BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang membangun dan sejalan dengan itu masyarakat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi. Kehidupan masyarakat Indonesia yang serba cepat ini memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan perekonomian khususnya di provinsi Bali yang merupakan provinsi yang sedang berkembang pesat saat ini pada tahun 2014 lalu tumbuh sebesar 6,58 % atau berada di posisi ke tiga secara nasional setelah Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.1 Pertumbuhan ini terjadi pada seluruh sektor baik produksi barang maupun jasa. Berbagai upaya dilakukan pelaku usaha, khususnya pelaku kecil dan menengah untuk meningkatkan usahanya. Para pelaku usaha tersebut akan berusaha mencari alternatif pendanaan selain dari hasil laba usahanya. Pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai macam kegiatan bisnis. Perkembangan yang semakin pesat pada kegiatan bisnis di masyarakat ini, maka keperluan akan modal atau dana yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Modal merupakan faktor yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, banyak cara yang ditempuh oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan modal agar meningkatkan usahanya. 1
Perkembangan Triwulanan Provinsi Bali, 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar, hal 1.
1
2 Untuk mengakomodir keperluan akan modal atau dana maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas.2 Modal merupakan salah satu sarana pokok di dalam pengembangan usaha. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini untuk memperoleh modal sebagai kebutuhan utama di dalam pengembangan usahanya. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan melalui fasilitas kredit, namun fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank, selain itu lembaga perbankan tersebut juga mewajibkan jaminan yang kadang tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha tersebut. Kini banyak alternatif yang berkembang sehingga memunculkan fenomena baru di dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Upaya lain tersebut dapat dilakukan melalui suatu jenis badan usaha yaitu melalui lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, maupun surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Lembaga pembiayaan dikatakan 2
Siti Ismijati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 1.
3 sebagai sumber pembiayaan alternatif karena di luar lembaga pembiayaan masih banyak lembaga keuangan lain yang dapat memberi bantuan dana, seperti pegadaian, pasar modal, dan bank. Meskipun demikian, dalam kenyataannya tidak semua pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses dana dari setiap jenis sumber dana tersebut. Kesulitan memperoleh dana tersebut disebabkan oleh masing-masing lembaga keuangan yang mensyaratkan ketentuan yang tidak mudah dapat dipenuhi oleh pihak yang membutuhkan dana. Di samping berperan sebagai sumber dana alternatif, lembaga pembiayaan juga mempunyai peranan penting di dalam pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan ekonomi ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasinya. Lembaga pembiayaan sebagai sumber pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat tersebut. Bantuan dari dana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umum dialami, yakni faktor permodalan. Istilah lembaga pembiayaan belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini karena dilihat dari eksistensinya, lembaga pembiayaan memang relatif masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yakni bank. Tidak seperti lembaga pembiayaan bank, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket
4 Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Perbedaan dari lembaga pembiayaan dengan lembaga keuangan yakni di dalam lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Sedangkan sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan merumuskan lembaga pembiayaan adalah “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Berdasarkan definisi tersebut, dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan c. Penyedianaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya e. Tidak menarik dana secara langsung artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat, yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama3 3
Sunaryo, 2013, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.
5 Untuk memahami tentang bidang-bidang kegiatan usaha lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan penjelasan tentang pengertiannya sebagai berikut: a. Sewa Guna Usaha (Leasing), dimana kegiatan utamanya adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah (lessee).4 Pembiayaan disini dimaksudkan yakni jika nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara dibeli secara kredit ataupun dengan cara disewa, maka dapat diperoleh pada perusahaan leasing. b. Modal Ventura (Ventura Capital), adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. c. Anjak Piutang (Factoring), dalam penjelasan atas Pasal 6 huruf l atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,
memberikan
arti
kepada
Factoring
sebagai
kegiatan
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. d. Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance), adalah suatu kegiatan dimana di dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk 4
Kasmir, 2001, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (selanjutnya disebut Kasmir I), ,hal. 241.
6 kebutuhan atau keperluan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau tidak secara tunai. e. Kartu Kredit (Credit Card), merupakan salah satu cara pemberian kredit dengan perjanjian yang menggunakan kartu sebagai sarana penarikan secara tunai maupun melalui pengambilan barang atau jasa pada merchant atas beban pemegang kartu kredit yang bersangkutan.5 f. Perdagangan Surat Berharga (Securities Company), yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat
surat-surat
berharga
yang
dapat
diperdagangkan,
yang
mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah-pindah tangan.6 Salah satu bidang kegiatan usaha lembaga pembiayaan yakni usaha modal ventura, dimana keberadaan usahanya di Indonesia dalam arti intitusional dan formal merupakan pranata hukum dan bisnis yang relatif masih baru, meskipun demikian usaha modal ventura ini ke depannya mempunyai prospek yang cukup baik mengingat keberadannya mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan usaha khususnya bagi usaha kecil di Indonesia. Melihat tingginya kebutuhan modal di masyarakat terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKN) perusahaan yang bergerak di bidang Modal Ventura, memberikan program bantuan modal tanpa jaminan dengan syarat yang mudah dan kewajiban yang ringan dengan sistem kerjasama bagi hasil.
5
Z.Dunil, 2004, Kamus Istilah Perbankan Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 204. 6 R. Suryatin, 1982, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 98.
7 Di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) merumuskan bahwa Venture Capital Company atau Perusahaan Modal Ventura (selanjutnya disebut PMV) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan / penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dikatakan memiliki resiko tinggi karena modal ventura berbeda dengan bentuk pembiayaan lain seperti perbankan. Dalam memberikan kredit bank pada umumnya sebatas memberikan modal saja dan bank juga menuntut adanya jaminan atas pinjaman kredit serta pembayaran bunga. Lain halnya dengan modal ventura yang memberikan penyertaan modal kepada perusahaan pasangan usaha, yang memberikan pembiayaan berupa modal bukan pinjaman kredit maka pembiayaan PMV tidak dikenai bunga dan tidak mempersyaratkan adanya jaminan melainkan pembagian keuntungan sesuai dengan proporsi masingmasing. Dilihat dari jenis pembiayaan yang berupa penyertaan modal dalam rangka mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, PMV memberikan bantuan operasional guna mengembangkan usaha perusahaan pasangan usaha. Bantuan operasional yang diberikan oleh Perusahaan modal ventura bisa berupa pendidikan manajemen, administrasi, akuntansi dan pemasaran produk/jasa perusahaan pasangan usaha dengan menempatkan wakilnya di perusahaan pasangan usaha.
8 Untuk mengakomodasi kepentingan para pihak dalam kegiatan kerjasama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha maka dituangkan dalam bentuk kontrak/perjanjian penyertaan modal ventura. Perjanjian ini yang mendasari kerjasama antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. Berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh ciri-ciri khas atau karakteristik modal ventura salah satunya adalah bahwa pembiayaan modal ventura berisiko tinggi karena modal usaha (risk capital) tidak didukung oleh agunan (collateral).7 Di dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan
dan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura adalah usaha pembayaran dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembayaran untuk jangka waktu tertentu. Mengingat bentuk bantuan modal berupa penyertaan modal, maka dalam pembiayaan modal ventura ini tidak mempersyaratkan adanya Collateral atau agunan (das sollen). Namun pada kenyataannya, peraturan pengaturan ini tidak efektif dilaksanakan oleh kebanyakan perusahaan modal ventura. Banyak perusahaan modal ventura yang mempersyaratkan adanya jaminan collateral atau agunan dalam bantuan pembiayaannya (das sein). Seperti misalnya yang ditemukan dalam penelitian awal pada salah satu perusahaan modal ventura di kota Denpasar yang telah dilakukan dan hasilnya memang benar ada penyertaan oleh perusahaan modal ventura pada perusahaan 7
Khotibul Umam, 2010, Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi), BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, Hal. 32, dikutip dari Abdulkadir Muhamad, 2000, Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 184.
9 pasangan usaha dengan mensyaratkan jaminan, baik jaminan benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu dalam perkembangannya bantuan pembiayaan modal ventura yang berupa penyertaan modal cenderung telah bergeser menjadi pinjaman modal seperti halnya pinjaman modal berupa kredit pada lembaga keuangan bank. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik modal ventura yaitu bentuk pembiayaan modal ventura yang berupa penyertaan saham, penyertaan
melalui
pembelian
obligasi
konversi,
dan/atau
pembiayaan
berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan karakteristik asli dari modal ventura itu sendiri yaitu tidak disertai dengan jaminan dan pembiayaan bentuk pembiayaan modal ventura yang berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha . Untuk menjamin originalitas penulisan tesis ini, maka harus dibandingkan dengan penelitian lain. Tesis yang digunakan untuk membandingkan yakni tesis mahasiswa (1) Kenotariatan di Universitas Diponegoro atas nama Made Ayu Fransisca Yusi Megasari pada tahun 2008 (dua ribu delapan) dengan judul tesis : “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil di PT Sarana Jateng Ventura-Semarang”. Rumusan masalah dalam tesis tersebut antara lain : Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT Sarana Jateng Ventura-Semarang? Bagaimanakah penyelesaian yang dilakukan PT Sarana Jateng Ventura-Semarang terhadap perusahaan pasangan usaha yang wanprestasi?
10 Hasil penelitian tesis tersebut antara lain : Pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang, ditinjau dari bentuknya merupakan perjanjian baku, yang dibuat oleh PT. Sarana Jateng Ventura. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Sarana Jateng Ventura, adalah sebagai berikut : a) Tahap pra-investasi, yaitu dilakukan berbagai tahap sebelum dilakukan penyertaan modal oleh PT. Sarana Jateng Ventura, antara lain : identifikasi atau penjajakan, evaluasi pendahuluan, kunjungan lapangan, pembuatan MOU, proposal investasi, pembuatan surat konfirmasi dan penyusunan dan penandatanganan akta perjanjian. b) Tahap realisasi pencairan dana dan implementasi, yaitu dilaksanakannya pencairan dana dan pelaksanaan rencana bisnis. c) Tahap Monitoring atau pengawasan, dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap perlembagaan usaha dan analisis laporankeuangan. d) Tahap Divestasi, ada 2 (dua) macam, yaitu divestasi positif dan divestasi negatif. Penyelesaian yang dilakukan PT. Sarana Jateng Ventura-Semarang terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang wanprestasi, yaitu dilakukan oleh 2 (dua) pihak dari PT. Sarana Jateng Ventura, yaitu : a) Venture Capital Officer (VCO), tugasnya : memberikan Surat Pemberitahuan Keterlambatan Angsuran, Surat Peringatan I, Surat Peringatan II serta Surat Peringatan III. b) Remedial Setelah mendapat pengalihan dari VCO, tugasnya : Melakukan pendekatan Persuasif dengan jalan Negosiasi dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah. Negosiasi bertujuan untuk menentukan cara penanganan yang tepat terhadap Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah, ada 2 (dua) cara, yaitu
dengan
penyehatan
atau
dengan
penyelesaian.
Penentuan
cara
11 penanganannya, Remedial melakukan Identifikasi atau Uji Tuntas. Apabila cara yang ditentukan dalam Negosiasi tidak membawa perkembangan, remedial akan melakukan kegiatan Klasifikasi untuk menentukan cara penyelesaian Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah. Dimungkinkan penggunaan jalur Litigasi. Dalam prakteknya, PT Sarana Jateng Ventura berupaya untuk dapat menyelesaikan Perusahaan Pasangan Usaha yang bermasalah melalui jalur NonLitigasi (pendekatan persuasif). Selain itu juga perbandingan dengan tesis dari mahasiswa (2) Magister Manajemen Universitas Diponegoro atas nama Rilanto Arifin pada tahun 2005 (dua ribu lima) dengan judul tesis : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensitas Penggunaan Dana Modal Ventura Oleh UKM (Studi Kasus Pada PT. Sarana Jateng Ventura)”. Rumusan masalah dari tesis tersebut antara lain : Bagaimana pengaruh pengalaman usaha UKM terhadap intensitas terhadap penggunaan modal ventura? Bagaimana pengaruh karakteristik dan pola pembiayaan terhadap intensitas penggunaan modal ventura? Bagaimana pengaruh kepercayaan dan komitmen terhadap intensitas penggunaan modal ventura? Hasil penelitian tesis di atas tersebut yakni lamanya usaha tidak dapat dijadikan parameter yang dapat menyebabkan UKM meningkatkan intensitas penggunaan modal ventura sebagai sumber pendanaan kegiatan usaha. Rendahnya intensitas penggunaan modal ventura diduga disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang populernya perusahaan modal ventura, aktivitas UKM yang lambat, serta sumber pendanaan lain lebih menarik, seperti sektor perbankan. Karakteristik dan pola pembiayaan modal ventura berpengaruh terhadap intensitas penggunaan modal ventura. Jika karakteristik dan pola pembiayaan yang melekat
12 pada modal ventura semakin baik maka intensitas penggunaan modal ventura oleh UKM akan semakin meningkat. Mekanisme pembiayaan modal ventura dipandang unik, karena modal yang disediakan oleh perusahaan modal ventura untuk UKM tidak disertai adanya jaminan. Kepercayaan dan komitmen tidak berpengaruh pada intensitas pada penggunaan modal ventura. Keterlibatan perusahaan modal ventura dalam pengelolaan usaha merupakan suatu keharusan untuk meminimalisasi resiko yang terjadi. Ketetapan tersebut perlu diketahui oleh UKM sebelum mengajukan gagasan usaha kepada perusahaan modal ventura untuk dibiayai. Tesis yang juga digunakan untuk membandingkan adalah tesis (3) mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin atas nama Diska Rizki Saputri Bambang pada tahun 2014 (duaribu empatbelas) dengan judul “Tinjauan Kemitraan Antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Kota Makassar”. Adapun rumusan masalah tersebut yakni Bagaimanakah keterlibatan Perusahaan Modal Ventura kepada Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal kegiatan operasional ? Bagaimanakah perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam keterlibatannya pada perusahaan pasangan usaha? Dengan hasil penelitian dari kedua perusahaan modal ventura tersebut, keduanya tidak
terlibat secara langsung dalam hal manajemen, administrasi,
pemasaran dan akuntansi perusahaan pasangan usaha. Keterlibatan PT. Celebes Capital bisa dikatakan tidak ada, setiap bulannya PT. Celebes Capital meminta pembayaran yang telah disepakati yaitu, pada bulan pertama pasangan usaha harus membayar 2% dari pinjamannya dan bulan kedua pasangan usaha harus membayar 2% dari pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman yang diberikan
13 oleh PT. Celebes Capital, jika kendaraan tersebut tidak terjual maka pasangan usaha akan membelinya atau kendaraan tersebut akan dilelang. Pasangan usaha merasa dituntut untuk memenuhi standar dari perusahaan modal ventura tanpa mendapatkan bantuan memadai dalam hal kegiatan operasional. Berbeda dengan PT. Sulsel Ventura yang menyediakan bantuan manajemen untuk perusahaan pasangan usaha yang
ditawarkan sebelum perjanjian ditanda tangani, namun
banyak dari perusahaan pasangan usaha yang menolak bantuan tersebut karena merasa perusahaan modal ventura akan terlalu mencampuri bisnis mereka. Dan perlindungan hukum perusahaan modal ventura dalam keterlibatan pada perusahaan pasangan usaha Setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk juga modal ventura, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari pihakpihak terutama perusahaan pasangan usaha. Dengan demikian, kehendak pihakpihak yang menjadi sumber hukumnya. Kehendak pihak-pihak tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis berupa rumusan perjanjian yang menentapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam bisnis
pembiayaan modal
ventura. Namun temuan selama penelitian mengungkapkan bahwa isi perjanjian lebih berat pada kepentingan perusahaan modal ventura
hal ini tersirat dari
ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk perjanjian baku yang kemudian diberikan kepada perusahaan pasangan usaha untuk ditandatangani, hal ini jelas tidak menampung kehendak perusahaan pasangan usaha. Motif untuk mendapat keuntungan yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula, tidak ditempuh oleh modal ventura. Modal ventura cenderung berhati-hati, ini terlihat pula pada jangka waktu investasi yang semestinya jangka menengah atau panjang, tetapi mereka menempuh jangka pendek atau menengah. Dalam
14 setiap pemberian penyertaan perusahaan modal PT.Celebes Capital mensyaratkan
ventura meminta jaminan.
jaminan BPKB dari
kendaraan-kendaraan
yang dijual oleh perusahaan pasangan usaha, selain itu juga mensyaratkan deposit (dalam perjanjian disebut sebagai jaminan) sebesar Rp. 25.000.000,-. (duapuluh lima juta rupiah). Jaminan merupakan kendala yang besar menurut pasangan usaha, Pasangan usaha merasa tidak berbeda dengan pihak ke-3 yang mencarikan pembeli untuk barang pihak pertama (PMV). PT. Sulsel Ventura yang memiliki pasangan usaha dari beragam
bidang usaha, menetapkan jaminannya dapat
berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat berharga. Penetapan jaminan ini dianggap wajar mengingat modal yang disertakan juga besar. Kedua perusahaan modal ventura melenceng dari karakteristik dasar modal ventura sehingga lebih mirip dengan lembaga pembiayaan lain seperti perbankan. Selain itu dilihat dari sudut perjanjian antara kedua perusahan modal ventura dan pasangan usahanya mengacu pada asas kebebasan berkontrak dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya kesenjangan antara pelaksanaan (das sein) dan pengaturan (das sollen), menarik untuk diteliti dan diangkat karya ilmiah yang akan dibahas dalam tesis ini. Untuk itu diajukan sebagai tesis dengan judul: Persyaratan Jaminan Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Di Dalam Perusahaan Modal Ventura. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
15 1. Apakah persyaratan adanya jaminan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha diperlukan di dalam perjanjian modal ventura? 2. Bagaimanakah konsekuensi perjanjian modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang mensyaratkan adanya jaminan? 1.3 Tujuan Penelitian Dalam suatu penelitian diharapkan agar mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: 1.3.1 Tujuan Umum Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori serta asas hukum perdata pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya. 1.3.2 Tujuan Khusus Berdasarkan tujuan umum tersebut, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang bersifat khusus, yaitu : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan jaminan yang diperlukan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di dalam perjanjian modal ventura. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi perjanjian modal ventura antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha yang mensyaratkan adanya jaminan. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1
Manfaat Teoritis
16 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis yang bersifat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu hukum di masa mendatang, khususnya perkembangan di bidang hukum pembiayaan, yang pada dewasa ini keberadaannya sangat dibutuhkan dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang bisnis. 1.4.2
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis
bagi para pelaku bisnis. Selain itu yang lebih penting adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menyikapi masalah yang berkaitan dengan aktifitas yang ada di dalam kegiatan perjanjian modal ventura. 1.5 Landasan Teoritis Berdasarkan judul tesis ini yaitu Persyaratan Jaminan Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha di Dalam Perusahaan Modal Ventura, maka landasan teoritis yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini adalah Teori Jaminan, Teori Kehendak, Teori Perjanjian, serta menggunakan Konsep Modal Ventura. 1.5.1
Teori Jaminan Teori jaminan ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah
pertama yaitu mengenai apakah persyaratan adanya jaminan diperlukan dalam perjanjian modal ventura. Istilah jaminan sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “Zekerheid” atau “Cautie”. Zekerheid atau “Cautie”
17 mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap hutang-hutangnya.8 Ketentuan yang memuat tentang jaminan terdapat di dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang merumuskan bahwa: “Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut.” Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor, bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.9 Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan; dan yang kedua adalah jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan10. Jaminan Kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur), sedangkan Jaminan Perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Kesimpulannya jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Dalam jaminan perorangan (borgtocht) itu selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan 8
H. Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21. 9 Abdul.R Saliman, 2010, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, hal. 20. 10 H. Salim, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.
18 kewajiban-kewajiban pihak debitur, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu, harta benda debitur dapat disita dan dilelang menurut ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan atau eksekusi putusan Pengadilan. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberian jaminan (debitur), dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) yang dimilikinya. Pemberian jaminan kebendaan ini kepada si berpiutang (kreditur) tertentu, memberikan kepada si berpiutang tersebut suatu hak istimewa ( hak privilege) terhadap kreditor lainnya.11
1.5.2. Teori Kehendak Salah satu pencetus teori kehendak (will theory) adalah Morton J. Horwitz.12 Seperti yang dikutip oleh Khairandy, Horwitz menyatakan teori kehendak (will theory) mengajarkan bahwa pengakuan dan pelaksanaan kontrak didasarkan pada kehendak mereka yang membuat kontrak.13 Teori ini digunakan untuk menganalisis tentang pengaruh kehendak para pihak dalam mengikatnya perjanjian yang mereka buat berkenaan dengan pertemuan kehendak para pihak dalam perjanjian perusahaan modal ventura. Teori kehendak adalah salah satu teori dari hukum kontrak klasik. Menurut teori kehendak suatu kehendak menghadirkan suatu ungkapan kehendak di antara para
11
Abdul. R Saliman, Op.Cit, hal. 21. Ridwan Khairandy, 2011, “Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”, Jurnal Hukum, No. Edisi Khusus, Vol. 18, hal. 40-41. 13 Ibid. 12
19 pihak, yang harus dihormati. Dalam teori kehendak berasumsi bahwa suatu kontrak melibatkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Para pihak dalam suatu perjanjian perusahaan modal ventura memiliki hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga melahirkan suatu perikatan. Pertimbangannya ialah bahwa para pihak harus memiliki kebebasan dalam setiap penawaran dan mempertimbangkan kemanfaatannya bagi dirinya. Subekti mengungkapkan bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.14 Kontrak atau perjanjian semata-mata adalah suatu pernyataan kehendak dari dua atau lebih individu. Pernyataan ini merupakan suatu syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka kontrak yang dibuat tidak dapat ada. Para pihak melakukan kontrak dengan beberapa kehendak yaitu : a. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji; b. Kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih; c. Pihak dalam suatu perjanjian; d. Kebutuhan terhadap janji-janji yang dimuat dalam bentuk kewajiban, dan; e. Kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakkan hukum. Perjanjian PMV tercantum janji-janji antara para pihak melalui klausulaklausula hak dan kewajiban antara perusahaan pasangan usaha dengan PMV. Kehendak para pihak yang dirumuskan dalam perjanjian modal ventura ini harus dinyatakan oleh para pihak. Suatu pernyataan kehendak antara pihak PPU dengan PMV merupakan suatu syarat yang harus ada. Tanpa adanya pernyataan ini maka perjanjian modal ventura yang dibuat tidak dapat ada. Teori kehendak dalam 14
R. Soebekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, Selanjutnya disebut R. Subekti I) hal. 3.
20 perjanjian modal ventura adalah sebagai teori yang menegaskan bahwa terdapat kebebasan bagi para pihak untuk mewujudkan kehendaknya yang dinyatakan dalam transaksi hukum dua belah pihak (secara bilateral) yaitu dalam melalui perjanjian modal ventura. 1.5.3
Teori Perjanjian Perjanjian di Indonesia diatur dalam buku Ketiga KUH Perdata tentang
Perikatan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata yang merumuskan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal 1121 KUH Perdata merumuskan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Para pihak yang akan mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian harus terlebih dahulu menyetujui syarat-syarat yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tersebut. Sucitthra Vasu, menyatakan: The purpose of setting down the terms of contract are; firstly, it stipulates the rights and obligations of the parties. Secondly, in the event of a dispute between parties, it enables the court to decide which is the defaulting party so that the dispute can be resolved.15 (Terjemahan bebas: Tujuan dari pengaturan syarat-syarat kontrak : pertama, menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Kedua, dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak, memungkinkan pengadilan untuk memutuskan yang merupakan pihak wanprestasi sehingga perselisihan dapat diselesaikan).
15
Sucitthra Vasu, 2006, Contract Law For Business People, Rank Books, Singapore, hal.
1.
21 Suatu kontrak atau perjanjian, menjadi kewajiban para pihak untuk menaati kontrak yang telah disepakatinya, terutama bagi debitur sebagai pihak yang berutang ke pihak lain, selain itu batas waktu dalam hal pemenuhan kewajiban juga harus diperhatikan sebagaimana dikatakan oleh R. Subekti, dalam bukunya Law In Indonesia, menyatakan bahwa: The debtor has done something what is in contravention of the contract, it is obvious that he is in default. Also when in the contract is fixed a time limit for carrying out the duty and the debtor has elapsed this time limit, it is clear that the debtor is in default.16 (Terjemahan bebas : Debitur yang telah melakukan tindakan yang berlawanan dengan kontrak itu dinyatakan menyalahi kontrak. Begitu pula apabila dalam kontrak ditentukan batas waktu pemenuhan kewajiban, akan tetapi debitur tidak mengindahkan limit waktu itu, itu jelas debitur dinyatakan bersalah). Hal yang terpenting dalam perjanjian adalah sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian telah dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang merumuskan: Untuk sahnya persetujuan - persetujuan itu diperlukan empat syarat: a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Cakap untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. 1) Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.
16
R. Soebekti, 1982, Law In Indonesia, Centre For Strategic And International, And Studies, Third Edition, Jakarta, (selanjutnya ddisebut R. Subekti II), hal. 55.
22 Kesepakatan merupakan awal dari lahirnya suatu perjanjian, yakni merupakan suatu kondisi dimana para pihak memiliki kesesuaian pendapat dan keinginan yang sama untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. 2) Cakap Yang Membuat Suatu Perikatan Kecakapan merupakan suatu syarat bagi para pihak untuk bertindak dalam perjanjian. Dalam Pasal 1329 KUH Perdata merumuskan: “Setiap orang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Jadi pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat suatu perjanjian”. Namun ketentuan pasal ini dibatasi oleh Pasal 1330 KUH Perdata yang merumuskan: Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 1) Orang-orang yang belum dewasa; 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perkjanjian-perjanjian tertentu. Orang yang belum dewasa kemudian ditentukan batasan oleh Pasal 330 KUH Perdata yang merumuskan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”. Jadi dalam KUH Perdata kecakapan bertindak para pihak diukur dari usia dan status perkawinan yaitu harus berusia dua puluh satu tahun atau telah pernah melakukan
23 perkawinan walaupun belum berusia dua puluh satu tahun. Orang yang berada dibawah pengampuan atau disebut juga Cuatele adalah orang yang yang dianggap tidka cakap untuk bertindak dalam bidang hukum dikarenakan sakit yang diderita baik sejak lahir maupun yang diakibatkan oleh kepribadiannya. a. Suatu Hal Tertentu Suatu hal tertentu merupakan obyek perjanjian tersebut. Obyek perjanjian ini diatur dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata. Dalam Pasal 1332 KUH Perdata merumuskan: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUH Perdata merumuskan: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok sutau barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. b. Suatu Sebab Yang Halal Suatu sebab yang halal berarti isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kontrak itu mengikat atau Pacta Sun Servanda, yang berarti suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.17 Perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik 17
Munir Fuady, 2013, Teori Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Kencana Predana Group, Jakarta, (selanjutnya disebut Munir Fuady I), hal. 210.
24 kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga perjanjian modal ventura ini haruslah ditaati dan ditepati bagi para pihak, yakni antara perusahaan pasangan usaha maupun pada pihak perusahaan modal ventura, dan perjanjian yang sudah disepakati tersebut tidak boleh ditarik kembali kecuali sudah terdapat kesepakatan dari para pihak tersebut sebelumnya. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang. Asas hukum ini, telah meletakkan posisi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat menjadi undang-undang baginya sehingga Negara tidak berwenang lagi ikut campur dalam perjanjian. Kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang tak terbatas, karena tetap ada batasannya dan akan ada akibat hukum yang timbul terhadap kebebasan yang tak terbatas itu. Adanya batas-batas kebebasan berkontrak, yaitu bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan atau suatu public policy, maka kontrak tersebut menjadi illegal. Apa yang dimaksud dengan public policy amat tergantung kepada nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat. Asas ini tercantum dalam pasal yang sama dengan pasal yang berisi asas kebebasan berkontrak, yaitu Pasal 1338 KUH Perdata, yang merumuskan: “Semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undang undang bagi para pihak dalam kontrak tersebut”. Asas bahwa para pihak harus memenuhi apa yang
25 mereka terima sebagai kewajiban masing-masing karena persetujuan merupakan undang-undang
bagi
pihak-pihak
yang
mengadakannya
dan
kekuatan
mengikatnya dianggap sama dengan kekuatan undang-undang, sehingga istilah Pacta Sun Servanda berarti “janji itu mengikat”. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral.18 1.5.4
Konsep Modal Ventura Untuk memahami tentang Perusahaan Modal Ventura, maka akan
dijelaskan Konsep Modal Ventura. a. Pengertian Modal Ventura Modal ventura merupakan suatu investasi yang bersifat jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung resiko dimana penyedia dana mengharapkan memperoleh capital gain bukan pendapatan bunga atau deviden. Adapun menurut Clinton, modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki resiko tinggi.19 Definisi lain diberikan oleh Robert White sebagaimana disitir oleh Dahlan Siamat yang menyatakan bahwa modal ventura adalah bisnis pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru di bidang teknologi dan/atau non teknologi.20 Menurut Handowo Dipo yang dimaksud dengan modal ventura dapat diartikan dana usaha dalam bentuk 18
Mariam Darus Badrulzaman dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Adytis Bakti, Bandung, hal. 88. 19 Martono, 2002, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Ekonisia, Yogyakarta, hal. 127. 20 Dahlan Siamat, 2001, Manajemen Lembaga Keuangan (Edisi Ketiga), Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 333.
26 saham atau pinjaman yang dapat dialihkan menjadi saham.21 Dalam Black‟s Law Dictionary menyebutkan bahwa: Venture Capital is funding for new companies or others embarking on new or turnaround ventures that entails some investment risk but offers the potential for above average future profits. Ventura Capital is often provided by firm that specialize in financing new ventures with capital supplied by investors interested in speculative or high risk investment22. (Terjemahan bebas Modal Ventura mendanai perusahaan baru atau lainnya yang memulai usaha baru atau perputaran yang memerlukan beberapa risiko investasi tetapi menawarkan untuk potensi keuntungan rata-rata atas di masa depan. Modal Ventura sering disediakan oleh perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembiayaan usaha baru dengan modal yang diberikan oleh investor yang tertarik dalam spekulasi atau investasi resiko tinggi). b. Pengaturan Modal Ventura Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang keberadaannya masih relatif baru. Secara institusional dan formal usaha modal ventura ini baru ada setelah keluarnya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor . 1251 / KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua pengaturan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan hukum modal ventura.23. Pengaturan Modal Ventura saat ini diatur dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009 dan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2012, selanjuntnya disebut Permenkeu Nomor 18/PMK.010/2012)
21
Handawan Dipo, 1995, Sukses Memperoleh Dana Usaha Dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 10. 22 Henry Campbell Black, 1990, Black‟s Law Dictionary, West Publishing Co, St. Paul, USA, hal. 1556. 23 Sunaryo, Op.Cit, hal. 20.
27 Pembiayaan
Modal
Ventura
di
samping
berorientasi
untuk
memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan resiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain24: 1) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru; 2) Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal; 3) Membantu perusahaan baik dalam tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran; 4) Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan; 5) Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri. Dengan bantuan penambahan dana sekaligus bantuan manajemen yang memiliki tenaga-tenaga profesional dan berpengalaman maka kegiatan produksi dan pemasaran akan lebih efektif dan efisien.25 Jika dilihat dari sisi Perusahaan Pasangan Usaha, maka manfaat yang diperoleh di antaranya: a. Dengan adanya pembiayaan modal ventura, maka perusahaan kecil dan masih dalam awal perkembangan dapat menjadi perusahaan pasangan usaha sehingga dapat memperoleh bantuan dana untuk meningkatkan kegiatan usahanya; b. Tingkat keberhasilan dari perusahaan pasangan usaha akan menjadi lebih besar karena perusahaan modal ventura yang memiliki kemampuan
24
Dahlan Siamat, Op.Cit, hal. 337. Martono, Op.Cit, hal. 129.
25
28 manajemen bisnis yang kuat dan juga dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produknya; c. Pembiayaan oleh modal ventura dengan cara penyertaan modal tidak perlu membayar beban bunga dan angsuran utang.
1.6 Kerangka Penelitian Persyaratan Jaminan Terhadap Perusahaan Pasangan Usaha Di Dalam Perjanjian Modal Ventura
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan PMVyang melenceng dari awal didirikannya yakni sebagai lembaga pembiayaan alternatif, namun yang terjadi bahwa PMV tidak ada bedanya dengan lembaga bank yang mensyaratkan jaminan di dalam setiap perjanjiannya
Teori Jaminan
Apakah Bagaimana persyaratan konsekuensi jaminan antara perjanjian modal PMV dengan PPU ventura antara PMV diperlukan di dengan PPU yang dalam perjanjian mensyaratkan modal ventura? adanya jaminan?
Teori Perjanjian
29 2 3
Teori Kehendak
4 5
Ya, diperlukan jaminan untuk meyakinkan PMV jika terjadi wanprestasi pada PPU
1.7. Metode Penelitian PMV tidak ada bedanya dengan bank karena sama-sama mempersyaratkan
1.7.1. Jenis Penelitian jaminan di dalam perjanjiannya
1.7
Metode Penelitian
1.7.1
Jenis Penelitian
Konsep Modal Ventura
Perjanjian tetap dianggap sah dan tetap dapat dijalankan selama memenuhi syarat pasal 1320 KUHPer
Pemerintah harus tegas di dalam membuat peraturan, karena PMV yang diharapkan menjadi alternatif dari bank, menjadi tidak ada bedanya dengan bank
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena untuk mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi pada Perusahaan Modal Ventura. Dari tataran norma (das sollen) berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 9
Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
merumuskan: “Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembeliaan obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian sisa hasil usaha”. Rumusan pasal tersebut memberikan pembatasan kegiatan usaha perusahaan modal ventura haruslah berupa penyertaan modal kedalam suatu
30 perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Namun pada tataran prakteknya (das sein), terdapat perbedaan kegiatan usaha yakni di dalam perjanjian modal ventura yang mensyaratkan adanya jaminan. 1.7.2
Sifat Penelitian Penelitian tesis ini bersifat deskriptif karena ingin menggambarkan secara
tepat sifat-sifat suatu individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu, tentang kenyataan yang terjadi pada praktek perjanjian modal ventura antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. 1.7.3
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah di kota Denpasar, karena ditentukan berdasarkan
data yang diperoleh pada Bank Indonesia Wilayah III Bali-Nusra tahun 2014 menyebutkan bahwa proporsi penyaluran kredit produktif terbesar adalah di kota Denpasar sebesar 58,55 persen dari total kredit produktif UMKM yang disalurkan di seluruh Bali.26 Kota Denpasar terletak di tengah-tengah dari Pulau Bali, selain merupakan Ibukota Daerah Tingkat II, juga merupakan Ibukota Propinsi Bali sekaligus sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perekonomian. Letak yang sangat strategis ini sangatlah menguntungkan, baik dari segi ekonomis maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan kabupaten lainnya. Kota Denpasar terletak diantara 08° 35" 31'-08° 44" 49' lintang selatan dan 115° 10" 23'-115° 16" 27' Bujur timur, Luas wilayah Kota Denpasar 127,98 km2 atau 127,98 Ha, yang merupakan tambahan dari reklamasi pantai serangan seluas 380 Ha, atau 2,27 persen dari
26
http://www.bi/kredit/umkmbali/2014.co.id, diakses pada tanggal 21 Pebruari 2015 Pukul 20.15 Wita
31 seluruh luas daratan Propinsi Bali. Sedangkan luas daratan Propinsi Bali seluruhnya 5.632,86 Km2.Batas Wilayah Kota Denpasar di sebelah Utara dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Kuta Utara), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar (Kecamatan Sukawati dan Selat Badung dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Badung (Kecamatan Kuta) dan Selat Badung. Sebagian besar (59,1%) berada pada ketinggian antara 0 - 75 M dari permukaan laut.27
1.7.4
Teknik Penentuan Sampel Penelitian Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.
Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik non probability sampling memberikan peran yang sangat besar pada peneliti untuk menentukan pengambilan sampelnya. Teknik non probalility sampling yang digunakan adalah teknik snowball sampling, yaitu teknik yang dipilih berdasarkan penunjukkan atau rekomendasi dari sampel sebelumnya. Dengan bentuk snowball sampling penarikan sampel dipilih dan ditentukan sendiri oleh peneliti yang mana penunjukan dan pemilihan sampel harus berdasarkan
pertimbangan bahwa
sampel telah memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri
27
www.denpasarkota.go.id/index.php/selayang.../2/Kondisi-Geografi tanggal 05 Nopember 2015 pada pukul 12.25 Wita
diakses
pada
32 utama populasinya. Sampel pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti yaitu dengan menarik key informan ( Informan kunci) ataupun responden kunci yang dianggap tahu tentang penelitian yang sedang dilakukan. Responden atau informan berikutnya yang akan dijadikan sampel tergantung dari rekomendasi yang diberikan oleh key informan. Sampel penelitian ditentukan pada PT. Sarana Bali Ventura yang beralamat di Jalan. Diponegoro, No. 150, Komplek IDT/Ruko Genteng Biru Blok B 23-24 Denpasar yang kemudian dilanjutkan pada PT. Swadana Mitra Binaan Balisari Rejeki Ventura yang beralamat di Jl. Bedahulu. No. 8, Kompleks Gatot Subroto Denpasar.
1.7.5
Sumber Data Dalam penelitian hukum empiris sumber data dapat dibedakan menjadi
(dua) yaitu meliputi data primer dan data sekunder. 1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan. Untuk memperoleh data-data tersebut harus ditentukan wilayah dan subyek penelitiannya. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan penelitian di Perusahaan Modal Ventura yang ada di Bali khususnya Denpasar, dan terdaftar resmi pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). 2. Data Sekunder, yakni suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari data yang terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri
33 dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. a. Bahan hukum primer adalah bahan- bahan hukum yang mengikat.28 Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
(Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Staatsblad 1847 Nomor 23),
terjemahan
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473). 3) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) 4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). 5) Undang-Undang Nomor 21Tahun 2011tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111
28
Bambang Sunggono, 2010, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal.
113.
34 Tahun 2011,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan
Modal Ventura dari
Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585). 7) Peraturan Presiden Nomor
9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan. 8) Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
18/PMK.010/2012 tentang Perusahan Modal Ventura (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2012) 9) Keputusan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.29 Yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku hukum serta makalah- makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum dan ensiklopedia.30 1.7.6
Teknik Pengumpulan Data 29
Ibid, hal. 114. Amirudin dan Zainal Asikin, op.cit, hal.32.
30
35 Pengertian dari pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.31 Dalam rangka untuk mendapatkan data praktis digunakan dua cara pengumpulan data, yakni : 1.
Teknik Wawancara Untuk mengumpulkan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dan pihak-pihak terkait dengan penulisan tesis ini. Teknik Wawancara merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada pihak responden serta pihak informan pada Perusahaan Modal Ventura. Responden dalam penelitian ini adalah Lisa Endraswari, SH., staff Legal Officer PT. Sarana Bali Ventura. Alasan milih responden ini adalah karena responden merupakan legal Officer dalam PMV yang ikut menandatangani perjanjian modal ventura antara PMV dengan PPU. Informan dalam penelitian ini adalah
Ida Bagus
Amunika, Staff Marketing PT. Sarana Bali Ventura dan Ni Luh Putu Indrawati, Manajer Operasional PT. Swadana Mitra Binaan Balisari Rejeki Ventura. Pemilihan informan ini karena informasi yang diberikan oleh informan tersebut relevan dengan penelitian tesis ini. 2. Teknik Studi Dokumen Untuk mengumpulkan data kepustakaan digunakan teknik membaca, mencatat dari buku literatur yang ada kaitanya dengan masalah. Teknik 31
Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal.
72.
36 pengumpulan data sekunder dengan teknik studi dokumen adalah dari bahan hukum primer yaitu dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder kepustakaan yang berkaitan dengan modal ventura dan hukum jaminan. 1.7.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang terkumpul berupa produk peraturan perundang-undangan, dan hasil observasi di lapangan penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis „deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diedit dan dianalisa kualitas data tersebut dengan memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya terhadap pokok persoalan yang diteliti.
