BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Perkembangan dan dinamika masyarakat yang kian meningkat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup tinggi. Salah satu cara untuk memenuhi anggaran tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
yang diperlukan
untuk
pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiapnwajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Menunjang peningkatan penerimaan dari sektor pajak, saat ini Direktoran Jenderal Pajak telah mengadakan medernisasi dalam bidang perpajakan. Segala jenis kemudahan dalam bentuk fasilitas telah diberikan untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban dalam bentuk fasilitas telah diberikan untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah e-SPT yaitu pengisian SPT dengan system elektronik melalui media computer.
1
Di Indonesia pajak menurut lembaga pemungutnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak – pajak ayang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementrian Keuangan sedangkan pajak daerah adalah pajak – pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak pusat yang memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sebagai pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan Negara. Sejak diterapkan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup banyak berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara lainnya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dipungut atas penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean. Tarif Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang – undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (1) adalah 10% ( sepuluh persen ) atas konsumsi dalam pabean dan 0% ( nol persen ) atas konsumsi diluar daerah pabean atau ekspor. Pengusaha Kena Pajak
(PKP) yang merupakan subjek dari Pajak
Pertambahan Nilai adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak
2
(BKP) dan / atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Setiap pengusaha kena pajak mempunyai kewajiban dalam perpajakan antara lain melaporkan usahanya, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan / atau ajasa kena pajak yang dilakukannya. PT. AS adalah pengusaha kena pajak
yang melakukan transaksi baik
pembelian maupun penjualan Barang Kena Pajak (BKP). PT. AS berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN. Salah satu kewajiban PT. AS sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah memperhitungkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai untuk menentukan terjadinya selisih kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Adapun kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT. AS ketika terjadi selisih kurang bayar karena pajak keluaran yang diterima jumlahnya lebih besar dari pajak masukan yaitu menyetorkan selisih kurang bayar kepada kas Negara dengan mengunakan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada bank persepsi atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya PT.AS wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetorkan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Setempat dimana PT. AAS terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN 1111). . Melaksanakan kewajiban perpajakan terutama Pajak Pertambahan Nilai
bukanlah sesuatu yang mudah
dilakukan mengingat banyaknya aturan – aturan perpajakan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahannya adalah :
3
1) Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) pada PT. AS? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. AS dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ? 1.2
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian dari pokok permasalahan di atas adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.AS. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. AS dalam pelaksanaan perhitingan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
1.3
Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 1) Kegunaan teoritis Sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran mengenai praktek perpajakan. Selain itu mendapat pengalaman tentang kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan terutama sebagai pedoman dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai serta sarana untuk lebih memperdalam pengetahuan mahasiswa berkaitan dengan perpajakan dan
4
bagi para peneliti berikutnya agar dapat menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian pada bidang ilmu yang sama. 2) Kegunaan Praktis Sebagai sumbangan informasi yang dapat memberikan pemahaman untuk menyadari kewajiban perpajakan melalui pemahaman dasar hukum dan tatacaranya sebagai landasan kewajiban perpajakannya terutama dalam memenuhi kewajiban atas Pajak Pertambahan Nilai. 1.4
Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara berurutan dan sistematis sehingga bab yang satu dengan bab yang lainnya mempunyai hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab I : Pendahuluan Bab
ini
menguraikan
tentang
latar
belakang
masalah,
rumusan
permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Bab II : Kajian Pustaka Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian serta pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang tentunya terkait dengan hal ini.
5
Bab III : Metode Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai tentang metode penelitian yang dimana dalam metode penelitian tersebut berisikan lokasi penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data dari penelitian. Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum daerah, struktur organisasi perusahaan, dan pembahasan hasil penelitian. Bab V : Kesimpulan dan Saran Bab ini diberikan kesimpulan atas bab – bab sebelumnya serta saran – saran yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.
6
