BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) di Cepu merupakan salah satu instansi yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi ( Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2010). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Pusdiklat Migas Cepu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Diklat Energi dan Sumber Daya Mineral. Diklat yang diselenggarakan tersebut dibedakan menjadi dua yakni diklat aparatur Negara yaitu diklat yang diikuti oleh peserta yang berasal dari karyawan instansi pemerintahan, sedangkan jenis diklat yang kedua adalah diklat industri Sub Sektor Migas yang diikuti oleh peserta yang berasal dari masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya Pusdiklat Migas Cepu memiliki dua sumber pendapatan yakni Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rupiah
Murni
merupakan
alokasi
dana
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak berasal dari pinjaman. Sumber pendapatan yang kedua yakni PNBP. Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam hal ini Pusdiklat Migas Cepu memperoleh dana PNBP
1
dari pelayanan jasa diklat Industri Sub Sektor Migas yang seluruhnya akan disetor ke kas Negara dan diakui sebagai salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dana yang berasal dari PNBP dapat digunakan sebagian dan/atau dianggarkan untuk membiayai kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi penghasil PNBP pada Kementrian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pelayanan tugas dan fungsinya (ketentuan umum PNBP). PNBP merupakan salah satu jenis penerimaan yang potensial dalam penyelenggaraan APBN, untuk itu diperlukan pencatatan yang akurat terkait dengan penerimaan tersebut. Dalam rangka menjaga keakuratan pencatatan PNBP, pemerintah telah menyelenggarakan suatu sistem untuk mengelola pencatatan PNBP dalam rangka penyetoran pada kas Negara yaitu sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.06/2006, Modul Penerimaan Negara (MPN) adalah bagian dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas Negara dan memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, sampai
dengan pelaporan
yang
berhubungan dengan penerimaan Negara. Ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem ini terhitung cukup luas meliputi Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Pengembalian Belanja, Penerimaan PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), dan juga PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Selanjutnya untuk menyempurnakan Sistem MPN, setelah sebelumnya telah terdapat sistem MPN G1 Kementrian Keuangan meluncurkan Sistem Modul
2
Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). MPN G2 adalah sistem elektronik yang terintegrasi untuk pengelolaan penerimaan negara sehingga memberikan kemudahan bagi wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor agar semua setoran dapat diaplikasikan dengan lebih praktis, cepat dan aman melalui internet banking, mobile banking, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ataupun mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun setor melalui teller bank. Sistem MPN G2 ini diharapkan mengurangi permasalahan
yang
masih
seringkali
terdengar
saat
ini,
seperti
keterbatasan waktu layanan setoran di loket perbankan, ketidaktersediaan Bank/Pos Persepsi di beberapa daerah karena kondisi geografis maupun ekonomis, bahkan menghilangkan pengenaan biaya atas transaksi penerimaan yang terkadang masih dikeluhkan oleh masyarakat. Sebelum melakukan penyetoran dengan menggunakan sistem MPN G2 tentu terdapat proses pengelolaan PNBP yang harus dilalui. Proses tersebut terdiri dari berbagai tahap dimulai dengan penentuan tarif, penentuan target yang ingin dicapai, yang selanjutnya diikuti dengan penawaran terhadap user (pengguna), kemudian dilakukan kegiatan sesuai dengan pilihan user (pengguna) setelah kegiatan dilakukan akan terdapat penerimaan yang selanjutnya akan dapat digunakan setelah dilakukan penagihan. Dalam melakukan setiap tahap pengelolaan PNBP terdapat SOP yang harus dijalankan. SOP tersebut dibuat dalam rangka memberikan sebuah pola kegiatan yang tersistem dalam pengelolaan PNBP. Namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat kendala dalam
3
penerapan SOP tersebut, untuk itu dalam hal ini penulis ingin mengetahui impelentasi SOP dalam prosedur atau proses pengelolaan PNBP.
1.2
RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat SOP tertulis dalam Pengelolaan PNBP? 2. Apakah dalam melakukan pengelolaan PNBP pihak Pusdiklat Migas Cepu telah menjalankan sesuai dengan SOP yang diterapkan?
1.3
TUJUAN PENULISAN Sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, penulis memiliki tujuan yakni : 1. Untuk mengetahui adakah SOP tertulis yang dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan PNBP 2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan PNBP di Pusdiklat Migas Cepu sudahkah sesuai dengan SOP yang diterapkan
1.4
MANFAAT PENULISAN Manfaat yang didapat dari penulisan Tugas Akhir ini, yaitu : 1. Bagi Mahasiswa a. Mengetahui
proses pencatatan
penerimaan PNBP
pada
Pusdiklat Migas Cepu
4
b. Mengetahui sistem yang digunakan oleh instansi dalam melakukan pengelolaan c. Mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama bangku perkuliahan dan memperoleh pemahaman yang lebih terkait dengan Akuntansi Sektor Publik, khususnya terkait dengan pengelolaan PNBP 2. Bagi Universitas Gadjah Mada a. Mengetahui seberapa besar kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan materi yang didapat 3. Bagi Kantor Pusdiklat Migas Cepu a. Mengetahui seberapa baik implementasi SOP yang dilakukan terkait dengan pengelolaan PNBP b. Memperoleh informasi terkait kendala yang terdapat dalam penerapan SOP c. Bentuk realisasi atas misi dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan pelatihan dan praktek kerja. 4. Bagi pihak lain yang berkepentingan a. Memberikan wawasan dan pemahaman lebih terkait proses nyata yang terdapat dalam Pusdiklat Migas Cepu dalam melakukan pengelolaan PNBP
5
1.5
KERANGKA PENULISAN BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan akan diuraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan latar belakang penulisan tugas akhir, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir, manfaat penulisan, dan kerangka penulisan tugas akhir.
BAB II : GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini akan dijelaskan Kondisi Umum/Deskipsi Topik Penulisan yang akan menjelaskan secara detail mengenai aktivitas umum dari
topik
penulisan,
menguraikan
tentang
landasan
teori
yang
berhubungan dengan judul tugas akhir yang diambil, juga memberikan penjelasan terkait metode penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan tugas akhir dan jenis serta sumber dari data tersebut.
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan mencakup seluruh analisis dalam tugas akhir termasuk didalamnya berisis tabel dan hasil analisis, kemudian disertai dengan pembahasan mengenai hasil analisis yang didapatkan berdasarkan topik permasalahan yang diangkat yakni analisis implementasi SOP pada pengelolaan PNBP di Pusdiklat Migas Cepu.
6
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir dari bagian inti tugas akhir. Bagian ini merangkum hal yang menjadi pokok bahasan dalam tugas akhir, sedangkan saran bersifat tentative yaitu dapat dimunculkan
apabila
memang
terdapat
saran
yang
dapat
direkomendasikan berdasarkan kesimpulan penulisan.
7
KERANGKA PENULISAN
Wawancara Bagian Pengelolaan PNBP
Observasi ke Bagian Pengelolaan PNBP
Dokumentasi Bahan
SOP Penetapan Tarif
SOP Pelaksanaan Kegiatan
SOP Pencatatan PNBP
SOP Penagihan & Penerimaan PNBP
SOP Penyetoran PNBP
8
