakuan kewaijban

0,361**

valid

2. Kewajiban dalam mata uang asing

0,443**

valid

3. Penjabaran mata uang asing

0,468**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 10. PSAP No. 10 : Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peritiwa luar biasa Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.14 Hasil Uji Validitas PSAP No.10 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Saat dilakukan perubahan kebijakan

0,329**

valid

2. Saat dilakukan koreksi

0,404**

valid

3. Pengungkapan kebijakan

0,375**

valid

perubahan


11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan

konsolidasian

pada

unit-unit

pemerintahan

dalam

rangka

menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Pernyataan ini diwakili oleh 3 (tiga) pertanyaan. Setelah dilakukan uji validitas tiap butir, ketiga butir tersebut dinyatakan valid seperti terlihat pada tabel berikut ini. Tabel IV.15 Hasil Uji Validitas PSAP No.11 Item pertanyaan

Korelasi

keterangan

Pearson 1. Unsur – unsur laporan keuangan konsolidasi

0,456**

valid

2. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi

0,255**

valid

3. Penyajian laporan keuangan konsolidasi

0,323**

valid

Sumber:Data primer diolah, 2008 2. Uji reliabilitas Nunnaly (1967)

dalam Ghozali (2007: 42) menyatakan bahwa suatu

konstruk atau variabel dianggap reliabel

jika memberikan nilai Cronbach’s

Alpha lebih besar dari nilai 0,60. Setelah dilakukan uji reliabilitas, variabel tersebut reliabel seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.16 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel

Koefisien Cronbach’s Alpha

Keterangan

0,717

Reliabel

Pemahaman Sumber: data primer diolah, 2008

3. Analisis proporsi Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan analisis proporsi dan ratarata. Analisis dilakukan terhadap setiap responden dan pertanyaan yang telah dikelompokkan berdasarkan item yang terdapat dalam PSAP. Setelah dilakukan analisis tiap responden dan pertanyaan berdasarkan jenis PSAP,

dilanjutkan

dengan analisis rata-rata gabungan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan serta banyaknya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Semakin tinggi persentase maka semakin tingggi pula pemahaman dan responden yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Berikut ini adalah analisis jawaban responden terhadap kuesioner yang diajukan. 1. PSAP No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan Tabel IV.17 Analisis PSAP No. 01 berdasarkan responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 1 73,84 % 74,42 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Sebuah laporan keuangan

pemerintahan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kedua, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Ketiga, Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dari tabel IV.16 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap penyajian laporan keuangan sebesar 73,84 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 74,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan adalah baik. Tabel IV.18 Analisis PSAP No. 01 berdasarkan tiap pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.1 67,67 % 32,23 % 95,89 % 4,11 % Pertanyaan No.2 70,76 % 29,24 % 42,47 % 57,53 % Pertanyaan No.3 83,07% 16,93 % 86,30 % 13,70 % Rata - rata 73,84 % 26,16 % 74,89 % 25,11 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.17 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 1 (satu) dipahami oleh 67,67 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang

memahami unsur – unsur laporan keuangan.

Pertanyaan nomor 2 (dua) dipahami oleh 70,76 % staff instansi pemerintah.

Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan. Pertanyaan nomor 3 (tiga) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff instansi pemerintah yang memahami periodesasi penyajian laporan keuangan. Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan yaitu sebesar 73,84 %. Secara umum cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami unsur – unsur laporan keuangan dan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 1 (satu) dipahami oleh

95,89% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahaiswa

akuntansi yang memahami unsur – unsur laporan keuangan. Pertanyaan nomor 2 (dua) dipahami oleh

42,47% mahasiswa akuntansi. Artinya

mahasiswa akuntansi yang memahami basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah kurang. Pertanyaan nomor 3 (tiga) dipahami oleh 86,30% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami periodesasi penyajian laporan keuangan. Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 01 tentang penyajian laporan keuangan yaitu sebesar 74,89%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan. Karena mahasiswa akuntansi yang memahaminya bisa dikatakan kurang.

2. PSAP No. 02 : Laporan Realisasi Anggaran Tabel IV.19 Analisis PSAP No. 02 Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 2 82,05 % 66,21 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.02 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. Kedua, Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Ketiga, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau Daerah. Dari tabel IV.18 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap laporan realisasi anggaran sebesar 82,05 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 66,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap laporan realisasi anggaran adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah cukup. Tabel IV.20 Analisis PSAP No. 02 Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Tabel IV.20 Lanjutan Pertanyaan No.4 63,07 % 36,93 % 45,21% 54,79% Pertanyaan No.5 98,46 % 1,54 % 73,97% 26,03% 84,61 % Pertanyaan No.6 15,39 % 79,45% 20,55% Dilanjutkan…. Rata - rata 82,05 % 17,95 % 66,21% 33,79% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Dari tabel IV.19 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 4 (empat) dipahami oleh 63,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami pos – pos dalam laporan realisasi anggaran. Pertanyaan nomor 5 (lima) dipahami oleh 98,46 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan pendapatan. Pertanyaan nomor 6 (enam) dipahami oleh 84,61 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan belanja. Secara umum, banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yaitu sebesar 82,05 %. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap pos – pos dalam laporan realisasi anggaran. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahaminya. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 4 (empat) dipahami oleh

45,21% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi

yang

memahami pos – pos dalam laporan realisasi anggaran adalah kurang. Pertanyaan nomor 5 (lima) dipahami oleh 73,97% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan adalah kurang. Pertanyaan nomor 6 (enam) dipahami oleh 79,45% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami pengakuan belanja. Secara umum,

cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 02 tentang laporan realisasi anggaran yaitu sebesar 66,21%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi pos - pos dalam laporan realisasi anggaran. Karena mahasiswa akuntansi yang memahaminya bisa dikatakan kurang.

3. PSAP No. 03 : Laporan Arus Kas Tabel IV.21 Analisis PSAP No. 03 Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 3 64,61% 57,99% Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.03 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Entitas pelaporan yang diharuskan menyusun laporan arus kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Kedua, Dalam menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Ketiga, Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas. Dari tabel IV.20 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap laporan arus kas sebesar 64,61 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 57,99 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “salah”. Dengan demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap laporan arus kas adalah cukup rendah. Tabel IV.22 Analisis PSAP No. 03

Staff instansi Pemerintah Benar Salah Pertanyaan No.7 63,07 % 36,93 % Pertanyaan No.8 87,69 % 12,31 % Pertanyaan No.33 43,07 % 56,93 % Rata - rata 64,61 % 35,39 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Pertanyaan

Mahasiswa Akuntansi Benar 50,68 % 80,82 % 42,46 % 57,99 %

Salah 49.32 % 19,18 % 57,54 % 42,01 %

Dari tabel IV.22 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 7 (tujuh) dipahami oleh 63,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi

pemerintah yang memahami entitas pelaporan yang diharuskan

menyusun laporan arus kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Pertanyaan nomor 8 (delapan) dipahami oleh 43,07 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahami penyajian laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Pertanyaan nomor 33 (tiga puluh tiga) dipahami oleh

43,67 % staff

instansi pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahami semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas. Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 03 tentang laporan arus kas yaitu sebesar 64,61 %. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap penyajian laporan arus kas. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahaminya.

Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 7 (tujuh) dipahami oleh 50,68 % mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi

yang

memahami pos – pos dalam laporan realisasi anggaran adalah hanya sebagian. Pertanyaan nomor 8 (delapan) dipahami oleh

80,82 % mahasiswa

akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan. Pertanyaan nomor 33 (tiga puluh tiga) dipahami oleh 42,46 % mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami pengakuan belanja cukup sedikit. Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 03 tentang laporan arus kas yaitu sebesar 57,99 %. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap penyajian laporan arus kas. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahaminya.

4. PSAP No. 04 : Catatan atas laporan Keuangan Tabel IV.23 Hasil Analisis PSAP No. 04 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 4 83,58 % 73,52% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.04 digunakan 3 (tiga) pertanyaan.

Pertama, Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah (LKP). Kedua, Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Ketiga, Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dari tabel IV.23 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap catatan atas laporan keuangan sebesar 83,58 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 73,52 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden “benar”. Dengan demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap catatan atas laporan keuangan adalah baik. Tabel IV.24 Hasil Analisis PSAP No. 04 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.9 96,92 % 3,08 % 82,19% 17,81% Pertanyaan No.10 76,92 % 23,08 % 50,68% 49,32% Pertanyaan No.11 76,92 % 23,08 % 87,67% 12,33% Rata - rata 83,58 % 16,42 % 73,52% 26,48% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Dari tabel IV.24 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.04 tentang catatan atas laporan keuangan.

Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 9 (sembilan) dipahami oleh 96,92 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff instansi pemerintah yang

memahami tentang kewajiban menyajikan catatan atas

laporan keuangan. Pertanyaan nomor 10 (sepuluh) dipahami oleh 76,92 % staff instansi pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang memahami keharusan membuat referensi silang antar laporan adalah cukup. Pertanyaan nomor 11 (sebelas) dipahami oleh 83,58 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Secara umum, banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan dengan persentase sebesar 83,58 %. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 9 (sembilan) dipahami oleh

82,19% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa

akuntansi

yang

memahami kewajiban menyajikan catatan atas laporan

keuangan. Pertanyaan nomor 10 (sepuluh) dipahami oleh

50,68% mahasiswa

akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami keharusan memiliki referensi silang antar laporan keuangan adalah kurang. Pertanyaan nomor 11 (sebelas) dipahami oleh 87,67% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami pengungkapan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi.

Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 04 tentang catatan atas laporan keuangan dengan persentase sebesar 73,52%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap keharusan memiliki referensi silang antar laporan keuangan. Karena hanya sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya. 5. PSAP No. 05 : Akuntansi Persediaan Tabel IV.25 Analisis PSAP No. 05 berdasarkan responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 5 63,07 % 68,49% Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.05 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Kedua, Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Ketiga, Persediaan disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan pembelian. Dari tabel IV.25 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap akuntansi persediaan sebesar 63,07 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 68,49%. Dengan demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap akuntansi persediaan adalah cukup. Tabel IV.26 Hasil Analisis PSAP No. 05 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah

Pertanyaan No.12 83,07 % 16,93 % Pertanyaan No.13 75,38 % 24,62 % Pertanyaan No.14 30, 76% 69,24 % Rata - rata 63,07 % 36,93 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008

89,04 % 80,82 % 35,62 % 68,49 %

10,96 % 19,18 % 64,38 % 31,51 %

Dari tabel IV.26 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.05 tentang akuntansi persediaan. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 12 (dua belas) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan persediaan. Pertanyaan nomor 13 (tiga belas) dipahami oleh 75,38 % staff instansi pemerintah. Artinya cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami penyajian nilai persediaan dengan nilai standar. Pertanyaan nomor 14 (empat belas) dipahami oleh 30,76 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahami penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar. Secara umum, hanya sebagian staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan dengan persentase sebesar 52%. Hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar. Karena sangat sedikit staff instansi pemerintah yang memahaminya. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 12 (dua belas) dipahami oleh


akuntansi yang memahami tentang pengakuan persediaan.

Pertanyaan nomor 13 (tiga belas) dipahami oleh

80,82% mahasiswa

akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami penyajian nilai persediaan dengan nilai standar. Pertanyaan nomor 14 (empat belas) dipahami oleh 35,62% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar adalah kurang. Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 05 tentang akuntansi persediaan dengan persentase sebesar 68,49%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap penyajian nilai persediaan dengan nilai wajar Karena kurang dari sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya. 6. PSAP No. 06 : Akuntansi Investasi Tabel IV.27 Hasil Analisis PSAP No. 06 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 6 75,89 % 74,43 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.06 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah. Kedua, Pengeluaran untuk perolehan jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Ketiga, Penilaian investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan kurang dari 20%. Dari tabel IV.27 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap akuntansi investasi sebesar 75,89 %, sedangkan

pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 74,43%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Dengan demikian pemahaman staff instansi pemerintah terhadap akuntansi investasi adalah cukup baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah baik. Tabel IV.28 Hasil Analisis PSAP No. 06 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.15 83,07 % 16,93 % 86,3 % 13,7 % Pertanyaan No.16 93,84 % 6,16 % 91,78 % 8,22 % Pertanyaan No.17 50,76 % 49,24 % 45,21 % 54,79 % Rata - rata 75,89 % 31,56 % 74,43 % 25,57 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.27 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.06 tentang akuntansi investasi. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 15 (lima belas) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka pendek. Pertanyaan nomor 16 (enam belas) dipahami oleh 93,84 % staff instansi pemerintah. Artinya hampir semua staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. Pertanyaan nomor 17 (tujuh belas) dipahami oleh 50,76 % staff instansi pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang memahami penilaian investasi dengan metode ekuitas adalah kurang.

Secara umum, cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 06 tentang akuntansi investasi dengan persentase sebesar 75,89 %. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman staff instansi pemerintah terhadap penilaian investasi dengan metode ekuitas. Karena hanya sebagian staff instansi pemerintah yang memahaminya. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 15 (lima belas) dipahami oleh


akuntansi yang memahami tentang pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka pendek. Pertanyaan nomor 16 (enam belas) dipahami oleh 91,78% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami pengakuan pengeluaran untuk investasi jangka panjang. Pertanyaan nomor 17 (tujuh belas) dipahami oleh 45,21% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami penilaian investasi dengan metode ekuitas adalah kurang. Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 06 tentang akuntansi investasi dengan persentase sebesar 74,43%. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap penilaian investasi dengan metode ekuitas. Karena kurang dari sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya. 7. PSAP No. 07 : Akuntansi aset tetap Tabel IV.29 Hasil Analisis PSAP No. 07 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi

7 79,48 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008

62,56 %

Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.07 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Dalam laporan keuangan pemerintah, asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Kedua, Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). termasuk dalam definisi aset tetap. Ketiga, Suatu aset tetap harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dari tabel IV.29 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap akuntansi aset tetap sebesar 79,48 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 62,56%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap terhadap akuntansi aset tetap adalah baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah cukup baik. Tabel IV.30 Hasil Analisis PSAP No. 07 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.18 92,3 % 7,7 % 79,45 % 20,55 % Pertanyaan No.19 61,53 % 38,47 % 53,42 % 46,58 % Pertanyaan No.20 84,61 % 16,39 % 54,79 % 45,21 % Rata - rata 79,48 % 20,52 % 62,56% 37,44% Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.30 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 18 (delapan

belas) dipahami oleh 92,3 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami penilaian aset tetap. Pertanyaan nomor 19 (sembilan belas) dipahami oleh 61,53 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat cukup banyak staff instansi pemerintah yang memahami akun yang termasuk dalam aset tetap. Pertanyaan nomor 20 (dua puluh) dipahami oleh 84,61 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami masa manfaat aset tetap. Secara umum, banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap dengan persentase sebesar 79,48 %. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 18 (delapan

belas)

dipahami oleh 79,45% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang penilaian aset tetap. Pertanyaan nomor 19 (sembilan belas) dipahami oleh 53,42% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi yang memahami tentang akun yang termasuk dalam aset tetap adalah kurang. Pertanyaan nomor 20 (dua puluh) dipahami oleh 54,79% mahasiswa akuntansi. Artinya mahasiswa akuntansi

yang

memahami tentang masa

manfaat aset tetap adalah kurang. Secara umum, cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap dengan persentase sebesar 62,56%. Namun, ada 2 (dua) hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap akun yang termasuk dalam aset tetap dan masa

manfaat aset tetap. Karena hanya sebagian mahasiswa akuntansi yang memahaminya. 8. PSAP No. 08 : Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan Tabel IV.31 Hasil Analisis PSAP No. 08 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 8 82,56 % 79,91 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.08 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Kedua, Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Ketiga, Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap jika dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Dari tabel IV.31 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap akuntansi konstruksi dalam pengerjaan sebesar 82,56 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 79,91%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap akuntansi konstruksi dalam pengerjaan adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah baik. Tabel IV.32 Hasil Analisis PSAP No. 08 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi

Pemerintah Benar Salah Pertanyaan No.21 81,53 % 18,47 % Pertanyaan No.22 76,92 % 23,08 % Pertanyaan No.23 89,63 % 10,37 % Rata - rata 82,56 % 13,78 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Benar 89,04 % 80,82 % 69,86 % 79,91 %

Salah 10,96 % 19,18 % 30,14 % 20,09 %

Dari tabel IV.32 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 21 (dua puluh satu) dipahami oleh 81,53 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Pertanyaan nomor 22 (dua puluh dua) dipahami oleh 76,92 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami pencatatan konstruksi dalam pengerjaan. Pertanyaan nomor 23 (dua puluh tiga) dipahami oleh

89,63 % staff

instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap. Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dengan persentase sebesar 82,56 %. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 21 (dua puluh satu) dipahami oleh 89,04% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang pengakuan konstruksi dalam pengerjaan.

Pertanyaan nomor 22 (dua puluh dua) dipahami oleh 82,02% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang pencatatan konstruksi dalam pengerjaan. Pertanyaan nomor 23 (dua puluh tiga) dipahami oleh 69,86% mahasiswa akuntansi. Artinya cukup banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang perpindahan dari konstruksi dalam proses ke aset tetap. Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No. 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan dengan persentase sebesar 79,91%. 9. PSAP No. 09 : Akuntansi Kewajiban Tabel IV.33 Hasil Analisis PSAP No. 09 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 9 90,76 % 80,82 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.09 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kedua, Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Ketiga, Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dari tabel IV.33 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap akuntansi kewajiban sebesar 90,76 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 80,82 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Dengan

demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap akuntansi kewajiban adalah sangat baik. Tabel IV.34 Hasil Analisis PSAP No. 09 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.24 96,92 % 3,08 % 86,3 % 13,70 % Pertanyaan No.25 83,07 % 16,93 % 75,34 % 24,66 % Pertanyaan No.26 92,3 % 7,7 % 80,82 % 19,18 % Rata - rata 90,76 % 9,24 % 80,82 % 19,18 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 Dari tabel IV.34 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.09 tentang akuntansi kewajiban. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 24 (dua puluh empat) dipahami oleh 96,92 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami pengakuan kewajiban. Pertanyaan nomor 25 (dua puluh lima) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami kewajiban dalam mata uang asing. Pertanyaan nomor 26 (dua puluh enam) dipahami oleh 92,3 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami penjabaran mata uang asing. Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 09 tentang akuntansi kewajiban dengan persentase sebesar 89,33%.

Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 24 (dua puluh empat) dipahami oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang pengakuan kewaijban. Pertanyaan nomor 25 (dua puluh lima) dipahami oleh 75,34% mahasiswa akuntansi. Artinya banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang kewajiban dalam mata uang asing. Pertanyaan nomor 26 (dua puluh enam) dipahami oleh 80,82% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang penjabaran mata uang asing. Secara umum, sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.09 tentang akuntansi kewajiban dengan persentase sebesar 80,82%.

10. PSAP No. 10 : Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peritiwa luar biasa Tabel IV.35 Hasil Analisis PSAP No. 10 Berdasarkan Responden Pemahaman PSAP Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 10 78,46 % 74,89% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.10 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap kondisi. Kedua, Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera

setelah diketahui. Ketiga, Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dari tabel IV.35 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peritiwa luar biasa sebesar 78,46 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 74,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa pemahaman staff instansi pemerintah terhadap koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peritiwa luar biasa adalah sangat baik, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah baik. Tabel IV.36 Hasil Analisis PSAP No. 10 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Benar Salah Benar Salah Pertanyaan No.27 67,69 % 32,31 % 50,68 % 49,32 % Pertanyaan No.28 83,07 % 16,93 % 87,67 % 12,33 % Pertanyaan No.29 84,61 % 15,39 % 86,3 % 13,7 % Rata - rata 78,46 % 21.54 % 74,89% 25,11% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Dari tabel IV.36 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peritiwa luar biasa. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 27 (dua puluh tujuh) dipahami oleh 67,69 % staff instansi pemerintah. Artinya staff instansi pemerintah yang memahami tentang saat dilakukan perubahan kebijakan adalah cukup.

Pertanyaan nomor 28 (dua puluh delapan) dipahami oleh 83,07 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami tentang saat dilakukan koreksi. Pertanyaan nomor 29 (dua puluh sembilan) dipahami oleh 84,61 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami tentang pengungkapan perubahan kebijakan. Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peritiwa luar biasa dengan persentase sebesar 78,46 %. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 27 (dua puluh tujuh) dipahami oleh 50,68% mahasiswa akuntansi. Artinya, mahasiswa akuntansi yang memahami tentang saat dilakukan perubahan kebijakan adalah kurang. Pertanyaan nomor 28 (dua puluh delapan) dipahami oleh

87,67%

mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang saat dilakukan koreksi. Pertanyaan nomor 29 (dua puluh sembilan) dipahami oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi

yang

memahami tentang pengungkapan perubahan kebijakan. Secara umum, banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.10

tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan

peritiwa luar biasa dengan persentase sebesar 74,89%. 11. PSAP No. 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian Tabel IV.37 Hasil Analisis PSAP No. 36 Berdasarkan Responden

Pemahaman Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 11 84,61 % 85,84 % Sumber:Data primer yang diolah, 2008 PSAP

Untuk mengetahui tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap PSAP No.11 digunakan 3 (tiga) pertanyaan. Pertama, Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Kedua, Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun timbal balik (reciprocal account). Ketiga, Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dari tabel IV.37 dapat diketahui bahwa pemahaman staff instansi pemerintahan terhadap laporan keuangan konsolidasian sebesar 84,61 %, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi sebesar 85,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban dari responden adalah “benar”. Namun, jika dilihat dari tingkat pemahaman, analisis tersebut menunjukkan bahwa

pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi

terhadap laporan keuangan konsolidasian adalah sangat baik Tabel IV.38 Hasil Analisis PSAP No. 11 Berdasarkan Setiap Pertanyaan Staff instansi Mahasiswa Akuntansi Pemerintah Pertanyaan Tabel IV.38 LanjutanBenar Benar Salah Salah Pertanyaan No.30 89,23 % 10,77 % 86,3% 13,7% 80 % Pertanyaan No.31 20 % 82,19% 17,81% Pertanyaan No.32 84,61 % 15,39 % 89,04% 10,96% Dilanjutkan… Rata - rata 84,61 % 15,39 % 85,84% 14,16% Sumber:Data primer yang diolah, 2008

Dari tabel IV.38 dapat diketahui besarnya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.10 tentang laporan konsolidasian. Untuk staff instansi pemerintah, pertanyaan nomor 30 (tiga puluh) dipahami oleh 89,23 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami tentang unsur – unsur laporan keuangan konsolidasi. Pertanyaan nomor 31 (tiga puluh satu) dipahami oleh 80 % staff instansi pemerintah. Artinya sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami tentang proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Pertanyaan nomor 32 (tiga puluh dua) dipahami oleh

84,61 % staff

instansi pemerintah. Artinya, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami tentang penyajian laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, sangat banyak staff instansi pemerintah yang memahami PSAP No. 11 tentang laporan konsolidasian dengan persentase sebesar 84,61 %. Untuk mahasiswa akuntansi, pertanyaan nomor 30 (tiga puluh) dipahami oleh 86,3% mahasiswa akuntansi. Artinya, sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang unsur – unsur laporan keuangan konsolidasi. Pertanyaan nomor 31 (tiga puluh satu) dipahami oleh 82,19% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi.

Pertanyaan nomor 32 (tiga puluh dua) dipahami oleh 89,04% mahasiswa akuntansi. Artinya sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami tentang penyajian laporan keuangan konsolidasi. Secara umum, sangat banyak mahasiswa akuntansi yang memahami PSAP No.11 tentang laporan konsolidasian dengan persentase sebesar 85,84%. Setelah dilakukan analisis rata – rata setiap PSAP maka dilakukan analisis rata – rata gabungan. Dari tabel IV.39 dapat diketahui rata – rata gabungan dari staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi. Rata – rata gabungan tersebut menunjukkan tingkat pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan dan banyaknya banyaknya staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami Standar Akuntansi pemerintahan. Pemahaman staff instansi pemerintah terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 78,08 %, sedangkan mahasiswa akuntansi adalah 72,69 %. Dengan demikian pemahaman staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah baik. Banyaknya staff instansi pemerintah yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 78,08 % staff instansi, sedangkan mahasiswa akuntansi yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 72,69 % mahasiswa. Artinya, banyak staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi yang memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Tabel IV.39 Hasil Analisis Gabungan

Pemahaman Staff instansi Pemerintah Mahasiswa Akuntansi 74,89% 1 73,84 % 66,21% 2 82,05 % 57,99% 3 64,61 % 4 83,58 % 73,52% 5 63,07 % 68,49% 6 75,89 % 68,49% 7 79,48 % 62,56% 8 82,56 % 79,91% 9 90,76 % 80,82% 10 78,46 % 74,89% 11 84,61 % 85,84% Total 78,08 % 72,69% Sumber:Data primer yang diolah, 2008 PSAP

4. Uji normalitas Ghozali (2007:110) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model, mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini menggunakan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Dari pengujian ini dapat diketahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian normalitas menggunakan probabilitas yang diperoleh dengan level signifikansi 5%. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari level signifikansi 5%, maka data telah terdistribusi normal. Dan sebaliknya, jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari level signifikansi 5%, maka data tidak terdistribusi normal.

No. 1.

Kelompok Pemahaman staff

Tabel IV.40 Hasil Uji Normalitas Level Asymp. Sig Signifikansi (two-tailed) (α) 0,158 0.05

Keterangan Normal

instansi pemerintah Pemahaman 2. mahasiswa 0,130 akuntansi Sumber: Data primer yang diolah, 2008

0.05

Normal

Dari tabel IV.39 dapat kita ketahui bahwa rata-rata variabel menunjukkan angka lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penelitian memiliki sebaran atau distribusi yang normal.

5. Uji Independent Samples T-Test Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik uji Independent Samples T-Test karena variabel penelitian telah memenuhi asumsi sebaran atau distribusi normal. Proses pengujian hipotesis dibantu dengan program komputer SPSS 16.0 for windows. Adapun kriteria pengujian atas hipotesis adalah sebagai berikut ini. (Ghozali, 2007) a. Dengan level signifikansi 0,05, Ha diterima jika nilai p-value lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini berarti ada perbedaan pemahaman antara staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi. b. Ha ditolak jika nilai p-value lebih besar dari nilai 0,05. Hal ini berarti tidak ada perbedaan pemahaman antara staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel IV.41 Hasil Uji Hipotesis Kelompok

p-value (two-tailed)

Pemahaman staff instansi pemerintah 0,017 dan mahasiswa akuntansi Sumber: data primer diolah, 2008

Level signifikansi

Hipotesis

0,05

Ha diterima

Dari hasil tabel IV.41 diatas dapat diketahui hasil pengujian hipotesis bahwa nilai p-value lebih kecil dari nilai 0,05, yaitu 0,017 < 0,05 maka Ha diterima. Hal ini berarti ada perbedaan antara staff instansi pemerintah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kustono dalam Sulastri (2006) yang berhasil membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan institusi berpengaruh terhadap persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK. Terdapat perbedaaan dalam pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan antara staff instansi daerah dan mahasiswa akuntansi dapat disebabkan oleh lingkungan pemakaian Standar Akuntansi Pemerintahan. Staff instansi daerah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan secara berkala terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh pihak terkait BPK dan KPK serta instansi lainnya yang terkait. Sedangkan mahasiswa hanya dihadapkan pada pemahaman peraturan atau teori yang terkait dengan pelaksanaan akuntansi sektor publik.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari hasil penelitian mengenai pemahaman aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Setelah dilakukan analisis terhadap masing – masing PSAP kemudian dilakukan analisis gabungan, hasilnya adalah

pemahaman aparat pemerintah terhadap

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 78,08%, sedangkan pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan adalah 72,69%. 2. Setelah dilakukan uji independent samples T test untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antara aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan, hasilnya adalah terdapat perbedaan antara aparat pemerintah dan mahasiswa akuntansi dalam memahami Standar Akuntansi Pemerintahan. 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Kustono dalam Sulastri (2006) yang berhasil membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa perbedaan institusi berpengaruh terhadap persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut adalah perbedaan institusi juga mempengaruhi pemahaman individu dalam menyerap informasi serta melakukan observasi terhadap suatu hal. B. Keterbatasan.

91

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh peneliti berikutnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah: 1. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan hal yang termasuk masih baru dalam dunia akuntansi, terutama akuntansi pemerintahan. Standar ini ditetapkan pada tanggal 13 juni 2005 dan diluncurkan pada tanggal 6 juli 2005. Sehingga literatur yang mendukung penelitian ini masih terbatas. 2. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan media kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok, peneliti tidak melakukan wawancara atau terlibat langsung dalam aktivitas responden, sehingga simpulan yang diambil hanya berdasar pada data yang telah dikumpulkan. 3. Pada pemilihan responden terhadap mahasiswa akuntansi Surakarta, responden penelitian hanya berasal dari mahasiswa UNS dan UMS. 4. Adanya kendala dalam perolehan data responden staff instansi pemerintah di Kabupaten Banyumas yaitu BKD ( Badan Kepegawaian Daerah) dan BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) 5. Terdapat kemungkinan adanya respon yang bias dari responden. Hal ini dapat disebabkan karena responden tidak mengisi secara serius, hati-hati, dan jujur 6. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini dikarenakan ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada aparat di kabupaten Sragen dan mahasiswa akuntansi di Surakarta.

C. Saran Menurut kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran berikut ini. 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode tambahan misalnya wawancara dan pengamatan langsung terhadap aktivitas responden. Hal ini dapat memperkuat dukungan empiris terhadap teori yang diajukan. 2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian. Dengan demikian hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk ruang lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Alva. Tina. 2005. Persepsi aparat Pemerintah daerah terhadap APBD berbasis Kinerja (Performance Budgeting Approach) di Era Otonomi Daerah. Skripsi UNS.

Bastari. Iman. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Wujud Reformasi Keuangan Daerah. Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan.

Budiyono. 2003. Metodologi Penelitian Matematika. Surakarta: UNS Press.

Dewi.Yusna. 2001. Prospek Dan Kendala Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja KSAP.

Handayaningsih. Ani Sri. 2004. Persepsi Aparat Pemerintah daerah Surakarta Terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. SKRIPSI UNS.

Jogiyanto. HM. 2004. Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta. BPFE

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.

Purnomo. windhu. 2006. “Uji t 2 Sampel Bebas = Independent t Test”. FKM Unair. Purwanto, M. Ngalim . 1990. Psikologi Pendidikan. Edisi ketiga. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Republik Indonesia. 2003. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara”.

_______________. 2004. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara”.

_______________. 2004. “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara”.

_______________. 2005. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan”. www.depkeu.go.id

Sinaga. Jamason. 2005 Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sulastri. Nina. 2006. Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Skripsi UNS.

Supriyanto. Joko. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite kerja KSAP.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi ketiga. BPFE.Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.

Syahroza. Ahmad. 2003. Reformasi Profesi Akuntansi Sektor Public Dan Good Government Governance. Usahawan.

Suryabrata, Sumadi. 1993. Psikologi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo

Triharta. A.B. 2004. Kenapa Harus Entitas Pelaporan Keuangan. Komite kerja KSAP.

KUESIONER BAGIAN PERTAMA Ini adalah bagian identitas. Tulislah dengan lengkap kecuali pada kolom nama boleh tidak diisi. Nama

:………………………………………(L/P)

NIP

:………………………………………

Jabatan

:………………………………………

Instansi

:………………………………………

Lama bekerja

:………………………………………

Pendidikan Terakhir

:………………………………………

BAGIAN KEDUA Berikut ini adalah pernyataan yang terkandung dalam Standar akuntansi Pemerintahan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar. B untuk jawaban benar dan S untuk jawaban salah. 1. Sebuah laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan

B

S

B

S

B

S

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. 3.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

4. Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. 5. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. 6. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah 7. Entitas pelaporan Yang diharuskan menyusun laporan arus kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan. 8. Dalam menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. 9. Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah (LKP). 10. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. 12. Persediaan

diakui

pada

saat

diterima

atau

kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.

hak

13. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

dengan memproduksi sendiri. 14. Persediaan disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan pembelian. 15. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah. 16. Pengeluaran untuk perolehan jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 17. Penilaian investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan kurang dari 20%. 18. Dalam laporan keuangan pemerintah asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 19. Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). termasuk dalam definisi aset tetap. 20. Suatu aset tetap harus berwujud dan Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. 21. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan 22. Konstruksi

dalam

pengerjaan

dicatat

dengan

biaya

perolehan. 23. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap jika dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

24. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

pada saat kewajiban timbul. 25. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. 26. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 27. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap kondisi. 28. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 30. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. 31. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun timbal balik (reciprocal account) 32. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya 33. Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas.

KUESIONER BAGIAN PERTAMA Ini adalah bagian identitas. Tulislah dengan lengkap kecuali pada kolom nama boleh tidak diisi. Nama

:………………………………………(L/P)

NIM

:………………………………………

Semester

:………………………………………

Pernah mengikuti akuntansi sektor publik

PERNAH

BELUM

BAGIAN KEDUA Berikut ini adalah pernyataan yang terkandung dalam Standar akuntansi Pemerintahan. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda benar. B untuk jawaban benar dan S untuk jawaban salah. 1. Sebuah laporan keuangan pemerintahan terdiri dari Laporan

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. 3.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

4. Laporan Realisasi Anggaran hanya mencakup pos-pos pendapatan, belanja, dan surplus atau defisit. 5. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

6. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

Rekening Kas Umum Negara/Daerah 7. Entitas pelaporan Yang diharuskan menyusun laporan arus kas hanya yang mempunyai fungsi pembendaharaan. 8. Dalam menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. 9. Setiap entitas pelaporan diharuskan menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah (LKP). 10. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas tidak harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Dalam menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. 12. Persediaan

diakui

pada

saat

diterima

atau

hak

kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. 13. Persediaan disajikan sebesar biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. 14. Persediaan disajikan dengan nilai wajar apabila diperoleh dengan pembelian.

15. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

sebagai pengeluaran kas pemerintah. 16. Pengeluaran untuk perolehan jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. 17. Penilaian investasi pemerintah menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan kurang dari 20%. 18. Dalam laporan keuangan pemerintah asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. 19. Bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). termasuk dalam definisi aset tetap. 20. Suatu aset tetap harus berwujud dan Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. 21. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika asset tersebut masih dalam proses pengerjaan 22. Konstruksi

dalam

pengerjaan

dicatat

dengan

biaya

perolehan. 23. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap jika dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. 24. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. 25. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

26. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

sentral pada tanggal neraca. 27. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan dalam setiap kondisi. 28. Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. 29. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 30. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. 31. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun – akun timbal balik (reciprocal account) 32. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya 33. Semua entitas pelaporan diharuskan menyajikan laporan arus kas

BAB I PENDAHULUAN. pemerintahan saat ini, dimulai dengan reformasi segala bidang hingga keluarnya

Recommend Documents