BAB I PENDAHULUAN. Pada masa globalisasi ini terutama dalam pengelolaan administrasi publik, kinerja

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada masa globalisasi ini terutama dalam pengelolaan administrasi publik, kinerja pelayanan dari pemerintah masih lemah, pemahaman tentang pemerintahan yang baik tidak mampu dijalankan dengan yang diharapkan oleh masyarakat akibat yang terjadi penguna jasa tidak merasa puas dengan apa yang di berikan kepada mereka. Perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah harus terus dilakukan terutama dalam hal disiplin pegawai, bagaimana menimbulkan dan menguatkan kinerja aparat sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah sangat tergantung pada kinerja aparaturnya. Sedangkan masyarakat harus dapat menilai kinerja kantor pemerintah dari kualitas pelayanan yang diterimanya. Sehubungan dengan jumlah aparatur pemerintah yang kurang memadai atau tidak sebanding dengan volume atau beban kerja yang diterima, terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kinerja aparat pemerintah terhadap pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya pelayanan yang baik. Peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi oleh aparat pegawai sebagai penyelenggara pemerintah. Karena pada dasarnya menerima pelayanan yang memuaskan dari aparat pemerintah merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dan warga masyarakat. Disiplin merupakan pangkal pokok etos kerja, patriotisme yang selalu siap mengabdi kepada bangsa dan Negara, oleh karena itu disiplin merupakan perwujudan kepatuhan dan

Universitas Sumatera Utara

ketaatan kepada hukum, norma-norma, etika dan aturan yang berlaku dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Didalam menegakkannya harus ditopang oleh kesadaran hukum yang konsisten dan konsekuen seluruh masyarakat. Di dalam peningkatan pelayanan publik juga diperlukan pegawai negeri sipil yang berdisiplin tinggi dan berdedikasi tinggi untuk menghadapi permasalahan yang timbul dan besarnya godaan terhadap pegawai negeri sipil yang terkadang dapat menyimpang dari etika pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, pada pasal 1 bahwa Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pada peraturan ini juga telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Selain daripada itu dalam peraturan pemerintah itu diatur pula tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman dan penyampaian hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Bila diperhatikan dari pemikiran dan kehendak masyarakat tentang kepemerintahan yang baik serta disiplin pegawai yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah no. 53 tahun 2010 masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang akan menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penciptaan pemerintah yang bersih, berwibawa, profesional, akuntabel sehingga akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bila kurangnya disiplin pegawai dalam suatu instansi pemerintah, hal ini juga menunjukan bahwa kurang menghargai dan mentaati sumpah dan janji sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat.


Di Sumatera Utara setelah otonomi daerah terjadi kelebihan pegawai yang disertai dengan berkurangnya bahan kerja dilingkungan PemProv, akibatnya banyak pegawai yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Kondisi inilah yang menyebabkan kedisiplinan dan semangat kerja yang tidak cukup baik. Masih banyak kasus-kasus yang dapat kita lihat di daerah-daerah lain tentang disiplin pegawai negeri ini. Permasalahan penerapan disiplin kerja bukanlah hal yang mudah akan tetapi suatu tanggungjawab yang sulit sekali untuk dilaksanakan, dikarenakan disiplin berkaitan dengan berbagai segi dan tingkah laku seseorang yang menyangkut pribadinya dan kelompok dalam suatu wadah tertentu. Namun, jika mampu diterapkan dan dilaksanakan maka tujuan organisasi mampu dicapai secara baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor dalam menerapkan disiplin kerja tersebut adalah dengan memberikan hukuman/sanksi dan hal ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai supaya mentaati semua peraturan organisasi. Pemberian hukuman harus adil dan tegas terhadap semua pegawai, dengan keadilan dan ketegasan sasaran pemberian hukuman akan tercapai. Peraturan tanpa dibarengi pemberian hukuman/sanksi yang tegas bagi pelanggarannya bukan menjadi alat pendidik bagi pegawai. Demikian halnya dengan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi yang salah satu tujuannya adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada pegawai dari instansi atau kantor lain secara maksimal dan salah satu variable dalam mewujudkannya dengan meningkatkan disiplin kerja pegawai. Namun pada kenyataannya, disiplin kerja tidak lepas kaitannya dengan bagaimana pimpinan menjalankan perannya sebagai kepala organisasi. Pimpinan dinilai memegang peranan yang penting dan strategis terhadap disiplin kerja pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan bagaimana pegawai itu sendiri menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.


Disiplin kerja sangatlah penting bagi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi dimana para pegawai harus taat kepada peraturan, sadar akan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan tugas, memelihara suasana kantor dan dapat meningkatkan ketelitian dan kerajinan, sehingga apabila para pegawai sudah baik melakukan hal tersebut maka akan tercipta efektifitas pelayan publik, karena para pegawai di kantor tersebut harus menjadi contoh keteladanan bagi para pegawai yang akan melakukan urusan di kantor tersebut, namun di dalam kantor tersebut masih ada pegawai yang masih keluar masuk kantor dan masih ada pegawai yang mengikuti apel pagi sehingga terkadang pegawai lain yang berurusan dengan kantor tersebut harus menunggu pegawai yang terlambat. Maka dari itu pegawai negeri sipil sebagai abdi negara juga sebagai abdi masyarakat harus dapat menegakkan disiplin kerja. Guna memberikan pelayanan yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan publik, dan harus diberikan pelayanan secara maksimal. Bertitik tolak dari uraian di atas, untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil yang sekiranya dapat mencapai pelayanan publik, maka penulis begitu tertarik dan berminat sekali melakukan penelitian mengenai masalah disiplin kerja pegawai pada kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi dengan judul peneltian: “Implementasi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi)”.


1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana implementasi disiplin kerja pegawai dalam meningkatkan pelayanan publik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kota Tebing Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan arah pelaksanaan penelitian yang akan menguraikan apa yang dicapai, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti dan pihak lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi disiplin pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan pelayanan publik peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kota Tebing Tinggi.. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan untuk : 1. Secara subjektif, penelitian diharapkan bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodelogi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya ilmu pengetahuan mengenai


pelaksanaan disiplin kerja pegawai negeri sipil dalam meningkatkan pelayanan publik. 2. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi instansi terkait mengenai pentingnya disiplin pegawai negeri sipil sebagai upaya mencapai efektivitas pelayanan publik. 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi dalam memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 1.5 Kerangka Teori 1.5.1 Implementasi Kebijakan 1.5.1.1 Pengertian Implementasi Implementasi

dirumuskan

secara

pendek

bahwa

“to

implement”

(mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect to” (menyajikan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu). Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itu implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kebijakan publik. Menurut Udoji dalam Wahab (2008:64), menyatakan bahwa pelakasanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Menurut Nakamura dan Smallwood dalam


Tangkilisan (2003:17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkannya ke dalam keputusan yang bersifat khusus. Sedangkan Jones dalam Tangkilisan (2003:17), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan. Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

1.5.1.2 Model Implementasi Kebijakan Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelmpok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tujuan kebijakan, baik yang negatif maupun positif. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan.


Adapun dalam mengimplemetasikan suatu kebijakan dikenal beberapa model sebagai berikut: A. Model Implementasi Kebijakan George Edward III Edward di dalam Subarsono (2005:90), melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: a) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? b) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan? Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureucratic structure. 1.

Komunikasi (Communication) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa


dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. 2.

Sumber Daya (Resources) Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

3.

Disposisi (Disposition) Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana


kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. 4.

Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

B. Model Implementasi Kebijakan Grindle Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle di dalam Nugroho (2004:74), menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (Content of Policy) dan konteks implementasinya (Contex of Implementation).


Isi kebijakan yang dimaksud meliputi: 1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 4. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 5. Para pelaksana program (program implementators). 6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited). Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: 1. Kekuasaan (power). 2. Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved). 3. Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 4. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

C. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn di dalam Nugroho (2004:76), mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel berikut: 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 2. Karakteristik agen pelaksana/implementator 3. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik 4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor.


1.5.2 Disiplin Kerja 1.5.2.1 Pengertian Disiplin Kerja

Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman, meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan (Wursanto, 1999:108). Menurut Alfred R. Lateiner dalam Soedjono (2000:71), disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya (Abdurrahmat, 2006:172). Menurut Hasibuan (2003:193) arti dari kedisiplinan adalah keadaaan dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin kerja adalah ketaatan personalia publik terhadap peraturan, kaidah, pedoman yang berlaku dalam organisasi maupun pekerjaan yang telah ditetapkan padanya (Revida, 2010:14). Menurut Siswanto (2002:208), disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat kepada peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Menurut peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan


menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja pegawai negeri sipil merupakan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peratutan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien.

1.5.2.2 Macam-Macam Disiplin Kerja Ada dua macam disiplin kerja yaitu disiplin pribadi dan disiplin kelompok. 1. Disiplin Diri Menurut Prijodarminto (2004:23) mengatakan disiplin diri merupakan disiplin yang dikembangkan atau dikontrol oleh diri sendiri. Hal ini merupakan manifestasi atau aktualisasi dari tanggungjawab pribadi, yang berarti mengakui dan menerima nilainilai yang ada di luar dirinya. Melalui disiplin diri, karyawan-karyawan merasa bertanggungjawab dan dapat mengatur diri sendiri untuk kepentingan organisasi. Disiplin diri merupakan hasil proses belajar (sosialisasi) dari keluarga dan masyarakat. Penanaman nilai-nilai yang menjunjung disiplin, baik yang ditanamkan oleh orang tua, guru atau pun masyarakat; merupakan bekal positif bagi tumbuh dan berkembangnya disiplin diri. Disiplin diri sangat besar perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Melalui disiplin diri seorang karyawan selain menghargai dirinya sendiri juga menghargai orang lain. Ketidakdisiplinan dalam satu bidang kerja, akan menghambat bidang kerja lain.


Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang dapat dipetik jika karyawan mempunyai disiplin diri yaitu (a) disiplin diri adalah disiplin yang diharapkan oleh organisasi, (b) melalui disiplin diri merupkan bentuk penghargaan terhadap orang lain, (c) penghargaan terhadap kemampuan diri. 2. Disiplin Kelompok Kegiatan organisasi bukanlah kegiatan yang bersifat individual semata, selain disiplin diri masih diperlukan disiplin kelompok. Disiplin kelompok akan tercapai jika disiplin diri telah tumbuh dalam diri anggota. Artinya, kelompok akan menghasilkan pekerjaan yang optimal jika masing-masing anggota kelompok dapat memberikan andil yang sesuai dengan hak dan tanggungjawabnya.

1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Disiplin Menurut Armstrong (1991:22), prinsip-prinsip dari disiplin yaitu : 1. Pemimpin mempunyai prilaku positif Untuk dapat menjalankan disiplin yang baik dan benar, seorang pemimpin harus dapat menjadi role model/panutan bagi bawahannya. Oleh karena itu seorang pimpinan harus dapat mempertahankan perilaku yang positif sesuai dengan harapan staf. 2. Penelitian yang cermat Dampak dari tindakan indisipliner cukup serius, pimpinan harus memahami akibatnya. Data dikumpulkan secara faktual, dapatkan informasi dari staf yang lain, tanyakan secara pribadi rangkaian pelanggaran yang telah dilakukan, analisa, dan bila perlu minta pendapat dari pimpinan lainnya. 3. Kesegaran Pimpinan harus peka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan sesegera mungkin dan harus diatasi dengan cara yang bijaksana. Karena, bila dibiarkan


menjadi kronis, pelaksanaan disiplin yang akan ditegakkan dapat dianggap lemah, tidak jelas, dan akan mempengaruhi hubungan kerja dalam organisasi tersebut. 4. Lindungi kerahasiaan (Privacy) Tindakan indisipliner akan mempengaruhi ego staf, oleh karena itu akan lebih baik apabila permasalahan didiskusikan secara pribadi, pada ruangan tersendiri dengan suasana yang rileks dan tenang. Kerahasiaan harus tetap dijaga karena mungkin dapat mempengaruhi masa depannya. 5. Fokus pada masalah Pimpinan harus dapat melakukan penekanan pada kesalahan yang dilakukan bawahan dan bukan pada pribadinya, kemukakan bahwa kesalahan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan. 6. Peraturan dijalankan secara konsisten Peraturan dijalankan secara konsisten, tanpa pilih kasih. Setiap pegawai yang bersalah harus dibina sehingga mereka tidak merasa dihukum dan dapat menerima sanksi yang dilakukan secara wajar. 7. Fleksibel Tindakan disipliner ditetapkan apabila seluruh informasi tentang pegawai telah di analisa dan dipertimbangkan. Hal yang menjadi pertimbangan antara lain adalah tingkat kesalahannya, prestasi pekerjaan yang lalu, tingkat kemampuannya dan pengaruhnya terhadap organisasi. 8. Mengandung nasihat Jelaskan secara bijaksana bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak dapat diterima. File pegawai yang berisi catatan khusus dapat digunakan sebagai acuan, sehingga mereka dapat memahami.


9. Tindakan konstruktif Pimpinan harus yakin bahwa bawahan telah memahami perilakunya bertentangan dengan tujuan organisasi dan jelaskan kembali pentingnya peraturan untuk staf maupun organisasi. Upayakan agar staf dapat merubah perilakunya sehingga tindakan indisipliner tidak terulang lagi. 10. Evaluasi (Follow Up) Pimpinan harus secara cermat mengawasi dan menetapkan apakah perilaku bawahan sudah berubah. Apabila perilaku bawahan tidak berubah, pimpinan harus melihat kembali penyebabnya dan mengevaluasi kembali batasan akhir tindakan indisipliner.

1.5.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tegak tidaknya suatu disiplin kerja dalam suatu organisasi. Menurut Saydam (1996:202), faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin yaitu: 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam organisasi. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada para anggota. 7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin.


1.5.2.5 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 7 memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, yaitu : I. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a) Hukuman disiplin ringan; b) Hukuman disiplin sedang; dan c) Hukuman disiplin berat. II. Jenis hukuman disiplin 1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; dan c) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari: a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. 3. Hukuman disiplin berat terdiri dari: a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c) Pembebasan dari jabatan; d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.


1.5.3 Pegawai Negeri Sipil 1.5.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil Di dalam masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang makin penting, meskipun negara Indonesia menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja, yang memandang kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan kerja tersebut. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Widjaja (2006:113) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Menurut Undang-


Undang Pokok Kepegawaian No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pengertian pegawai negeri sipil yaitu:

1. Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 2. Pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5.3.2 Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


Kemudian dari penjelasan tentang pegawai negeri sipil terdiri dari: 1. Pegawai negeri sipil pusat Pegawai negeri sipil pusat adalah pegawau yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan, dan juga bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. Pegawai yang

diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota, juga pegawai yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya serta yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi dan lain-lain. 2. Pegawai negeri sipil daerah Pegawai Negeri Sipil daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3. Pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Masih dimungkinkan adanya pegawai negeri sipil lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.


1.5.3.3 Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 tentang disiplin pegawai negeri sipil ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh pegawai negeri sipil, hal yang paling berkaitan dengan disiplin kerja pegawai yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada pegawai negeri sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kewajiban pegawai negeri sipil tersebut telah menunjukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pegwai negeri sipil dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam melayani masyarakat apabila dilaksanakan dengan baik dan maksimal sehingga disiplin tersebut dapat terus menjadi alat untuk meningkatkan peran pegawai negeri sipil tersebut dalam mencapai efektivitas pelayanan publik.

1.5.3.4 Larangan Pegawai Negeri Sipil Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4 ada beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan yang paling berkaitan dengan disiplin kerja pegawai untuk mencapai efektivitas pelayanan publik adalah tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, menghalangi


berjalannya tugas kedinasan, menajdi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

1.5.4 Pelayanan Publik 1.5.4.1 Pengertian Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban (Robert, 1996:30). Menurut Widodo (2001:131), Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang tekah ditetapkan. Dari definisi diatas bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam, dan melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapakan.

1.5.4.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 prinsip-prinsip pelayanan publik adalah sebagai berikut: 1. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.


2. Kejelasan a) Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik. b) Unit kerja /pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan /sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. c) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 3. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 5. Keamanan Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. 6. Tanggung Jawab Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab

atas

penyelenggaraan

pelayanan

dan

penyelesaian

keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana & prasarana kerja yang memadai. 8. Kemudahan Akses Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.


9. Kedisiplinan, Kesopnan dan Keramahan Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan an santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas. 10. Kenyamanan Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

1.5.5 Implementasi Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam suatu organisasi, disiplin kerja sangat penting dalam suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para pegawai terutama dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari organisasi atau kantor terutama di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan di bidang kepegawaian, untuk membenahi dan meningkatkan kualitas kinerja birokrasi pemerintahan. Namun demikian, harapan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di bidang kepegawaian, ternyata belum mencapai hasil sesuai sasaran dan tuntutan yang diinginkan. Untuk mendukung pemerintahan yang baik yang paling utama harus dibenahi dari awal adalah dengan penegakan disiplin kerja, dimana disiplin kerja digunakan untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Disamping itu disiplin bermanfaat mendidik pegawai untuk mematuhi dan menyenangi peraturan, prosedur maupun kebijakan yang ada sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.


Kurangnya pengatahuan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut pihak pimpinan sebaiknya memberikan orientasi, pimpinan harus menjelaskan secara rinci peraturan-peraturan yang sering dilanggar, berikut rasional dan konsekuensinya. Demikian pula peraturan, prosedur, dan kebijakan yang mengalami perubahan atau diperbaharui sebaiknya diinformasikan kepada staff melalui diskusi aktif. Menurut Widjaja (2006:156), pelaksanaan disiplin pegawai sangat penting peranannya dalam pengelohan departemen

secara keseluruhan.

Berhasil tidaknya

pembangunan di bidang pendidikan sebagian besar ditentukan oleh tingkat disiplin pegawainya. Maka disiplin pegawai, makin berhasil pula dalam mengemban misinya. Widjaja (2006:156) juga mengatakan bahwa disiplin itu mutlak diperlukan untuk membuat segala urusan dapat berjalan lancar. Aturan-aturan disiplin harus diketahui, dipahami, diingat dan ditaati oleh setiap anggota organisasi untuk mensukseskan operasioperasi yang harus dijalankan setiap organisasi. Tidak satupun organisasi atau badan usaha yang dapat berkembang jika tidak ada disiplin. Organisasi dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas negara. Dari uraian tersebut terlihat arti penting dari disiplin kerja bagi pencapaian pelayanan publik yang maksimal. Oleh karena itu pegawai kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dituntut harus punya disiplin kerja yang baik agar tugas-tugas pemerintah yang menjadi kewajibannya dapat terselesaikan dengan baik. Karena tugas yang diemban oelh para pegawai harus punya disiplin tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif atau berdaya guna bagi pegawai lain yang ingin berurusan di kantor tersebut. Disiplin yang baik juga terlaksananya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para pegawai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama den sesuai dengan tugas dan fungsi dari para


pegawai yang bekerja di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi. 1.6 Definisi Konsep Menurut Singarimbun (1995:33), konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 2. Disiplin Kerja Disiplin kerja adalah sikap atau tingkah laku yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap peratutan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasinya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang dilakukan efektif dan efisien. 3. Pegawai Negeri Sipil Pegawai negeri sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan yang berlaku.


4. Pelayanan Publik Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan kepada orang-orang yang berkepentingan yang berhak mendapatkan pelayanan dimana dilaksanakan oleh para instansi pemerintah secara maksimal. 5. Implementasi disiplin kerja pegawai negeri sipil dalam meningkatkan pelayanan publik di kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi adalah model implementasi kebijakan George Edward. Yaitu terdiri dari : a) Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. b) Sumber Daya (resources): merupakan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan. c) Disposisi (disposisition) merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. d) Struktur Birokrasi (bureucratis structure) adalah susunan atau hubungan tiap bagian baik dari posisi maupun tugas yang ada dalam birokrasi itu sendiri.


BAB I PENDAHULUAN. Pada masa globalisasi ini terutama dalam pengelolaan administrasi publik, kinerja

Recommend Documents