BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Penyelenggaraan suatu pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah, tentu saja harus didukung dana yang cukup agar dapat menjamin kelancaran dan terselenggarakannya Pemerintah Daerah secara optimal. Dalam sistem sentralistik seperti pada era UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintah Daerah, dana-dana pembangunan pada umumnya tersentral di Pemerintah Pusat, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, hal ini menjadi salah satu masalah yang serius bagi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara nyata terjadi perbedaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah, dimana di satu pihak ada daerah yang potensial sumber daya alamnya dan memiliki sumber-sumber pendapatan yang bisa menjadi penyokong utama apabila otonomi daerah diwujudkan, di lain pihak ada daerah-daerah yang kecuali belum memiliki sumber-sumber pendapatan yang belum memadai juga sangat miskin dari segi sumber daya alam yang bisa digali dan dikembangkan sebagai sumber pemasukan daerah. Di sini besar kemungkinan akan terjadi ketimpangan antar daerah yang sekaligus menimbulkan kecemburuan antar daerah yang mungkin berpengaruh pada disintegrasi bangsa.
2
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, barangkali memang berupaya mengantisipasi dampak dari ketimpangan dan sekaligus sebagai penyempurnaan dari UU No. 25 Tahun 2004. Peran pemerintah pusat akan demikian besar dalam mencoba membagi pendapatan sehingga ketimpangan antara daerah tidak terlalu mencolok. Maksud dari Undang-Undang ini, yakni suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan, yang terkandung makna tidak boleh membiarkan suatu daerah jauh tertinggal melampaui daerah lain. Apalagi karena kepercayaan akan potensi ekonominya itu akan dijadikan sebagai modal untuk melawan pemerintah pusat, untuk kemudian memisahkan diri dari negara kesatuan. Barangkali memang kondisi seperti itu dianggap ideal, paling tidak untuk saat ini, logika otonomi daerah belum dipahami secara baik sehingga kemungkinan akan menyulitkan pula dalam implementasinya. Seandainya daerah tetap diberikan kewenangan untuk otonomi yang minimal dengan pengaturan pembiayaan masih tetap berada pada kendali pemerintah pusat, maka akan berimplikasi pada irasionalnya otonomi itu sendiri. Akan banyak daerah yang dipaksakan otonomi, padahal sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya secara berkelanjutan. Kenyataan seperti itu, kalau terus berlangsung jelas akan menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah bersumber pendapatan cukup dan terus mensuplai pusat, dimana kecemburuan itu akan mengakibatkan semangat perlawanan daerah bersama masyarakatnya terhadap pemerintah pusat. Dalam
3
pelaksanaan otonomi daerah diperlukan kesiapan dana yang memadai dalam rangka pelaksanaan pemerintah daerah, begitu juga dengan kesiapan Kabupaten Jepara dalam kesiapannya menyediakan dana yang memadai dalam pelaksanaan
pemerintah
daerah.
Kabupaten
Jepara
dituntut
untuk
meningkatkan kemampuan keuangannya dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Kekurang-mampuan menggali sumber-sumber pendapatan daerah akan berdampak pada pembiayaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan tidak beranjak naik dan dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pembangunan. Fenomena pemberlakuan UU No. 18 Tahun 1997 yang kurang menunjang UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 ini mendorong diundangkannya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan dari UU No. 18 Tahun 1997 yang intinya menuntut Pemerintah Daerah mampu menciptakan peluang-peluang sumber keuangan baru sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi daerah. Dengan
memperhatikan
keterangan
di
atas,
bahwa
untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah perlu ditingkatkan, maka penelitian ini mengambil judul "ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA".
4
1.2.Ruang Lingkup Pada
setiap
pembangunan
di
satu
daerah
bertujuan
untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat oleh sebab itu diupayakan adanya pembiayaan bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini tidak hanya volume dalam pengeluaran saja yang perlu ditingkatkan, tetapi juga sumbersumber pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber keuangan daerah dan mempunyai peranan besar dalam mensukseskan pembangunan daerah, sehingga ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : a. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja. b. Data yang diambil dari Pemerintah Kabupaten Jepara meliputi : data Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama 5 tahun terakhir periode tahun anggaran 2003 sampai 2007.
1.3.Perumusan Masalah Adanya perbedaan struktur APBD sebelum otonomi daerah dan pada saat mulai berlakunya otonomi daerah serta dalam APBD terdapat pos-pos sumber pendapatan daerah maka penulis mencoba untuk melakukan studi tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam sisi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Jepara pada periode tahun
5
anggaran 2003-2007, berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Berapa besarnya pertumbuhan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara dari tahun 2003 sampai tahun 2007 b. Berapa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara dari tahun 2003 sampai tahun 2007 c. berapa besarnya Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Jeparadari tahun 2003 sanpai tahun 2007
1.4.Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah : a. Untuk menganalisis besarnya pertumbuhan penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara dari tahun 2003 sampai tahun 2007 b. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jepara dari tahun 2003 sampai tahun 2007 c. Untuk menganalisis besarnya Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kabupaten Jeparadari tahun 2003 sanpai tahun 2007
6
1.5..Kegunaan Penelitian Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini : 1. Bagi penulis berguna untuk mempraktekkan teori yang diterima dari bangku kuliah pada dunia kerja yang nyata. 2. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi Aparatur Pemerintah untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 3. Memberikan pengertian pada masyarakat akan pentingnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna pembangunan di daerah. 4. Sebagai bahan referensi penelitian lebih lanjut di kalangan mahasiswa.
