BAB I PENDAHULUAN. masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. 2

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang

melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.1 Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara para pihak, dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.2 Salah satu kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan

akan

timbul

apabila

debitor

mengalami

kesulitan

untuk

1

Rahayu Hartini, Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal. 69. 2 H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hal. 1.

Universitas Sumatera Utara

mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.3 Apabila seorang debitor (si berhutang) dalam kesulitan keuangan untuk membayar, tentu saja para kreditor akan berusaha menempuh berbagai cara untuk menyelamatkan piutangnya, baik dengan cara mengajukan gugatan perdata kepada debitor ke pengadilan dengan disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh cara lain yaitu kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor dinyatakan pailit. Jika kreditor menempuh cara yang pertama yaitu melalui gugatan perdata, maka hanya kepentingan kreditor/ si penggugat saja yang dicukupi dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari kreditor,

kreditor

lain

yang

tidak

melakukan

gugatan

tidak

dilindungi

kepentingannya.4 Dalam hal debitor mempunyai banyak kreditor dan harta kekayaaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua utang kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara, baik yang sesuai dengan prosedur hukum, untuk mendapatkan pelunasan tagihan terlebih dahulu. Kreditor yang datang belakangan sudah tidak dapat memperoleh pembayaran lagi karena harta debitor sudah habis diambil oleh kreditor yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditor maupun debitor sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, lahirlah lembaga 3

Ibid. Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), hal. 6. 4


kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan (selanjutnya disebut dengan UUK) sendiri.5 Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran, sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (prorate parte) sesuai dengan struktur kreditor.6 Kepailitan menurut UUK adalah “Sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.7 Secara sederhana, kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit. Debitor pailit tidak

5

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 68. 6 Ibid, hal. 1 7 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004.


serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan di dalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu. Atas putusan pailit tersebut debitor memiliki hak untuk melakukan upaya hukum yang merupakan langkah atau usaha yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang adil berupa kasasi maupun peninjauan kembali. Namun sesuai dengan putusan hukum kepailitan yang memiliki daya Uit Voerbaar Bij Vooraad atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam prakteknya putusan serta merta yang dijalankan terlebih dahulu sebelum putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, banyak menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi ketika putusan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan upaya hukum oleh pihak yang dikalahkan atau pihak ketiga yang merasa dirugikan, dan kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi atau Mahkamah Agung. Demikian akan terjadi kesulitan dalam pemulihan pada keadaan seperti sediakala (restitutie in intergum) sebelum dilakukannya eksekusi.8

8

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan I, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 2


Mengenai pengaturan putusan serta merta telah diatur di dalam Pasal 180 ayat 1 Herzeine Inlandsch Reglement selanjutnya disebut HIR, Pasal 191 ayat 1 Rechtsreglement voor de Buitengewesten selanjutnya disebut RBg dan Pasal 54-57 Rv yang bunyinya sebagai berikut: 9 Pasal 180 ayat 1 HIR : “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada akta otentik, suatu tulisan tangan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan bukti, atau jika ada keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang menguntungkan penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan, demikian juga jika ada tuntutan provisionil yang dikabulkan, dan dalam persengketaan hak milik”.

Pasal 191 ayat 1 RBg: “Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada akta otentik atau tulisan tangan yang menurut peraturan yang berlaku mempunyai kekuatan bukti atau jika ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang menguntungkan penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan dan juga jika ada tuntutan provisionil yang dikabulkan dan dalam persengeketaan hak mililk”.

Pengaturan mengenai putusan serta merta juga diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil. 9

Ridwan Syahrani, Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Alumni, 1991), hal.214.


Mengenai putusan serta merta pada perkara kepailitan diatur di dalam UUK terdapat dalam Pasal 8 ayat 7 yaitu: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat 6 yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”. Pelaksanaan putusan serta merta ini disebabkan pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat secepatnya dilaksanakan. Menyikapi hal tersebut Pasal 16 ayat 2 UUK mengatur bahwa “dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi atau Peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat Debitor”.10 Meskipun undang-undang telah mengatur bahwa perbuatan pengurusan atau pemberesan Kurator tetap sah dan mengikat Debitor walau dilakukan upaya hukum, hal ini terlihat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh debitor tidak memiliki kepastian hukum serta debitor tidak dapat menyelamatkan harta pailit sehingga tidak dapat dihindari kemungkinan terjadinya kerugian bagi kelangsungan usaha Debitor setelah pembatalan putusan pernyataan pailit oleh Mahkamah Agung karena bisa saja

10

Disriani Latifah, Eksekusi Putusan Pailit, (https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2008/10/30/eksekusi-putusan-pailit/ diakses pada tanggal 24 Juli 2014, pukul 20.10 WIB).


yang berhasil dijual oleh Kurator tersebut adalah aset yang diperlukan untuk kelangsungan usaha Debitor.11 Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini, sebaiknya: “Undang-undang menentukan bahwa yang boleh dilakukan Kurator terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu adalah tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit kecuali melakukan penjualan harta tetap yang merupakan harta yang mutlak diperlukan bagi kegiatan usaha atau bisnis Debitor, yang tanpa dimilikinya lagi harta itu oleh Debitor maka tidak mungkin lagi bagi Debitor untuk dapat melanjutkan usaha atau bisnisnya seandainya putusan pernyataan pailit itu dibatalkan”.12 Sehubungan dengan sifat keputusan hakim dalam, perkara kepailitan “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” atau Uit Voerbaar Bij Vooraad, maka layak kiranya apabila para hakim yang memeriksa perkara kepailitan untuk bertindak hati-hati dalam memutus perkara permohonan pailit, dan bagi Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan pailit pada waktu yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberlakuan putusan serta merta pada dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Putusan ini tetap akan dilaksanakan walaupun upaya hukum telah diajukan oleh debitor terhadap putusan tingkat pertama, apabila ternyata dalam tingkat kasasi debitor dinyatakan menang dan tidak pailit, maka akan

11

Ibid. Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, (Jakarta: Pustaka Grafiti, 2002), hal. 175. 12


menimbulkan kesulitan dalam memulihkan keadaan harta kekayaan debitor tersebut.13 Berbagai fenomena kepailitan yang sering terjadi menjadikan persoalan kepailitan ini menjadi persoalan yang penting. Untuk meminimalisir terjadinya permasalahan yang ditimbulkan oleh pelaksanaan putusan serta merta, hendaknya majelis hakim yang memeriksa perkara kepailitan benar-benar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam mengabulkan putusan serta merta. Salah satu kasus kepailitan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), kepailitan diajukan oleh PT. Crown Capital Global Limited (CCGL). PT. Crown Capital Global Limited merupakan perusahaan asal Inggris. Persidangan perkara No. 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ini dilaksanakan pertama kali pada tanggal 20 Oktober 2009. Kasus bermula dari adanya utang antara TPI dengan CCGL sebesar US$53 juta. Utang tersebut timbul dari perjanjian jual beli utang yang ditandatangani CCGL dengan Fillago limited. Fillago sendiri merupakan pemilik dari Subordinated Bones (obligasi yang disubordinasi) yang diterbitkan oleh TPI. Obligasi itu diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006. Pada 27 Desember 2004, Fillago mengalihkan kepemilikan obligasi itu pada Crown Capital yang diperjanjikan dalam Debt Sale and Purchase. Ketika jatuh tempo pada 24 Desember 2006, TPI tidak juga melunasi utangnya. Dalam permohonannya, Crown

13

Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Op. Cit, hal.

47.


Capital menyebut Asian Venture Finance Limited selaku kreditur lain. TPI berutang pada Asian Venture sebesar US$10,325 juta, belum termasuk denda dan bunga.14 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 14 Oktober 2009 menyatakan TPI pailit, yang berarti terbukti bahwa bukti utang yang diajukan oleh CCGL adalah benar adanya dan TPI dinyatakan pailit dengan segala akibatnya. Salah satunya adalah dilaksanakannya putusan serta merta oleh kurator yang telah ditunjuk oleh hakim dalam amar putusan. Namun, pihak TPI kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena merasa keberatan atas keputusan pailit pada Pengadilan Niaga. Pada tanggal 15 Desember 2009, hakim pun memutuskan menolak untuk mempailitkan TPI, yang berarti bahwa TPI tidak jadi pailit dan kedudukannya sebagai debitor kembali seperti semula, akan tetapi sulit untuk memulihkan pada keadaan semula. Permohonan pemohon yang ingin menguji Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 69 UUK terhadap Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, kedudukan hukum si pemohon dan kewenangan MK sesuai dengan UUD maka MK berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan pemohon. Maka dari itu, pihak TPI mengajukan Judicial Review terhadap UUK terhadap Pasal 16 ayat 1, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 69 tentang wewenang kurator yang begitu luas dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

14

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22456/tpi-dimohonkan-pailit , diakses pada

tanggal 22 September 2014, pukul 21.53 WIB.


Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul: Pelindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan. B.

Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang

ingin diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana putusan serta merta dalam hukum kepailitan?

2.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan?

3.

Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan judicial review Nomor 144/PUU-VII/2009?

C.

Tujuan Penelitian Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui putusan serta merta dalam hukum kepailitan

2.

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitor yang telah dijatuhi putusan serta merta dalam hukum kepailitan.

3.

Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan judicial review Nomor 144/PUU-VII/2009.


D.

Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut :

1.

Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum kepailitan dan pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pemahaman dan pandangan yang baru mengenai kasus-kasus kepailitan yang sering terjadi.

2.

Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum kepailitan tentang pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap debitor yang dijatuhi putusan serta merta dalam kepailitan.

E.

Keaslian Penulisan Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik

terhadap hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan, menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ”Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan” belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama. Dari hasil pemeriksaan diperoleh judul penelitian yang mengkaji tentang putusan serta merta yaitu:


1.

Saudara Mangara Marpaung (NIM 117005063). Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Kekuatan Mengikat SEMA No 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil Sebagai Hukum Acara Perdata Di Indonesia, dengan permasalahan yang diteliti adalah : a)

Bagaimana pelaksanaan putusan serta merta oleh Pengadilan Negeri dengan keluarnya SEMA No 3 Tahun 2000?

b) Bagaimana kekuatan mengikat SEMA No 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil dalam prespektif hukum acara perdata di Indonesia? 2.

Saudara Belinda (NIM 077011009). Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan”, dengan permasalahan yang diteliti adalah: a)

Bagaimana ketentuan hukum pelaksanaan kepailitan kreditur terhadap debitur?

b) Bagaimana kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan dalam keputusan kepailitan? c)

Bagaimana akibat hukum kepailitan debitur terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan?

Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan


demikian penelitian ini adalah asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. F.

Kerangka Teori dan Konsepsi

1.

Kerangka Teori Kerangka konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang

lain-lain seperti asas dan standar, oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting oleh hukum.15 Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.16 Teori bisa dipergunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Tugas teori hukum ialah memberikan suatu analisis tentang pengertian hukum dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, kemudian menjelaskan hubungan antara hukum dan logika dan selanjutnya memberikan suatu filsafat ilmu dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum.17 Oleh karena itu, kegunaan teori hukum dalam penelitian adalah sebagai pisau analisa pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.18 Teori yang dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum digunakan sebagai teori 15

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 397. M. Solly Lubis, Filsafat dan Ilmu Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80. 17 B. Arief Sidarta, Meuwissen, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 31. 18 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 16. 16


pendukung. Kepastian asal katanya pasti yang artinya tentu; sudah tetap; boleh tidak; sesuatu hal yang sudah tentu.19 Dengan adanya hukum yang baik diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Aturan tersebut berlaku untuk semua pihak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohanidjojo: “Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai, dan adil. Fungsi dari kepastian hukum adalah tidak lain untuk memberikan patokan bagi prilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu harus memiliki suatu kredibilitas dan kredibilitas itu hanya bisa dimiliki bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama.20 Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri”.21 Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.22

19

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 847. 20 Budiono Kusumohanidjojo, Ketertiban Yang Adil Problem Filsafat Hukum, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 150-151. 21 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 76. 22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 145.


Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) perngertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.23 Sebagai negara hukum, Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu kepastian hukum, menjamin/melindungi hak asasi penduduk, dan peradilan bebas karena manusia mempunyai kepentingan yaitu tuntutan perorangan/kompleks yang diharapkan dapat dipenuhi sesuai yang diharapkan.24 Keinginan dari masyarakat dan para pencari keadilan (justitiabelen) menuntut agar penyelesaian perkara melalui pengadilan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Seiring dengan pesatnya laju pembangunan dewasa ini dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, maka tuntutan penyelesaian perkara melalui proses berperkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut sangatlah dibutuhkan. Tujuan dari kedua belah pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri adalah untuk mendapatkan kekuatan 23

Petter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranda Media Group, 2008), hal. 158. 24 Sudikno Mertokusumo, Op,cit, hal. 1


hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), yaitu putusan yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, kasasi.25 Tujuan lainnnya ialah untuk menyelesaikan perkara akibat telah terjadinya perbenturan kepentingan keperdataan antara individu. Namun praktik akhir-akhir ini yang terjadi dengan diajukannya permohonan eksekusi oleh pihak yang menang dalam perkara itu, yang biasanya memerlukan waktu yang cukup lama dan bertahuntahun. Hal ini sangat merugikan bagi para pencari keadilan, ditambah lagi dengan masalah biaya-biaya perkara yang harus dikeluarkan selama proses perkara itu berlangsung, serta belum lagi beban psikologis yang dialami oleh pihak-pihak yang berperkara itu. Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Maka dari itu, ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 Ayat 1 HIR/Pasal 191 Ayat 1 RBg serta pasal 8 Ayat 7 UUK mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi. Dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terhadap putusan pailit tersebut dimintakan upaya hukum, maka masalah hukum yang terjadi biasanya muncul apabila upaya hukum tersebut yang diajukan oleh debitor dikabulkan oleh tingkat yang lebih tinggi/ Mahkamah Agung.

25

Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 127.


Dimana putusan tersebut dinyatakan debitor tidak pailit, yang menjadi permasalahan sulitnya untuk memulihkan hak debitor pailit. Akan tetapi Mahkamah Agung mengeluarkan instruksi dan beberapa Surat Edaran yang ditujukan kepada hakim Pengadilan

Negeri

agar

dalam

menjatuhkan

putusan

serta

merta

perlu

dipertimbangkan dengan matang guna menghindari hal-hal yang mungkin akan menimbulkan permasalahan baru. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan putusan provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan putusan serta merta dan provisionil. SEMA

tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna mengatur kembali penggunaan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan putusan provisionil yang dijatuhkan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak debitor. Teori pendukung yaitu teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum diberikan apabila terjadi pelanggaran maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik perbuatan penguasa yang melanggar undang-undang maupun masyarakat yang harus diperhatikannya. Pengertian dalam kata perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan hak-hak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan.26

26

Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 1.


Perlindungan hukum terhadap rakyat terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:27 1.

Perlindungan Hukum Preventif, yaitu kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang definitive. Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya sengketa.

2.

Perlindungan Hukum Represif, bertujuan menyelesaikan sengketa perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena dengannya adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan

pada

diskresi.

Dengan

pengertian

demikian,

penanganan

perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk perlindungan hukum represif. Sesuai dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga fungsi hukum kepailitan pun tidak lagi sekedar melindungi kepentingan kreditor, tetapi juga melindungi kepentingan debitor dan berbagai pihak yang terkait. Asas perlindungan hukum merupakan manifestasi kehendak masyarakat bahwa peraturan hukum (norma hukum) seharusnya memberikan perlindungan bagi kepentingan individu-individu dan masyarakat. Peraturan kepailitan atau UUK harus 27

Ibid, hal. 2.


menunjukkan kehendak untuk melindungi kepentigan debitor, kreditor dan pihakpihak yang terkait dengan suatu kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 didasarkan pada beberapa asas, yaitu sebagai berikut:28 1.

Asas Keseimbangan Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan

dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 2.

Asas Kelangsungan Usaha Dalam Undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan

debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 3.

Asas Keadilan Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan

mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak memperdulikan kreditor lainnya.

28

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 9.


4.

Asas Integrasi Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum

formal dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 2.

Konsepsi Konsepsi berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memliki arti sebagai suatu

kegiatan atau proses berpikir, daya berpikir khususnya penalaran dan pertimbangan. 29 Konsepsi adalah suatu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.30 Pentingnya definisi operational adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai.31 Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana tersebut diatas, berikut disusun kerangka konsepsi yang dapat dijadikan sebagai definisi operational, yaitu antara lain: a.

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis sebagai

29

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 122. 30 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia), hal. 34. 31 Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, (Medan: PPs-USU, 2002), hal. 35.


gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaat dan kedamaian.32 b.

Putusan Serta Merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).33

c.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.34

d.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undangundang yang dapat ditagih di muka pengadilan.35

e.

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjiannya atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.36

f.

Debitor Pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan.37

g.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena

32

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama, www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-11.pdf , (Jakarta, 2011), hal. 14, diakses tanggal 16 Desember 2014 pukul 20.16 WIB 33 Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 101. 34 Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 35 Lihat Pasal 1 butir 2 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 36 Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 37 Lihat Pasal 1 butir 4 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004


perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.38 G.

Metode Penelitian Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau

proses pemeriksaaan atau penyelidikan yang menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.39 Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian.40 Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahanpermasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.41

38

Lihat Pasal 1 butir 6 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumi, 1994), hal. 105. 40 Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 57. 41 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 39. 39


Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (doctrinal) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (non doctrinal) yang condong bersifat kuantitatif.42 Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam tesis ini adalah sebagai berikut: 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis

normatif) atau disebut juga penelitian hukum yang digunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumbersumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.43 Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan. 2.

Sumber data 42

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 2. Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 127. 43


Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut: a)

Bahan hukum primer, merupakan dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang44 yang terdiri dari: 1) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) / HIR (Herziene Indlandsch Reglemen) 2) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 3) SEMA N0.3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil 4) SEMA No. 4 Taun 2001, tentang permasalahan Putusan serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.45

44 45

Soedikno Mertokusumo, Op.cit, hal. 19. Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 141.


c)

Bahan hukum tertier, merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.46

3.

Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulam data ialah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Metode atau teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya melalui angket, pengamatan, ujian, dokumen dan lainnya.47 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library search) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini. Jadi penelitian ini dilakukan dengan batasan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu berupa data sekunder. 4.

Analisis Data Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang bersifat kualitatif. 46

Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13. 47 Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 97.


Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan bahan hukum yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada bahan hukum yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif, yakni penyimpulan yang dilakukan dimulai dari yang umum ke khusus.48

48

Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005), hal. 16.


BAB I PENDAHULUAN. masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. 2

Recommend Documents