1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Walaupun demikian, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Berbagai kebijakan pemerintah telah diimplementasikan, akan tetapi pada kenyataannya tidak mengurangi warga miskin di Indonesia. Realitas ini menunjukkan bahwa kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan masyarakat selama ini belum menyentuh esensi kehidupan masyarakat miskin itu sendiri sebagai manusia yang memiliki hak-hak dasar. Hal ini ditegaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 bahwa Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tingginya kerentanan masyarakat untuk jatuh kebawah garis kemiskinan. Kuncoro (1997), menegaskan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu masalah sentral dalam pembangunan ekonomi, khusus dinegara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, karena kelompok orang miskin berjumlah besar atau bahkan merupakan mayoritas.
1
2
Berikut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Sukoharjo pada akhir tahun 2009, sebagai berikut Tabel 1 Jumlah Warga Miskin di Kabupaten Sukoharjo Jumlah Warga No Kecamatan di Sukoharjo Jumlah Warga Miskin 1 Weru 66.613 28.893 2
Bulu
51.267
24.057
3
Tawangsari
58.624
36.959
4
Sukoharjo
85.543
29.126
5
Nguter
66.552
25.657
6
Bendosari
67.769
24.695
7
Mojolaban
78.685
34.939
8
Grogol
75.233
38.404
9
Baki
104.653
39.612
10
Gatak
48.408
24.595
11
Kartasura
97.213
21.322
12 TOTAL 854.007 353.412 (Sumber: Suharjo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda))
Sebagai suatu strategi yang ingin secara langsung dan cepat menangani dan
memecahkan
masalah
kemiskinan,
Tjokrowinoto
(2000:
315)
merumuskan pengertian yang lebih operasional untuk memahami strategi pembangunan yang berorientasi pada paradigma kesejahteraan yang menjanjikan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan
yang
berorientasi pada kesejahteraan, dirumuskan sebagai sejumlah besar program yang akan mengantarkan hasil pembangunan kepada sebagian terbesar warga masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang
3
selangsung mungkin, terutama dengan cara meningkatan akses mereka kepada pelayanan publik dan penyuluhan. Dalam operasionalisasinya pemerintah merancang sebuah paket program yang dapat berisi berbagai komponen yang paling terkait dengan persoalan kesejahteraan yang akan ditangani. Langkah berikutnya adalah upaya untuk menyalurkan berbagai komponen paket program tersebut. Kepada kelompok masyarakat yang dianggap menyandang masalah dalam pemenuhan kesejahteraanya tersebut. Dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin, maka pemerintah melanjutkan program RASKIN sebagai salah satu program proteksi sosial, yang bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. RASKIN merupakan program perlindungan sosial, sekaligus sebagai pendukung program lainnya, seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin, salah satunya melalui raskin. Pendapat Soesilo (dalam Wahyuni, 2013) mengemukakan bahwa: Program Raskin merupakan bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesbilitas dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan peorangan, yang efektivitasnya dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar Kementrian/Lembaga terkait di Pusat maupun di Daerah terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan dilandasi bahwa Raskin adalah hak orang miskin. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin) merupakan suatu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk
4
miskin. Melalui program tersebut yang didukung program bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan program Raskin, maka pemerintah menunjuk Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai Lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan (menyalurkan) Raskin tersebut. Program Raskin ini sebenarnya diawali dengan Program Operasi Pasar Khusus Beras pada tahun 1998. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, disertai kemarau kering serta bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pemberantas hama yang cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei - Juni 1998. Penunjukan BULOG untuk melaksanakan program ini antara lain karena beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan stok beras BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan BULOG mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian baru ditagihkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi dan terus dilakukan penyempurnaan. Tahun 2002 program ini diganti menjadi program Raskin (beras miskin) (Munandar, 2013).
5
Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran program Raskin tahun 2008 adalah berkurangnya beban pengeluaran 19.1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan data BPS, melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 10 Kg/RTM/bulan selama 10 bulan. Sasaran program Raskin tahun 2009 adalah data RTS yang dikirimkan oleh BPS dengan identitas jelas, yaitu kartu yang tertulis by name and by address dengan jatah 15 kg per KK selama 12 bulan (Diahloka dan Dewi, 2013). Pelaksanaannya di daerah Kabupaten Sukoharjo dan kaitannya dengan pelaksanaan program Raskin, sesuai data yang diberikan oleh Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo, total penerima raskin 2014 sebanyak 51.168 rumah tangga miskin (RTM). Jumlah penerima itu sama dengan yang diberikan pada 2013 lalu. Tabel 2 RTH Penerima Beras Miskin No Kecamatan di Sukoharjo Jumlah RTM Penerima Raskin 1 Weru 4.641 2 Bulu 2.485 3 Tawangsari 4.573 4 Sukoharjo 4.930 5 Nguter 3.909 6 Bendosari 3.181 7 Polokarto 6.020 8 Mojolaban 5.468 9 Grogol 5.672 10 Baki 4.420 11 Gatak 2.939 12 Kartasura 3.930 (Sumber: Sunan, Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo)
6
Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa dari 51.168 Rumah Tangga Miskin (RTM), hanya berhasil disalurkan Raskin sebanyak 32.895 RTM atau sebesar 64.29 %. Selain itu, dari kuota yang ditetap untuk setiap RTM yang seharusnya menerima 15 kg beras netto per bulan dengan harga Rp. 24. 500 per kg, ternyata setiap RTM hanya menerima 5 kg per bulan, karena pembagian beras dibagikan rata kepada masyarakat, tidak berpedoman pada kriteria keluarga miskin. Hasil pengamatan awal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan program Beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) belum seluruhnya efektif, terutama dilihat dari aspek jumlah kelompok miskin, volume beras dan harga, sehingga dapat dipastikan belum optimal memberikan kontribusi yang berati bagi peningkatan kesejahteraan hidup keluarga miskin, khususnya di kabupaten Sukoharjo. Guna
meningkatkan
pengelolaan
program
RASKIN
diperlukan
manajemen yang tepat. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mancapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dalam penelitian ini difokuskan pada manajemen secara umum sesuai dengan fungsinya. Alasannya seperti yang diutarakan oleh Rayadi (2012: 116) bahwa sumber daya manusia merupakan elemen yang sangat penting dalam satu perusahaan. Kegagalan mengelola sumber daya manusia dapat mengakibatkan timbulnya gangguan dalam pencapaian tujuan dalam organisasi, baik dalam kinerja, profit, maupun kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Kondisi umum saat ini
7
menunjukkan bahwa organisasi masih lemah dalam beberapa hal, antara lain: manajemen yang tidak efisien, keterbatasan dana dan teknologi serta kualitas SDM yang belum memadai. Manajemen merupakan bagian tidak terpisahkan dari manajemen suatu organisasi. Kegunaan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi orang pada organisasi dalam cara-cara yang secara strategis, etis, dan sosial dapat dipertanggung jawabkan. Manajemen sumber daya manusia memberikan sumbangan secara langsung pada peningkatan produktivitas melalui penemuan cara-cara yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas kerja karyawan. Khusus pada pegawai pemerintah tingkat kecamatan di Grogol Sukoharjo diharapkan dalam kinerjanya dapat optimal, sehingga program Raskin diharapkan dapat berlangsung optimal di semua wilayah penerima Raskin, termasuk di wilayah kecamatan di Grogol Sukoharjo. Berdasarkan data tersebut di atas peneliti tertarik mengambil judul “Manajemen Program Pembagian Raskin Di Kecamatan Grogol Sukoharjo”
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu adanya rumusan masalah masalah, agar penelitian dapat fokus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
8
“Bagaimanakah manajemen program pembagian Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Sukoharjo?”
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan perumusan masalah, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui manajemen program pembagian Beras Miskin (Raskin) di kelurahan Kwarasan Kecamatan Grogol Sukoharjo.
D. Manfaat Penelitian 1. Teoritis Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan khususnya SDM yang berhubungan dengan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam program pembagian Raskin. 2. Praktis a. Bagi aparat pemerintah tingkat kelurahan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan masukan, khususnya dalam pengelolaan manajemen program pembagian Raskin. b. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang.
