8
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Jaminan tersebut secara psikologis, jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, selanjutnya disebut (UU Dana Pensiun) Undang-undang tersebut didukung PP Nomor 76
1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perangkat-
perangkat peraturan tersebut diundangkan dengan maksud untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan dana pensiun yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya. 1 Di Indonesia, melalui Undng-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk
1
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Universitas Sumatera Utara
9
penyelenggaraan program pensiun guna memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawannya. Selain itu diharapkan bahwa dana pensiun, sebagai salah satu alternatif pembiayaan, akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia. Dana Pensiun terdiri dari dua kata yaitu Dana dan Pensiun. Dana sering disamakan dengan uang kontan. Dana merupakan bentuk yang paling mudah yang dapat digunakan untuk menyatakan nilai ekonomis dan karena dana atau uang dapat dengan segera dirubah dalam bentuk barang dan jasa. Pensiun adalah hak sesorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan 2. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi melanda dunia usaha dewasa ini serta mengingat modal usaha yang dimiliki para pengusaha pada umumnya, sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai yang apabila tidak diselesaikan akan berdampak luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan dan permasalahan sosial lain yang mengakibatkan memburuknya pembangunan perekonomian nasional. Salah satu sarana hukum
2
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Rajawali Pers.2010), hlm 325
Universitas Sumatera Utara
10
yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Atas dasar tersebut, kemudian diberlakukan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang Kepailitan yang telah ada sebelumnya. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum dari para subyek hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Tahun 1998 menentukan syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah apabila Debitur memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur, dimana salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akibatnya terdapat beberapa implikasi dalam pelaksanaan pasal ini. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan tidak membedakan syarat voluntary bankruptcy, sebaiknya persyaratan untuk pengajuan pailit adalah mewajibkan debitur untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dalam atau akan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut dapat menimbulkan malapetaka dalam dunia usaha, dan lebih lanjut dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia, dan dapat menyebabkan keengganan lembaga-lembaga pemberi kredit untuk membiayai perusahaan-perusahaan di Indonesia, oleh karena itu syaratsyarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU UU Kepailitan dan
Universitas Sumatera Utara
11
PKPU harus segera dirubah. Undang-undang Kepailitan seharusnya menganut azas bahwa hanya perusahaan yang insolven saja yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana dianut oleh Undang-undang Kepailitan dibanyak Negara maju. 3 Dari sisi kreditur pasal ini memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur, namun perlindungan yang diberikan dapat disalah gunakan oleh kreditur dan menurut
Undang-undang Kepailitan Tahun 1998, dimungkinkan seorang
Kreditur yang memiliki piutang Rp 1.-,(satu rupiah) dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Debiturnya. Jadi untuk ketentuan
pailit perlu resolusi dalam upaya penyelesaian
konflik utang-piutang dalam wilayah Hukum Indonesia yang merupakan salah satu bagian permasalahan utama untuk segera mendapat penyelesaian dalam upaya membangun kembali kemampuan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia setelah krisis moneter 1997. Pembentukan
dana
pensiun
diawali
dari
satu
keinginan
untuk
mengupayakan taraf kesejahteraan yang lebih baik pada masa pensiun. Terkandung suatu pemahaman bahwa untuk mencapai keinginan tersebut maka peserta dari suatu dana pensiun wajib menyerahkan iurannya masing-masing kepada dana pensin agar dimasa pensiun kelak dapat dibayarkan kepada peserta sebagai manfaat pensiun 4 Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik memilih judul “Kepailitan Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”.
3 4
Ibid Frianto Pandia, dkk, Lembaga Keuangan ( Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm .120.
Universitas Sumatera Utara
12
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut 1. Bagaimana
peranan
dana
pensiun
dalam
menunjang
pembangunan
perekonomian di Indonesia? 2. Bagaimana kepailitan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004? 3. Bagaimana Penyelesaian kewajiban dana pensiun kepada para nasabah?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk
mengetahui
peranan
dana
pensiun
dalam
menunjang
pembangunan perekonomian di Indonesia. b. Untuk mengetahui kepailitan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 c. Untuk mengetahui Penyelesaian kewajiban dana pensiun kepada para nasabah 2. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang ingin dicapai, meliputi manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu: a. Segi Teoritis 1) Untuk memperkaya khasanah pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum di bidang hukum ekonomi, khususnya hukum kepailitan.
Universitas Sumatera Utara
13
2) Bagi kalangan akademisi, dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam hal kegiatan belajar mengajar hukum kepailitan di lingkungan civitas akademika atupun masyarakat luas. b. Segi Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan pailitnya sebuah Badan Usaha Milik Negara
D. Keaslian Penelitian Penelusuran kepustakaan, khususnya di perpustakaan Fakultas Hukum dan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara penelitian tentang Kepailitan Dana Pensiun menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak ditemukan judul penelitian yang sama, dengan demikian penelitian ini dapat disebut asli dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional dan objektif serta terbuka, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulis juga telah melewati pengujian tentang kesamaan dan keaslian judul yang diangkat di Perpustakaan Fakultas Hukum USU. Hal ini dapat mendukung tentang keaslian penulisan Adapun judul-judul yang telah ada di perpustakaan universitas cabang Fakultas Hukum yang mirip yang penulis temukan adalah : 1. Nama NIM
: Chrisse c. Bramana : 050200287
Universitas Sumatera Utara
14
Judul
: Aspek hukum peranan dan kewenangan Bank Umum sebagai salah satu penyelenggaraan investasi dana pensiun
2. Nama
: Harri Sugandi H
NIM
: 010200102
Judul
: Kewenangan Bank Indonesia terhadap kepailitan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Kepailitan Pengertian pailit jika ditinjau dari segi istilah, dapat dilihat dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Prancis istilah failite artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut lefailli. Dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Prancis juga digunakan istilah faillete, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah to fail dan dalam bahasa Latin digunakan istilah fallire. yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris
Universitas Sumatera Utara
15
dikenal dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”. 5 Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur/yang berutang yang berhenti membayar/tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) PKPU ”Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya, tetapi diartikan dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah ”kepailitan”. Keadaan debitur yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan insolvable. Di negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah bankruptcy. 6 Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.
5
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.27. 6 Ibid, hlm. 27.
Universitas Sumatera Utara
16
Mengutip pendapat Siti Soemarti Hartono 7, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “Segala Kebendaan si berutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Berdasarkan uraian kedua pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditur maupun debitur untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan proporsional. Di
dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1): Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
7
Siti Soemarti Hartono, Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, (Yogyakarta :Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1993), hlm. 3.
Universitas Sumatera Utara
17
Berdasarkan beberapa pengertian kepailitan yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsurunsur sebagai berikut: a. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan si debitur; b. Untuk kepentingan semua kreditur; c. Debitur dalam keadaan berhenti membayar utang; d. Debitur tidak kehilangan hak keperdataannya; e. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya; f. Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata
2. Pengertian Dana Pensiun Dana pensiun sebenarnya merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Ia berkembang di Indonesia seiring dengan berkembangnya bisnis dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada saat itu timbul pemikiran untuk membentuk tabungan jangka panjang karyawan yang hasilnya akan dinikmati setelah pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun. Dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 Dana Pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
Universitas Sumatera Utara
18
Dana Pensiun, menurut sistem hukum Anglo Saxon, adalah dana yang sengaja di himpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. 8 Dana Pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. 9 Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Dana tersebut kemudian dikelola oleh suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee. Namun konsep trust ini tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Maka bentuk trust ini kemudian diadaptasi sehingga menjadi dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
3. Asas-asas Dana Pensiun Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas berikut ini. 10
8
hlm 4.
A. Setiadi, Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995),
9
Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati , Dana Pensiun, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2000) , hlm. 89. 10 Veithzal, Rivai dkk. 2007. Bank and Financial Institution Management. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.1072.
Universitas Sumatera Utara
19
a. Penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan. b. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan pendiri atau perusahaan. c. Kesempatan untuk mendirikan dana pension Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran. d.
Penundaan manfaat Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan
Universitas Sumatera Utara
20
itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala. e.
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.
f.
Kebebasan Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa
konsekuensi
pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja. 4. Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan
Universitas Sumatera Utara
21
BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menapatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko 11
11
Andri, Soemitra. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm 292.
Universitas Sumatera Utara
22
F. Metode Penelitian Di dalam suatu penelitian metode merupakan faktor yang sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan yang diteliti. Pengertian metode itu sendiri adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. 12 Sedangkan penelitian diartikan sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. 13 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai arti dari metode penelitian yaitu cara yang diatur secara sistematis dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penelitian sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 1. Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (Legal Research). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai kaidah dan pengaturan mengenai Hukum Kepailitan dan Hukum Perusahaan. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menambah pemahaman yang lebih luas terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas serta hal-hal yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. 14
2. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian ini adalah Penelitian Inventarisasi Hukum Positif. Dimaksudkan sebagai penelitian Inventarisasi Hukum Positif disebabkan pengetahuan peneliti tentang gejala yang mau diteliti telah diatur di dalam 12
Moh. Nasir, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 42. Ibid, hlm. 99. 14 Ronny Hanitijo Sumitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2010), hlm. 9. 13
Universitas Sumatera Utara
23
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Sedangkan tujuan dari penelitian Inventarisasi Hukum Positif adalah agar masalah penelitian dapat dirumuskan dengan lebih jelas dan terperinci.
3. Jenis dan sumber data Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data sekunder adalah : 15 Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahanbahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa : Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi dan traktat dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organilnya. Bahan hukum sekunder berupa : Rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan bahan hukum tersier berupa Bibliograf dan indeks komulatif .Dalam penelitian ini yang dijadikan data sekunder adalah data yang bersumber dari : a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Dana Pensiun 15
Ibid., hlm. 53.
Universitas Sumatera Utara
24
4) PP Nomor 76 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan 5) Yurisprudensi. b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : 1. Hukum kepailitan, buku yang membahas tentang kepailitan. 2. Hukum perusahaan, buku-buku yang membahas tentang perseroan terbatas.
4. Analisa data Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara Normatif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisa di sini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktifinduktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 16 Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.
16
H.B. Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif Bagian II (Surakarta: UNS Press, 1988),
hlm. 37.
Universitas Sumatera Utara
25
G. Sistematika Penulisan Dalam skripsi yang berjudul “Kepailitan Dana Pensiun Menurut UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004”, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan dan metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.
BAB II
PERANAN DANA PENSIUN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Pada bab ini akan membahas tentang Pengaturan Dana Pensiun didalam Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992, Peranan dana pensiun dalam perekonomian Indonesia dan Pengelolaan Dana Pensiun
BAB III
KEPAILITAN
DANA
PENSIUN
MENURUT
UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 Pada bab ini akan menguraikan tentang penyebab kepailitan dana pensiun, prosedur permohonan pailit dana pensiun, kewenangan pengadilan niaga pada kepailitan dana pensiun dan akibat hukum kepailitan dana pensiun. BAB IV
PENYELESAIAN KEWAJIBAN DANA PENSIUN KEPADA PARA NASABAH DANA PENSIUN
Universitas Sumatera Utara
26
Bab ini akan menguraikan tentang pengaturan dan pemberesan dalam pailitnya dana pensiun, kedudukan nasabah dana pensiun dalam pailitnya dana pensiun dan upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah dana pensiun untuk memperoleh haknya. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran terhadap hasil analisis yang dilakukan. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sedangkan saran yang ada diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pembacanya dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kewajiban dana pensiun kepada para nasabah dana pensiun
Universitas Sumatera Utara
