BAB I PENDAHULUAN mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (selanjutnya ditulis K3)

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Era globalisasi dan pasar bebas WTO dan GATT yang akan berlaku tahun 2020 mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (selanjutnya ditulis K3) merupakan salah satu prasyarat yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan barang dan jasa antar Negara yang harus dipenuhi oleh seluruh Negara anggota, termasuk bangsa Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut serta mewujudkan perlindungan masyarakat pekerja Indonesia ; telah ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 yaitu gambaran masyarakat Indonesia di masa depan, yang penduduknya hidup dalam lingkungan dan prilaku sehat, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 1 Seirama dengan derap langkah pembangunan Negara dewasa ini, kita akan memajukan industri yang maju dan mandiri dalam rangka mewujudkan era industrialisasi. Proses industrialisasi maju ditandai antara lain dengan mekanisme, elektrifikasi dan modernisasi. 2 Dengan keadaan yang demikian maka penggunaan mesin-mesin, pesawatpesawat, instalasi-instalasi modern serta bahan berbahaya semakin meningkat. Hal tersebut disamping memberi kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan ragam sumber bahaya di tempat kerja. Maka akan terjadi pula lingkungan kerja yang kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan intensitas kerja operasional tenaga kerja. Masalah 1

www.depkes.go.id/index.php diakses 5 April 2009 Departemen Tenaga Kerja, Pembinaan Operasional P2K3 Modul Dasar-Dasar Keselamtan dan Kesehatan Kerja, 1998/1999, BAB I, hlm 1 2

Universitas Sumatera Utara

tersebut diatas akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan. 3 Sehingga dinggap sangat perlu untuk meningkatkan kwalitas dan kedisiplinan untuk melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (selanjutnya ditulis SMK3). Tenaga kerja merupakan asset perusahaan yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mengingat ancaman bahaya potensial yang berhubungan dengan kerja. Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui peraturan perundangan. Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu upaya dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan kerja yang penerapannya menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja. 4 Selain peraturan perundangan K3, komitmen perusahaan dalam menerapkan SMK3 juga tidak kalah penting guna mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan lain-lain. Tidak satupun produk peraturan perundangan yang ada di Indonesia tidak bersumber dari hukum dasar tertinggi yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai sumber hukum dari segala hukum. Sumber hukum peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berlandaskan pada pasal 27 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“. Pasal ini memberi

3

Ibid Gerry Silaban, Hak dan atau Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha / Pengurus Yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, (Medan : USU Press), 2008, hlm.1 4


makna yang luas bahwa disamping warga negara berhak mendapat pekerjaan yang manusiawi juga mendapatkan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang nyaman, sehat, dan aman serta dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. 5 Dengan demikian mengakibatkan meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya serta penyakit yang dapat ditimbulkan dari kondisi kerja. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah UU No.14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 6 Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 : 1. Setiap atas : a. b. c.

pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan

keselamatan dan kesehatan kerja moral dan kesusilaan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 7

Selain tentang K3 ternyata UU juga menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 yang berupa paksaan diatur dalam pasal 87 : 5

Abdul Rachmad Budiono.,SH,MH, Hukum Perburuhan di Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada), 1997, hlm. 1-2 6 www.wikimu.com/news/DisplayNews. diakses pada tanggal 20 Maret 2009 7 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 86 ayat 1 - 3


1. setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan. 2. ketentuan mengenai penerapan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bidang hubungan kerja sifat hukum perburuhan yang memaksa itu tidak begitu tampak jelas, di bidang kesehatan kerja inilah sifat memaksa itu menonjol dengan

sekeras-kerasnya,

pembentuk

undang-undang

memandang

perlu

menjelaskan bahwa undang-undang itu bersifat hukum umum (publiek rechtelijke) dengan sanksi pidana, karena : Pertama

: aturan-aturan yang termuat didalamnya bukan bermaksud melindungi kepentingan seorang saja, melainkan bersifat aturan masyarakat;

Kedua

: buruh Indonesia pada umumnya belum mempunyai pengertian atau kemampuan untuk melindungi hak-haknya sendiri. 8 Di bidang hubungan kerja misalnya, masih diperkenankan adanya aturan-

aturan yang menyimpang dari aturan perundangan, baik aturan itu ditetapkan oleh buruh dan majikan itu sendiri dalam suatu perjanjian kerja, maupun aturan itu ditetapkan oleh majikan (dengan persetujuan buruh) seperti dalam peraturan majikan, ataupun aturan itu ditetapkan oleh organisasi buruh bersama-sama dengan majikan dalam suatu perjanjian perburuhan. Di bidang kesehatan kerja penyimpangan dari aturan perundang-undangan yang ada, pada umumnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin terlebih dahulu dari instansi yang

8

Prof.Iman Supomo,SH, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan kerja (Perlindungan Buruh), (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1974), hlm.9


berwenang, yaitu instansi pengawasan perburuhan yang harus menjaga agar peraturan kesehatan kerja dijalankan. 9 Salah satu peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang ruang lingkupnya meliputi segala lingkungan kerja, baik di darat, didalam tanah, permukaan air, didalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. 10 Peraturan perundangan Permenaker No.05 tahun 1996 tentang SMK3, Undang-undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Ataupun berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Mentri, Peraturan Mentri maupun Instruksi Presiden. Berbagai peraturan perundangan tersebut sudah mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam berbagai aspek. Mulai dari syarat-syarat keselamatan kerja, larangan kerja buat anak-anak maupun perempuan, alat-alat pelindung yang wajib disediakan pengusaha dan wajib digunakan oleh pekerja / buruh. Kondisi lingkungan yang memenuhi syarat hygienitas dan kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan demi kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja. SMK3 yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan, bagaimana proses audit dan sertifikasi SMK3, serta ketentuan tentang SMK3 lainnya. Aturan kesehatan kerja tidak mengenal kata-kata seperti “hendaknya”, “sebaiknya” atau “seyogyanya”. Aturan kesehatan kerja merupakan perintah atau larangan. Hanya mengenal kata-kata “harus” atau “wajib” dan “dilarang” atau “tidak boleh”. Majikan yang tidak memenuhi perintah atau larangan tersebut 9

Ibid, hlm.9 www.wikimu.com/news/DisplayNews, diakses pada tanggal 20 Maret 2009.

10


diancam dengan pidana kurungan atau denda. Jelaslah bahwa penguasa di bidang kesehatan kerja ini, tidak ragu-ragu dan setengah-setengah dalam usahanya memberi perlindungan kepada pihak yang tergantung terhadap pihak yang berkuasa. 11 Banyaknya peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pentingnya masalah penerapan K3 dan SMK3 sebagai satu kesatuan menajemen perusahaan. Juga untuk mengetahui seberapa efektifnya peraturan perundangan ini pada berbagai perusahaan di Medan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada perusahaan untuk melihat pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan pelaksanaan SMK3 di perusahaan. B. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan SMK3 di perusahaan yang ada di Medan ? 2. Apakah manfaat dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan SMK3 terhadap perlindungan dan produktifitas pekerja? 3. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan SMK3? C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan :

11

Prof.Iman Supomo,SH, “Hukum Perburuhan Bidang…….”, Loccit, hlm. 9-10


Adapun yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tujuan lainnya adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja dan SMK3 pada perusahaan di Medan. b. Untuk mengetahui manfaat apa saja yang didapat dan dirasakan oleh pengusaha dan pekerja dari pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan pelaksanaan SMK3 ini. c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan SMK3 pada perusahaan di Medan. 2. Manfaat Penulisan 1. Bagi penulis Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat menambah pengetahuan tentang berbagai macam peraturan perundangan keselamatan kesehatan kerja (K3) di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundangan keselamatam kesehatan kerja (K3) dan SMK3 pada perusahaan sehingga dapat memberikan perlindungan dan meningkatkan produktivitas pekerja. Penulis juga dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapat pada saat berada di bangku kuliah. Menambah pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam masa perkuliahan, khsususnya dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (perlindungan buruh) dan SMK3. 2. Bagi perusahaan di Medan Penulian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memenuhi tanggungjawabnya memberikan perlindungan bagi


tenaga kerja. Apabila perusahaan memenuhi kewajibannya dalam penerapan peraturan perundangan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan menerapkan SMK3 maka secara otomatis produktifitas pekerja juga akan lebih baik. Manfaat lain dari penulisan skripsi ini bagi perusahaan adalah perusahaan juga mengetahui faktor apa yang mempengarui pelaksanaan peraturan perundangan tersebut, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan upaya kuratif dan preventif dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi proses produksi dalam perusahaan. 3. Bagi Tenaga Kerja / Buruh di Perusahaan Penulisan skripsi ini diharapkan dapat membantu buruh / pekerja untuk mengetahui apa yang menjadi kewajiban ataupun haknya dalam bidang, keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan pemahaman yang cukup pekerja tidak lagi dirugikan. Hanya dengan pemahaman yang cukup pula tenaga kerja dapat terhindar dari kecelakaan dan keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena perusahaan menerapkan SMK3 dengan baik, apalagi kalau perusahaan tersebut sudah di audit dan mendapatkan hasil yang bagus pula. Dengan pengetahuan yang cukup pula pekerja dapat dengan bijak melaksanakan kewajibannya dan sekaligus menuntut haknya. 4. Bagi Instansi Pemerintah Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam hal ini departemen terkait dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya skripsi ini pemerintah (dalam hal ini dawakili Departemen


Tenaga Kerja dan Balai K3) diharapkan mengetahui fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja (K3) dan SMK3. 5. Bagi Ilmu Pengetahuan Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan segala teori-teori perkuliahan khususnya bidang perburuhan. Dapat menjadi arsip kepustakaan , selain itu diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penulisan skripsi lainnya. D. Keaslian Penulisan Judul yang penulis pilih adalah “PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA (K3) SERTA SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) GUNA

MEMBERIKAN

PERLINDUNGAN

DAN

MENINGKATKAN

PRODUKTIVITAS PEKERJA DI MEDAN”, yang diajukan penulis dalam rangka memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum”. Judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal ini dibuktikan dengan pengesahan dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi berdasarkan referensi buku-buku, media cetak dan elektronik, data-data dari hasil riset pada perusahaan di Medan sebagai perusahaan sampling, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi Bidang K3, Balai K3, serta data-data yang berasal dari hasil survei yang dilakukan pada tenaga kerja / buruh di perusahaan sampling. Penulisan skripsi ini merupakan sebuah karya asli yang berasal dari penulis dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.


E. Tinjauan Kepustakaan Menurut W.J.S. Poerwadarminta undang-undang adalah ketentuanketentuan dan peraturan-peraturan (seperti larangan), hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh pemerintah sesuatu Negara (disusun oleh kabinet, disetujui parlemen dan ditandatangani oleh kepala Negara). 12 Adapun menurut W.J.S Poerwadarminta juga yang dimaksudkan dengan perlindungan adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya). 13 Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 terdapat penjelasan umum mengenai istilah-istilah yang sering digunakan dan diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 : 14 (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (3) Pekerja / buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (6) Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. usaha-usaha social dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam benuk lain Secara khusus Halim memberikan pengertian buruh/pegawai adalah : 15 1. bekerja pada atau untuk majikan/perusahaan 2. imbalan kerjanya dibayar oleh majikan / perusahaan

12

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 1127 13 Ibid, hlm 600 14 UU No.13 tahun 2003, Op Cit, pasal 2,3,6 15 Abdul Hakim,SH, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti 2003), hlm.2.


3. secara resmi terang-terangan dan kontinu mengadakan hubungan kerja dengan majikan/perusahaan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (pasal 1 ayat (6)). Disini jelas pengertiannya terkait dalam hubungan kerja, bukan di luar hubungan kerja. Dalam konteks penggunaan istilah tersebut penulis cenderung memilih istilah tenaga kerja dan pekerja. Istilah tenaga kerja digunakan, baik di luar maupun di dalam hubungan kerja, sedangkan pekerja khusus di dalam hubungan kerja. Berarti setiap pekerja sudah pasti tenaga kerja, tetapi setiap tenaga kerja belum tentu pekerja. 16 Undang-undang No.33 / 1947 tentang Kecelakaan Kerja dan Undangundang No.3 / 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja memperluas pengertian buruh/pekerja, sehingga meliputi : 17 1. magang, murid dan sebagainya yang bekerja pada perusahaan yang diwajibkan memeberikan tunjangan dalam hal mereka menerima upah. 2. mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan, kecuali jika mereka yang memborong pekerjaan itu sendiri yang menjalankan perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan.

16

Ibid, hlm 2-3 Darwan Print,SH, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.23 17


3. mereka yang bekerja pada seseorang yang memborongkan pekerjaan yang biasanya dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan. Mereka itu dianggap bekerja di perusahaan majikannya yang memborongkan diwajibkan

itu

sendiri

memberikan

(menjalankan

tunjangan

dalam

suatu mana

perusahaan

yang

pekerjaan

yang

diborongkan itu dikerjakan ). 4. orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, tetapi mereka tidak berhak mendapat ganti kerugian karena kecelakaan selama mereka menjalani hukuman. Menurut Suma’mur P.K Kesehatan kerja adalah : “ spesialisasi dalam ilmu kesehatan / kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan, agar pekerja / masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, maupun social, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit / gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan factor-faktor pekerjaan dan lingkungan keja, serta terhadap penyakit-penyakit umum”. 18

Jelas sifat-sifat kesehatan kerja : 1. Sasaran adalah manusia 2. Bersifat medis. 19 Sadjun H. Manulang berpendapat bahwa kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja meperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun social sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal. 20

18

Dr.Suma’mur P.K.,M.Sc, Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1996), hlm. 1 19 Ibid, hlm 1 20 Sadjun H. Manulang,SH, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hlm. 89


Keselamatan dan kesehatan kerja secara filosofi adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rokhaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Segi keilmuan adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 21 Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, maka perlu memahami beberapa pengertian dan istilah sebagai berikut : 22 a. Potensi Bahaya (Hazard) adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan / kerugian berupa cedera, penyakit, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. b. Tingkat bahaya (Danger) adalah merupakan ungkapan adanya potensi bahaya secara relative. Kondisi yang berbahaya mengkin saja ada, akan tetapi dapat menjadi tidak begitu berbahaya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan. c. Resiko (Risk) menyatakan kemungkinan terjadinya kecelakaan / kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operai tertentu. d. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan yang dapat dan telah mengadakan kontrak dengan sumber energi melebihi nilai ambang batas badan atau struktur. e. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu

21 22

Departemen Tenaga Kerja RI, Op Cit, BAB I, hlm. 4-5 Ibid,, hlm 3-4.


aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia dan atau harta benda. f. Aman / Selamat adalah kondisi tiada ada kemungkinan malapetaka (bebas dari bahaya). g. Tindakan tak aman adalah suatu pelanggaran terhadap suatu prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. h. Keadaan tak aman adalah suatu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Penjelasan lain yang berkaitan dengan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah : Kesatu tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. 23 Kedua pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja. 24 Ketiga ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis yang berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Mentri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. 25

23

Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 1 ayat (1) Ibid, pasal 1 ayat (5) 25 Ibid, pasal 1 ayat (6) 24


Keempat pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan dan pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. 26 Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian, tujuan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah : 27 1. Melindungi pekerja dari resiko kecelakaan kerja. 2. Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh. 3. Agar

pekerja/buruh

dan

orang-orang

di

sekitarnya

terjamin

keselamatannya. 4. Menjaga agar sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Hakikat kesehatan kerja adalah dua hal ; kesatu sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri, atau pekerja-pekerja bebas, dengan demikian dimaksudkan untuk kesejahteraan tenaga kerja dan kedua sebagai alat untuk meningkatkan produksi, yang berlandaskan kepada meningginya efisiensi dan daya produktifitas faktor manusia dalam produksi. Hakikat tersebut selalu sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan di dalam suatu Negara, maka keselamatan kesehatan kerja selalu diikutsertakan dalam pembangunan tersebut. 28

26

Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat (9). Abdul Hakim,SH, Op Cit, hlm.65 28 Dr.Suma’mur P.K.,M.Sc, Op.Cit, hlm. 2 27


Tujuan utama tersebut diatas dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut : pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit dan kecelakaan-kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan gizi tenaga kerja, perawatan dan mempertinggi efisiensi dan daya produktifitas tenaga manusia, pemberantasan kelelahan kerja dan penglipatgandaan kegairahan serta kenikmatan kerja, perlindungan bagi masyarakat sekitar suatu perusahaan agar terhindar dari bahaya-bahaya pengotoran oleh bahan-bahan dari perusahaan yang bersangkutan, dan perlindungan masyarakat luas dari bahaya-bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh produk-produk industri. 29 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang merupakan salah satu bagian dari perlindungan tenaga kerja perlu dikembangkan dan ditingkatkan, mengingat keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan agar : 30 1. Setiap tenaga kerja dan orang lainnya yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya. 2. Setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. 3. Proses produksi berjalan lancar. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 31

29

Ibid, hlm.3 Departemen Tenaga Kerja, BAB I, Loccit ,hlm. 1 31 www.depkes.go.id/index.php, diakses pada tanggal 5 April 2009 30


K3 bukan tanggungjawab pemerintah dan pengusaha saja, tapi kewajiban bersama antara pemerintah, pengusaha, pekerja dan masyarakat. 32 Sistem Manajemen K3 di lingkungan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. 33 Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

34

Tujuan lainnya

yaitu : 35

1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia (pasal 27 ayat 2 ) UUD 1945. 2. Meningkatkan komitment pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja

32

www.one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum , diakses pada tanggal 6 April 2009. 33 Permenaker No.PER-05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Kselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 1 ayat (1) 34 Permenaker No.PER-05/MEN1996, Op.Cit, pasal 2 35 Okleqs.wordpress.com/2008/05/03/penerapan-smk3/, diakses pada tanggal 6 Agustus 2009.


3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global 4. Proteksi terhadap industri dalam negeri 5. Meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional 6. Mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional 7. Pelaksanaan pencegahan kecelakaan masih bersifat parsial

Setelah diketahui apa itu SMK3 dan tujuan serta sasarannya maka akan terasa aneh apabila kita tidak mengatahui apa itu audit SMK3. Audit SMK3 merupakan pemeriksaan secara sistematik dan independent untuk menetukan suatu kegiatan dan hasil-hasil yang berkaitan sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan sesuai untuk mencapai kebijakan dan tujuan perusahaan. 36 Tujuan dari audit SMK3 untuk mengukur keefektifan penerapan K3 di tempat kerja, pemenuhan persyaratan perundangan K3, kemudian untuk menentukan tindakan perbaikan system, pemenuhan persyaratan

pihak

eksternal

(klien,

pelanggan,

dan

lain-lain)

sehingga

mendapatkan pengakuan dalam rangka kegiatan sertifikasi. 37 Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan SMK3 sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Sebelum lebih jauh membahas tentang produktivitas maka harus diketahui lebih dulu apa itu produktivitas. Dan berdasarkan Piagam Produktivitas Oslo 1984, produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa

36 37

Permenaker No.5 tahun 1996, Op.Cit, pasal 1 ayat (3) Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, PT.Sucofindo, hlm.4


untuk kebutuhan semakin banyak orang dengan menggunakan semakin sedikit sumber-sumber daya. 38 Sesuai dengan Laporan I Dewan Produktivitas Nasional RI 1983, pengertian baku produktivitas adalah sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus selalu lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. 39 F. Metode penulisan Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan adalah : 1. Jenis Penelitian Dalam menyusun skripsi ini digunakan metode campuran yaitu penelitian hukum normatif sekaligus empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana pelaksanaannya di tengah masyarakat. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan suatu survey ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang telah ada. 2. Sumber data a. Data Primer Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan survey dengan perusahaan sampling atau pihak terkait. 38

J. Ravianto, Produktivitas dan Manajemen, (Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas) , 1985, hlm. 16 39 Ibid, hlm.19


b. Data Sekunder Data-data sekunder meliputi : 40 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat, yang terdiri dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans No.05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja beserta Lampiran. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No.3 tahun 1969 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.120 mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-kantor, Undangundang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undangundang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Mentri, Keputusan Mentri, Surat Edaran dan Instruksi Mentri yang berkaitan erat dengan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. 3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dengan cara : 41

40

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 52. 41 Fred, N. Kerlinger, Azas-azas Penelitan Behavioral, (Yogyakarta : Gajahmada Univ. Press, Cetakan Kelima, 1996), hlm.770


a) Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa : perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar, majalah, maupun media elektronik yang semuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian. b) Penelitian di lapangan (field Research), untuk mengambil data pada perusahaan sampling yaitu PT.Telekomunikasi Indonesia Divisi Regioal 1 Sumatra, PT.Coca-cola Bottling Indonesia. Untuk mengumpulkan datadata ini, penulis menggunakan system wawancara (Interview) dan memberikan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Wawancara (Interview) adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang yakni pewawancara untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden yang dianggap berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selain wawancara ada juga survey berupa pengisian angket yang diberikan kepada tenaga kerja perusahaan sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapat data dari sisi pekerja sehingga dapat dibandingkan dan ditarik kesimpulan. 4. Analisis Data Data primer dan data sekunder yang telah ada disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kwalitatif dan kwantitatif dengan menggunakan metode


deduktif dan metode comparative. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan. Sedangkan metode comparative ‘comparative methode is the comparison of matched societies and institutions for the discovery of associations and correlations’. 42 Dengan penggunaan metode tersebut akan diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini digambarkan secara umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penilitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN

UMUM

TERHADAP

KESELAMATAN

KESEHATAN KERJA (K3) DAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) Pada bab ini akan digambarkan secara umum tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Menurut Undang-undang, termasuk di dalamnya sejarah K3 di Indonesia, ruang lingkup keselamatan kerja, ruang lingkup kesehatan kerja, dalam bab ini juga akan terlihat bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan berdasarkan

42

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.5


undang-undang, sistem pengawasan ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan K3. Pada sub bab berikutnya akan dibahas Sistem Manajemen K3 Berdasarkan Permenaker No.05 Tahun 1996, yang didalamnya terdapat ketentuan umum SMK3, bagaimana proses audit SMK3 dan sertifikasi audit SMK3, keuntungan dari pelaksanaan SMK3 bagi perusahaan dan pekerja, keamanan bekerja berdasarkan SMK3. Pada sub bab terakhir dibahas produktivitas kerja menurut beberapa teori.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN K3 dan SMK3 Peran Deaprtemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Medan Sumatera Utara dan juga peran Balai K3 dalam mengawasi pelaksanaan K3 beserta SMK3.

BAB IV

PELAKSANAAN

K3

DAN

SMK3

PADA

BEBERAPA

PERUSAHAAN DI MEDAN Gambaran umum perusahaan sample yaitu, PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara, PT. Coca-cola Bottling

Indonesia.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelaksanaan K3 dan SMK3 pada perusahaan di Medan, yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Sub bab terakhir membahas tentang bagaimana pengaruh dari pelaksanaan K3 dan SMK3 terhadap produktivitas pekerja.


BAB I PENDAHULUAN mendatang, kesehatan dan keselamatan kerja (selanjutnya ditulis K3)

Recommend Documents