BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Pasar menjadi inti dari usaha atau industri dan merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara dunia usaha dan masyarakat. Pasar memainkan peranan yang amat penting dalam perekonomian modern karena dalam masyarakat modern harga-harga terbentuk di pasar, dan dengan bantuan mekanisme harga-harga di pasar itu pokok masalah ekonomi.1 Pasar berarti suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang.2 Menurut Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/MDAG/PER/12/2008, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Menurut cara transaksinya, jenis pasar dibedakan atas pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, menyebutkan bahwa pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan bentuk minimarket, supermarket, atau department store. Berbicara mengenai pasar modern di Indonesia dengan jumlah 1 2
Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro – Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 109. Ibid.
penduduk sekitar 230 juta merupakan pasar potensial bagi bisnis ritel modern. Dalam sepuluh tahun terakhir bisnis ritel modern dengan format hypermarket, supermarket dan minimarket menjamur, menyusul maraknya pembangunan mall atau pusat perbelanjaan di kota-kota besar. Bersamaan dengan itu mulai berkembang supermarket skala kecil yaitu format minimarket yang mampu bersaing dengan format supermarket. Kedua format pasar modern ini sama-sama mempunyai jaringan yang kuat sehingga minimarket dapat menawarkan harga yang bersaing dengan supermarket dan kenyaman yang sama bahkan minimarket bisa berada lebih dekat dengan lokasi pelanggannya. Format bisnis pasar modern di Indonesia belum diatur secara baku, atau kadang kala peraturan yang ada pun tidak mencerminkan keadaan bisnis ritel yang ada. Format bisnis ritel yang saat ini berkembang pesat di Indonesia adalah hypermarket yakni bentuk pasar modern yang sangat besar, dalam segi luas tempat dan barang-barang yang diperdagangkan. Kemudian supermarket yang lebih dulu hadir dibandingkan Hypermarket dan dikenal sebagai bentuk awal pasar modern. Dan ada minimarket dikenal juga sebagai convenience store adalah perkembangan dari toko kelontong yang menawarkan kenyamanan dan jasa seperti supermarket tapi dalam skala yang lebih kecil. Menurut Indonesian Commercial Newsletter (2013) pada artikelnya yang berjudul Perkembangan Bisnis Retail Modern, perkembangan jumlah gerai dalam periode lima tahun terakhir dari 2007-2011 jumlah gerai usaha ritel di Indonesia
mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17,57% per tahun. Dimana jumlah gerai hypermarket dari hanya 99 gerai pada 2007 meningkat menjadi 154 gerai pada 2010. Sementara hingga akhir 2011 diperkirakan akan bertambah menjadi 167 gerai, sedangkan pertumbuhan jumlah supermarket relatif menurun. Jika pada 2007 tercatat 1.377 gerai maka pada 2010 mengalami penurunan menjadi sekitar 1.230 gerai. Penurunan tersebut disebabkan beberapa supermarket terpaksa tutup karena kalah bersaing dengan minimarket yakni pada 2007 total gerai minimarket hanya 8.889 maka pada 2010 melonjak pesat hingga mencapai sekitar 15.538 gerai, sedangkan pada 2011 diperkirakan akan meningkat menjadi 16.720 gerai. Persebaran pasar modern ini menggempur seluruh kawasan Indonesia, salah satunya di Bali yang dipandang memiliki potensi besar ekonomi pariwisata yang terus tumbuh pesat dan mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk berkualitas dan harga kompetitif. Pembangunan sektor perdagangan, khususnya pasar modern jumlahnya cenderung lebih banyak tersebar di Kota Denpasar, kecenderungan ini umumnya disebabkan Kota Denpasar merupakan pusat ekonomi yang memiliki peluang bisnis yang baik. Dengan adanya peluang yang baik maka banyak pelaku usaha pasar modern yang muncul sebagai lembaga ekonomi baru dan menjadi salah satu pesaing bagi perkembangan pasar tradisional di Kota Denpasar.
“Serbuan pasar modern di Denpasar dari swalayan, supermarket, hypermarket dan minimarket kini ‘menyedot’ rezeki sehingga pedagang
pasar tradisional hanya bisa bertahan tanpa ada perkembangan”. (Bali Post, 2010).3
Tidak heran bila Kota Denpasar memiliki daya tarik yang luar biasa bagi pedagang retail, karena penduduk kota yang padat dengan pendapatan masyarakat yang memadai disertai budaya hedonis konsumtif ala kota-kota besar yang tidak pernah tidur selama 24 jam menjadikan kota Denpasar pasar yang sangat potensial. Beberapa tahun belakangan ini, tidak sulit menemukan berdirinya minimarket di sejumlah ruas jalan Kota Denpasar. Jumlah pasar modern di wilayah Kota Denpasar disajikan dalam Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah Pasar Modern di Kota Denpasar Tahun 2010 Wilayah Jenis Swalayan Mini Market Hypermart Total
Denpasar Barat 5
Denpasar Utara 9
Denpasar Timur -
Denpasar Selatan 10
62
35
31
124
67 44 31 Sumber: Bank Data Kota Denpasar
2 136
Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah pasar modern yang terdapat di Kota Denpasar adalah sebanyak 278 buah, yang sebagian besar tersebar di Denpasar Selatan. Kecenderungan perilaku masyarakat Kota Denpasar yang sebagian besar beralih berbelanja ke pasar modern membuat keberadaan pasar modern semakin dibutuhkan 3
Dilihat http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=33536 tanggal 27 September 2013.
oleh masyarakat di Kota Denpasar. Dengan demikian, pentingnya pemerintah Kota Denpasar dalam mengatur keberadaan pasar modern. Banyak pihak yang akhirnya mengkhawatirkan keberadaan pasar tradisional yang melihat semakin maraknya perkembangan minimarket, akibat fenomena ini menggugah Pemkot Denpasar untuk mengeluarkan peraturan mengenai penataan pasar modern yang dikemas dalam Peraturan Walikota (Perwali) No. 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Perwali ini mengatur tentang syarat dan kuota minimarket atau toko modern di Kota Denpasar. Banyaknya pasar modern seperti supermarket, minimarket dan swalayan di Denpasar belum mengantongi izin pasar modern dari pusat. Pemberian kewenangan dalam mengeluarkan izin bagi pasar modern sebaiknya diindahkan untuk menghindari penyegelan terhadap pasar modern. Dengan berbekal Perwali untuk pertama kalinya tim gabungan yang terdiri dari Dinas Tramtib dan Satpol PP, Dinas Perizinan, Dinas Tata Kota dan Perumahan, serta instansi terkait lainnya menggelar aksi penindakan. Tim gabungan tersebut langsung menyegel tujuh minimarket di Denpasar, dan penyegelan berdampak pada dihentikannya aktivitas penjualan di tujuh minimarket tersebut.
“Tujuh minimarket yang disegel petugas Dinas Tramtib dan Satpol PP Denpasar yakni Cirkle K di Jalan Supratman No. 279, dan Jalan A. Yani, Mini Mart di Jalan By-pass Ngurah Rai, dan Jalan Danau Poso – Sanur, Indomaret di Jalan Pulau Kawe dan Jalan Teuku Umar, dan Inti Mart di Jalan A. Yani” (Bali Post, 2010).4 4
Dilihat
Aksi penyegelan pertama yang dilakukaan oleh pemerintah Kota Denpasar terhadap tujuh minimarket tersebut menuai tanggapan dari beberapa pihak yakni salah satunya dari DPRD Denpasar yang menilai bahwa penyegelan itu terlalu terburu-buru dan kurang tepat untuk dilakukan karena mencerminkan pengawasan dan aturan yang diterapkan terkesan kurang maksimal. Memang dengan adanya penyegelan ini secara otomatis minimarket tersebut akan mengalami kerugian akibat tidak bisa beroperasi. Di satu sisi sangat disayangkan karena toko itu bisa berdiri tanpa memiliki izin.
“Beberapa minimarket yakni Alfamart di Jalan Seroja, Tonja dan Alfamart di Jalan Antasura juga mengalami penyegelan karena keduanya belum mengantongi izin usaha toko modern” (Bali Post, 2010)5
Selang beberapa bulan dari kejadian pertama, Pemerintah Denpasar juga menyegel dua minimarket yang berada di Denpasar Utara hal ini disebabkan kurang adanya kelengkapan IMB dan SIUP dari kedua minimarket dan akhirnya pihak pemerintah menempelkan papan segel.
“Terjadi penyegelan terhadap Alfamart yang berlokasi di Jalan Trenggana, Penatih, Denpasar Timur juga mengalami penyegelan Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar hal tersebut dilakukan tanpa melalui peringatan http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=38922 tanggal 27 September 2013. 5 Dilihat http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=42824 tanggal 27 September 2013.
baik I hingga SP III, karena dari hasil penertiban Alfamart ini tidak memiliki semua izin usaha yang dipersyaratkan” (Bali Post, 2012).6 “Pemkot Denpasar menyegel toko modern Giant di jalan Ahmad Yani Denpasar, lantaran belum memiliki izin operasi” (Republika, 2013).7
Penyegelan-penyegelan yang terjadi semuanya disebabkan oleh tidak adanya surat izin sebagai persyaratan yang ditentukan Pemkot seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha-Gangguan (SITU-HO), Surat Izin Usaha Pertokoan (SIUP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) serta tidak terdatanya beberapa pasar modern seperti swalayan dan minimarket dalam data base Pemkot Denpasar.
“Menurut Kadis Perindag Kota Denpasar Drs. Wayan Gatra ''Penyegelan beberapa pasar modern di Denpasar bukan menunjukkan kami alergi terhadap usaha tersebut, justru kami menginginkan mereka ada untuk memberi motivasi pasar tradisional. Hanya keberadaan mereka yang tidak mengantongi izin menjadi perhatian kami'' (Balipost 2013).8
Langkah penertiban minimarket ini dilakukan sebagai bentuk tindakan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yakni Presiden RI sekaligus mempertahankan pasar tradisional. Menyusul adanya Surat Keputusan (SK) Wali Kota Denpasar No. 188.45/495/HK/2011 tertanggal 9 September 2011 tentang 6
Ibid. Dilihat http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/01/31/mhhtkt-gubernur-minta-izin-swalayandi-bali-dibatasi tanggal 27 September 2013. 8 Dilihat http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=32&id=39518 tanggal 27 September 2013. 7
penataan toko modern, melarang toko modern untuk tidak beroperasi di luar data base Pemkot Denpasar. Selain itu dalam SK tersebut tercantum pembatasan penjualan produk semua toko modern baik yang berjaring maupun yang tidak berjaring. Dan dalam SK ini menyebutkan semua toko modern yang belum mengantongi izin lengkap diberikan deadline waktu mengurus hingga 6 bulan sejak diterbitkannya SK Toko Modern tersebut, apabila tidak melengkapi surat-surat izin hingga deadline maka izin beroperasi hanya diperbolehkan selama lima tahun. Disinilah terlihat kejanggalan yang terjadi antara Perwali Kota Denpasar No. 9 Tahun 2009 yang mana Perwali ini digunakan untuk menertibkan pasar modern yang tidak memiliki izin dengan melakukan penyegelan di sejumlah swalayan dan minimarket yang ada di Denpasar. Namun keluar SK Wali Kota Denpasar yang menyebutkan pasar modern yang tidak memiliki izin diberikan waktu untuk mengurus izin tersebut dan apabila tidak, maka akan diberikan kelonggaran untuk mereka beroperasi selama lima tahun kedepan. Dikatakan bahwa ada 295 toko modern yang sudah terdaftar dan sudah beroperasi, baik yang sudah memiliki izin maupun yang belum hingga Agustus 2011 (Bali Post, 2012). Lalu bagaimana dengan pasar-pasar modern yang telah disegel oleh Pemkot Denpasar? Apakah pasar modern tersebut akan kembali beroperasi? Dan apabila tidak dapat memenuhi kewajiban mengurus izin dan kembali beroperasi selama lima tahun, apakah pasar modern itu akan dicabut jam operasinya? Dan bagaimana langkah pemerintah Denpasar menangani pasar modern yang bertingkah seperti itu?
Menurut DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Bali pengurusan izin usaha toko modern (IUTM) di Kota Denpasar sangat sulit dan terlalu banyak birokrasinya. Yang mana para pengusaha harus mengurus beberapa perizinan sedangkan pengurusan izin tersebut pengusaha sering dipusingkan dengan urusan birokrasi, sehingga menurut pihak Aprindo Bali tidak seharusnya semua kesalahan dibebankan kepada pihak pengusaha apabila ada yang tidak memiliki izin, alasannya karena bukan pengusaha yang tidak mau mengurus izin tapi memang birokrasinya yang panjang menjadi penyebabnya. Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan terdahulu, penulis melihat telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat penelitian tentang persaingan pasar tradisional dan pasar modern dari berbagai aspek, diantaranya: 1. Tesis Nuryani pada tahun 2012 dengan judul “Kebijakan Perlindungan Keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM (Studi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Kulon Progo)” yang membahas tentang efektifitas kebijakan penataan toko modern dalam upaya melindungi pasar tradisional dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo. 2. Skripsi oleh Kingkin Aji Hari Murti pada tahun 2014 dengan judul “Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Berbelanja di Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul” yang membahas tentang faktor produk, lokasi, harga, pelayanan dan promosi secara simultan
dan signifikan serta faktor dominan yang mempengaruhi konsumen berbelanja di toko modern. 3. Tesis oleh Fajrul Mumtaz Kurniawan pada tahun 2011 dengan judul “Analisis Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penataan Toko Modern di Kabupaten Bantul” yang membahas analisis peraturan ditinjau dari hukum persaingan usaha dan hukum penanaman modal, serta untuk mengetahui prospek pemberlakuan peraturan tersebut. 4. Skripsi oleh Ahmad Berlian pada tahun 2013 dengan judul “Perkembangan Pasar-Pasar Modern di Kecamatan Depok – Sleman” yang menjelaskan bahwa sektor perdagangan merupakan sektor unggulan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat yaitu dengan pembangunan pasar-pasar modern. Dari beberapa pembahasan mengenai penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, walaupun sama-sama berbicara mengenai toko modern, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji implementasi kebijakan toko modern di Kota Denpasar yakni untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan toko modern (mini market) di Kota Denpasar. Dari adanya kejadian penyegelan pasar modern akibat hal-hal yang berkaitan dengan perizinan pembangunan pasar modern, mencerminkan belum adanya
kesepakatan yang utuh dari berbagai pihak terkait dalam melakukan implementasi kebijakan pasar, khususnya perkembangan pasar modern di Kota Denpasar. Fenomena pembangunan pasar modern juga tidak luput dari berbagai kondisi masyarakat setempat dari segi sosial, ekonomi dan politik yang ada. Dan juga perkembangan pasar modern merupakan salah satu dari sekian banyak penyebab penurunan eksistensi pasar tradisional di Denpasar. Berdasarkan permasalahanpermasalahan yang terjadi dan melihat beberapa penelitian terdahulu peneliti memutuskan untuk meneliti mengenai implementasi kebijakan toko modern di Kota Denpasar. 1.2.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan pokok masalah yaitu, “Bagaimana implementasi kebijakan toko modern (mini market) di Kota Denpasar?” 1.3.Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan toko modern (mini market) di Kota Denpasar.
1.4. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan bagi pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh elemen pemerintah dalam proses implementasi kebijakan toko modern (mini market). 2. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan bagi masyarakat agar membangun kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai kebijakan toko modern (mini market). 3. Bagi Civitas Akademik Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan konseptual dan kontribusi pemikiran mengenai kebijakan publik toko modern (mini market). 4. Bagi penulis Untuk memberi bekal ilmu dan pengetahuan dalam melakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan publik toko modern (mini market)
