BAB I PENDAHULUAN. lepas dari pengalaman penulis sendiri sebagai pendeta di Gereja Kalimantan UKDW

1 | Studi Teologi Politik GKE

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah Topik yang menjadi kajian dalam penelitian dan penulisan tesis ini, tidak lepas dari pengalaman penulis sendiri sebagai pendeta di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE). Ada kebanggaan terhadap GKE di mana mau memperhatikan

W

dan ikut terlibat pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat luas, termasuk politik. Di balik rasa bangga itu, ada kegelisahan dan keresahan dari penulis atas keterlibatan gereja dalam hubungannya dengan politik, di mana

U KD

pertanyaan yang selalu menggelisahkan penulis yaitu apakah sudah benar tanggungjawab politik gereja selama ini atau hanya sebatas itu saja tanggungjawab politik gereja ?. Ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang menggelisahkan dan meresahkan penulis.

Pada sisi yang lain penulis juga menaruh minat dan perhatian secara

©

khusus menyangkut hubungan antara teologi dan politik. Alasan-alasan itu menggugah penulis untuk melakukan penelitian tentang topik ini, yaitu sebuah topik yang tidak mudah, namun menantang untuk dilakukan penelitian. 1. 1. 1 Ketegangan Teologi Diskursus Gereja dan politik adalah hal yang terus menerus relevan untuk diperbincangkan. Dalam diskursus tersebut, kita menyaksikan bahwa telah terjadi ketegangan antara gereja dan politik terutama ketegangan teologi. Ketegangan teologi antara gereja dan politik sudah lama terekam dalam sejarah, baik sejarah dunia maupun sejarah gereja. Kita bisa melihat pada abad ke 4, ketika Agustinus


membicarakan tentang gereja dan negara sebagai dua entitas yang berbeda. Dua entitas berbeda tersebut, menggambarkan tentang dua kerajaan besar yang bertentangan satu sama lain dan disebut dengan Kerajaan Surga dan Kerajaan Bumi. Kerajaan pertama yang disebut Kerajaan Surga nampak dalam gereja Kristen dan Kerajaan Bumi nampak di dalam kerajaan-kerajaan dunia ini, teristimewa Agustinus melihatnya dinampakkan dalam Kekaisaran Romawi.1

W

Ada relasi antara kedua kerajaan yang dimaksudkan dan relasi itu terjadi apabila negara dunia itu mau melayani gereja, sambil memelihara keamanan dan kebenaran di bumi sebaik mungkin. Hal ini boleh diharapkan dari padanya,

U KD

apabila negara menaklukkan dirinya kepada agama yang benar.2 Sementara agama yang benar dalam pandangan Agustinus adalah gereja sendiri. Ketegangan juga diperlihatkan di abad Pertengahan. Pada abad Pertengahan ada kecenderungan Gereja Katholik Roma mencampur-adukan antara gereja dan politik. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ajaran Thomas

©

Aquinas yang membagi seluruh realitas kehidupan dan secara hierarki tersusun dalam dua bagian. Dua bagian itu adalah “Alam Kodrati” dan “Alam AdiKodrati”. Menurut ajaran ini bahwa “gereja berada di wilayah Alam Adikodrati” dan “politik berada di wilayah Alam Kodrati”.3 Dalam ajaran Thomas Aquinas sendiri memang tidak ada pencampuradukan, tetapi secara praktis terjadi, yaitu 1

Ajaran Agustinus tentang relasi gereja dan negara ini dipaparkan dalam kitabnya yang besar dan sangat termasyur, yakni “Negara Allah” (“De Civitate Dei”) dengan alasan yakni gereja sangat dipersalahkan oleh orang kapir pada waktu itu. Orang kapir menuduh bahwa keruntuhan negara Romawi (dikalahkan oleh Alarik, bangsa Got Barat pada tahun 410) disebabkan oleh orang Kristen yang telah menghalaukan dewa-dewa negara dan para dewa tersebut lalu menjadi marah. Agustinus menolak tuduhan tersebut lalu membela gereja dengan membuat ajaran tersebut. Lih. H Berkhof, Dr I H Enklaar, Sejarah Gereja, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2010), h 70 2 H Berkhof, Dr I H Enklaar, Sejarah ... h 70 3 Eka Darmaputera, Fungsi Sosial – Politik Gereja, (Jakarta : Penuntun vol 1, no.3, April – Juni 1995), h 283-284


ketika gereja tidak puas hanya berada pada tatanan memberikan nilai, namun justru terlibat dalam menerapkan nilai. Akhirnya gereja terlibat dalam urusan politik dan begitu juga politik terlibat dalam urusan gereja. Ada upaya dari Martin Luther untuk melepaskan gereja dari politik, kenyataan ini merupakan reaksi terhadap praktik politik gereja saat itu, yang menempatkan negara berada di atas, sementara gereja-gereja tersubordinasi oleh negara. Martin Luther memisahkan secara tegas antara gereja dan politik yang

W

terkenal dengan teori “Dua Pedang” dan bukan hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis.4 Salah satu akibat yang terjadi secara serius terhadap pemisahan

U KD

itu, ternyata Martin Luther telah membuka jalan untuk membenarkan pemikiran Niccolo Machiavelli yang memberi pemahaman bahwa politik adalah masalah bagaimana “merebut kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan”.5 Pada saat Martin Luther melepaskan gereja dari politik, maka terbuka jalan bagi Niccolo Machiavelli untuk melepaskan politik dari gereja dan pada akhirnya 4

©

Eka Darmaputera, Fungsi Sosial... h 284-285. Teori “Dua Pedang atau Dua Kerajaan” mengajarkan bahwa Tuhan memberikan mandat berupa “Pedang” atau “Kuasa” kepada dua instansi yang terpisah. “Pedang” yang satu diberikan kepada gereja untuk masalah-masalah spiritual dan “pedang” yang lainnya diberikan kepada “negara” untuk urusan-urusan yang non spiritual atau duniawi. Dalam hubungannya dengan warga gereja yang juga adalah warga negara, maka untuk urusan yang spiritual tunduk kepada gereja dan untuk urusan yang duniawi tunduk kepada negara. Jika pemerintah yang merupakan refresentasi negara melakukan yang tidak adil dan sewenang-wenang, menurut Luther, dalam hal yang demikan juga harus tetap tunduk. Bagi Luther, anarkhi masih jauh lebih berbahaya daripada Tirani. Sikap Luther ini terbaca cukup jelas, ketika Luther menolak untuk membantu para petani yang meminta dukungannya melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, malah Luther menganjurkan kepada pemerintah untuk menumpas mereka. 5 F Budi Hardiman, Pemikiran-Pemikiran yang membentuk Dunia Modern - dari Machiavelli sampai Nietzsche, (Jakarta : Erlangga, 2011), h14. Nama Machivelli dikenal dalam ilmu politik dan filsapat politik, tetapi nama itu sering dihubung-hubungkan dengan praktik politik busuk kekuasaan. Misalnya, muncul istilah yang mengatakan taktik “Machiavellian” seorang diktator. Kalau membaca gagasa-gagasannya, orang-orang saleh tidak akan menemukan dukungan moral di dalamnya. Pikiran-pikirannya dianggap menyimpang dari suara hati yang sehat. Akan tetapi bila kita menyelami gagasan-gagasannya, kita lalu mengakui bahwa Machiavelli orang yang sangat besar dalam sejarah, di mana pikirannya diam-diam atau terang-terangan ternyata menjadi praktik politik dibanyak negara dewasa ini, terutama di abad ke 20 ini terhadap politik dan kekuasaan.


politik tampil tanpa norma-norma etis.6 Politik lalu tampil menjadi garang, saling sikut dan sikat demi merebut dan mempertahankan sebuah jabatan dan kekuasaan.7 Tidak puas dengan kenyataan itu, rupanya ketegangan terus berlanjut. Yohanes Calvin memperlihatkan ketegangan yang lain dengan menguraikan tentang pemerintahan sipil. Ada dua jenis pemerintahan yang ia maksudkan, yaitu Pemerintahan Negara dan Kerajaan Kristus. Calvin memperlihatkan ada antara

Dua

Pemerintahan

tersebut,

tetapi

W

perbedaan

keduanya

saling

membutuhkan atau tidak ada pertentangan di antara keduanya.8 Yewangoe

U KD

mengatakan,

Calvin tidaklah mencanangkan pemisahan antara gereja dan negara, melainkan melihatnya sebagai dua ranah yang tidak saling menyubordinasi, tetapi mempunyai pusat yang sama di dalam Yesus Kristus. Baik gereja maupun negara melayani Tuhan yang sama melalui saluran berbeda.9

Calvin menegaskan bahwa yang menjadi tugas pemerintahan negara adalah : supaya penyembahan berhala, hujat terhadap nama Allah, penghinaan terhadap kebenaranNya, dan nista lain terhadap agama, tidak sampai timbul dengan terangterangan dan menyebar di antara rakyat, supaya ketentraman umum tidak terganggu,

6

Eka Darmaputera, Fungsi Sosial..., h 286 F Budi Hardiman, Pemikiran-Pemikiran yang..., h 16. Pada awal zaman modern di Eropa, Machiavelli melibatkan diri dalam diskusi tentang hubungan agama dan negara. Di zaman Abad Pertengahan, negara berada di bawah dominasi rohani gereja Katholik yang dipegang oleh Paus, sehingga Kaisar pun diangkat oleh Paus. Model kekuasaan semacam ini pada zaman Renaisans mulai mengalami krisis. Gagasan Machiavelli mencerminkan gagasan Renaisans yang banyak mengacu pada kebudayaan klasik. Machiavelli menegaskan bahwa negara jangan sampai dikuasai agama. Sebaiknya negara yang harus mendominasi agama, seperti yang terjadi pada zaman kekaisaran Romawi kuno. Dengan pendapat ini, bukan berarti ia mengatakan bahwa agama tidak penting. Dia memang beranggapan bahwa ajaran-ajaran moral dan dogma agama pada dirinya sendiri tidak begitu penting, tetapi semua yang ada dalam agama termasuk yang kurang penting itu ternyata mempunyai fungsi untuk mempersatukan negara. Dengan gagasan yang sangat pragmatis tentang agama tersebut, Machiavelli tidak menyatakan dirinya sebagai ateis, sebab yang dipersoalkan bukan ada atau tidak adanya Tuhan, melainkan fungsi agama dalam kehidupan politis. Sehingga dengan gagasan ini, Machiavelli telah memperlihatkan bahwa agama tidak sekeramat yang dibayangkan oleh orang-orang, sebab agama hanya merupakan salah satu pranata dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa difungsikan. Dalam hal ini gagasan Machiavelli mengenai agama adalah bersifat sekuler. 8 Yohanes Calvin, Institutio – Pengajaran Agama Kristen, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2008), h312 9 A A Yewangoe, Tidak Ada Ghetto Gereja di Dalam Dunia, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2011), h 83

©

7


supaya milik setiap orang tetap utuh dan tanpa dirongrong, supaya orang dapat berurusan satu sama yang lain tanpa saling merugikan, supaya keiklasan dan sopan santun tetap dijunjung tinggi di antara mereka.10

Apabila kita melihat rekam jejak ketegangan antara gereja dan politik, ternyata hal ini merupakan masalah serius. Gereja tergoda untuk mempengaruhi politik dan begitu juga sebaliknya yang terjadi. Ketergodaan gereja bukan hanya sebatas memberi nilai dan pada tataran konsep, tetapi berupaya terlibat secara langsung di dalamnya. Harus diakui pula bahwa gereja tidak mungkin

W

menghindari politik, karena pada prinsipnya semua kegiatan dalam sebuah negara yang melibatkan individu maupun organisasi termasuk juga organisasi gereja

U KD

adalah merupakan kegiatan politik. Apabila gereja memutuskan untuk tidak berpolitik sekali pun, tindakan itu juga keputusan politik. Sejalan dengan itu Emanuel Gerrit Singgih mendefinisikan bahwa pengertian politik “adalah seni yang bersangkut paut dengan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang berbeda-beda kepentingannya, di mana pengambilan keputusan itu menyangkut masa depan orang banyak”.11 Berdasarkan pengertian di atas, maka

©

tidak mungkin apabila berbicara tentang gereja dan politik lalu pertanyaan yang muncul yaitu “apakah boleh atau tidak boleh gereja berpolitik ?”. Pertanyaan yang relevan dalam hal ini, yaitu “bagaimana seharusnya tanggungjawab poilitik gereja ?”. Pertanyaan yang kedua lebih melihat pada tanggungjawab gereja dalam kehidupan politik. Eka Darmaputra mengatakan demikian, “Sebab bila pertanyaannya adalah “ apakah gereja mempunyai tanggungjawab politik ?”, maka jawaban saya adalah YA !. YA dengan huruf besar dan dicetak tebal. Dan bila anda kemudian bertanya, di dalam melaksanakan tanggungjawab politiknya, apakah itu tidak berarti bahwa gereja berpolitik ?. Jawab saya : YA, gereja berpolitik !. Namun tindakan politis itu dilaksanakan dalam fungsinya sebagai gereja dan dengan tujuan yang seiring dengan tugas panggilannya sebagai gereja !. Artinya : justru karena gereja adalah gereja ,

10

Yohanes Calvin, Institutio – Pengajaran ..., h 314 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan politik dalam Era Reformasi di Indonesia, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2004), h 27

11


maka ia mempunyai tanggungjawab politik.12

Oleh sebab itu tanggungjawab politik gereja berhubungan dengan tanggungjawab teologis. Artinya bahwa persoalan publik dapat dikatakan sebagai persoalan teologi. Kesadaran tentang itu disebabkan karena politik bukan kegiatan yang semata-mata terjadi di luar gereja, tetapi politik adalah kegiatan yang bisa terjadi dalam komunitas mana pun, termasuk gereja. Paulus Widjaja mengatakan bahwa “teologi menentukan politik dan politik mempengaruhi

W

teologi, namun perbedaan antara gereja dan dunia dalam memahami kekuasaan bukan pada perbedaan wilayah atau tahapan, melainkan perbedaan jalan atau

U KD

perbedaan opsi yang harus dipilih”.13

1. 1. 2 Gambaran Politik Gereja di Indonesia

Dalam hubungannya dengan teologi politik di Indonesia, Paulus Widjaja memperlihatkan ada kecenderungan dipengaruhi oleh teologi, yaitu “Teologi Sukses”.14 Ada tiga penekanan yang paling utama terhadap teologi sukses, yaitu tentang berkat Tuhan dan tentang adanya pragmatisme yang naif serta tentang

©

adanya optimisme yang berlebihan akan peran negara.15 Sebagaimana pemahanan

akan sukses secara ekonomi, dalam teologi sukses politik pun berkat Tuhan dikaitkan secara langsung dengan sukses politik yang diraih oleh orang Kristen. Begitu juga hubungannya dengan pragmatisme yang naif dalam pengertian bahwa kesuksesan gereja dapat dilihat dari suksesnya gereja atau suksesnya orang Kristen mengubah masyarakat ke arah yang dianggap baik. Sementara dalam hubungannya dengan optimisme terhadap negara, di mana negara dipahami 12

Eka Darmaputera, Fungsi Sosial ..., h 282 Paulus Widjaja, Membangun Teologi Politis di Indonesia – Dari Teologi Sukses ke Pelayanan dan Doksologi, (Yogyakarta : Jurnal Teologi Gema Duta Wacana, edisi 59 th 2004), h 53 14 Paulus Widjaja, Membangun Teologi ..., h 49 15 Paulus Widjaja, Membangun Teologi ..., h 51 13


sebagai lembaga yang paling ideal, sempurna dan berkuasa yang bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada.16 Penulis juga akan memperlihatkan politik gereja di zaman Pemerintahan Orde Baru, di mana politik gereja dapat terbaca dari tiga strategi dalam rangka merebut jabatan dan kekuasaan. Strategi pertama yaitu dalam bentuk menempatkan orang-orang Kristen sebanyak mungkin dalam struktur yang strategis. Strategi ini disebut juga dengan strategi “berpartisipasi dalam

W

pembangunan”.17 Pertanyaan yang sering muncul dalam memahami strategi pertama ini misalnya, seberapa banyak orang Kristen yang duduk di Kabinet atau

U KD

seberapa banyak Jenderal yang beragama Kristen duduk pada jabatan strategis di militer. Strategi yang kedua, yaitu mengambil sikap sebagai “anak manis”. Sikap sebagai anak manis ini dipengaruhi oleh perasaan “minority – complex”, yaitu sebuah keinginan untuk meminta perlindungan kepada penguasa karena merasa minoritas. Strategi ketiga adalah dalam bentuk memperjuangkan kepentingan Kristen, termasuk kepentingan gereja-gereja. Pemahaman berdasarkan strategi ini

©

bahwa kepentingan Kristen harus diperjuangkan lewat perjuangan politik, akibatnya bermunculan partai-partai yang mengatasnamakan partai Kristen.18 Tiga strategi yang telah diperlihatkan di atas sangat tidak menguntungkan

gereja, karena pada dasarnya justru banyak memunculkan masalah. Masalah itu seperti misalnya tersirat dalam sebuah pertanyaaan, yaitu apakah keterlibatan utusan gereja yang terdapat dalam struktur strategis jabatan politik di kabinet dan militer memang mendatangkan hasil dan manfaat ?. Apakah dengan adanya orang Kristen di dalam struktur tersebut, lalu dunia di sekitar mendapat manfaat dari 16

Paulus Widjaja, Membangun Teologi ..., h 52 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan politik dalam Era ..., h 28 18 Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan politik dalam Era ..., h 31-34 17


semangat Kristen tersebut. Justru kenyataan sebaliknya, dalam masa pemerintahan Orde Baru sampai mendekati tumbangnya rezim otoriter tersebut, memperlihatkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) telah menjadi momok yang pada akhirnya mendatangkan kemelaratan dan penderitaan bagi bangsa ini.19 Awalnya diharapkan kehadiran utusan Kristen yang masuk ke dalam jabatan strategis politik tersebut dapat menggarami struktur yang ada, namun justru sebaliknya yang terjadi, yaitu digarami. Begitu juga dengan perasaan

W

minority complex, yaitu dengan strategi berlindung di balik kekuasaan. Ada perasaan bahwa orang Kristen itu minoritas dari segi jumlah, maka agar eksis

U KD

harus berlindung di bawah penguasa yang sedang berkuasa. Akibat yang terjadi, gereja akhirnya menjadi alat kekuasaan. Tatkala perjuangan gereja ditujukan hanya untuk kepentingan gereja saja, maka gereja akan lupa kepentingan bersama yang lebih luas yang perlu diperjuangkan. Gereja hanya berjuang dan berteriak ketika kepentingannya diganggu atau diabaikan sehingga perjuangan gereja hanya

©

bersifat sektarian saja. Gereja lalu gagap menghadapi persoalan yang ada, seperti yang digambarkan oleh Saut Sirait dengan mengatakan bahwa politik gereja di Indonesia hanya bersifat elitis. Mereka mencoba bertumpu pada kekuatan sosial politik yang kuat yang sering kali menghilangkan daya kritisnya. Hal itulah yang sesungguhnya yang menyebabkan kekuatan Kristen menjadi lemah, berhubung mayoritas rakyat berada di luar jangkauan dan program politiknya. Bahkan pilihan untuk menempatkan diri pada kekuatan dan kekuasaan yang sedang berjalan, tanpa disadari telah menempatkan kekristenan itu berseberangan dengan orang-orang yang dirugikan, dipinggirkan dan korban-korban dari kebijakan penguasa.20

Kenyataan itu membuat gereja hadir bukan sebagai gereja, malah ia tampil sebagai bagian dari kekuasaan yang berkuasa di era itu. Pada akhirnya 19

Emanuel Gerrit Singgih, Iman dan politik dalam Era ..., h 29-30 Saut Sirait, Politik Kristen Di Indonesia - Suatu Tinjauan Etis, (Jakarta BPK Gunung Mulia, 2006) h 213 20


gereja terlibat dan berada di tengah arus kekuasaan itu sendiri. Kadang-kadang kita “panik” menghadapi berbagai perkembangan politik yang begitu cepat dan yang biasanya tidak teramalkan sebelumnya. Lalu gereja-gereja, justru oleh kepanikan itu, terjebak dalam menjalankan “politik praktis”. Padahal tugas gereja di bidang politik adalah untuk secara moral memberi peringatan kepada bangsa ini dalam hal kinerja dan penampilan politiknya. Gereja seharusnya tidak terjebak dalam keadaan yang membuatnya sendiri tidak mampu lagi menyatakan suara kenabiannya.21

Gereja lalu ikut dalam pusaran arus kekuasaan tersebut, yang menghasilkan perjuangan politik sektarian. Dalam konteks perjuangan gereja yang sektarian ini, Bernard Adeney-Risakota mengatakan “ketika gereja hanya memperjuangkan

W

kepentingan gereja dan kekuasaan gereja sendiri, gereja tidak lagi sebagai umat murid Yesus”.22 Lebih jauh Bernard Adeney-Risakota menegaskan, yaitu ketika

U KD

gereja sebagai alat kekuasaan politik dan begitu juga ketika kekuasaan politik sebagai alat gereja, maka kedua-duanya menjadi berbahaya. Bahaya yang terjadi seperti manipulasi terhadap simbol-simbol agama dan gereja lalu kehilangan pengaruhnya sebagai gereja.23

1. 1. 3 GKE dan Realitas Politik

Kita segera memasuki realitas yang dihadapi oleh GKE. Realitas tersebut

©

adalah realitas politik yang berhubungan dengan jabatan politik dan kekuasaan itu sendiri. Pada awalnya GKE bermula dari nama Gereja Dayak Evangelis (GDE), yang menggambarkan sebuah gereja suku. Dalam Sinode Umum pada

21

A A Yewangoe, Tidak Ada Ghetto Gereja..., h 36 Bernard Adeney – Risakotta, Civil Society dan Abrahamic Religions, GEMA TEOLOGI – Jurnal Fakultas Theologia, vol. 32 no. 2, Oktober 2008, h 267 23 Bernard Adeney – Risakotta, Interaksi Agama dan Politik dalam sejarah dunia umumnya dan Indonesia Khususnya, (Yogjakrata : Jurnal Teologi Gema Duta Wacana, edisi 59 th 2004), h 24 – 25. Bernard Adeney- Risakota mengatakan : bahwa sejauh agama memaksakan kehendaknya lewat alat-alat politik, sejauh itu kebenaran agama akan diragukan dan pengaruhnya akan melemah. Digambarkan tentang agama yang dijadikan kekuatan politik di Eropa selama ratusan tahun dan makin lama makin hilang kewibawaannya. Sebaliknya di Amerika Serikat, agama dipisahkan dari politik dan dalam kenyataannya belum pernah ada perang agama. Namun itu bukan berarti mau mengatakan agama tidak berperan dalam politik di Amerika Serikat. Semuanya dimungkinkan karena agama menjaga jarak dengan politik (kekuasaan) bahkan memposisikan dirinya dengan benar dan bertanggungjawab terhadap politik dan bukan dalam rangka merebut kekuasaan. 22


tahun 1950, GDE akhirnya berubah nama menjadi GKE.24 Keputusan ini bukan hanya sekedar perubahan nama, tetapi mau menunjukkan model dan prinsip dalam pelayanan, bahwa GKE bukan gereja suku namun kehadirannya untuk semua suku bangsa yang ada di pulau Kalimantan. Dalam hubungan dengan politik, bahkan sejak GKE masih bernama GDE atau sebelumnya, sedikit banyak telah memperlihatkan bahwa gereja tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Ada tindakan-tindakan yang bernuansa

W

politis yang nantinya akan penulis gambarkan pada bab III, namun tindakan itu bukan dalam pengertian merebut jabatan dan kekuasaan politik. Tidak terlibatnya

U KD

gereja dalam berpolitik, dapat kita lihat dari informasi berikut ini yang mengatakan,

“sejak dahulu orang Kristen di daerah ini dan gereja telah dididik untuk tidak boleh campur dalam segala sesuatu yang berbau dan bersifat politik atau aliran-aliran nasioanl. Bahkan kerap kali kalau ada orang-orang Kristen yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu dilawan dan ditentang oleh pihak zending, seolah-olah perubahan-perubahan di lapangan nasional-politik sama sekali tidak termasuk tanggungjawab gereja.” 25

Tidak terlibatnya gereja dalam politik karena pengaruh para zending yang tidak ingin melibatkan gereja dalam pentas politik kala itu. Ada para tokoh-tokoh GDE

©

yang terlibat dalam politik saat itu, tetapi mendapat penentangan yang hebat dari gereja. Gambaran tentang penentangan tersebut terlihat dari pernyataan dalam tulisan-tulisan pengerja Zending yang mengatakan “seorang pemimpin suku Dayak, seorang Kristen yang mendirikan Pakat Dayak yang kemudian mendirikan Persatuan Pemuda Dayak, sebagai seorang komunis”.26 Pernyataan

tersebut menjadi gambaran bahwa gereja sebagai lembaga sejak awal tidak terlibat dalam politik. Keterlibatan para tokoh gereja dalam politik bukan 24

Fridolin Ukur, Tuaiannya Sungguh Banyak – Sejarah Gereja Kalimantan Evangelis Sejak tahun 1835, (Jakarta : BPK Gunung Mulia, 2000), h 172 25 Fridolin Ukur, Tuaiannya Sungguh ..., h 67 26 Fridolin Ukur, Tuaiannya Sungguh ..., h 67


mengatasnamakan gereja, melainkan lebih bersifat perseorangan. Bahkan para tokoh yang terlibat dalam gerakan berbau politik dianggap sebagai penganut paham komunis oleh gereja saat itu. Kenyataan memperlihatkan realitas politik yang lain, terutama sejak era reformasi dan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kemunculan dua

W

Undang-Undang tersebut menandai dimulainya babak baru perpolitikan di Indonesia dan juga mempengaruhi peta politik di Kalimantan. Dalam Undang-

U KD

Undang tersebut mengisyaratkan ada distribusi jabatan dan kekuasaan yang diperebutkan di daerah. Distribusi jabatan dan kekuasaan politik tersebut juga menggoda GKE untuk terlibat memberikan dukungan politik agar warga gereja merebut jabatan dan kekuasaan politik tersebut. Distribusi jabatan politik dimaksud terjadi pada jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yaitu jabatan gubernur dan bupati/walikota27

©

Dalam laporan tahunan CRCS dilaporkan bahwa : “dalam riuh rendah

pemilukada, agama memainkan peranan dalam berbagai bentuknya, terutama terkait dengan pemenangan kandidat”.28 Peranan gereja menjadi penting, karena ada upaya dari para kandidat untuk meraih dukungan suara sebanyak-banyaknya agar dapat menduduki jabatan-jabatan yang dimaksudkan. Hal ini dimungkinkan 27

Ada banyak jabatan politik yang diperebutkan di daerah, seperti DPRD provinsi dan kabupaten/kota, jabatan kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota dan DPD RI serta jabatan lainnya. Adapun yang menjadi kajian dalam tesis ini, penulis memfokuskan pada jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu gubernur, bupati/walikota. Penulis memilih jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, karena jabatan ini yang paling strategis di daerah dan banyak mempengaruhi pemangku kepentingan di daerah termasuk gereja untuk terlibat memperebutkannya. Sekalipun untuk memperkuat argumentasi, penulis juga menyinggung jabatan-jabatan lain yang menggoda GKE terlibat memperebutkannya seperti DPD RI. 28 Laporan Kehidupan Beragama tahun 2010, (Yogyakarta : CRCS UGM, 2010), h 63


karena gereja mempunyai masa atau hak suara dan GKE melihat bahwa jabatan dan kekuasaan itu juga menjadi penting untuk diperebutkan. Dukungan yang dibuat oleh GKE dalam banyak bentuk, seperti turun langsung

terlibat

dalam

kampanye

politik,

termasuk

membuat

surat

penggembalaan yang disebarkan kepada seluruh warga GKE di Kalimantan sebagai sikap politik gereja. Dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan di era reformasi tahun 2004, Majelis Sinode sebagai representatif GKE mengeluarkan

W

surat penggembalaan yang disampaikan kepada seluruh Majelis Resort untuk ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Jemaat dan warga jemaat. Penekanan dalam

U KD

surat edaran tersebut, yaitu :

Hendaklah pilihan kita dengan mempertimbangkan kepentingan dan keutuhan nasional. Pilihan hendaknya mempertimbangkan partai yang bersifat nasionalis. Dan orang yang kita pilih juga yang berjiwa nasionalis, dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan kita sebagai umat Kristen di Indonesia.29

Kembali surat penggembalaan dikeluarkan BPH Majelis Sinode GKE pada saat terjadi perhelatan politik di tahun 2010, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil

©

Gubernur di Kalimantan Tengah. Penekanan dalam surat penggembalaan tersebut, yaitu :

Pilihlah pemimpin yang terbukti cakap, yakni yang mampu dan trampil dan memiliki komitmen yang tinggi untuk masyarakat Kalteng, dan selama ini kita sudah merasakan dan membuktikan sendiri kualitas pemimpin yang kita harapkan itu. Dipimpin oleh sosok pemimpin yang telah terbukti dan menunjukkan kemampuan dan kualitasnya melaksanakan visi dan misi pembangunan 2005 – 2010 dengan berhasil. Sehingga kepadanya harus diberi mandat kembali untuk memimpin Kalimantan Tengah masa bakti 2010 – 2015 yang akan datang. 30

Pernyataan dalam surat penggembalaan yang dikeluarkan oleh gereja tersebut sangat jelas diarahkan kepada gubernur Kalteng aktif saat itu, yaitu Agustin Teras 29

BPH-MS GKE, Surat Edaran Menghadapi Pemilu 2004, nomor : 897/BPH-MSGKE/U.I/11/03, tertanggal 5 Nopember 2003 30 BPH-MS GKE, Surat Penggembalaan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010, tanggal 1 Januari 2010.


Narang, SH dan juga sebagai anggota GKE. Sementara Agustin Teras Narang, SH bersama Ir Ahmad Diran kembali mencalonkan diri (calon incumbent) sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah untuk periode masa bakti tahun 2010-2015. Dukungan lain juga diperlihatkan oleh GKE dengan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan politik kepada warga GKE yang terlibat dalam perebutan anggota DPD RI tahun 2009 - 2014.

U KD

W

Surat Rekomendasi “Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis mengucapkan selamat dan sukses atas Pencalonan Pdt Dr Rugas Binti menjadi calon DPD RI wilayah pemilihan Kalimantan Tengah. Diharapkan kepada semua Pendeta dan warga GKE mendukung serta mendoakan calon kita ini”.31

Kembali pada pemilihan Bupati Barito Selatan – provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2011, Badan Pekerja Harian Majelis Sinode (BPH MS) GKE turun langsung memberikan dukungan politik kepada salah satu kandidat yang berasal dari warga GKE, melalui agenda pendidikan politik atau pembinaan bagi warga gereja.

©

Keterlibatan pejabat gereja terhadap perebutan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, memberi kesan bahwa GKE berada dalam dilema yang mendalam. Apabila GKE bersikap pasif, itu berarti ia tidak mengambil tanggungjawabnya sebagai gereja dalam tanggungjawab politiknya, sementara sebaliknya jika GKE berpolitik secara aktif tentu bisa saja ia terjebak dalam politik partisan untuk mendukung kandidat tertentu. GKE bisa saja terjebak dalam dua dilema ini dan 31

Surat Rekomendasi tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Majelis Sinode GKE di Banjarmasin dan disampaikan kepada seluruh warga jemaat GKE di Kalimantan Tengah, karena pada sa’at itu ada sembilan (9) orang dari sekian banyak calon DPD berasal dari warga GKE. Rekomendasi itu mau menegaskan bahwa warga GKE berkonsentrasi untuk memilih Pdt Dr Rugas Binti menjadi anggota DPD RI, yang pada akhirnya Pdt DR Rugas Binti terpilih menjadi anggota DPD RI periode tahun 2009 - 2014 dan dapat dianggap mewakili gereja.


kenyataan itu yang diperlihatkan oleh GKE dalam mendukung kandidat tertentu untuk duduk dalam jabatan politik yang dimaksudkan. Bila kita mengamati keberadaan GKE ini selanjutnya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana teologi politik GKE dalam memahami kekuasaan. Eka Darmaputra mengatakan bahwa, tanggungjawab politik gereja adalah sesuatu yang secara teologis tidak dapat dihindarkan. Gereja tidak bisa menghindari karena itu merupakan tanggungjawab gereja sebagai upaya memberlakukan

W

kehendak Tuhan. Memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sendiri dan memberlakukan kehendak Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan juga berarti

U KD

memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan politik.32

Mengikuti John Howard Yoder, bahwa tanggungjawab gereja dalam politik bertitik tolak dari ke-Tuhan-an Kristus sendiri, oleh karena Kristus yang menjadi dasar iman adalah pencipta dan pemilik seluruh “kosmos”, seluruh alam ciptaan dan tidak ada satu jengkal pun ruang dalam semesta ini yang luput dari kuasa Kristus.33 Kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman Kristen ini dapat

©

dipahami sebagai dasar ketaatan/kepercayaan gereja. Mengikuti Michael Walzer, pada prinsipnya, bahwa jabatan dan kekuasaan

politik merupakan barang sosial (sosial good) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan jabatan gubernur, bupati/walikota adalah bagian dari barang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang memberi makna dan kriteria atas barang sosial tersebut. Demikian Walzer, ketika dihubungkan dengan distribusi jabatan dan kekuasaan, maka distribusinya

32

Eka Darmaputera, Fungsi Sosial ..., h 282 John Howard Yoder, The Christian Witness to the State, Institute of Mennonite Studies Series no 3 (Newton : Faith and Life Press, 1964, Cetakan ke 3, 1977) h 8-9. Dan band. Max L Stackhouse, Public Theology And Political Economy, (Christian Stewardship in Modern Society in The USA, 1987) h 18-19

33


berdasarkan makna dan kriteria atas barang sosial tersebut. Kekuasaan yang melekat berdasarkan makna dan kriteria pada barang sosial tersebut, seperti kekuasaan yang ada pada gereja tidak boleh digunakan untuk mendapatkan jabatan politis, begitu juga sebaliknya jabatan politis tidak boleh digunakan untuk mengeruk keuntungan material dan adanya distribusi berdasarkan ruang yang berbeda dan tidak saling mendominasi.34 Dengan penggambaran tentang keberadaan gereja dan politik di atas, maka

W

teologi politik GKE perlu dikaji kembali. Lalu memunculkan sebuah pertanyaan krusial yang perlu dijawab, yaitu mengapa para pejabat GKE melibatkan diri

U KD

dalam perebutan jabatan dan kekuasaan politik yang dalam konteks ini memberikan dukungan terhadap jabatan gubernur, bupati/walikota ?. Selanjutnya bagaimana teologi politik GKE memahami kekuasaan itu sendiri sebagai tanggungjawab politik gereja ?. Pertanyaan inilah yang selanjutnya akan dikaji dalam penelitian dan penulisan tesis ini. 1. 2. Rumusan Masalah penelitian

©

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

secara khusus dengan lahirnya UU RI no 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbahaui dengan UU RI no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi isyarat akan adanya perebutan jabatan politik di daerah. Jabatan politik yang dimaksudkan dalam tulisan ini, yaitu jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota melewati agenda politik, yaitu pilkadasung. Perebutan jabatan dan kekuasaan melewati pilkadasung tersebut akhirnya melibatkan GKE sebagai salah satu lembaga yang memiliki masa 34

Michael Walzer, Sheres of Justice, (Copyright @1983 by Basic Books, Inc Printed in the USA Designed by Vincent Torre) h 7-10


(warga gereja). Maka oleh sebab itu rumusan permasalahan penelitian dalam tesis ini, yaitu : a. Mengapa para pejabat GKE terlibat memberikan dukungan dalam perebutan jabatan dan kekuasaan politik ? b. Bagaimana teologi politik GKE dalam memahami kekuasaan sebagai tanggungjawab politik gereja ? 1. 3. Rumusan Judul Penelitian

W

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah digambarkan di atas, maka judul penelitian ini dapat dirumuskan demikian :

U KD

GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS

DI TENGAH PUSARAN ARUS KEKUASAAN

(Studi Teologi Politik Gereja Kalimantan Evangelis)

Adapun yang menjadi alasan mengapa judul ini dipilih oleh penulis, yaitu : Pertama, secara subyektif penulis melihat bahwa GKE dalam hal ini telah

©

berada dan terbawa di dalam arus kekuasaan itu sendiri. Terlibat banyak dalam politik terutama politik partisan dan perebutan jabatan dan kekuasaan, secara khusus jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Kedua, secara obyektif dipandang perlu dilakukan studi tentang itu, yaitu studi tentang teologi politik GKE. Penelitian secara khusus tentang topik ini terutama yang berhubungan dengan GKE belum pernah dilakukan sebelumnya. 1. 4 Tujuan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan, yaitu : Pertama, menjelaskan alasan para pejabat GKE terlibat dalam memberikan dukungan dalam perebutan jabatan dan kekuasaan politik yang secara khusus


pada jabatan gubernur, bupati/walikota, sehingga mengesankan GKE terlibat dalam politik partisan. Kedua, untuk menggambarkan atau menjelaskan Teologi GKE dalam memahami “Kekuasaan”, dengan mengindentifikasi faktor-faktor yang turut berpengaruh dalam teologi politik tersebut. 1. 5. Manfaat penelitian

dari hasil penelitian ini, yaitu :

W

Ada dua manfaat yang menurut penulis dapat diharapkan dan diperoleh

1. Manfaat Akademis. Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

U KD

menjadi bahan bagi pengembangan studi teologi politik gereja yang kontekstual di Indonesia. Selanjutnya akan membuka penelitian baru terhadap fenomena politik lokal yang terjadi di era Otonomi Daerah. 2. Manfaat Praktis. Manfaat paktis yang dimaksudkan secara khusus bagi GKE, kiranya dapat mengkaji dan memahami ulang akan teologi politiknya. Gereja pada akhirnya tidak terjebak pada pemikiran dengan

©

pertanyaan “apakah boleh atau tidak boleh gereja berpolitik ?”. Gereja selanjutnya mampu merumuskan kehadirannya dalam pertanyaan yang

baru, yaitu : “bagaimanakah seharusnya tanggungjawab politik gereja ?” dalam realitas politik yang ada.

1. 6. Kerangka Teori Pokok persoalan yang menjadi dasar kajian dari penelitian ini adalah di seputar keterlibatan para pejabat gereja dalam politik yang menggambarkan teologi politik GKE. Teologi politik dalam rangka memahami akan jabatan dan kekuasaan. Selanjutnya bagaimana memahami distribusi atas jabatan dan


kekuasaan yang adil. Sehingga dalam membedah persoalan itu, maka teori yang digunakan adalah teori yang menyangkut teologi dalam memahami kekuasaan dan teori tentang distribusi kekuasaan. Dalam bagian ini, tentu ada beberapa hal yang menjadi penekanan dan perlu penjelasan, terutama menyangkut keunikan teori tersebut. Teori ini nantinya akan diperluas atau dikembangkan lagi ketika penulis mendesain kerangka teori pada bab II. Penekanan pada bagaimana memahami kekuasaan secara teologis, penulis

W

menggunakan teologi yang digagas oleh John Howard Yoder. Penekanan utama dan sekaligus keunikan dalam teologi yang digagas oleh Yoder ini adalah :

U KD

Pertama, bahwa penekanan utama dalam memahami kekuasaan bermuara dari ke-Tuhan-an Kristus sendiri. Artinya ukuran sesungguhnya bagi orang Kristen atau gereja tidak diukur dari seberapa berhasilnya kita mengubah dunia ini ke arah yang benar menurut kehendak kita, tetapi dari kesesuaian dengan perintah Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus itu sendiri.35 Dengan demikian Yoder mengarahkan pandangan kepada iman Kristiani sendiri, yaitu

©

akan ke-Tuhan-an Kristus yang telah menang dalam peristiwa Kebangkitan. Kedua,

penekanan

selanjutnya

akan

keterlibatan

gereja

dalam

hubungannya dengan memahami “kekuasaan”, yang membedakannya bukan wilayah atau tempat, tetapi pada cara atau pilihan yang ditempuh. Pilihannya bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani. Dalam pandangan ini, bahwa kemenangan itu bukan kemenangan kita, tetapi kemenangan Kristus sendiri. Justru di sini juga yang menjadi keunikan dari gagasan teologi Yoder, yaitu bahwa opsi tesebut telah diperlihatkan oleh Yesus sendiri dalam pelayananNya.

35

John Howard Yoder, Christian Witness..., h 44


Bagi Yoder bahwa opsi yang juga berarti alternatif bagi kekuasaan itu bukan berpihak pada penguasa, tetapi bagi para korban. Para korban yang dimaksudkan yaitu para korban politik, orang-orang yang tersisih dan terpinggirkan serta tertindas. Namun semua itu dilakukan dengan tanpa beban dan dalam ketaatan/kepercayaan akan Kristus sendiri. Pandangan teologis dari Yoder ini menurut penulis sangat relevan sekali digunakan untuk membedah fenomena yang dihadapi oleh GKE terhadap

W

keterlibatan gereja dalam kehidupan politik. Diharapkan nantinya akan ditemukan gagasan-gagasan teologi politik dan dapat menjawab persoalan yang dihadapi

U KD

GKE saat ini.

Dalam rangka membedah wacana jabatan dan kekuasaan dalam perebutan dan pendistribusiannya, penulis menggunakan “teori keadilan” dari Michael Walzer. Beberapa keunikan yang dapat diperlihatkan dari teori ini adalah : Pertama, Walzer memperlihatkan bahwa ada banyak barang sosial (social goods) di tengah-tengah masyarakat.36 Walzer menyerang pengandaian yang

©

berada di belakang suatu teori keadilan distributif yang tidak menghargai kenyataan pluralisme dalam masyarakat. Teori-teori semacam itu dianggapnya terlalu yakin bahwa ada “sebuah kriteria atau sekumpulan kriteria yang saling terkait untuk semua distribusi”.37 Dengan demikian Walzer sangat menghargai otonomi dari semua barang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. 36

Menurut Walzer bahwa “goods” di sini adalah barang-barang yang perlu didistribusikan secara adil dalam kehidupan sosial. Barang-barang itu seperti yang bisa dipahami secara sempit, misalnya makanan, rumah, pakaian, pelayanan kesehatan, transfortasi, berbagai macam barang komoditi, juga berbagai macam barang koleksi seperti lukisan, perangko dan lainnya. Maupun barang-barang non komoditi seperti keanggotaan, kekuasaan, kehormatan, asal usul, jabatan religius dan jabatan politis, pengetahuan, kemakmuran, cinta dan rahmat ilahi. Maka oleh sebab itu a teori of goods disini lalu diterjemahkan menjadi “suatu teori barang-barang”. Lih. Michael Walzer, Spheres of Justice..., h 3 dan 11 37 Michael Walzer, Spheres of Justice ..., h 4


Jabatan dan kekuasaan juga termasuk barang sosial dan sebagai barang sosial tentu ia bersifat otonom dan mandiri dalam bidang distribusinya masingmasing dengan fungsi dan prinsipnya masing-masing.38 Jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota yang menjadi kajian khusus dalam penelitian tesis ini, merupakan barang sosial dari sekian banyak barang sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang memberi makna dan kriteria atas semua barang sosial tersebut dan pendistribusiannya

W

berdasarkan makna yang melekat terhadap barang sosial dimaksudkan. Kedua, Selanjutnya keunikan lain dengan kesetaraan kompleks. Walzer

U KD

memulainya dengan istilah monopoli dan dominasi. Masalah dominasi lebih berbahaya dari monopoli, sebab dominasi merupakan penyalahgunaan barang sosial di luar makna sosial dari barang sosial tersebut. Setiap barang sosial yang ada seperti telah disinggung di atas dibagi berdasarkan makna dan kriteria yang melekat (inheren) atas barang sosial tersebut.

Ketika pembagiannya tidak

berdasarkan makna dan kriteria yang melekat atas barang sosial tersebut, maka

©

akan terjadi dominasi. Sesuatu yang didominasi dan terus dilakukan secara berulang-ulang, maka akan menyebabkan apa yang disebut dengan tirani. Tirani akan berbahaya, sebab akan menggangu keseimbangan dalam msyarakat. Teori yang digagas Walzer ini bagi penulis sangat relevan untuk membedah fenomena keterlibatan gereja (BPH Majelis Sinode), terutama dalam hal memberikan dukungan politik terhadap kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah. Secara khusus teori Yoder dan Walzer akan digagas dan dipertegas kembali pada bab II, yang sekaligus dipergunakan untuk membuka kisi-kisi bagi 38

Michael Walzer, Spheres of Justice ..., h 7 - 10


penelitian dalam tesis ini. 1. 7. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis perlihatkan di atas, maka fokus penelitian ini pada : Pertama, Kajian terhadap UU RI no 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU RI no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

tugas

dan

wewenang

bupati/walikota.

W

diperlihatkan oleh penulis dalam upaya menggambarkan legitimasi, serta

syarat

bagi

jabatan

gubernur,

U KD

Kedua, Penelitian akan teologi politik GKE, di mana penulis mengkajinya berdasarkan fenomena historis. Penulis menggambarkan GKE dan Politik dari sudut sejarah sampai kepada keterlibatan para pejabatan gereja dalam memberikan dukungan terhadap kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu gubernur, bupati/walikota.

¾ Keterlibatan para pejabat GKE khususnya level BPH Majelis Sinode

©

dalam memberikan dukungan politik terhadap kandidat kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu gubernur, bupati/walikota terfokus pada era reformasi yang ditandai dengan isu Otonomi Daerah. Adapun BPH Majelis Sinode GKE di era reformasi penulis lampirkan dalam tesis ini39

1. 8. Metode penelitian Jenis penelitian dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penguraiannya berdasarkan 39

Lihat lampiran 1 pada tesis ini. Penulis memperlihatkan daftar BPH Majelis Sinode dalam kurun tiga periode di era reformasi, yaitu dalam rangka memperjelas subjek penelitian penulis.


pendekatan fenomenologi historis.40

Selanjutnya

penelitian ini akan menggunakan

teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan : penulis berupaya mengeksplorasi berbagai data ataupun pemikiran yang kiranya mendukung penelitian dan penulisan tesis, baik sejarah gereja secara umum maupun sejarah GKE secara khusus. Melengkapi data yang berhubungan dengan sejarah dan perkembangan GKE, penulis juga melakukan penelitian dokumen

W

gerejawi, seperti surat penggembalaan, surat keputusan,

hasil

persidangan/konvensi, rekomendasi-rekomendasi gereja, jurnal, artikel-

U KD

artikel, Almanak Nats gereja, Tata Gereja, ajaran Pokok Gereja dan lainlain, yang dapat dianalisis sebagai data dan menunjuk keterlibatan gereja terhadap politik.

b. Penelitian Lapangan : dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap key Informan atau nara sumber kunci yang telah dipilih sesuai

©

dengan kompetensi dan keterlibatan mereka. Informan atau nara sumber tersebut adalah mereka yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, terutama pimpinan gereja pada level Badan Pekerja Harian Majelis Sinode (BPH MS) GKE. Melalui wawancara mendalam berstruktur dan terbuka, memungkinkan informan atau nara sumber mampu menjelaskan seluruh informasi secara terbuka dan mendalam sehingga diperoleh data langsung. 40

Fenomena historis dalam pengertian bahwa penulis akan menguraikan keberadaan GKE dalam hubungannya dengan politik berdasarkan uraian sejarah. Artinya penulis tidak sedang menguraikan tentang sejarah GKE, tetapi memperlihatkan tindakan-tindakan politik dalam sejarah GKE. Penulis tidak menentukan locus penelitian berdasarkan wilayah pelayanan GKE, walaupun dalam mengkompirmasi data, penulis lebih banyak memperlihatkan data tentang Kalimantan Tengah, dengan alasan karena warga GKE terbesar berada di provinsi Kalimantan Tengah.


c. Subyek Penelitian : Dalam penelitian ini penulis akan mengadakan wawancara mendalam dengan responden, sebagai berikut : ¾ BPH MS GKE periode 2000 – 2005 sebanyak 1 orang ¾ BPH MS GKE periode 2005 – 2010 sebanyak 1 orang ¾ BPH MS GKE periode 2010 – 2015 sebanyak 3 orang Subjek penelitian ini memwakili tiga periode kepemimpinan GKE pada awal era reformasi dan otonomi daerah sampai saat ini. Dengan

W

demikian dalam penelitian ini, total responden yang menjadi subyek penelitian sebanyak lima orang. Lima orang nara sumber ini

U KD

merupakan nara sumber kunci (key informan) sesuai dengan masa keterlibatan GKE dalam politik, secara khusus keterlibatan dalam perebutan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, yaitu gubernur, bupati/walikota.

1. 9. Kerangka Penulisan

©

Hasil-hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan dengan pengorganisasian sebagai berikut : Bab satu, diberi judul “PENDAHULUAN”. Dalam bab ini diuraikan latar

belakang masalah, rumusan masalah penelitian, rumusan judul penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, batasan masalah penelitian, metode penelitian dan kerangka pikir penulisan hasil penelitian. Bab dua diberi judul “JABATAN DAN KEKUASAAN. Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan terhadap jabatan dan kekuasaan, kajian terhadap Undang – Undang yang secara khusus dalam kaitannya dengan legitimasi dan fungsi/wewenang serta syarat bagi jabatan gubernur, bupati/walikota. Selanjutnya


bab ini juga menguraikan tentang kerangka teori yang dipakai menjadi alat penelitian lapangan dan sekaligus digunakan oleh penulis sebagai barometer analisis hasil penelitian. Bab ketiga diberi judul “GEREJA KALIMANTAN EVANGELIS DAN PERGULATAN KEKUASAAN : Deskripsi Hasil Penelitian”. Pada bagian pertama, akan digambarkan tentang GKE dan perkembangannya berdasarkan fenomena historis politis. Pada bagian kedua, penulis menggmbarkan atau

W

menguraikan hasil penelitian lapangan.

Bab keempat diberi judul “TANGGUNGJAWAB POLITIK GEREJA” :

U KD

Evaluasi Teologis. Pada bagian pertama bab ini, berdasarkan data yang telah diperoleh dan digambarkan pada bab ketiga akan dianalisis berdasarkan barometer teori yang telah dikembangkan di bab II, sehingga akan tergambar pendekatan politik GKE dalam perebutan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pada bagian kedua, penulis membuat gagasan-gagasan teologis yang menggambarkan teologi politik alternatif bagi GKE.

©

Tulisan ini diakhiri dengan bab kelima dengan judul “PENUTUP”. Bagian

ini berisi kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi dari penulis. Pada tiap-tiap bab, secara khusus dalam bab II, Bab III dan Bab IV akan

dibuat kesimpulan tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar pembaca bisa lebih mudah memahami uraian dalam bab yang dimaksudkan

BAB I PENDAHULUAN. lepas dari pengalaman penulis sendiri sebagai pendeta di Gereja Kalimantan UKDW

Recommend Documents