BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Masyarakat pada umumnya dikehidupan sehari-hari sangat akrab dengan keberadaan organisasi sektor publik di sekitar lingkungannya. Adapun institusi pemerintah seperti dinas pendidikan, puskesmas, dan universitas merupakan beberapa contoh dari organisasi sektor publik. Berbagai institusi tersebut menyediakan
barang
dan
jasa
kepada
masyarakat
semata-mata
untuk
kesejahteraan masyarakat dengan prinsip nirlaba bukan seperti sektor swasta yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dari penyediaan barang dan jasa tersebut. Istilah “sektor publik” pertama kali mulai digunakan pada tahun 1952. Di masa tersebut sektor publik sering dikaitkan dengan pembangunan dan lembaga pelaksana pembangunan. Menurut Ulum (2008), mulai pada tahun 1950-an dan 1960-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Namun organisasi sektor publik sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya kesejahteraan masyarakat sering sekali mencerminkan organisasi sektor publik sebagai organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, kualitas rendah, kurang berinovasi, dan kurang kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya. Gambaran masyarakat tentang organisasi sektor publik tersebut sangat merugikan mengingat fakta bahwa organisasi sektor publik adalah institusi yang mengelola uang yang sangat
1
besar dari masyarakat. Buruknya pengelolaan yang dilakukan organisasi sektor publik tersebut memunculkan kritikan keras dari masyarakat. Pada tahun 1970-an ada kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Yang sering menjadi pertanyaan berkaitan dengan benarkah sektor publik sebagai pembuat dan pelaksana strategi dapat menggerakkan dan mempertahankan pembangunan? Kritikan tersebut muncul karena sektor publik dilihat jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Kemudian pada tahun 1980-an reformasi sektor publik dilakukan di beberapa negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan keras yang memandang lemah sekor publik tersebut. Berbagai perubahanpun dilakukan sebagai tanda gerakan reformasi pada sektor publik. Yang paling dikenal adalah konsep New Public Management yang disingkat NPM dan reinventing government di banyak negara terutama negara Anglo-Saxon. NPM sendiri berakar dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa praktik bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan praktik dan manajemen di sektor publik yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu untuk mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (Compulsory Competitive Tendering-CCT), dan privatisasi perusahaanperusahaan publik (Mardiasmo, 2002).
2
Adanya perubahan pada sektor publik tersebut juga mengakibatkan perubahan pada akuntansi sektor publik yang drastis dari sistem manajemen yang bersifat kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep New Publik Management dapat dipandang sebagai modernisasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi untuk mewujudkan good governance. Kemudian akuntansi sektor publik mengikuti dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor publik tersebut. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan pada sistem akuntansi dari akuntansi yang berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi akuntansi berbasis akrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Dalam hal ini New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang kemudian diikuti oleh Jepang, Itali, dan negara-negara Eropa lainnya, meskipun di Itali sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas pada organisasi sektor publik. Djamhuri dan Mahmudi (2006) menarik kesimpulan tentang hubungan antara konsep New Public Management dengan reformasi akuntansi di organisasi sektor publik sebagai berikut : Implikasi penerapan model New Public Management adalah kebutuhan untuk melakukan serangkaian reformasi di sektor
3
publik, akuntansi yaitu, reformasi penganggaran, reformasi manajemen keuangan, reformasi audit, serta reformasi kelembagaan. Migrasi dengan akuntansi akrual dari cameral (cash basis) akuntansi dan entri tunggal merupakan salah satu bentuk reformasi akuntansi sektor publik. Lembaga sektor publik masih memiliki kesempatan
yang luas untuk
memperbaiki kinerjanya dan memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Memperbaiki kineja sektor publik memang bukan sekedar masalah teknis belaka, akan tetapi akuntansi sektor publik sebagai alat untuk menciptakan good public and corporate governance memiliki peran yang sangat vital dan signifikan (Renyowijoyo, 2008). Akuntansi sektor publik akan terus berkembang
seiring
dengan
meningkatnya
tuntutan
masyarakat
untuk
dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Anggapan bahwa lembaga-lembaga sektor publik di beberapa negara berkembang telah mengalami kebangkrutan tidak sepenuhnya benar. Memang tidak dapat dibantah bahwa kinerja sektor publik dinilai buruk, namun kejadian tersebut tidak dialami oleh semua negara berkembang. Negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, dan Thailand memiliki pelayanan publik dan perusahaan-perusahaan publik yang baik kinerjanya, yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional dan stabilitas politik (Renyowijoyo, 2008). Kini setiap negara sekarang berusaha untuk melakukan perubahan sistem akuntansi pada organisasi sektor publik yang ada. Indonesia sendiri secara
4
bertahap telah mengalami perubahann. Seperti merubah sistem akuntansi basis kas menjadi sistem akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2003 sampai tahun 2014 dan yang akan diterapkan secara sepenuhnya oleh lembaga pemerintahan di tahun 2015. Dalam perkembangan selanjutnya adalah basis akrual yang kemudian digunakan juga sebagai basis dalam penyusunan anggaran yang sering disebut accrual-based budgeting. Menurut Mulyana, penerapan basis akrual pada akuntansi atau akrualbased accounting telah menjadi reformasi bersama di beberapa negara dengan tujuan untuk memperbaiki keterbatasan dan ketidakcukupan informasi yang disediakan oleh basis kas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan (dalam Oktaviani 2014). Akan tetapi penerapan akuntansi berbasis akrual masih berfokus pada akuntansi untuk pelaporan keuangan dan tidak untuk anggaran. Sedangkan penerapan basis akrual untuk anggaran menjadi perdebatan diantara para ahli. Sehingga penelitian-penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa masih banyak perdebatan mengenai mana basis terbaik yang akan digunakan. Apakah basis yang sama, yaitu antara akuntansi dan anggaran lebih baik atau apakah perbedaan antara basis akuntansi dan anggaran justru lebih baik digunakan? Berdasarkan beberapa sumber yang dijadikan referensi tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian kepustakaan mengenai pemahaman tentang accrual-based budgeting, bagaimana implementasi accrual-based budgeting tersebut dibeberapa negara yang telah menerapkannya, peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan accrual-based budgeting pada
5
sektor publik, serta strategi penerapan accrual-based budgeting di sektor publik di Indonesia. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Overview Implementasi Accrual-based budgeting pada Sektor Publik”. Melalui kajian literatur atau kepustakaan judul ini akan disajikan yang bertujuan untuk memberikan pandangan bagaimana accrual-based budgeting dapat diimplementasikan di sektor publik Indonesia.
1.2 Perumusan Masalah 1) Bagaimana latar belakang kemunculan accrual-based budgeting dan penerapannya di dunia internasional? 2) Bagaimana proses implemetasi accrual-based budgeting di Indonesia? 3) Apa saja yang menjadi peluang dan tantangan serta strategi penerapan accrual-based budgeting di Indonesia?
1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk memahami bagaimana latar belakang kemunculan accrualbased budgeting dan penerapannya di dunia internasional. 2. Untuk memahami bagaimana proses implemetasi accrual-based budgeting di Indonesia. 3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi peluang dan tantangan serta strategi penerapan accrual-based budgeting di Indonesia.
6
1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan pemikiran mengenai accrual-based budgeting dan penerapannya di sektor publik. b. Bagi akademis, penelitian ini berguna untuk memperluas wawasasan dan
sudut
pandang
mengenai
accrual-based
budgeting
dan
penerapannya di sektor publik. c. Bagi peniliti lanjutan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang.
7
