BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah daratan, wilayah udara, dan juga wilayah lautan. Setiap negara pasti memiliki wilayah daratan dan wilayah udara. Namun tidak semua negara memiliki wilayah lautan. Wilayah lautan hanya dimiliki oleh negara-negara yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan laut1. Karena hal itulah wilayah lautan menjadi sangat penting bagi suatu negara baik bagi negara-negara yang daratannya berbatasan langsung (negara pantai) maupun negara yang tidak memiliki laut (negara pengguna laut). Wilayah lautan juga menjadi sangat penting dikarenakan sebagian besar dari bumi yang kita huni adalah wilayah lautan. Oleh karena itu wilayah lautan ini menyimpan berbagai sumber daya yang efektif dan potensial. Fungsi laut beraneka ragam macam, seperti sebagai sumber makanan bagi manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat rekreasi dan sebagai alat pemersatu bangsa. Selain itu, di laut juga dapat ditemukan bahan-bahan tambang dan galian berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya 2. Namun Saat sekarang ini konsep tentang laut telah mengalami perubahan dikarenakan wilayah laut menjadi wilayah negara yang paling rawan terintervensi oleh negara-negara lain. Sehingga laut sering diartikan sebagai suatu batas negara dengan negara lain
1 Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 103 2 Frans E. Lidkadja & Daniel F. Bassie, Hukum Laut dan Undang-Undang perikanan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 21
1
dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral dan multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan dan kedaulatan suatu negara sejuah garis terluar batasnya 3. Penguasaan terhadap wilayah lautan telah ada sejak dahulu. Mulai sejak zaman Romawi, dimana pada masa jayanya Imperium Roma, seluruh Lautan Tengah (Mediteranean) berada di bawah kekuasaannya4. Kemudian setelah runtuhnya Imperium Roma muncul negara-negara kecil di sekitar tepi Laut Tengah, yang menuntut bagian dari laut yang berbatasan langsung dengan pantainya. Kemudian pada abad ke-16 dan 17 keinginan untuk menguasai lautan merupakan hal yang diperebutkan oleh negara-negara maritim di Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris5. Pada masa-masa ini juga berkembang berbagai doktrin yang berhubungan dengan laut. Seperti doktrin laut bebas (mare liberum) yang dikemukakan oleh Hugo Grotius, yang menentang tindakan-tindakan negara Spanyol, Portugis, dan Inggris yang melarang negara-negara lain untuk mengarungi lautan. Doktrin mare liberum ini menimbulkan pertentangan dari penulis-penulis Inggris seperti Welwood dan Selden yang mengemukakan doktrin laut tertutup (mare clausum). Hal inilah yang kemudian menimbulkan apa yang dinamakan “pertempuran buku-buku” (battle of the books)6. Sejak berakhirnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II, negara-negara di seluruh belahan dunia menjadi sadar akan potensi positif dan negatif dari laut, dan menyadari pula bahwa laut harus diatur sedemikian rupa supaya berbagai
3
Mirza Satria Buana, Op.Cit., hlm. 65 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 2 5 Mirza Satria Buana, Op.Cit., hlm. 59 6 Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hlm. 12-13 4
2
kepentingan negara-negara atas laut dapat terjaga. Dari pengalaman itulah negaranegara sepakat untuk membentuk suatu aturan (hukum) yang kemudian dikenal dengan sebutan hukum laut Internasional7. Sampai sekarang ini, terhitung telah empat kali diadakan konferensikonferensi Internasional untuk menghimpun suatu aturan mengenai laut secara menyeluruh. Konferensi-konferensi itu antara lain : 1. The Hague Codification Conference in 1930 (Konferensi Kodifikasi Den Haag 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa) 2. The UN Conference on The Law of The Sea in 1958 (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1958) 3. The UN Conference on The Law of The Sea in 1960 (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1960) 4. The UN Conference on The Law of The Sea in 1982 (Konferensi PBB tentang Hukum Laut 1982) Dari ke-empat Konferensi yang telah dilaksanakan, Konferensi PBB tahun 1982 adalah Konferensi yang dapat dikatakan berhasil karena mampu menghimpun suatu aturan hukum baru mengeni hukum laut internasional yaitu dengan ditandatanganinya Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 ini bertujuan untuk memberikan pengaturan yang pasti di bidang kelautan agar negara-negara khususnya negara pantai tidak semena-mena dalam penguasaan wilayah laut. Namun dalam perkembangannya, Konvensi ini masih acap kali dilanggar dan
7
Mirza Satria Buana, Op.Cit., hlm. 68
3
diabaikan oleh negara-negara yang wilayah laut nya berbatasan dengan wilayah laut negara lain. Sehingga hal ini sering menyebabkan sengketa di antara negaranegara pantai yang bertetangga tersebut. Sengketa-sengketa antar negara pantai ini sudah sekali terjadi dan tidak jarang yang menimbulkan konflik internasional. Salah satu contohnya adalah sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Laut China Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Laut China Selatan merupakan badan laut terbesar setelah kelima samudera8. Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan9. Laut China Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina; di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam10. Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut China Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Tiongkok (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang
8
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan, diakses pada tanggal 09 Oktober
9
Ibid. www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html, diakses pada tanggal 09 Oktober 2015
2015 10
4
bermuara di Laut China Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig11. Di Laut China Selatan terdapat lebih dari 200 pulau dan karang yang diidentifikasi, kebanyakan darinya di daerah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly tersebar seluas 810 sampai 900 km yang meliputi beberapa 175 fitur insuler yang diidentifikasi, yang terbesarnya menjadi Kepulauan Taiping (Itu Aba) yang panjangnya 1,3 km dan dengan ketinggian 3,8 m12. Laut China Selatan bila ditinjau dari letak geografis nya merupakan daerah yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis baik bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan maupun yang tidak. Sehingga menjadikan daerah ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Selain itu Laut China Selatan memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia. Hal inilah
yang kemudian
menimbulkan banyak perdebatan dan sengketa di Laut China Selatan. Laut China Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting. Jalur pelayaran ini seringkali disebut maritime superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagian barat daya Laut China Selatan bahkan lebih dari tiga kali yang melewati Terusan Suez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama13.
11
Ibid. https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan, Loc.Cit. 13 Simela Victor Muhammad, Kepentingan China dan Posisi ASEAN dalam Sengketa Laut China Selatan, Info Singkat Hubungan Internasional Vol. IV No. 08/II/P3DI/April /2012, hlm. 6 12
5
Laut China Selatan merupakan kawasan laut setengah tertutup atau semienclosed sea. Laut setengah tertutup adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi ekslusif dua atau lebih negara pantai14. Hal ini berarti bahwa banyak negara-negara yang berkepentingan terhadap Laut China Selatan. Laut China Selatan sebagai kawasan laut setengah tertutup atau semienclosed sea dikelilingi oleh Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina dan Taiwan. Karena dilingkupi atau hampir ditutup oleh daratan berbagai negara, kewenangan atas Laut China Selatan menjadi rumit dengan adanya kompetisi. Permasalahan utama adalah kedaulatan atas pulau-pulau kecil di Laut China Selatan yang masih disengketakan. Negara-negara di sekitar Laut China Selatan mengklaim kepemilikan atas berbagai pulau kecil yang ada di sana dan sampai kini tidak berhasil mencapai kesepakatan. Selain itu, karena menurut hukum laut internasional pulau bisa menguasai laut maka sengketa tidak berhenti pada wilayah daratan tetapi merambah kawasan laut. Potensi sumberdaya hayati dan non hayati di kawasan tersebut tentu saja menjadi alasan sengketa kian pelik. Singkatnya, situasi di Laut China Selatan menjadi semakin rumit15. Jadi dapat dikatakan bahwa situasi rumit yang terjadi di Laut China Selatan disebabkan karena letak geografis Laut China Selatan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan internasional, dan juga sumber daya alam yang ada di Laut China Selatan yang akan menguntungkan bagi negara-negara yang 14
United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 122 I Made Andi Arsana, Ketika Capres bicara Kedaulatan, Batas Maritim dan Laut China Selatan, 2014 15
6
menguasainya. Ditambah lagi dengan letak Laut China Selatan sebagai laut setengah tertutup, sehingga banyak negara-negara yang berkepentingan. Kondisikondisi yang demikianlah yang menyebabkan sering terjadinya konflik di Laut China Selatan. Konflik di Laut China Selatan bukanlah isu yang baru. Isu ini telah berulang kali terjadi. Sengketa teritorial di Laut China Selatan ini diawali oleh klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas Kepulauan Spartly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992. Hal ini dipicu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pertama kali mengeluarkan peta yang memasukkan Kepulauan Spartly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut16. Di Laut China Selatan terdapat empat kepulauan dan karang yaitu: Paracel, Spartly, Pratas, dan Kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan Kepulauan Spartly dan Paracel, namun klaim multilateral Spartly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974 , Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menginvasi Kepulauan Paracel ini juga di klaim oleh Vietnam. Pada Tahun 1979, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Vietnam. Kemudian pada tahun 1992, 1995, dan 1997,
16
Evelyn Goh, Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies, East-West Center Washington, 2005, hlm. 31
7
bersamaan dengan Filipina, Vietnam mengganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya 17. Selain beberapa konflik di atas, ada juga konflik lain yang terjadi di Laut China Selatan, seperti: Konflik Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, dimana kedua angkatan laut bentrok di Johnson Reef Kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70 prajurit AL Vietnam gugur. Ada juga Konflik antara Taiwan dengan Vietnam pada tahun 1995, dimana Taiwan menembakkan artileri ke kapal angkatan laut Vietnam. Dan pada tahun 1996 terjadi konflik antara Tiongkok dengan Philipina, dimana tiga kapal patroli AL Tiongkok terlibat baku tembak hampir 90 menit dengan kapal AL Philipina di Kepulauan Spratly18. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sengketa di Laut China Selatan bukanlah hal yang baru lagi. Namun meskipun begitu, isu di Laut China Selatan ini masih menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Selain karena belum adanya kesepakatan yang pasti dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, juga karena konflik di Laut China Selatan ini kerap kali terjadi. Dan akhir-akhir ini konflik di Laut China Selatan ini kembali terjadi lagi. Konflik terjadi karena reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan. Reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan sudah terjadi sejak akhir tahun 2014. Namun isu ini kembali memanas lagi setelah sebuah gambar citra satelit milik lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkap bahwa Tiongkok telah membangun sebuah landasan udara di sebuah pulau buatan di perairan Laut China Selatan. Gambar citra satelit 17
Ibid. hlm 19 Kolonel Karmin Suharna, Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi Ketahanan Nasional, Majalah Komunikasi dan Informasi edisi 94 tahun 2012, hlm. 34 18
8
itu menunjukkan, landasan pacu yang dibangun Tiongkok di Laut China Selatan diprediksi memiliki panjang 3.110 meter19. Reklamasi oleh Tiongkok itu dilakukan di sejumlah pulau di Kepualauan Spratly, wilayah di Laut China Selatan yang diperebutkan negara-negara Asia. Setelah proyek sejumlah reklamasi pulau itu rampung, Tiongkok tetap akan melanjutkan proyek selanjutnya meskipun proyek reklamasi itu telah ditentang sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei yang sama-sama mengklaim kepulauan di Laut China Selatan, dan juga Amerika Serikat juga menentang proyek reklamasi itu.
Juru Bicara Kementrian Luar
Negeri Tiongkok mengaku bahwa pembangunan ini terutama untuk memberikan layanan guna memenuhi tuntutan sipil sehingga lebih memudahkan upaya Tiongkok dalam operasi pencarian dan penyelamatan maritim, pencegahan dan pengurangan bencana, penelitian maritim, pengamatan meteorologi, perlindungan lingkungan, keselamatan navigasi, layanan perikanan dan sebagainya20. Proyek reklamasi yang hampir selesai yang dilakukan oleh Tiongkok salah satunya adalah pembangunan landasan pacu. Sebuah gambar citra satelit yang diterbitkan Asia Maritime Transparancy Initiative (AMTI) di Pusat Studi Strategi Internasional di Studi di Washington menunjukkan bahwa landasan pacu raksasa yang dibangun Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan, hampir selesai. Pihak AMTI menyatakan landasan pacu itu sedang diaspal dan ditandai.
19 http://international.sindonews.com/read/990727/40/terungkap-china-bangun-landasanpacu-di-laut-china-selatan-1429270866, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 20 http://international.sindonews.com/read/1018578/40/china-sejumlah-reklamasi-di-lautchina-selatan-rampung-1435657737, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015
9
Gambar juga menunjukkan sebuah kapal Angkatan Laut Tiongkok yang ditambatkan di sebuah pelabuhan di kawasan sengketa21. Proyek reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok ini belum berhenti. Tiongkok diduga membangun landasan pacu ketiga di wilayah Laut China Selatan. Dugaan itu muncul dari foto citra satelit yang menunjukkan sebuah proyek mirip pembangunan landasan udara di wilayah sengketa. Foto citra satelit itu dibidik kelompok think thank “Washington's Centre for Strategic and International Studies”. Menurut kelompok itu, ada pembangunan di Mischief Reef, salah satu dari beberapa pulau buatan yang dibangun Tiongkok di Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Gambar citra satelit tersebut menunjukkan area persegi dengan dinding penahan dengan panjang area itu 3.000 meter22. Dan yang terakhir dikabarkan bahwa Tiongkok telah meresmikan dua mercusuar. Upacara peresmian dua mercusuar itu dilakukan di lokasi pembangunan, yaitu di Kepulauan Cuateron Reef dan Johnson South Reef, yang menjadi bagian dari Kepulauan Spratly23. Klaim-klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terhadap Laut China Selatan ini sering kali didasarkan pada klaim sepihak saja. Klaim ini didasarkan pada alasan latar belakang sejarah, dimana Tiongkok mengaku bahwa wilayah Laut China Selatan ini sejak dahulu merupakan wilayah kedaulatan Republik Rakyat Tiongkok. Begitu juga dengan proyek reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah RRT tersebut, RRT mengaku bahwa proyek
21
http://international.sindonews.com/read/1019212/42/landasan-pacu-china-di-lautchina-selatan-hampir-selesai-1435804943, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 22 http://international.sindonews.com/read/1044921/40/china-diduga-bangun-landasanpacu-ke-3-di-laut-china-selatan-1442303851, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 23 http://international.sindonews.com/read/1052018/40/china-resmikan-2-mercusuar-dilaut-china-selatan-1444470595, diakses pada tanggal 14 Oktober 2015
10
reklamasi itu sah karena dilakukan di wilayah kedaulatannya sehingga negara lain tidak berhak ikut campur ataupun menentangnya. Klaim sepihak yang dilakukan oleh pemerintah RRT ini tentu tidak bisa diterima karena penguasaan Laut China Selatan ini hanya didasarkan pada alasan sejarah tanpa didasarkan pada kaidah-kaidah di dalam hukum laut internasional. Oleh karena itu penting untuk dibahas mengenai tindakan pemerintah RRT dalam melakukan reklamasi di Laut China Selatan yang akan ditinjau berdasarkan hukum laut internasional. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk memilih judul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP REKLAMASI LAUT CHINA SELATAN YANG DILAKUKAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas serta sesuai dengan judul skripsi ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, antara lain : 1.
Bagaimana status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional ?
2.
Bagaimana tindakan reklamasi Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok menurut hukum laut internasional ?
3.
Bagaimana upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan terkait dengan reklamasi Laut China Selatan yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok ?
11
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisannya akan lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya. Adapun berdasarkan perumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah : 1.
Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional.
2.
Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum laut internasional terhadap reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan.
3.
Untuk
mengetahui
upaya-upaya
yang
bisa
dilakukan
untuk
menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan, khususnya sengketa mengenai reklamasi Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok.
Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.
Secara Teoritis
Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus. Selain itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat hukum internasional maupun perangkat hukum nasional dalam kaitan dengan sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Dan
12
juga dapat memberikan pemahaman terhadap konflik yang terjadi di Laut China Selatan dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. 2.
Secara Praktis
Untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan memberikan masukan bagi pembaca untuk memahami konflik yang terjadi di Laut China Selatan, khusunya terhadap tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok di Laut China Selatan. Dan juga agar dapat menjadi kajian bagi praktisi hukum internasional khususnya di bidang hukum laut internasional dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.
D. Keaslian Penulisan Skripsi ini merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri. Dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara diketahui bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP REKLAMASI LAUT CHINA SELATAN YANG DILAKUKAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK” belum pernah ditulis sebelumnya. Keaslian penulisan ini ditunjukkan dengan surat tertanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh administrator bagian perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
13
E. Tinjauan Kepustakaan Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup pembahasan berkaitan dengan hukum internasional. Hukum internasional yang dimaksud adalah hukum internasional publik. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : negara dengan negara; negara dengan subjek hukum lain bukan negara; atau subjek hukum bukan negara satu sama lain24. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.25 Dalam membahas isu hukum internasional tidak akan terlepas dengan sumber-sumber
hukum
internasional.
Adapun
sumber-sumber
hukum
internasional sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), yaitu :26 1) International
conventions,
whether
general
or
particular,
establishing rules expressly recognized by the contesting states (Perjanjian-Perjanjian Internasional); 2) International custom, as evidence of a general practice accepted as law (kebiasaan internasional yang diterima sebagai hukum); 3) The general principles of law recognized by civilized nations (Prinsip-prinsip umum hukum internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab);
24 Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: alumni, 2003, hlm. 4 25 Ibid., hlm. 2 26 Statuta Mahkamah Internasional (1945), Pasal 38 ayat (1)
14
4) Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law ( Putusan-putusan pengadilan internasional dan ajaran-ajaran para sarjana). Berkaitan dengan sumber-sumber hukum internasional tersebut,
maka
dalam penulisan skripsi ini akan digunakan sumber hukum internasional berupa perjanjian-perjanjian internasional, meskipun tidak menutup kemungkinan digunakannya sumber-sumber hukum internasional lainnya. Perjanjian-perjanjian internasional yang akan digunakan adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 dan Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea tahun 2002. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III ) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut27. Sedangkan Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara anggota ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berkaitan dengan Laut China Selatan.
27
https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa_Bangsa_tentang_Hukum_ Laut, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015
15
Reklamasi secara awam diartikan sebagai usaha menciptakan daratan baru di lahan sebelumnya yang digenangi air. Reklamasi telah lama dilakukan oleh mansusia. Reklamasi bertujuan menambah lahan untuk berbagai keperluan. Pada umumnya, penciptaan lahan baru melalui reklamasi dilakukan karena makin bertambahnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, perkantoran, dan lahan pertanian. Reklamasi lahan dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan pengeringan air laut, pengeringan rawa, dan lahan bekas pertambangan28. Tujuan dari reklamasi ini adalah menjadikan kawasan yang berair atau yang tidak berguna menjadi lebih bermanfaat. Reklamasi ini digunakan untuk membuka lahan baru dengan cara menimbun tempat-tempat yang berair seperti laut, sungai, rawa. Lahan baru tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, objek wisata, dan lain sebagainya. Laut China Selatan ialah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, mencakup daerah dari Singapura ke Selat Taiwan sekitar 3.500.000 km². Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan29. Republik Rakyat Tiongkok/RRT atau Republik Rakyat China/RRC, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribukota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,35 milyar jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya ke-4 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara 28
http://kliksma.com/2014/09/pengertian-reklamasi.html, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 29 https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Tiongkok_Selatan, Loc.Cit.
16
Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). RRT merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,363 miliar jiwa (perkiraan 2014), yang mayoritas merupakan bangsa Tionghoa30. RRT ialah negara terbesar ke-4 di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat, dan wilayahnya mencakup daratan yang sangat luas di bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang ditempati lapangan tanah baru; pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah timur ditemukan delta 2 sungai utama Tiongkok, Huang He (Sungai Kuning) dan Chang Jiang (Sungai Panjang). Sungai-sungai utama lainnya ialah Xi Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur. Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Tiongkok Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla-Makan dan Gurun Gobi31. Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan, dan beribukota di Taipei, oleh karena itu lazim disebut Tionghoa Taipei, terutama dalam even-even olahraga. RRT 30
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Rakyat_Tiongkok, diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 31 Ibid.
17
mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok (yang umum dikenal dengan Taiwan) namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan yang saat ini dikuasai RRT32.
F. Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya33. Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Jenis dan Sifat Penilitian Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan mengambil data primer atau data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan 32 33
Ibid. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2005, hlm. 42-43
18
mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen). Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif karena yang hendak diteliti dan dianalisa melalui penelitian ini adalah tinjauan hukum internasional terhadap tindakan reklamasi Laut China Selatan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa perjanjian-perjanjian dan Konvensi-konvensi internasional yang berkaitan tentang Hukum Laut Internasional. 2. Sumber Data Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari : a.
Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui UNCLOS 1982 dan Declaration On The Conduct Of Parties In The South China Sea tahun 2002 serta perjanjian–perjanjian internasional dan konvensi-konvensi internasional yang terkait.
b.
Bahan Hukum Sekunder, yaitu : semua dokumen yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
c.
Bahan Hukum Tersier, yaitu : Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
19
primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya34. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen perintah, termasuk peraturan perundang-undangan. 4. Analisis Data Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.
34
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 113-114
20
G. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dalam skripisi ini adalah sebagai berikut : BAB I :
PENDAHULUAN Bab ini berisi pengantar yang didalamnya dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II :
STATUS DAN KEDUDUKAN LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah konflik Laut China Selatan, status dan kedudukan Laut China Selatan menurut hukum laut internasional, dan sengketa-sengketa yang pernah terjadi di Laut China Selatan.
BAB III :
TINDAKAN REKLAMASI LAUT CHINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok, dasar Republik Rakyat Tiongkok dalam mereklamasi Laut China Selatan, dan tinjauan hukum laut internasional dalam mereklamasi Laut China Selatan.
BAB IV :
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT CHINA SELATAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai upaya-upaya penyelesaian sengketa
menurut
hukum
laut
internasional,
upaya-upaya
penyelesaian sengketa di Laut China Selatan, dan hambatan-
21
hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di Laut China Selatan. BAB V :
PENUTUP Bab ini berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari bab-bab sebelumnya, dan juga berisi saran-saran yang berkaitan dengan hal-hal yang dikaji di dalam penulisan skripsi.
22
