BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemahaman akuntansi keuangan daerah perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi. Dalam hal ini, mekanisme tersebut disebut analisis kinerja. Karena analisis kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas keuangan daerah yang berdampak pada pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, maka untuk menilai tanggung jawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan pelayanan umum perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standar kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana sistem ini merupakan integrasi dari perencanaan sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja,yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap instansi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku yang memuat dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip organisasi modern dan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-
keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),dimana LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD menekankan kepada setiap pemerintah daerah yaitu dituntut untuk dapat memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang mendorong dibangunnya suatu sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis kinerja. serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif, LAKIP Bappeda Provinsi NTT merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun anggaran. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau presentase. Manfaat LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap suatu instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Berikut adalah data pra penelitian yang terdapat di LAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2013 – 2014 :
Tabel 1.1 Laporan Anggaran Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Dearah Prov. NTT Tahun 2013-2014
Tahun
Anggaran
Anggaran/Target
Realisasi
Realisasi
Anggaran
Belanja
(RP)
(RP)
%
No
Belanja Langsung 1
33.991.647.300 33.075.464.131
97,46%
2013 Belanja Tidak Langsung
7.909.388.000
7.760.149.528
98,11%
42.984.101.000 41.740.670.959
97,11%
Belanja Langsung 2
2014 Belanja Tidak Langsung
7.228.000.000
7.034.072.456
97,31%
Sumber :LAKIP BAPPEDA 2013-2014 Berdasarkan data tabel 1.1 anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdapat pada Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LAKIP). Tahun 2013 dan 2014 menunjukkan bahwa belanja langsung yang dianggarakan untuk membiayai program/kegiatan mengalami peningkatan pada tahun 2013 akan tetapi penurunan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun 2014 itu tidak dibarengi dengan penurunan kinerja hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP. Dalam LAKIP pada BAPPEDA Tahun 2013 menunjukkan bahwa capaian kinerja program untuk tahun 2013 dimana belanja langsung
97,46% dan belanja tidak langsung 98,11% sedangkan untuk capaian kinerja program untuk tahun 2014 dimana belanja langsung 97,11% dan belanja tidak langsung 97,31% hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 walaupun menurut Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dikategorikan sangat baik dan baik. Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari APBD dan APBN melalui dana dekosentrasi. SAKIP LAKIP mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporanan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
diharapkan dapat menggambarkan adanya transparasi dan
akuntabilitas dari setiap instansi. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat dalam mengarahkan instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu perangkat daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam dua urusan yaitu Urusan Tata Ruang dan Urusan Perencanaan Pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai satuan kerja perencanaan pembangunan daerah memiliki peran
yang sangat penting dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bagi setiap
Satuan
Kerja
Pemerintah
Daerah
(SKPD).
Dalam
rangka
penilaian
penyelenggaraan urusan tata ruang dan urusan perencanaan pembangunan, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan serta kinerja instansi tahunan yang pengukuran kinerjanya berpijak pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra). Laporan ini berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pemenuhan kewajiban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaporkan kinerja instansi pada setiap tahun anggaran. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Selain mengukur kinerja LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga melakukan 4 program yang dibahas yaitu : 1. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Program dukungan manajemen kerjasama pembangunan lembaga Internasional 3. Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah 4. Program pengembangan data perencanaan dan pembinaan tata ruang Dalam anggaran belanja langsung terdapat 7 program tetapi hanya 4 program yang dibahas Alasannya karena 4 program ini merupakan program yang hanya dikerjakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sedangkan 3 program lainnya merupakan program yang umumnya ada di setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Alasannya karena di dalam data akuntabilitas belanja langsung memuat data anggaran dan realisasi dari 4 program yang dibahas oleh peneliti. Kinerja pemerintah daerah
berdasarkan LAKIP bukan saja dilihat dari item belanja saja,tetapi dilihat juga dari semua program/kegiatan yang ada dalam dokumen LAKIP dibuat dalam satu tahun anggaran. Dimana SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “ Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan diakhir periode bisa tercapai”. Dimana LAKIP sebagai tolak ukur untuk mempertnggungjawabkan anggaran yang telah digunakan serta mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dimana LAKIP merupakan laporan berisi tentang anggaran serta pengukuran kinerja sebuah instansi diukur dan dilihat dari laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah apakah telah mencapai tujuan yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran. Laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban Bappeda untuk melaporkan kinerja instansi untuk tahun anggaran 2014. Keempat program ini yang dapat mengukur kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur dilihat dari indikaor
masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Berdasarkan latar belakang dan data diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai
“Analisis
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Berdasarkan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang ada permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)?” 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.3.2 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan adalah : a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai bahan masukan dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja serta untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. b. Bagi peneliti, agar dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan peneliti mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Akuntansi Program Studi S1 Ekonomi
Universitas
Katolik
Widya
Mandira
Kupang. c. Bagi pihak lain, hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya atau penelitian yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah.
