BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya suatu belanja pemerintah Daerah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di samping itu, bagi negara Indonesia yang masih berkembang terutama di Daerah Sumatera Utara, belanja pemerintah mempunyai peranan yang cukup krusial sebagai stimulus pembangunan ekonomi. Untuk mendapatkan efek positif yang optimal bagi perekonomian, maka diperlukan suatu sistem perencanaan belanja pemerintah yang baik dan tepat sasaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja, karena variabel ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja merupakan salah satu instrument kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bekerja mempengaruhi perekonomian melalui anggaran yang berfungsi sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pada dasarnya kebijakan fiskal akan mentransfer tenaga 1
2
beli masyarakat (berupa pajak, keuntungan, bea, dan/atau pinjaman) kepada pemerintah dan kemudian mentransfernya kembali kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan didistribusikan menurut pertimbangan tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa transfer berperan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian daerah. Strategisnya pengaruh transfer tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara penerimaan dengan alokasi belanjanya. Pada dasarnya dampak transfer sangat dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya adalah pertama, sampai seberapa besar proporsi transfer dialokasikan untuk membiayai berbagai jenis belanjanya. Kedua, sampai seberapa besar jenis belanja tersebut dapat menstimulasi kegiatan ekonomi regional yang selanjutnya dapat diserap kembali dalam bentuk penerimaan dari daerah sendiri1. Berikut ini adalah gambar 1.1, grafik dari Belanja Daerah Pemerintah Daerah pada 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan 2011.
1 Haryo Kuncoro, Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia . SNA IX .Unhas Makasar . 26-27 Juli 2007.
3
Gambar 1.1 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Belanja Daerah 1,000,000 800,000
673,106
600,000
607,404
770,771 668,032 649,819 Belanja Daerah
400,000 200,000 0 2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: djpk, diolah Dari gambar di atas, Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara terjadi penurunan pada tahun 2009 dan 2010, dikarenakan Pemerintah Daerah tidak dapat mengatur Dana Belanja Daerah sehingga terjadi penurunan dari tahun sebelumnya menjelaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan sumber penerimaan yang
digunakan
untuk
pendanaan
pemerintah
daerah
dalam
pelaksanaan
2
Mutiara Maimunah. Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau sumatera, SNA Padang 2006.
4
desentralisasi fiskal adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemberian dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi adanya disparitas fiskal vertikal (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan horizontal (antar pemerintah daerah), sekaligus membantu daerah dalam membiayai pengeluaran pembangunannya.menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi3, yaitu: 1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan
yang
diperoleh
daerah
kemudian
dialokasikan
sebagai
pembiayaan belanja daerahnya. 2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus siminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar4. Jadi, PAD harus lebih tinggi dibandingkan Dana Perimbangan yang menandakan daerah
3
Abdul Halim & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25. 4 Dwirandra, Efektivitas dan kemandirian keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2002‐2006.
5
tersebut sudah mandiri dan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi tercapai. Berikut ini adalah gambar 1.2, grafik dari Pendapatan Asli Daerah pada 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Pendapatan Asli Daerah 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
97,887
40,176 2007
37,363
2008
2009
48,481
2010
47,987
Pendapatan Asli Daerah
2011
Sumber: djpk, diolah Dari gambar di atas grafik Pendapatan Asli Daerah terjadi fluktuatif ditahun 2008 dan tahun 2010, Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah di Sumatera Utara belum mampu mengelola dana PAD dengan baik, Pemerintah Daerah juga kurang intensif didalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerahnya. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana
6
perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Di samping dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan Iain-lain pendapatan. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Seharusnya dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel. Pemerintah dalam perkembangannya memberikan dana perimbangan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Salah satu komponen dana perimbangan tersebut adalah dana alokasi umum. Berbagai penafsiran yang dipaparkan oleh Saragih (2003) diantaranya5: •
DAU merupakan Hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa pengendalian
•
DAU harus dipertanggung jawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun kepusat, karena DAU berasal dari APBN Berikut ini adalah gambar 1.3, grafik dari Dana Alokasi Umum pada 15
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang tejadi pada tahun 2007 sampau dengan tahun 2011. 5
Saragih, desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, 2003
7
Gambar 1.3 Dana Alokasi UmumKabupaten/Kota di Sumatera Utara
Dana Alokasi Umum 440,000 428,152
420,000
410,230
400,000 380,000
375,665
381,295
Dana Alokasi Umum 372,463
360,000 340,000 2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: djpk, diolah Dari grafik di atas menunjukan bahwa Dana Alokasi umum di Kabupaten/Kota Sumatera Utara terjadi fluktuatif, hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan pada tahun 2009 dan tahun 2010. Dengan hal ini Pemerintah Daerah kurang mengendalikan DAU yang ditransfer dari Pemerintah Pusat. Penerimaan yang didapat Pemerintah daerah SumateraUtara selain PAD juga diperoleh dari Pendapatan Lain-lain yang sah, pendapatan ini diterima pemerintah melalui hal-hal yang di luar dari PAD. Di Sumatera Utara sendiri Pendapatan lain-lain yang sah diperoleh melalui pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dan lain-lain.
8
Berikut ini adalah gambar 1.4, grafik dari Pendaptan lain-lain yang sah pada 15 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang terjadi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 Gambar 1.4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah 120,000 109,441 100,000 80,000
76,504
70,594 62,229
60,000
66,218
Lain‐lain Pendapatan Daerah Yang Sah
40,000 20,000 0 2007
2008
2009
2010
2011
Sumber: djpk, diolah Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terjadi fluktuatif, dapat dilihat pada tahun 2008 dan tahun 2010 telah terjadi penurunan. hal ini memungkinkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2010 membuat Pemerintah Daerah tidak dapat mengoptimalisasikannya.
9
Provinsi Sumatera Utara memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi budaya, geografis dan ekonominya, namun dari pada itu dari segi Realisasi Belanja Pemerintah Daerah, di Jawa Barat mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun hal ini secara tidak langsung mempengaruhi faktor Internal yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Utara. Dengan demikian apa yang telah diungkapkan melalui lata belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERHADAP REALISASI BELANJA DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2007-2011) B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 1. Identifikasi Masalah a. Terjadi ketidak seimbangan pada Realisasi Belanja Pemerintah Daerah. b. Pemerintah Daerah masih bergantung pada PAD. c. Terjadi fluktuatif pada PAD. d. Terjadi fluktuatif pada DAU. e. Terjadi fluktuatif pada Lain-lain pendapatan yang sah. f. Pemerintah kurang mengoptimalisasi Belanja Daerah.
10
2. Pembatasan Masalah a. Terjadinya fluktuatif pada Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2009 dan 2010.
Dikarenakan
Pemerintah
tidak
mengoptimalisasikan
Belanja
Daerahnya dengan baik. b. Terjadi fluktuatif Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2008 dan tahun 2010 karena Pemerintah kurang mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada. c. Terjadi fluktuatif pada Dana Alokasi Umum pada tahun 2009 dan tahun 2010 karena kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga Dana Alokasi Umum tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. d. Terjadi penuruan pada Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2008 dan tahun
2010
karena
Pemerintah
tidak mampu
mengoptimalisasikan
penerimaan dari Pendapatan lain-lain yang sah. C. Perumusan Masalah 1. Seberapa besar pengauh Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara? 2. Seberapa besar pengauh Dana Alokasi Umum terhadap Realisasi Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara? 3. Seberapa besar pengauh Pendapatan lain-lain yang sah terhadap Realisasi Belanja Pemeritnah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara?
11
4. Seberapa besar pengauh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan lain-lain yang sah secara simultan terhadap Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara? D. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh terhadap Realisasi Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2. Untuk mengetahui Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh terhadap Realisasi Belanja Pemerintah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 3. Untuk mengatahui Pendapatan lain-lain yang sah mempunyai pengaruh terhadap Realisasi Belanja Pemeritnah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. 4. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan lain-lain yang sah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Realisasi Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Pemerintah, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi di dalam mengelola Belanja Daerah, sehingga dana yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya dominan pada Belanja Langsung saja, tetapi Pemerintah juga harus mengutamakan Belanja Tidak Langsung, sehingga Pemerintah dapat Merealisasi Belanja Daerah dengan baik.
12
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat, sehingga nantinya masyarakat dapat mengoreksi kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. 3. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang teori yang diperoleh serta sebagai bahan pembelajaran lagi bagi peneliti untuk membuat penelitian selanjutnya. 4. Bagi Akademisi, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wacana dalam perkembangan Ilmu Ekonomi. F. Sistematika Penulisan BAB I
: Pendahuluan Bab ini merupakan suatu pengantar dan penjelasan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
: Landasan Teori Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang terkait, hasil penelitian yang terdahulu, serta definisi-definisi variable-variabel yang diteliti. Dalam bab ini juga peneliti mengemukakan tentang hipotesis serta kerangka pikir.
13
BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. BAB IV : Gambaran Umum Kabupaten/Kota Bab ini berisi tentang Profil Kabupaten/Kota yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian, dimulai dari gambaran umum, letak geogafis serta visi dan misi dari Kabupaten/Kota. BAB V
: Analisis dan Pembahasan Didalam Bab ini menjelaskan tentang Hasil dari pengujian data ini, berupa uji t dan uji f. Di dalam bab ini juga peneliti mendapatkan hasil dai hubungan antar variabel.
BAB VI : Simpulan dan Saran Didalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dan didalam bab ini peneliti juga menyampaikan saran demi memperbaiki penelitian ini
