BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Pada pokoknya eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, semakin tinggi kepercayaan masyarakat semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada Bank dan akan menggunakan jasa-jasa lain dari bank. Dimana terpeliharanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, selain tergantung pada keahlian pengelolanya
(Pengurus
Bank)
juga
tergantung
pada
integritas
pengelolanya. Berdasarkan hal tersebut Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan mengenai kreteria-kreteria tentang perbuatan tercela dalam bidang perbankan. Bagi orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran perbankan maka mereka dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. Sebagaimana diketahui sejarah menunjukan di Indonesia maupun Negara lain bahwa ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup karena merugikan masyarakat, misalnya sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan yang
1
demikian dapat menimbulkan pertanyaan bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyipan dana. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, hanya mengatur perlindungan kepada nasabah secara implisit pada dasarnya perlindungan kepada nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya. Bank yang tetap dapat menjaga kelangsungan usahanya dan tangguh dalam persaingan dunia perbankan yang semakin ketat, hanyalah bank yang mampu menjaga kesehatan usahanya dengan baik. Suatu bank yang tangguh dan sehat pada dasarnya akan mampu mengamankan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya dan bank yang sehat dengan sendirinya akan sangat mendukung terbentuknya system perbankan yang baik. Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha perbankan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia, dalam kaitan dengan kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan suatu bank dengan memperhatikan aspek permodalan (capital), kualitas asset, kualitas manajemen, retabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank.(Rachmadi Usman : 2003, hal 129)
2
Apabila menurut penilaian Bank Indonesia suatu bank diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia segera memberitahukan hal tersebut kepada Meteri Keuangan dan Bank Indonesia juga dapat mengambil tindakan agar bank dan atau pihak terafiliasi melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki keadaan keuangannya atau Bank Indonesia mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bila menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank telah membahayakan system perbankan dan pihak terafiliasi telah melakukan tindakan-tindakan memperbaikan keadaan keuangannya namun belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan memerintahkan Direksi untuk melikuidasi bank. Dalam kasus Bank Dagang Bali (BDB) yang didirikan pada tanggal 22 Agustus 1970 oleh I Gusti Made Oka, sekitar 90% sahamnya dimiliki oleh I Gusti Made Oka dan selebihnya dimiliki anggota keluarganya. Bank tersebut berfokus pada sector kredit usaha kecil, hingga ditutup pada tanggal 8 April 2004 oleh Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004. Bank Dagang Bali (BDB) merupakan suatu bank umum yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, dengan
3
demikian disamping harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Perbankan juga harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu Undang-undang No.1 tahun 1995 yang sudah dirubah dengan Undang-undang No.40 tahun 2007. Pencabutan izin Bank Dagang Bali (BDB), oleh Bank Indonesia tersebut menyebabkan pemilik dan pemegang saham terbesar Bank Dagang Bali (BDB) bermula pada saat akhir 2003 dibelit masalah keuangan dimana Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) terus menurun. Melihat Bank Dagang Bali (BDB) goyang, Bank Indonesia meminta pemegang saham untuk menambah / menginjeksi modal. Pemegang saham tidak berhasil menambah modal seperti yang diminta Bank Indonesia, sehingga melalui surat tertanggal 28 Januari 2004, Bank Indonesia menyatakan Bank Dagang Bali (BDB) dalam pengawasan khusus dan diberi tenggat 28 April 2004 untuk menyehatkan diri. Tapi pada tanggal 8 April 2004, Bank Indonesia mencabut izin Bank Dagang Bali (BDB). (Bank Indonesia : Siaran Pers No.6/123/BGub/Humas). Pencabutan izin tersebut menyebabkan pemilik dan pemegang saham terbesar Bank Dagang Bali (BDB) melakukan gugatan atas pembekuan banknya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Salah satu materi gugatan adalah bahwa Bank Indonesia telah bertindak sewenang-wenang, yaitu memberikan tenggat waktu penyehatan bank sampai dengan 28 April
4
2004, tetapi sebelum tenggat waktu habis yaitu pada 8 April 2004 malah mencabut izin Bank Dagang Bali (BDB). Pemilik
dan
pemegang saham
terbesar
Bank
Dagang Bali
menganggap bahwa apabila tenggat waktu diberikan sampai dengan 28 April 2004, maka manajemen Bank Dagang Bali (BDB) menaikkan Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) dari pencairan dana milik Bank Dagang Bali (BDB) di Bank CIC, NISP, Eksekutif dan Asiatic, yang jumlahnya sekitar Rp.1,2 triliun. (Abdul Manan : Majalah Tempo Edisi.51). PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pemegang saham Bank Dagang Bali (BDB). Namun, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan putusan PTUN, sehingga pemegang saham Bank Dagang Bali (BDB) mengajukan
permohonan
kasasi.
Mahkamah
Agung
mengabulkan,
membatalkan putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Menurut Ketua majelis hakim kasus tersebut, Bank Indonesia telah menjatuhkan sanksi sebelum tenggatnya lewat. Menyikapi Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut, Bank Indonesia mengajukan permohonan penijauan kembali, namun sampai dengan penelitian ini dilakukan belum ada putusan atas permohonan penijauan kembali atas kasus tersebut. Likuidasi Bank Dagang Bali (BDB) seperti telah diuraikan tersebut diatas, dapat dikaji dari argumentasi Bank Indonesia mencabut izin Bank Dagang Bali (BDB), proses/pelaksanaan likuidasi Bank Dagang Bali
5
(BDB), dan kajian menggunakan Undang-undang Perbankan dan Undangundang Perseroan terbatas karena berbentuk Perseroan Terbatas. B.
Permasalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah : 1.
Bagaimana
proses/pelaksanaan Likuidasi Bank terhadap PT.
Bank Dagang Bali (BDB) ? 2.
Apakah Likuidasi terhadap PT. Bank Dagang Bali (BDB) sesuai dengan
Undang-Undang
Perbankan
dan
Undang-Undang
Perseroan Terbatas ? C.
Keaslian Penelitian. Berdasarkan hasil dari pengecekan pada perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada dan perpustakaan yang ada di lingkungan Bank Indonesia, ada suatu penelitian yang mirip, dilakukan oleh NI PUTU PURWANTI, NIM 7486/PS/MH/01, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2004 tentang Status Badan Hukum Bank dalam Likuidasi dan Aspek Pertanggung jawabannya (Studi Terhadap PT.BPR di Propinsi Bali). Dan penelitian yang dilakukan penulis ini meneliti tentang proses/pelaksanaan likuidasi bank umum berbentuk perseroan terbatas (studi kasus PT. Bank Dagang Bali), sepengetahuan penulis belum dijumpai adanya suatu penelitian tersebut. Upaya hukum atas likuidasi PT. Bank Dagang Bali (BDB) masih berlangsung, dan sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum
6
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga permasalahan yang coba diangkat belum pernah diteliti sebelumnya. Dengan demikian penulis yakin bahwa penulisan tesis tersebut bukan merupakan hasil jiplakan atau merupakan gagasan orang lain, melainkan asli untuk tujuan penyusunan tugas akhir Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. D.
Kegunaan Penelitian. Manfaat yang dapat diharapkan dari dilaksanakannya penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 1.
Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dalam penyelesaian bank bermasalah sampai dilakukannya pencabutan izin usaha bank.
2.
Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam likuidasi perbankan.
3.
Bahan dan sumber referensi bagi pemerintah, perbankan atau instasi yang berwenang dalam mengambil keputusan berkenaan dengan likuidasi bank yang berbentuk perseroan terbatas.
E.
Tujuan Penelitian. Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana proses/pelaksanaan Likuidasi Bank terhadap PT. Bank Dagang Bali (BDB).
7
2.
Untuk mengetahui apakah Likuidasi terhadap PT. Bank Dagang Bali (BDB) sesuai dengan Undang-undang Perbankan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
8
