BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Sampai saat ini, pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara yang dapat dilihat dari APBN tahun 2014 yakni pajak menyumbang lebih dari separuh total pendapatan negara yaitu sekitar 76%. Bahkan di tahun 2015 target penerimaan pajak ditingkatkan sebesar 10% dari target tahun 2014. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian domestik yang mulai membaik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi pemerintah yang mendapat amanah dalam menghimpun pajak dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara. Tentu hal ini menjadi tugas bagi DJP untuk semaksimal mungkin merealisasikan target tersebut. Terus meningkatnya target penerimaan pajak membuat DJP terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerjanya. Penerapan sistem self assessment juga menjadi tantangan tersendiri bagi DJP karena harus mempercayakan Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan tugas fiskus hanya sebatas mengawasi.
1
Data dan informasi dari Wajib Pajak merupakan komponen penting yang berguna untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada. DJP membutuhkan data dan informasi yang lengkap dan akurat sebagai pendukung upayanya dalam rangka Ekstensifikasi dan Intensifikasi pajak. Ekstensifikasi merupakan tujuan dari pemanfaatan data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP sedangkan Intensifikasi merupakan tujuan dari pemanfaatan data dalam rangka himbauan Pembetulan SPT maupun dalam rangka
konseling/pemeriksaan/penelitian/pengawasan.
Ekstensifikasi
bermanfaat dalam menggali potensi penerimaan pajak sedangkan Intensifikasi bermanfaat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2013). Salah satu jenis SPT yang menjadi sumber data di KPP Pratama Salatiga adalah SPT Masa Pajak Penghasikan (PPh) Pasal 23/26. SPT tersebut kemudian diproses dengan cara direkam ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk selanjutanya dimanfaatkan oleh Account Representative (AR) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi melalui kegiatan Himbauan Pembetulan SPT untuk tujuan Intensifikasi. Di dalam KPP Seksi yang bertugas melakukan perekaman SPT adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Seksi PDI bertugas 2
mengumpulkan, mencari, mengolah data, serta menyajikan informasi perpajakan, oleh karena itu seksi PDI memiliki peran yang sangat penting karena dari hasil pekerjaan Seksi PDI lah semua data dan Informasi terkait tujuan Ekstensifikasi dan Intensifikasi didapatkan. Seperti yang telah disebutkan, perekaman SPT merupakan salah satu cara pemrosesan data yang hasilnya akan diakses untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Melihat pentingnya perekaman SPT dalam rangka Intensifikasi pajak maka diperlukan perekaman yang efektif supaya data yang dihimpun dalam basis data lengkap dan akurat. Oleh karena itu penulis ingin mencari tahu efektivitas perekaman SPT di KPP Pratama Salatiga sehingga tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA”. 1.2
Rumusan Masalah Dari uraian di atas dapat dibuat sebuah rumusan masalah yaituBagaimanakah Tingkat Efektivitas Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di KPP Pratama Salatiga?
1.3
Batasan Masalah Pembatasan masalah bertujuan agar pembahasan Tugas Akhir menjadi lebih terfokus. Penelitian inimembatasi permasalahan pada efektivitas perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di KPP Pratama Salatiga selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2012 s.d 3
2014, serta hambatan yang terjadi selama proses perekaman yang mempengaruhi efektivitas perekaman. 1.4
Tujuan Penulisan Tujuan yang ingin dicapai dalam penyususnan Tugas Akhir antara lain: 1. Mengetahui tingkat efektivitas perekaman SPT Masa PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Salatiga. 2. Mengetahui hambatan dalam proses perekaman SPT Masa PPh Pasal 23/26 di KPP Pratama Salatiga dan mencoba memberikan alternatif pemecahan masalah yang sedamg dihadapi.
1.5
Manfaat Penelitian Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan. 2.
Bagi instansi penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi sekaligus evaluasi terkait perekaman yang telah dilakukan terhadap SPT dan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terkait upaya efektivitas perekaman.
3. Bagi masyarakat umum diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi dan gambaran aktual dalam bidang perpajakan.
4
1.5
Sistematika Penulisan Penyusunan Tugas Akhir ini dibagi menjadi empat bagian yakni Pendahuluan, Gambaran Umum, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dan Saran. BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi gambaran umum penyusunan Tugas Akhir yang meliputi Latar Belakang penulisan Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penelitian, Kerangka pikir, serta Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM Bab ini berisi gambaran umum penulisan dimulai dari profil KPP Pratama Salatiga, Tinjauan Pustaka yang terkait dengan topik penulisan, Metodologi yang akan digunakan dalam menganalisis efektivitas, serta Jenis dan/atau Sumber Data yang digunakan dalam penelitian.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini mencakup proses perekaman SPT, penghitungan tingkat efektivitas perekaman SPT Masa PPh Pasal 23/26 termasuk analisis dari penghitungan, serta pembahasan mengenai hasil analisis yang didapatkan.
5
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab terakhir ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian uraian-uraian bab sebelumnya dan memberikan saran yang diharapkan dapat menj menjadi alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi khususnya dalam proses perekaman SPT. 1.6
Kerangka Berpikir Berp Berikut merupakan skema kerangka berpikir pikir penulisan Tugas Akhir yang penulis lakukan:
•Membaca buku •Membaca peraturan perundang-undangan perpajakan
Pembandingan dan Pemahaman
•Pengolahan Pengolahan Data •Analisis
•Observasi (Magang di Seksi PDI KPP Pratama Salatiga) •Wawancara (Meminta penjelasan, keterangan, serta informasi) •Mencari data
Pengetahuan
Kesimpulan
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir
6
