BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, 2. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, dan, 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa
1
satu tahun anggaran. Agar tujuan-tujuan dalam otonomi daerah dapat tercapai, Pemerintah haruslah bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang sangat penting dimiliki, seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan keuangan publik terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi. Dalam hal ini, akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pembelanjaan publik yang dapat digunakan oleh pihak internal (pemerintah) dan pihak eksternal untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Anggaran pendapatan dan belanja rutin merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pendidikan, karena anggaran dan belanja
rutin
ini
mencerminkan
program
kerja
sekolah
di
dalam
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Dalam menjalankan program pendidikan yang berkualitas di perlukan biaya yang cukup besar, sedangkan pada saat ini keadaannya serba terbatas. Oleh karena itu, di dalam keterbatasan
2
ini di perlukan perencanaan anggaran serta pengendalian anggaran yang cermat. Dengan berkembangnya sistem pendidikan dengan mengacu pada standar sekolah nasional maka kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan di tingkat sekolah juga semakin meningkat, sehingga jumlah anggaran yang dikelola oleh pihak sekolah yang di awasi oleh pemerintah daerah, pada umumnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pihak sekolah, , juga ada beberapa mata anggaran yang di tetapkan oleh pemerintah daerah yang intinya pihak sekolah tidak boleh menyimpang dari petunjuk penggunaan dan pengeluarannya dan sekolah hanya sebagai pelaksana dan pengguna dalam tingkat mikro kelembagaan. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintah setiap sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai sekolah berstandar nasional atau SSN, maka dari itu pembangunan sarana maupun prasarana yang di lampirkan dalam program kerja sekolah haruslah berkualitas. Dan sekolah sebagai penyelengara anggaran mempunyai kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Pada saat sekarang ini pendidikan adalah hal utama yang di prioritaskan oleh pemerintah daerah
dalam hal pendanaan baik sarana
maupun prasarana, maka sebagai pelaksana anggaran setiap sekolah wajib meningkatkan mutu program pendidikan maupun sarana penunjangnya. Sebenarnya fungsi anggaran itu bagi sekolah adalah
3
1. Merupakan sarana untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab. 2. Memberi isi dan arti bagi pertanggung jawaban sekolah pada umumnya dan kepala sekolah pada khususnya. 3. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan sekolah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil. 4. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala sekolah untuk menyelenggarakan keuangan sekolah dalam batasan – batasan tertentu.
Perhitungan anggaran rutin sekolah di samping berguna sebagai pertanggung jawaban juga sebagai alat manajerial yaitu untuk pengendalian kegiatan sekolah. Jika tujuan ini ingin dicapai maka keterlambatan dalam penyusunan perhitungan anggaran harus di hindari. Perhitungan anggaran rutin sekolah harus di susun dan diterbitkan segera setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, sehingga perhitungan anggaran rutin sekolah dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukan bahwa penyusunan perhitungan anggaran rutin sekolah oleh pihak sekolah selaku penyelengara anggaran bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah, banyak kendala yang dapat menghambat pelaksanaannya secara tepat waktu.
4
Sehubungan dengan hal – hal tersebut maka penulis mencoba mengungkapkan permasalahan tersebut di atas dengan menulis skripsi yang berjudul EVALUASI PERHITUNGAN ANGGARAN BELANJA RUTIN SEBAGAI
PERTANGGUNG
JAWABAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN PADA SMP NEGERI 20 KOTA TANGERANG.
B. Perumusan Masalah Pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah, bagaimanakah proses penyusunan anggaran belanja rutin, serta pelaksanaan yang telah dilakukan oleh SMP Negeri 20 Kota Tangerang di hubungkan dengan bidang – bidang tertentu yaitu : 1. Bagaimana proses penyusunan perhitungan anggaran belanja rutin ? 2. Bagaimana pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran belanja rutin ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : a. Untuk mengetahui Proses Penyusunan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang. b. Untuk mengetahui pengelolaan serta mengawasi dan mengetahui pelaksanaan anggaran belanja rutin pada SMP Negeri 20 Kota Tangerang.
5
1. Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Mercu Buana. b. Bagi SMP Negeri 20 Tangerang, agar lebih memperhatikan lagi pengalokasian dananya bagi Pembangunan sarana penunjang belajar dan khususnya bagi para siswa agar mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. c. Bagi para pembaca, diharapkan skripsi ini dapat berguna untuk lebih membuka wawasan mengenai pengelolaan anggaran belanja rutin SMP Negeri 20 Kota Tangerang yang sebenarnya pada saat ini, sehingga dapat dijadikan perbandingan dengan kenyataan yang telah ada.
6
