BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Beberapa Negara berkembang termasuk Indonesia pada saat ini mengalami
peningkatan kecurangan secara terus menerus baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk setiap tahunnya. Seiring dengan berkembangnya dunia bisnis dan semakin terbukanya peluang usaha, maka menyebabkan risiko terjadinya kecurangan pada perusahaan atau suatu organisasi juga semakin tinggi. Kasus yang terjadi di Jambi yang diberitakan oleh Lucky Pransiska di dalam Kompas.com, bahwa seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Fitri Susanti kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan bahwa setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan apakah auditor telah melakukan kode etiknya dengan baik atau tidak, tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu melakukan kode etik yang
1
2
berlaku maka inti permasalahannya adalah independensi dan tingkat pemahaman serta pengetahuan auditor tersebut dalam menjalankan prosedur audit. Kualitas audit yang dihasilkan dari prosedur pelaksanaan audit oleh akuntan publik juga tengah mendapat sorotan dari masyarakat luas yakni seperti kasus yang diberitakan oleh Marlina dan Sopyan dalam Tempo.co yaitu kasus yang menimpa akuntan publik Justinus Aditya Sidharta yang diindikasi melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional,Tbk. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi dari Bapepam yang menemukan indikasi penggelembungan account penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan Great River yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang, sehingga berdasarkan investigasi tersebut Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan Great River ikut menjadi tersangka, oleh karena itu Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Great River tahun 2003. Konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut, tentu saja jika yang terjadi adalah auditor
3
tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi atau keahlian auditor tersebut, namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, maka inti permasalahannya adalah independensi auditor tersebut. Pengusutan tindak pidana kecurangan yang dilakukan di luar bidang hukum pengadilan dapat juga dibantu oleh seseorang yang ahli yang dapat membantu pengusutan diantaranya adalah auditor. Bantuan yang dapat diberikan oleh auditor berkenaan dengan korupsi dan kecurangan adalah dengan melakukan audit investigatif. Audit Investigasi berhubungan dengan pengujian dan analisis forensik dalam pengumpulan bukti dengan menggunakan teknik investigasi dan teknik-teknik audit yang kemudian akan digunakan dalam perkara pengadilan, oleh karena itu pada auditor investigasi diperlukan kualitas keterampilan dan keahlian khusus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor penyelidik kriminal. (Karyono, 2013:127) Audit investigatif berkembang di Indonesia secara perlahan dan digunakan juga untuk memecahkan berbagai kasus korupsi atau kejahatan ekonomi lainnya hingga kini. Titik berat audit investigatif adalah upaya untuk penegakan supremasi hukum terkait fraud yang muncul dengan metode investigasi. Di sektor publik bidang ini dicetuskan sebagai upaya untuk memerangi kecurangan atau korupsi. (Tuanakotta, 2007:198)
4
Istilah Audit Investigatif dalam 1,5 tahun belakangan ini sudah banyak didengar dan dibaca dalam berbagai media di ruang publik masyarakat Indonesia, setelah adanya permintaan dari DPR/ lembaga legislatif ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai upaya tindak lanjut hasil audit investigatif/ pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sebelumnya terhadap kasus Bailout Bank Century. Fenomena Fraud yang semakin marak saat ini terutama korupsi sebagaimana di laporkan oleh Wakil Ketua KPK bahwa dalam kurun waktu 2004 sampai Mei 2012, KPK telah berhasil membawa para koruptor kelas kakap ke Pengadilan Tipikor dan semuanya divonis bersalah yaitu 50 anggota DPR, 6 pejabat setingkat menteri, 8 gubernur, 5 wakil gubernur, 29 walikota dan bupati, seratus lebih pejabat pemerintah eselon I & II, 85 CEO, pemimpin perusahaan milik negara (BUMN), dan pihak swasta yang terlibat korupsi. Fraud merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus secara luar biasa pula penanganannya, dibongkar dan dituntaskan melalui teknologi forensik sehingga diperoleh alat bukti yang dapat diterima sistem hukum yang berlaku. (Baso, 2012:8) Menurut Corruption Perception Index tahun 2012 dalam Transparency International skor Indonesia adalah 32, pada urutan ke 7 dari 12 negara ASEAN dan posisi Indonesia bisa dilihat di bawah ini:
5
Tabel 1.1 Corruption Perception Index Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Country Singapore Brunei Malaysia Thailand Philippines East Timor Indonesia Vietnam Papua New Guinea Cambodja Laos Myanmar
Score 87 55 49 37 34 33 32 31 25 22 21 15
Sumber: Transparency International 2012 ( http://www.ti.or.id) dengan pengolahan kembali
Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dibandingkan skor CPI-nya. Skor 32 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum dapat keluar dari situasi korupsi dan kecurangan yang sudah mengakar, karena itu Transparency International (TI)-Indonesia mendorong agar melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi korupsi dan kecurangan, salah satunya penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi dan kecurangan harus terus didorong baik oleh pihak yang berkaitan maupun oleh masyarakat. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan setiap audit guna memperoleh kepastian yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Tanggung jawab auditor untuk menemukan dan melaporkan kecurangan diatur dalam SAS No
6
82, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Dan banyak sekali auditor yang memiliki sedikit pengalaman dan kompetensi yang kurang memadai serta independensi yang rendah tetapi melakukan suatu audit investigasi, padahal untuk menjadi seorang auditor investigatif yang menjalankan suatu prosedur audit yang baik diperlukan kompetensi yang memadai, pengetahuan yang tinggi serta menjunjung tinggi independensi agar semua kebutuhan yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau entitas dalam menghadapi kecurangan bisa diatasi. Berdasarkan penelitian Johari dan Sanusi (2013) di Malaysia dengan sampel 184 auditor di perusahaan audit (Kantor Akuntan Publik) di Malaysia, berpendapat bahwa independence threats yang diujikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian etis auditor, kemudian yang diungkapkan Masrizal (2010) dengan sampel auditor atau pemeriksa di Inspektorat Aceh diperoleh kesimpulan bahwa secara simultan dan parsial pengalaman dan pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian. Penelitian dari Tirta dan Sholihin (2004) dengan sampel 64 auditor berpendapat bahwa variabel knowledge yang merupakan salah satu indikator dari kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor dan lebih berpengaruh apabila secara simultan dengan pengalaman dan pelatihan auditor dalam menjalankan tugasnya dalam mendeteksi kecurangan, serta penelitian dari Knapp dan Knapp yang menyatakan bahwa prosedur analitis merupakan salah satu cara prosedur audit yang digunakan dalam mendeteksi kecurangan, pengalaman yang merupakan salah satu indikator kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prosedur analitis dalam mendeteksi kecurangan.
7
Terkait dengan konteks inilah muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independence threats auditor saat ini dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap prosedur pelaksanaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik.
Sejauh ini belum banyak kasus korupsi yang terungkap berkat pengalaman dan kompetensi auditor investigatif di sebuah KAP, hal ini disebabkan oleh kurangnya penyedia jasa auditor investigatif di Indonesia khususnya di Kantor Akuntan Publik itu sendiri. Kebanyakan yang melakukan prosedur audit investigatif adalah pihak-pihak yang bersangkutan dengan sektor publik yang diperiksa oleh badan Pemerintah, namun sebenarnya tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di sektor publik melainkan sektor swasta juga banyak terindikasi kecurangan (fraud). Banyaknya kasus korupsi dan kecurangan sedangkan sedikitnya penyedia jasa auditor investigatif
menyebabkan
perlunya
kompetensi
serta
pencegahan
ancaman
independensi dari seorang auditor investigatif dalam mengungkap adanya kecurangan tersebut dan menjadikannya sebagai alat bukti dalam pembuktian di bidang hukum.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENCE THREATS TERHADAP
EFEKTIVITAS
PROSEDUR
PELAKSANAAN
AUDIT
INVESTIGATIF DALAM PENDETEKSIAN KECURANGAN (FRAUD).”
8
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang dan ditinjau dari beberapa penelitian mengenai
pengaruh kompetensi dan independence threats terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (fraud), maka penulis dapat mengidentifikasikan rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu: 1.
Bagaimana pengaruh kompetensi auditor dengan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (fraud).
2.
Bagaimana pengaruh independence threats dengan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (fraud).
3.
Bagaimana pengaruh kompetensi dan independence threats dengan efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan (fraud).
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk memperoleh
suatu gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan audit investigatif yang dilakukan oleh auditor dalam pendeteksian adanya kecurangan (fraud), sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasikan tujuan penelitian ini adalah:
9
1.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan.
2.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independence threats terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan.
3.
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi dan independence threats terhadap efektivitas prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan.
1.4
Manfaat Penelitian Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan ini penulis berharap dapat
memberikan manfaat sebagai berikut: 1.4.1
Manfaat teoritis Pengembangan ilmu pengetahuan: 1.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin lebih menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing dan mengenai audit investigatif.
2.
Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja dan sebagai bahan referensi bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.
10
3.
Memberikan tambahan wawasan bagi penulis terutama mengenai pengaruh kompetensi dan independence threats terhadap prosedur pelaksanaan audit investigatif dalam pendeteksian kecurangan.
1.4.2
Manfaat Praktis Bagi lembaga-lembaga yang terkait: 1.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sejumlah KAP dalam hal auditing khususnya audit investigatif.
2.
Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi auditor investigatif terhadap kemampuannya untuk membuktikan adanya suatu kecurangan dalam prosedur pelaksanaan audit investigatif dan masukan bagi para auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Data yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam
penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di kota Jakarta dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disusun untuk mengukur variabel yang diteliti. Kuesioner ditujukan kepada Akuntan Publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta, dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai dengan selesai.
