BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembangunan suatu Negara sangat bergantung kepada sektor pajaknya. Pajak merupakan
iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan perundang-undangan yang bersifat paksaan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (Soemitro,2012). Menurut Fadilah, 2012 pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang (Pandelaki, 2013). Pajak merupakan iuran seseorang yang wajib dibayarkan kepada kas Negara, untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pembangunan, dan kesejahterahan masyarakat. Salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 (Direktorat Jendral Pajak, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak didalam daerah pabean (Israelka, 2011). Pajak pertambahan nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on
comsumption). Menurut James dan Ganainy (2012) Pajak pertambahan nilai merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, mempengaruhi sekitar empat miliar orang. Pertambahan nilai itu timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dari menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Fadilah,2012). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur pajak, yaitu penanggungjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditemukan terpisah-pisah (Susanti, 2014). Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak pertambahan nilai, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sesuai karakteristiknya sebagai pajak objektif sehingga pajak pertambahan nilai tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya (Darmayanti, 2012). Selain pajak pertambahan nilai, pajak yang mendominasi pendapatan suatu Negara adalah pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, khususnya pajak kendaraan bermotor yang dikenakan pada kendaraan roda empat. Jumlah kendaraan roda empat di kota Denpasar dari tahun 2009 sampai 2014 mencapai 888.514 Unit (Dispenda Denpasar, 2015). Banyaknya jumlah
kendaraan roda empat di kota Denpasar tentu menambah pendapatan Pajak Daerah Kota Denpasar. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kendaraan roda empat di Denpasar naik tajam. Jika pada 2009 jumlah kendaraan roda empat di Denpasar sebanyak 111.782 Unit. Pada tahun 2014 mencapai 162.332 Unit (Dispenda Kota Denpasar,2015). Jumlah kendaraan roda empat dari tahun 2009 sampai tahun 2014 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini. Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di DISPENDA kota Denpasar periode 2009-2014 Tahun
Jumlah (Unit) 2009 111.782 2010 122.528 2011 144.153 2012 156.439 2013 191.280 2014 162.332 Sumber : Dispenda kota Denpasar, 2014 Pajak kendaraan bermotor ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus,2010). Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah kabupaten/kota. Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Pengguna jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung (Ermawati,2012). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor memberikan dampak kemacetan lalu lintas yang hampir terjadi disetiap jalan besar di kota Denpasar, tingkat kemacetan kota Denpasar sudah termasuk dalam katagori yang membahayakan. Akibat dari kemacetan ini bermacammacam, baik yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan, ataupun secara tidak langsung (Pheni Yurida, 2012). Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya untuk bahan bakar meningkat, berkurangnya waktu, dari segi kesehatan dapat mengakibatkan
stress, kecemasan, kelelahan, dan kerugian bagi lingkungan, karena kemacetan menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Mengurangi tingkat kemacetan di kota Denpasar dan kabupaten lain, menurut surat edaran Gubernur Bali Nomor 119/1718 Dispenda, mulai pada bulan Juni diterapkannya tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor berdasarkan atas nama dan/alamat yang sama sesuai kartu keluarga dengan tarif kepemilikan pertama sebesar 1.5% terhadap nilai jual, 2% untuk kepemilikan kedua, 2.5% untuk kepemilikan mobil ketiga, 3% kepemilikan mobil keempat dan 3,5% untuk kepemilikan mobil ke lima dan seterusnya. Penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mengurangi angka kemacetan yang diakibatkan oleh padatnya kendaraan bermotor pribadi. Pengenaan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan yang kedua dan seterusnya (Ermawati, 2013). Pemerintah harus berhatihati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani,2013). Penerapan pajak progresif di Kota Denpasar dimulai pada bulan Juni 2014. Data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah, jumlah kendaraan roda empat yang sudah dikenakan pajak progresif sebanyak 6.323 Unit. Rekapitulasi rincian penerimaan pajak progresif di Kota Denpasar disajikan dalam Tabel B.2 berikut ini. Tabel 1.2 Rekapitulasi Rincian Penerimaan Pajak Progresif UPT Samsat Denpasar Tanggal 2 Juni 2014 – 30 November 2014 NO
1 2 3 4
BULAN
Juni Juli Agustus September
JUMLAH KENDARAAN (UNIT) 1.500 1.070 999 1.022
PAJAK PROGRESIF YANG TERBAYAR (Rp) 1.772.562.000 1.205.327.500 1.015.295.400 1.125.739.200
5 6
Oktober 905 November 827 JUMLAH 6.323 Sumber : UPT Samsat Denpasar, 2014
1.003.716.200 992.398.300 6.112.640.300
Data yang ditunjukan oleh Tabel 1.2 menunjukan bahwa jumlah kendaraan yang tercatat membayar pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif dari bulan Juni sampai November sebanyak 6.323 unit dengan jumlah pajak progresif yang terbayar sebesar Rp 6.112.640.300. Pengenaan pajak pertambahan nilai kepada konsumen kendaraan roda empat dan pajak diberlakukannya tarif pajak progresif untuk pajak kendaraan bemotor menimbulkan berbagai dampak baik positif ataupun negatif. Dampak positif dari pemungutan kedua pajak tersebut adalah mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajaknya, serta diharapkan mampu membuat masyarakat berpikir kembali untuk membeli kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat guna menghindari pajak yang tentu akan menambah beban masyarakat, sehingga dapat menekan jumlah kendaraan bermotor roda empat di kota Denpasar (Nugraha,2012). Sisi negatifnya masyarakat sebagai wajib pajak dapat melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha,2012). Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor akan mempengaruhi daya beli konsumen untuk membeli kendaraan khususnya kendaraan roda empat. Pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tentu akan mempengaruhi harga jual kendaraan dan peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan memperhitungkan kembali untuk membeli kendaraan roda empat apabila mereka merasa meningkatnya harga karena dikenakan pajak pertambahan nilai, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa bahwa penelitian ini penting karena daya beli merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang, dimana dalam hal ini barang kena pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ayuningtias (2008) dan Abdurrahman (2014) yang mengamati pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen. Peneliti menambahkan satu variabel independen untuk penelitian ini yaitu pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen. Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar yang merupakan ibu kota provinsi Bali. Masyarakat di kota Denpasar tidak bisa terlepas dari penggunaan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat, dapat dilihat dari padatnya kendaraan roda empat yang tersebar disetiap ruas jalan di seputaran Denpasar. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor SAMSAT bersama Provinsi Bali, karena memudahkan peneliti untuk menemukan sampel yang sesuai kriteria yang ditentukan. Setiap masyarakat yang berinteraksi di kantor SAMSAT tidak terlepas dari masalah kendaraan bermotor. Sehingga peneliti dapat dengan mudah memilih sampel yang tepat untuk dijadikan responden dalam penelitian ini. Dari latar belakang diatas penulis mengangkat suatu permasalahan, yaitu bagaimana pengaruh pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaran roda empat di kota Denpasar.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen? 2. Bagaimana pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif pajak progresif terhadap daya beli konsumen? 1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah : 1. Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar 2. Pengaruh pengenaan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan roda empat di kota Denpasar. 1.4
Kegunaan Penelitian 1) Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang didapatkan selama duduk di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi. Sehingga
penulis
dapat
mengaplikasikan
berhubungan dengan ilmu yang ditekuni penulis. 2) Manfaat Praktis
serta
menambah
pengetahuan
yang
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna bagi masyarakat dan semua pihak akan tujuan serta dampak dikenakannya pajak bagi konsumen. 1.5
Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dimana kelima bab tersebut saling berkaitan. Gambaran
umum mengenai isi dari masing-masing bab antara lain sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
BAB II
Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yang meliputi Teori definisi pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, definisi pajak pertambahan nilai, dasar pemungutan pajak, sifat pemungutan PPN, prinsip pemungutan pajak pertambahan nilai, subjek pajak pertambahan nilai, objek pajak pertambahan nilai, mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai, tarif pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor, daya beli, keterkaitan antar variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian
BAB III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data, sumber data, populasi, sampel, metode penentuan sampel, metode
pengumpulan data, pengujian instrument penelitian, uji asumsi klasik dan teknik analisis data. BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum kantor akuntan publik, karakteristik responden, deskripsi dari masing-masing variabel yang diteliti, hasil dari pengolahan data penelitian, serta menguraikan mengenai pembahasan hasil penelitian. BAB V
Kesimpulan dan Saran Bab ini menguraikan mengenai simpulan penelitian yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian serta saran yang sesuai dengan hasil penelitian untuk peneliti selanjutnya, pendidikan, dan organisasi khususnya kantor akuntan publik.
