BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar belakang masalah Perkembangan jaman telah berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana perkembangan ini telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Manusia dituntut untuk memecahkan permasalahan ini dengan cara menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang, manusia akan dibawa ke dalam era persaingan global. Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia baik secara fisik maupun rohani, sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam angka pembangunan nasional. Ini terkandung jelas dalam tujuan pendidikan nasional yang tersurat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan dalam pasal 2: “Pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan UUD 1945” Sedangkan pasal 3 berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” .
Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yakni mengenai program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (wajar 9 tahun) merupakan salah satu upaya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan program tersebut menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan bangsa Indonesia. Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut lembaga pendidikan untuk bertanggung jawab kepada siswa dalam mempersipkan diri dan menghadapi dunia luar yang penuh tantangan dan persaingan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan fenomena baru dan berdampak munculnya masalahmasalah baru dalam dunia pendidikan. Masalah masalah tersebut diantaranya pemerataan pendidikan, relevansi, dan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan muncul dalam hal pendanaan dan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah untuk semua hal yang dibutuhkan dalam kegiatan dan proses belajar. Antara lain seperti bantuan subsidi atau Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah sekolah yang membiayai siswa dari keluarga kurang mampu, pemberian bea siswa bagi mereka yang berprestasi dan kepada siswa yang kurang mampu. Penyebab utama rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan adalah tingginya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Ini menyangkut biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Biaya pendidikan langsung meliputi uang pembangunan dan bulanan, seragam sekolah, buku dan alat-alat tulis, dan lain-lain. sedangkan untuk biaya pendidikan secara tidak langsung, dapat meliputi biaya transportasi,
uang saku, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa, "Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."Akibat dari undang-undang tersebut ialah, bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh warga atau peserta didik pada tingkat pendidikan dasar, meliputi SD/MI, SMP/MTs, serta satuan pendidikan yang sederajat. Sebenarnya, pemerintah sudah memprogramkan pemberian dana kepada seluruh sekolah di Indonesia yakni Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan subsidi BBM demi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Untuk anak-anak SD, sudah dapat dikatakan bebas biaya, karena dana yang diberikan berupa BOS sudah cukup untuk membiayai pendidikan. Sehingga, sejak tahun 2005 sudah tidak dipungut biaya iuran sekolah lagi.Yang menjadi masalah tinggal mereka yang mengenyam di bangku SMP dan SMA. Biaya yang diberikan berupa BOS dirasa sangat kurang untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan yang jauh lebih spesifik dibanding dengan kebutuhan anak-anak SD. Salah satu usaha untuk melakukan perbaikan dalam bidang pendidikan adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah daerah atau kabupaten di daerah-daerah otonom saat ini. Program sekolah gratis ini patut untuk diacungi jempol. Ini merupakan langkah yang sangat berani di tengah krisis di dunia pendidikan. Usaha pemerintah ini adalah untuk
membebaskan biaya pendidikan secara langsung bagi seluruh jenjang pendidikan yakni pendidikan dasar dan menengah. Beberapa daerah sudah melaksanakan pendidikan gratis pada sekolahsekolah negeri, salah satunya adalah Kabupaten Sukoharjo yang berhasil melaksanakan program tersebut. Kebijakan Pendidikan Gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan di tingkat dasar dan menengah yang sudah diprogramkan oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas, pemerataan memperoleh kesempatan belajar, membantu meringankan biaya sekolah, dan untuk meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan yang berbanding lurus dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian kualitas pendidikan akan meningkat guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Program ini sudah dimulai di Kabupaten Sukoharjo sejak awal tahun 2007 pada masa pemerintahan Bambang Riyanto, SH., yakni diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 912/449.a/2007 pada tanggal 5 Januari 2007 yang berisi tentang "Pemberian Biaya Operasional Kepada Sekolah Negeri di Kabupaten Sukoharjo". Program ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah serta meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi hak pendidikan, dan mewujudkan program wajib belajar tingkat dasar dan menengah. Dasar kuat yang melatar belakangi program ini adalah komitmen pemerintah untuk melaksanakan amanat UUD 1945 pasal 31 serta
UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya", dan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Banyaknya anak yang putus sekolah dan belum dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan tingginya biaya pendidikan turut mendukung program ini. Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/sederajat. Pada tahun 2008 APK rata-rata telah mencapai 96,18%, sehingga program Wajib Belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun dan menjadi pilar utama untuk pendidikan di Indonesia. Demi mewujudkan pendidikan gratis, pemerintah telah melakukan peningkatan anggaran di APBN untuk pendidikan sebesar 20%. Seiring bergulirnya reformasi di negara Indonesia yang menuntut otonomi daerah maka secara bertahap pun kewenangan penyelenggaraan pendidikan
diserahkan
kepada
tiap-tiap
pemerintah
daerah.Dengan
diserahkannya kewenangan tersebut kepada pemerintah daerah berarti telah ada keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan aktivitas pelayanan publik
tanpa harus banyak terpaku pada aturan-aturan yang telah di buat oleh pemerintah pusat. Demikian pula dengan pemerintah kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini bertindak sebagai pemerintah daerah setempat yang memiliki hak dan wewenang dalam pendidikan. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah dengan mengeluarkan kebijakan gratis bagi sekolah negeri.Kebijakan pendidikan gratis yang dikeluarkan mulai tanggal 2 Januari 2007 diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar sembilan tahun.Sekolah negeri yang mendapatkan kebijakan gratis dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA pada jalur pendidikan formal. Pemerintah Sukaharjo memberikan porsi yang cukup besar dari alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, utamanya perluasan dan pemerataan akses kesempatan belajar melalui kebijakan pendidikan gratis dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun sekaligus wajar pendidikan menengah 12 tahun. Untuk tahun 2007, anggaran untuk pendidikan gratis mencapai 23 miliyar. Namun, pada tahu 2008 mengalami penurunan menjadi 20 miliyar. Pada tahun 2009 anggaran kembali naik menjadi 26 miliyar. Total anggaran pendidikan gratis 2011 dari APBD 2011 mencapai Rp 48,7 miliar. Anggaran itu mengalami peningkatan disbanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 31 miliar. Tahun 2012 total keseluruhan untuk biaya pendidikan mencapai
Rp 103 miliar, tahun 2013 turun menjadi Rp 100 milliar, dan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 87 milliar. Dana tersebut digunakan untuk biaya pendidikan berupa biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Biaya operasional dan beasiswa diperuntukkan bagi semua peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan dibebankan kepada peserta didik. Sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau masyarakat yang disalurkan melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga ada bantuan yang disalurkan berupa Bantuan Khusus Murid (BKM) bagi mereka yang mengenyam pendidikan pada tingkat SMK/STM/SMEA sederajat. Pelaksanaan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo, juga didukung oleh beberapa Peraturan Bupati sehingga Surat Keputusan tersebut menjadi lebih kuat. Peraturan Bupati tersebut antara lain, Perbub Nomor 18 Tahun 2011, Perbub Nomor 19 Tahun 2011, Perbub Nomor 20 Tahun 2011, Perbub Nomor 21 Tahun 2011, dan Perbub Nomor 32 Tahun 2011. Tujuan dari pendidikan gratis ini adalah menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meringankan biaya pendidikan menengah, pemerataan memperoleh kesempatan belajar, meningkatkan manajemen pendidikan dalam rangka mewujudkan standar biaya pendidikan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, dan memberikan kesempatan kepada msyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
Dalam implementasi pendidikan gratis ini masih menemui beberapa permasalahan, seperti ketidakpastian waktu penyaluran dana yang tidak menentu yang dilakukan tiga bulan sekali atau lebih. Jadi sekolah harus mencari dana-dana talangan untuk membiayai keperluan-keperluan yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini mengakibatkan dana yang seharusnya di terima dan dialokasikan untuk biaya operasional sekolah mengalami penundaan jika tidak mencari dana talangan. Akibatnya muncul isu, sekolah adanya pungutan liar di sekolah. Dilarangnya pihak sekolah untuk menarik dana sepeser pun kepada orang orang tua dan wali siswa, menambah kegelisahan Bapak/ibu guru dan kepala sekolah. Padahal kebutuhan sekolah setiap tahunnya meningkat dan biaya pengadaan barang perlengkapan semakin mahal. Ketidakpastian penyaluran dana mengakibatkan munculnya isu adanya pungutan liar di sekolah. Dengan melihat landasan hukum yang ada, baik itu UUD 1945 yang secara langsung mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan tanpa memilahnya, ataupun dalam UU sisdiknas yang mengakui adanya tiga jalur pendidikan maka, kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo akan sangat menarik untuk di teliti dalam hal implementasinya apalagi terdapat berbagai persoalan yang terjadi setelah pendidikan gratis tersebut dijalankan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis efektivitas sampai sejauh mana program tersebut terlaksana dengan
melakukan penelitian dengan judul: "Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sukoharjo".
B.
Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah "Bagaimana efektifitas implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo?"
C.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian guna mencari, mengumpulkan, dan memperoleh data yang dapat memberikan gambaran dan informasi tentang efektifitas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Sukoharjo.
D.
Manfaat Penelitian Penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat dan faktual, sehingga memberikan manfaat bagi peneliti sendiri yang orang lain. Manfaat dari berbagai sudut antara lain:
1.
Manfaat teoritis
a.
Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi perkembangan pendidikan, bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsa, serta memberi kelancaran dalam proses belajar mengajar.
b.
Sebagai salah satu sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta nermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2.
Manfaat praktis a.
Bagi sekolah Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam
usahanya untuk menungkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dan pemanfaatan bantuan dana berupa BOS dan BKM yang signifikan.
b.
Bagi siswa Sebagai masukkan bagi siswa untuk untuk menumbuhkan
semangat mengenyam pendidikan di bangku sekolah sebagai wujud dari pementasan pendidikan bagi semua anak di Indonesia.
c.
Bagi peneliti Meningkatkan pemahaman dan penguasaan disiplin ilmu yang
dipelajari, serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama kuliah terhadap permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan yang nyata.
