1
BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Perkembangan zaman telah menuntut berbagai jenis bidang usaha untuk
memudahkan para pelanggannya (customer) melakukan transaksi perbankan dalam rangka mendukung efisiensi dan kepraktisan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan bidang usaha tersebut. Hal ini diikuti juga dengan tersedianya bermacam-macam produk perbankan yang ditawarkan perusahaan perbankan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan masyarakat di era yang semakin modern ini. Melihat hal-hal tersebut, beberapa lembaga perbankan maupun lembaga bukan bank mulai menawarkan jasa penyediaan mesin penangkap data elektronik atau selanjutnya disebut Electronic Data Capture (EDC) yang merupakan sebuah sistem pembayaran nontunai berbentuk uang elektronik (e-money). Dalam perkembangan teknologi informasi, layanan produk-produk bank tidak lagi menggunakan layanan konvensional saja, tetapi layanan itu kini dapat dilakukan menggunakan fasilitas teknologi informasi. Layanan-layanan penarikan dana, baik penarikan karena fasilitas kredit maupun fasilitas lain dari bank seperti pemanfaatan Electronic Data Capture (EDC) dapat menggunakan teknologi dengan sarana kartu, termasuk pembelian-pembelian yang dilakukan oleh nasabah. Dilihat dari sejarah transfer uang, maka sejak manusia mulai mengenal uang, telah terbentuk beberapa cara pengiriman uang. Mulai dari cara yang
1
2
sederhana, yakni dengan membawa sendiri atau menyuruh orang lain membawa uang (pemindahan fisik atau visual), sampai dengan sistem pemindahan uang non fisik atau nontunai yang canggih-canggih saat ini. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula memberikan kontribusi secara langsung terhadap perkembangan metode-metode transfer ini. Dalam sejarah hukum secara universal, hukum yang berkenaan dengan uang, termasuk kiriman uang ini memegang peranan kunci dalam hukum bisnis. 1 Dengan semakin majunya teknologi informasi, transaksi pembayaran non tunai terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai baik yang dilakukan bank maupun lembaga selain bank, yang mau tidak mau dituntut untuk mengikuti dan menggunakan teknologi ini sebagai bagian dari sistem pelayanannya yang dikenal
dengan
transaksi
perbankan
elektronik
(electronic
banking).
Perkembangan teknologi akan mengubah secara radikal sistem transaksi perbankan, yang pada akhirnya mengubah budaya perbankan.2 Transaksi-transaksi konvensional melalui paper, cepat atau lambat harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pada
akhirnya
transaksi
perbankan akan sangat
tergantung pada
perkembangan teknologi. Tegasnya, transaksi perbankan elektronik (electronic banking) merupakan tumpuan harapan dari seluruh transaksi perbankan di masa mendatang.3 Jenis alat pembayaran elektronik ini ada berbagai macam seperti kartu kredit, kartu debet dan yang baru-baru ini berkembang adalah e-money yang 1
Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 87 2 Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 195 3 Ibid., hlm. 195
3
biasanya dalam bentuk kartu penyimpan dana (stored value card). Di Indonesia alat pembayaran seperti ini telah diatur dalam sebuah Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan PBI nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (E-Money). Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan hasil temuan manusia yang tentunya akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain
memiliki
kelemahan
dalam
sistem
teknisnya
juga
mempunyai
ketidakpastian dalam segi jaminan kepastian hukum.4 Pada perkembangannya, transaksi perbankan akan menggunakan sistem teknologi informasi sehingga hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya transaksi-transaksi melalui konter bank. Kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh cabang bank, kini cukup diwakili oleh mesin penangkap data elektronik, yang selanjutnya disebut Electronic Data Capture (EDC) atau sarana perintah lain, misalnya call banking, SMS banking, internet banking, dan lain sebagainya. Jadi, orang tidak perlu lagi datang dan antri pada konter bank, kecuali pada saat tertentu. Dalam penggunaan kartu untuk pembayaran, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Nasabah sebagai pemegang kartu (cardholder), pedagang (merchant) sebagai pihak yang dapat menerima pembayaran (purchase) dengan kartu kredit, kartu debit dan kartu prepaid serta juga memiliki hubungan 4
Editorial Jurnal Hukum Bisnis, E-commerce Meningkatkan Efisiensi. Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 18. Maret 2002. hlm. 4
4
dengan sebuah bank, yaitu bank yang mengadakan kerjasama dengan pedagang (acquirer), dapat memproses transaksi uang elektronik dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. Pada acquirer inilah merchant memiliki akun yang akan „menampung‟ uang dari pemegang kartu (cardholder). Selanjutnya, kartu yang digunakan nasabah untuk bertransaksi dengan uang elektronik biasanya diterbitkan oleh bank penerbit, atau disebut sebagai issuer atau issuing bank. Salah satu dari beberapa sistem pembayaran nontunai yang belum lama digunakan adalah mesin penangkap data elektronik atau selanjutnya disebut Electronic Data Capture (EDC). Mesin Electronic Data Capture (EDC) merupakan salah satu produk pembayaran berbentuk uang elektronik (e-money) yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk pembayaran elektronik lainnya seperti phone banking, internet banking, kartu kredit, dan kartu debit atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Terkait dengan sistem pembayaran nontunai ini, baik lembaga bank maupun lembaga bukan bank yang menerapkannya tentu tidak terlepas dari keberadaan pedagang (merchant) yang menjalankan kegiatan bisnisnya. Para pihak dalam hal ini harus membuat suatu kontrak terlebih dahulu yang telah disepakati untuk dapat menjalin hubungan kerjasama. Bahkan belum lama ini beberapa bank BUMN menjalin kerjasama untuk mulai menerapkan Single EDC Link yang mana satu mesin EDC dapat digunakan untuk beberapa bank. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pedagang (merchant) dan para nasabah (customer) melakukan transaksi perbankan.
5
Electronic Data Capture (EDC) merupakan sebuah mesin yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara nontunai yang belakangan mulai sering dijadikan
metode
pembayaran
di
beberapa
merchant.
Namun
sistem
pembuktiannya dianggap menjadi kelemahan mesin ini. Banyaknya penggunaan uang elektronik ternyata jauh lebih rentan terhadap kesalahan atau penipuan dibandingkan dengan cara warkat (paper based). Di dalam pengadaan mesin EDC pada merchant dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian kerjasama antara penyedia jasa keuangan di satu pihak dan pedagang (merchant) di lain pihak. Setelah melalui negosiasi dengan penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance), perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kontrak, yang dalam hal ini ialah antara pedagang (merchant) dan bank. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika salah satu pihak melalaikan kewajiban-kewajiban yang ada dalam kontrak yang diperjanjikan. Namun pada umumnya dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang berkontrak tidak luput dari hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan kontrak yang diperjanjikan yang suatu waktu dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu. Berpatokan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan perjanjian kerjasama dan
6
PBI 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (Electronic Money), dari situ maka akan terlihat aspek tanggung jawab dari pelaku usaha khususnya merchant sebagai penjual barang atau jasa yang menerima pembayaran, prinsipal sebagai pengelola sistem pembayaran elektronik, bank penerbit yang bertindak sebagai pelaku usaha, dan acquirer sebagai pelaku kerjasama dengan pedagang serta menganalisa bagaimana KUH Perdata mengatur tentang perjanjian kerjasama. Dengan uraian diatas tersebut, maka dipilihlah skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) ANTARA BANK DENGAN PEDAGANG (MERCHANT) MENURUT KUH PERDATA DAN PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk MEDAN)” B.
Perumusan Masalah Dari
uraian sebelumnya, penulisan skripsi
ini
akan membahas
permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama electronic data capture (EDC)? 2. Bagaimana prosedur sistem electronic data capture (EDC) dan otorisasi transaksi electronic data capture (EDC) oleh Bank terhadap merchant? 3. Bagaimana hambatan dan upaya para pihak saat pelaksanaan kontrak electronic data capture (EDC)? C.
Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut 1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan perjanjian kerjasama electronic
7
data capture (EDC). 2. Untuk mengetahui prosedur dalam sistem electronic data capture (EDC) dan otorisasi Bank terhadap merchant atas suatu transaksi electronic data capture (EDC). 3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya saat pelaksanaan kontrak electronic data capture (EDC) D.
Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni : 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi mengenai hukum perbankan, menjadi bahan kajian untuk menambah serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum seperti hukum perjanjian, hukum perbankan, serta memperdalam mengenai electronic data capture (EDC) sebagai transaksi nontunai bersama berkaitan dengan perjanjian kerjasama bank dengan merchant. 2. Manfaat Praktis Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum positif dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan dapat dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum perjanjian dan hal-hal mengenai
8
lembaga keuangan baik bank maupun lembaga selain bank serta diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara umum.
E.
Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk
menemukan
kenyataan-kenyataan
tentang
hukum
yang
berlaku
dalam
masyarakat.5 1. Sifat/Jenis Penelitian Sifat atau jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analitis
mengarah
kepada penelitian
yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau diajukan terhadap peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pelaksanaannya di masyarakat yang dijadikan objek penelitian. 2. Bahan Hukum Materi dalam skripsi ini diambil dari data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud adalah : a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah data-data berupa informasi dan penjelasan berkenaan dengan electronic data capture (EDC) yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dan dokumen-dokumen hukum yang 5
hlm. 78
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008,
9
mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini antara lain menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia. b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi informasi atau hasil kajian terkait electronic data capture (EDC) sebagai uang elektronik, seperti hasil kajian seminar-seminar, jurnal-jurnal, buku-buku, makalah-makalah, serta karya tulis ilmiah lainnya maupun tulisan-tulisan yang terdapat pada website terpercaya yang mengulas tentang penerapan sistem electronic data capture (EDC) dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan pada skripsi ini sebagai bahan acuan di dalam penulisan skripsi ini. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa umum, kamus hukum, serta bahan-bahan hukum di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data dalam penulisan skripsi ini.
10
3. Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi lapangan yaitu wawancara dengan Bapak Ade Chandra selaku Marketing Manager Cards and Business Merchant, PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Medan dan studi pustaka (library research) untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 4. Analisis Data Di dalam penulisan skripsi ini untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran di lapangan dan studi pustaka (library research) maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu merupakan analisis data yang tidak membutuhkan populasi dan sampel dengan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memaparkan temuantemuan yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis perjanjian kerjasama electronic data capture
(EDC) antara bank dengan pedagang
(merchant) menurut KUH Perdata dan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dalam bentuk deskripsi naratif yang mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Dalam penulisan skripsi, metode pendekatan yang digunakan yaitu secara deskriptif, dimulai dengan analisis terhadap perjanjian kerjasama bank dengan merchant terkait electronic data capture (EDC) sesuai dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi suatu penelitian bisa dicapai sampai tahap deskriptif atau inferensial. Penelitian deskriptif apabila hanya menggambarkan keadaan objek,
11
sebaliknya penelitian inferensial tidak hanya melukiskan, tetapi dengan keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan. Selanjutnya, berdasarkan kesimpulan itu nantinya dijadikan dasar deduksi untuk menghadapi persoalan khusus atau tindakan praktis dengan kejadian tertentu.6 Dengan spesifikasi demikian, diharapkan penulis dapat melakukan tinjauan yuridis mengenai perjanjian kerjasama Electronic Data Capture (EDC) antara bank dengan pedagang (merchant) menurut KUH Perdata dan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 berdasarkan permasalahan yang diteliti. F.
Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran perpustakaan dan hasil-hasil pembahasan skripsi
yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan ternyata belum pernah dilakukan pembahasan terhadap skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Perjanjian Kerjasama Electronic Data Capture (EDC) antara Bank dengan Merchant menurut KUH Perdata dan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 (Studi pada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Medan). Skripsi dengan judul di atas adalah judul yang belum pernah dibahas oleh pihak manapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun dan ini adalah murni hasil penelitian dan pemikiran dalam rangka melengkapi tugas guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. G.
Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pemahaman dan pengerjaan terhadap materi skripsi 6
Sujitno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1982, hlm. 3
12
ini dan agar membuat sistematika secara teratur dalam bagian-bagian yang semuanya saling berhubungan satu sama lain, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab dan diantara bab-bab terdiri pula atas sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini akan membahas mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENERBIT DAN PEDAGANG Dalam bab ini akan membahas mengenai perjanjian secara umum yang meliputi pengertian perjanjian dan dasar hukum perjanjian, syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, subjek dan objek perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan jenis perjanjian kerjasama EDC, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama EDC yaitu penerbit dan pedagang (merchant) meliputi, pengertian dan dasar hukum penerbit, pihak terkait dalam penerbitan uang elektronik, kriteria penerbit uang elektronik sebagai penyelenggara sistem
pembayaran EDC, pengertian pedagang, klasifikasi
pedagang, kriteria pedagang (merchant) sebagai penyedia sistem pembayaran EDC. BAB III
TINJAUAN
UMUM
CAPTURE (EDC)
TENTANG
ELECTRONIC
DATA
13
Dalam bab ini akan membahas mengenai Pengertian dan Dasar Hukum Electronic Data Capture (EDC), Peran Bank Sentral dalam Sistem Pembayaran nontunai EDC, Perbedaan Electronic Data Capture dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Risiko-risiko dalam Sistem Pembayaran nontunai EDC, serta Kelebihan dan Kekurangan sistem pembayaran Electronic Data Capture. BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC) ANTARA BANK DENGAN PEDAGANG (MERCHANT) MENURUT KUH PERDATA DAN PBI NOMOR 16/8/PBI/2014 (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK MEDAN) Dalam bab ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Electronic Data Capture, Prosedur Sistem Electronic Data Capture dan Otorisasi transaksi oleh Bank Terhadap Pedagang (Merchant), Hambatan dan Upaya yang dihadapi Para Pihak saat Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penulisan skripsi ini.
