BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia
yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan. Sekolah sebagai institusi pendidikan yang memiliki tugas utama mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu negara, maka tentu saja dalam hal pengembangan tidak dapat dilaksanakan dalam sekali proses pengembangan.
Proses
pengembangannya
harus
dilaksanakan
secara
berkesinambungan dan terus-menerus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan harapan stakeholder dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah harus mengembangkan sistem perencanaan yang kuat dan bagus yang kemudian dalam pelaksanaannya dilakukan monitoring dan pengukuran yang tepat. Dengan kata lain, sekolah berupaya menerapkan sistem manajemen mutu untuk organisasinya. Saat ini beberapa sekolah swasta dan negeri sudah melaksanakan sistem penjaminan mutu dengan baik, seperti yang tercantum dalam PP 19, 2005 pasal 91 berikut:
1
(1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas
Penjaminan mutu pendidikan secara yuridis formal dinyatakan dalam UU Sisdiknas pasal 1 ayat (21), bahwa : “Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan”
Dalam UU Sisdiknas pasal 50 ayat (2) juga dinyatakan, bahwa : “Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”. Dari UU Sisdiknas (20 tahun 2003) dan PP (19 tahun 2005) tersebut terlihat bahwa sekolah sebagai satuan pendidikan harus mampu melakukan penjaminan mutu akademiknya seiring dengan pemberian otonomi yang lebih tinggi dari pemerintahdan tuntutan akuntabilitas dari masyarakat serta meningkatnya faktor competitiveness. Dengan demikian, semua lembaga pendidikan sekolah sekarang ini diwajibkan untuk memiliki proses penjaminan mutu, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkannya, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Kondisi ini merupakan upaya perintah dalam memperbaiki manajemen sekolah yang jumlahnya sangat besar dan kualitasnya sangat beragam di Indonesia dalam menjawab faktor daya saing bangsa.
2
Sistem manajemen yang digunakan oleh sekolah berkaitan dengan Manajemen Mutu (Quality Management) adalah Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO seri 9001 dengan versi terbaru 2008, yang kemudian dikenal dengan nama SMM ISO 9001:2008. Standar ISO 9000 series secara umum berkaitan dengan pengadopsian ISO 9000 sebagai standar internasional. ISO 9000 adalah sebagai satu-satunya standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui dunia dan bersifat global serta dapat diterapkan pada seluruh organisasi dan industri. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan implementasi ISO di sebuah organisasi memberikan kesempatan untuk dapat meningkatkan nilai dan eksistensi mereka secara terus menerus. Implementasi ISO menekankan pada system menajemen mutu lebih dekat pada proses dalam sebuah organisasi dalam melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Berita yang telah dilansir oleh beberapa media massa menyampaikan bahwa Kemdiknas mendorong seluruh sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta di Tanah Air bersertifikat ISO 9001:2008 bidang manajemen mutu dalam upaya peningkatan kualitas lulusan SMK sebelum memasuki dunia kerja. Informasi dari Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Joko Sutrisno di Jakarta, Senin (7/2/2011) mengatakan bahwa saat ini dari 9200 SMK di tanah Air, sebanyak 700 SMK yang telah bersertifikat ISO 9001:2008. (Sumber data: http://kabatkm13.com). Target yang akan dicapai hingga akhir tahun 2014 seluruh SMK baik negeri maupun swasta sudah bersertifikat ISO 9001 : 2008. Pada informasi berikutnya Joko Sutrisno mengatakan pada tahun 2011, Kemdiknas akan menambah jumlah 1500 SMK diusulkan untuk mendapatkan
3
sertifikat ISO yang dibiayai dari dana APBN, masing-masing SMK akan menerima Rp 30 juta. Dana APBN yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut harus digunakan untuk menyelesaikan proses sertifikasi sekolah. Hal ini mengingat masih banyaknya SMK yang belum bersertifikat ISO, maka dibutuhkan dukungan dari APBD serta partisipasi masyarakat. Program implementasi Sistem Manajemen Mutu tersebut pada dasarnya guna menjawab upaya pencapaian mutu pendidikan yang dimaksud. Namun demikian, menurut pengamatan empiris penulis, dalam implementasi persyaratanpersyaratan yang termaktub pada sistem manajemen mutu, umumnya manajemen lembaga pendidikan (sekolah) dalam hal memahami persyaratan mutu tersebut lebih mengutamakan memahami maksud persyaratan mutu daripada apa yang disyaratkan untuk mutu. Apa yang disyaratkan mutu lebih urgen dalam proses mutu karena dari persepsi inilah muncul indikator-indikator mutu. Dengan demikian, jika pencapaian mutu kurang, maka langkah yang jelas dan cepat dilakukan perbaikan. Sedangkan pemahaman tentang maksud persyaratan mutu, manajemen pendidikan hanya baru mendeskripsikan dokumen-dokumen mutu dari penjabaran klausul-klausul. Hal tersebut didukung oleh fakta bahwa kebijakan pemerintah tentang implementasi ISO 9001:2000 sekarang diganti dengan ISO 9001:2008. Dengan kata lain, implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 merupakan strategi ampuh untuk membangun budaya mutu di sekolah. Namun yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini adalah kebanyakan sumber daya manusia yang terlibat pada sekolah hanya mendiskripsikan sistem manajemen mutu tersebut pada dokumen-dokumen saja tanpa memahami esensinya. Sehingga yang
4
terjadi di lapangan adalah sumber daya manusia yang hanya menjadi robot dari dokumen-dokumen tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan tersebut adalah kurangnya mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berdasarkan delapan prinsip manajemen mutu yang mendasarinya. SMK Negeri 2 Probolinggo adalah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan pertama yang mengimplementasikan SMM ISO 9001:2000 pada tahun 2008 oleh SAI Global dan kemudian harus meng-upgrade pada versi 9001:2008 dalam upaya meningkatkan nilai dan eksistensi sekolah. Namun demikian, dalam implementasi SMM ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Probolinggo masih ditemui beberapa guru dan karyawan yang kurang maksimal dalam memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan alur pelayanan yang ada dikarenakan masih terdapat beberapa SDM yang kurang memahami esensi dan eksistensi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 secara hakikat. Tampak bahwa beberapa guru dan karyawan mengikuti implementasi SMM ISO tersebut hanya melengkapi dokumennya saja tanpa memperdulikan esensi dari pedoman prinsip manajemen mutu. Sejalan dengan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dan mengetengahkan sebuah judul “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo”, sehingga diharapkan penulis dapat menggali lebih komprehensif tentang bagaimana penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 pada sebuah lembaga pendidikan vokasional.
5
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang dipaparkan
di atas, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo? b. Apakah faktor pendukung implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 2 Kota Probolinggo? c. Apakah faktor penghambat implementasi SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 2 Kota Probolinggo? d. Bagaimanakah solusi yang ditempuh untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 2 Kota Probolinggo? e. Bagaimanakah dampak budaya mutu dari implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo? 1.3
Batasan Masalah Pada saat menjalankan fungsinya sebagai penyedia tenaga kerja tingkat
menengah maka manajemen SMK seyogyanya memahami pula perkembangan manajemen dan sistem industri modern, sehingga mampu mendesain, menerapkan, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja sistem layanan di SMK agar mampu memenuhi kebutuhan sistem manajemen industri, hal ini dimaksudkan agar setiap lulusan dari SMK mampu dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan sistem industri tersebut.
6
SMM
ISO
9001:2008
dimaksudkan
untuk
mendorong
organisasi
melakukan analisis persyaratan pelanggan, menetapkan proses-proses yang tepat dan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian suatu produk/jasa yang dapat diterima oleh pelanggan, kemudian secara konsisten mengendalikan prosesnya kearah pencapaian siklus waktu yang lebih cepat, optimal, efektif, dan efisien. Banyaknya ragam pelanggan dalam dunia pendidikan, sehingga pada penelitian ini, penulis membatasi permasalahan analisis implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Probolinggo pada 8 prinsip manajemen mutu, yakni : (1) fokus pada pelanggan (customer focus), (2) kepemimpinan (leadership), (3) keterlibatan personel (involving people), (4) pendekatan proses (process approach), (5) pendekatan sistem untuk pengelolaan (system
approach),
(6)
peningkatan
secara
berkelanjutan
(continual
improvement), (7) pembuatan keputusan berdasarkan fakta (factual decision making), dan (8) hubungan saling menguntungkan dengan pemasok (mutually beneficial supplier relationship) terhadap pelanggan utama yakni siswa, guru, dan dunia usaha dunia industri (DU/DI). Oleh karena pelanggan tersebut adalah pelanggan yang potensial yang berkepentingan langsung dalam proses pendidikan di sekolah. Proses pendidikan yang akan dibahas mengacu pada kegiatan layanan akademis siswa, yakni sarana fisik, kompetensi pendidik, dan kompetensi prasyarat siswa. Sedemikian hingga pada penelitian ini juga akan mengungkap faktor penghambat dan cara mengatasinya serta dampak budaya mutu yang terbentuk melalui implementasi SMM ISO 9001:2008. Disamping itu penelitian ini hanya mengupas implementasi SMM ISO 9001:2008 secara umum dikarenakan SMKN 2 Kota Probolinggo belum menerapkan pedoman
7
(guidelines) khusus pendidikan IWA-2 (International Workshop Agreement), masih dalam tahapan mempelajari. Definisi budaya mutu menurut Goetsch D.L dan Davis D.L (2002:110). adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Sedangkan menurut Watson M.A., dan Gryna,
F.M.,
(2001:41)
mengemukakan “quality culture is the pattern of habits, beliefs, and behaviour concerning quality”. Menurut Hardjosoedarmo (2004:92), memaparkan budaya kualitas adalah pola nilai-nilai, keyakinan dan harapan yang tertanam dan berkembang di kalangan anggota organisasi mengenai pekerjaannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa budaya mutu adalah budaya yang terbentuk dalam suatu organisasi yang berbentuk nilai-nilai keyakinan, norma, tradisi, filosofi, dan prosedur dari langkah perbaikan mutu mutu secara terus menerus sebagai harapan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa. Dalam penelitian ini budaya mutu yang dimaksud adalah nilai-nilai keyakinan, norma, tradisi, filosofi yang merupakan dampak dari implementasi SMM ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.
8
1.4
Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan
implementasi kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut : a. Mengkaji dan mendeskripsikan implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo b. Mengkaji dan mendeskripsikan faktor pendukung implementasi SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo c. Mengkaji dan mendeskripsikan faktor penghambat implementasi SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo d. Mengkaji dan mendeskripsikan solusi yang ditempuh untuk mengatasi faktor penghambat implementasi kebijakan SMM ISO 9001:2008 berdasarkan 8 prinsip manajemen mutu pada SMK Negeri 2 Kota Probolinggo e. Mengkaji dan mendeskripsikan dampak budaya mutu dari implementasi SMM ISO 9001:2008 di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo 1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat Secara Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber dan bahan kajian bagi pengembangan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berhubungan dengan implementasi SMM ISO 9001:2008 di pendidikan vokasional, sehingga dapat
9
menambah khasanah pengetahuan untuk pengembangan pendidikan vokasional yang bermutu demi memenuhi kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 1.5.2 Manfaat Secara Praktis Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain: a. Bagi Dinas Pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat memberikan konsep dasar berdasarkan fakta empirik dari lapangan tentang implementasi SMM ISO 9001:2008 pada pendidikan vokasional b. Bagi SMK Negeri 2 Probolinggo, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu sekolah melalui implementasi kebijakan
Sistem
Manajemen
(SMM)
ISO
9001:2008
agar
dapat
memaksimalkan kualitas pelaksanaan kebijakan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang diembannya c. Bagi pembaca dan peneliti sejenis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan pengkajian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada pendidikan vokasional d. Bagi Guru, diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan lebih mendalam tentang esensi implementasi kebijakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 berdasarkan prinsip-prinsip manajemen mutu di sekolah masing-masing
10
1.6
Penegasan Istilah Terdapat beberapa istilah yang harus ditegaskan sebagai langkah untuk
menyamakan persepsi antara penulis dengan pembaca pada penelitian ini, yaitu: a. Analisis Implementasi Kebijakan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;43), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya Menurut Dunn(2003:132), implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan analisis implementasi kebijakan adalah kegiatan penyelidikan untuk meneliti keadaan sebenarnya dari pelaksanaan kebijakan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 berdasarkan delapan prinsip manajemen mutu. b. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 Menurut Ibrohim dalam situsnya (www.ibrosys.com; diakses 03-08-2011), sistem manajemen mutu adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya)
untuk
melakukan
pengaturan
aktifitas-aktifitas
yang
mempengaruhi mutu produk atau pelayanan yang dihasilkan organisasi Menurut Gaspersz (1997:10), sistem manajemen mutu (Quality Management System) merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktekpraktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin
11
kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang dan atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu Dalam Penelitian ini, Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 adalah sekumpulan prosedur versi ISO 9001:2008 tentang standarisasi yang berkaitan dengan manajemen mutu (quality management) sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi dalam menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (jasa layanan pendidikan) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. c.
Budaya Mutu Budaya mutu menurut Goetsch D.L dan Davis D.L (2002:110). adalah sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan perbaikan mutu secara terus menerus. Budaya mutu terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, norma, tradisi, prosedur, dan harapan yang meningkatkan kualitas. Menurut Hardjosoedarmo (2004:92), memaparkan budaya kualitas adalah pola nilai-nilai, keyakinan dan harapan yang tertanam dan berkembang di kalangan anggota organisasi mengenai pekerjaannya untuk menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Dalam penelitian ini budaya mutu yang dimaksud adalah nilai-nilai, norma, tradisi, filosofi dan prosedur yang merupakan dampak dari implementasi SMM ISO 9001:2008 berdasarkan delapan prinsip manajemen mutu di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo
12
