BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Pada zaman modern ini perkembangan arus globalisasi dunia dan kerjasama di segala bidang berkembang sangat pesat.Dampak yang sangat dirasakan adalah akibat dari perkembangan tersebut salah satunya adalah sektor ekonomi. Arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan dan mewujudkan
landasan
yang
lebih
kukuh
bagi
pembangunan
ekonomi
berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, dilakukan antara lain dengan pembangunan ekonomi.1
Dengan perkembangan di sektor ekonomi yang sangat pesat,hukum perjanjian juga turut berkembang pesat,dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai perjanjian, termasuk salah satunya adalah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer.
Wedding Organizer adalah salah satu jenis usaha yang sangat dekatdan erat kaitannya dengan konsumen. Sering kali dikatakan demikian karenasebuah Wedding Organizer harus mampu menghadirkan setiap keinginandan impian calon pasangan pengantin pada pesta pernikahan, meskipunharus tetap dalam 1
UU No. 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000- 2004, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal 21
Universitas Sumatera Utara
perjanjian (kontrak) yang sudah disepakatibersama. Wedding organizer juga harus bisa memberikan pelayanan danrasa aman serta nyaman terhadap calon pasangan pengantin yang sering kalimerasa sangat tertekan, frustasi, dan gelisah dalam menghadapi hari besar disepanjang hidupnya. Dari penjabaran diatas memberikan penjelasan mengenai bagaimana suatu perusahaan yang melayani jasa untuk berperilaku dan bekerja sehingga hasil yang dirasakonsumen dapat sesuai harapan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itumenerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-undangHukum Perdata Pasal 1338 : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu,dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. 2 Berbicara tentang hukum perjanjian yang memiliki sifat terbuka yang artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, dalam hal
2
Ahmadi Mirudan Sakka Pati, Hukum Perikatan“ Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hal 78
Universitas Sumatera Utara
ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPerdata dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain dengan beberapa syarat namun hanya yang bersifat pelengkap saja yang dapat disampinginya, karena di dalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa.3 Secara garis besar pengertian
perjanjian berdasarkan
Pasal 1313
KUHPerdata : “ Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih “.4 Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga, pada Pasal 1243 BW disebutkan : “ bahwa barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanyadapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui”. Pasal ini bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokanuntuk kelalaian salah satu pihak. Dalam pasal ini juga terkait dengan masalah danbeban pembuktian, yaitu apabila terjadi wansprestasi,debitur dihukum untuk
Universitas Sumatera Utara
3
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009),
hal 39 4
Solahuddin, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Visimedia,2007 ), hal 331
membayarkerugian jika tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi itu disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur.5 Akan tetapi tidak semua wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaian maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari pembayaran ganti kerugian.Hal ini diatur pada Pasal 1244 KUHPerdata dan 1255 KUHPerdata. Dalam Pasal 1244 KUHPerdata menyebutkan : “ debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,walaupun tidak ada iktikad buruk padanya“. Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan : “ tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikannya atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”. Keadaan seperti yang disebut diatas juga keadaan yang memaksa ( force majeure ). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai force majeure agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Akan tetapi walaupun telah dimasukkan kedalamsuatu perjanjian klausula mengenai force majeure ini, tetap saja timbul
Universitas Sumatera Utara
masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan bisa dimasukkan kedalam 5
Ibid,hal 12- 13
keadaan force majeure seperti yang yang dijelaskan pada perjanjian kerjasama CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration di Medan dengan Pengguna Jasa. Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasanya dalam hal ini konsumen jelas disebutkan jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh pihak pertama maka pihak kedua berhak mendapatkan50 % ( lima puluh persen ) dari biaya kegiatan yang telah disepakati, namun apabila pihak kedua yang melakukan pembatalan,maka pihak pertama berhak mendapat ganti rugi 50 % ( lima puluh persen )dari biaya kegiatan yang telah disepakati. Pada Pasal 1266 KUHPerdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang- undang tersebut menentukan bahwa“ syarat yang membatalkan perjanjian timbal balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya “.ketentuan undang- undang ini, terutama Pasal 1266 KUHPerdata adalah merupakan suatu yang menarik perhatian, dikarenakan didalamnya banyak mengandung kelemahan- kelemahan yang kadang- kadang satu sama lain mempunyai sifat yang bertentangan. Ayat 1 dari Pasal itu mengatakan : “ Syarat batal ( vervalbeding ) dianggap selamanya ada di dalam perjanjian timbal balik”.
Universitas Sumatera Utara
Ayat 2 mengatakan bahwa : “ Syarat batal itu tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan kepada hakim”. Ayat 3 mengatakan bahwa : “ Permintaan itu juga dilakukan walaupun syarat batal itu dinyatakan di dalam perjanjian”. Ayat 4 mengatakan bahwa : “ Dalam hal syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya”. Apabila undang- undang di atas diteliti ayat demi ayat, maka sifat yang bertentanganitu akan terlihat yaitu : 6 1. Materi yang diatur dalam ayat 1 dan 2, ayat pertama menyatakan bahwa syarat batal itu dianggap selalu ada di dalam perjanjian timbal balik,tetapi ayat kedua menyatakan, bahwa kalau syarat batal terjadi, perjanjian itu tidak batal dengan sendirinya melainkan harus diucap oleh hakim. 2. Pembentuk undang- undang memandang atau meletakkan syarat dan kewajiban memenuhi prestasi itu dalam kedudukan yang sederajat. 3. Apabila syarat batal dipenuhi, maka segala sesuatu kembali ke keadaan semula, ketentuan ini mengandung kelemahan karena tidak mendekati keadilan. Pihak yang tidak lalai dibebani pula dengan suatu kewajiban untuk menerima kembali segala apa yang mungkin telah diserahkannya. Dari perikatan yang terjadi itulah, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang- undang bagi para pihak yang membuatnya, isinya maupun bentuk perjanjianyangdibuatnya
Universitas Sumatera Utara
asaltidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta 6
Mariam Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal 43
tidak menyimpang dari syarat umum sahnya perjanjian. Karena orang leluasa membuat perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1337 KUH Perdata,maka banyak sekali perjanjian yang muncul dalam praktek sehari-hari, salah satunya ialah perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh CV. Bintang MandiriIn7 Wedding Event Organizer& Decoration di Medan dengan para pengguna jasaevent organizer tersebut yang berkaitan dengan pelayanan akad dan resepsi . Pada saat seorang calon pengguna jasa wedding organizer mengajukan untuk memakai jasa yang telah disediakan,maka mereka telah menyetujui syaratsyarat yang ditentukan oleh CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dan membuat kata sepakat yang dituangkan dan dijelaskan dalamsuatu perjanjian, yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum bagi pengguna jasa dengan CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer&Decoration, karena di dalam perjanjian tersebut akan diatur secara jelas hak dan kewajiban antara pengguna jasa dengan pihak wedding organizer, Di samping itu juga berpedoman kepada Undang- undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan kepada pengguna jasa ( konsumen ) serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran CV. Bintang Mandiri
Universitas Sumatera Utara
In7 Wedding Organizer& Decoration sebagai pelaku usaha ( produsen ) mengenai pentingnya perlindungan konsumen sebagai perwujudan kepedulian wedding organizer terhadap pengguna jasa. Namun dengan demikian, sering kali terjadi hambatan- hambatan yang mengakibatkan proses pelaksanaan perjanjian menjadi terkendala, diantaranya adalah ketidaksesuaian harapan pengguna jasa dengan apa yang dikerjakan oleh pihak wedding organizer dalam hal yang telah diperjanjikan, contohnya adalah ketika dalam hal yang diperjanjikan pengguna jasa meminta segala hal sesuai dengan keinginannya dalam hal apapun itu termasuk dalam penyewaan gedung yang diinginkan oleh pengguna jasa, akan tetapi pihak wedding organizer tidak dapat memenuhi hal yang diperjanjikan tersebut karena terdapat hambatan yang dialami oleh pihak wedding organizer.Ketidaksesuaian antara kesepakatan yang sudah disetujui bersama dengan kenyataan pada pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.Ketidaksesuaian itu diluar perencanaan yang telah disetujui oleh pihak pengguna jasa, sehingga terjadi kegelisahan terhadap pengguna jasa. Hal lain adalah ketika segala yang diperjanjikan dalam perjanjian telah sesuai dengan keinginan pengguna jasa akan tetapi terdapat halangan lain yaitu pembatalan perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada pihak wedding organizersecarasepihak yang tentunya dapat merugikan pihak wedding organizer. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembatalan adalah putusnya hubungan antara calon pengantin sebelum terjadinya pelaksanaan pernikahan, sehingga hal tersebut tentunya berdampak pada pihak wedding organizer yang mengurus segala keperluan yang dilakukan untuk pernikahan
Universitas Sumatera Utara
tersebut, pembatalan terjadi bukanlah atas kemauan kedua belah pihak akan tetapi karena telah terjadi sesuatu diluar kemauan kedua belah pihak. Dalam beberapa hal terdapat pula yang disebut dengan force majeure yaitu adalah ketika segala hal yang diperjanjikan telah dapat dipenuhi akan tetapi terdapat halangan diluar kemampuan masing- masing pihak misalnya kebakaran, banjir, dan bencana alam lainnya yang dapat membuat segala yang direncanakan batal karena keadaan terpaksa, selain itu juga keadaan memaksa atau force majeure tidak hanya meliputi hal- hal secara alam tersebut, akan tetapi juga dapat dilihat dari keadaan memaksa dari segi subjektif yaitu contohnya adalah ketika segala hal yang dipersiapkan telah selesai dikerjakan maka terdapat suatu musibah pada pihak pengguna jasa yang tidak bisa dihindari sehingga terjadi pembatalan secara terpaksa yaitu meninggalnya salah satu orang tua si pengguna jasa sehingga tidak memungkinkan oleh pihak pengguna jasa untuk tetap membuat acara pernikahan yang dimaksud walaupun segala persiapan telah selesai dikerjakan. Oleh karena itu membahas dan meneliti perjanjian kerjasama yang dibuat oleh wedding organizer dan pengguna jasa dalam hal ini konsumen menjadi sangat menarik untuk diteliti karena menjadi suatu pertanyaan bagaimana sebenarnya ketentuan dan batasan dari ruang lingkup suatu perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Yuridis Atas PembatalanPerjanjian Kerjasama Event Organizerdengan Pengguna Jasa ( Studi Pada CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration di Medan)“
Universitas Sumatera Utara
B. Perumusan Masalah permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama CV.
Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa jika terjadi wanprestasi yang dikarenakan oleh salah satu pihak, baik dari pihak wedding organizer maupun pihak pengguna jasa? 2. Bagaimanakah pentingnya pencantuman klausula force majeure dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa? 3. Bagaimana ketentuan biaya ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terjadi antara CV. Bintang Mandiri In7Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, adapun yang menjadi tujuan penulis yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini adalah untuk : a. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kerjasama CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa apabila terjadi wanprestasi yang dikarenakan oleh
Universitas Sumatera Utara
salah satu pihak baik, dari pihak wedding organizer maupun pihak pengguna jasa b. Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya pencantuman klausula force Majeure dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Cv. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa c. Untuk mengetahui ketentuan biaya ganti rugi akibat tidak terpenuhinya perjanjian oleh CV. Bintang Mandiri In7 Wedding Organizer& Decoration dengan pengguna jasa dalam hal ini disebut konsumen.
2. Manfaat penelitian 1. Teoretis a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu dengan pengguna jasa mereka yang dalam hal ini disebut konsumen. b. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum. 2. Praktis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, serta meningkatkan pemahaman tentang perjanjian baik secara praktis maupun teoritis. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan para praktisi yang terlibat langsung dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu dengan pengguna jasa. Secara teoretis, hasil
Universitas Sumatera Utara
penelitian ini dapat dijadikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang bagaimana cara melaksanakan serta ketentuan- ketentuan perjanjian serta kedudukan perjanjian sebagai badan hukum yang memiliki kekuatan yang sama dengan badan hukum lainnya. b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam pengambilan dalam mengembangkan kajian ilmu di bidang Ilmu Hukum Kenotariatan serta dapat menjadi kebijakan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak- pihak tertentu dengan pengguna jasa yang melakukan kerjasama.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil- hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan khususnya pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, belum ada penelitian yang menyangkut masalah, “ Analisis Yuridis Atas Pembatalan Perjanjian Kerjasama Event Organizerdengan Pengguna Jasa ( Studi Pada CV. Bintang Mandiri in7 Wedding Organizer& Decoration di Medan) .” Namun penulis ada menemukan beberapa tesis karya mahasiswa, yang mengangkat permasalahan perjanjian kerjasama, tetapi permasalahan dan bidang kajiannya sangat jauh berbeda, yaitu : 1. Tesis atas nama Dony Parhimpunan Harahap, NIM : 087011032, dengan judul “ Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Event Organizer Dengan Group Band “
Universitas Sumatera Utara
Dari penelusuran kepustakaan tersebut di atas, dapatlah dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah hasil dari pemikiran sendiri. Karena adanya perbedaan materi dan pembahasan yang dilakukan. Dengan demikian penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis berdasarkan nilai- nilai objektifitas dan kejujuran.
E. Kerangka Teori dan Kosepsi 1. Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi,7dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta- fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.8 Teori diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian
hukum
tertentu.Hal
itu
dilakukan
untuk
meningkatkan
dan
memperkayapengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep- konsep hukum, para ahlihukum akan lebih meningkatkan daya interprestasi dan juga mampu menggali teori- teori yang ada di belakang ketentuan hukum tersebut.9 Sebagai tolak ukur menganalisis permasalahan yang akan diteliti karenasuatu teori atau kerangka teori harus mempunyai kegunaan paling sedikitmencangkup hal- hal sebagai berikut : 10 a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan konsep- konsep. 7
J.J.J.M Wuisman dengan Penyunting M. Hisman, Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial, Jilid I, ( Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal 203
Universitas Sumatera Utara
8
Ibid, hal 216 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 73 10 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, ( Bandung : Alumni, 1993 ), hal 254 9
c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal- hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang telah diteliti. d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor- faktor tersebut akan timbul lagi pada masa- masa mendatang. e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan- kekurangan pada pengetahuan penelitian. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salaharah. Sebelumnya diambil rumusan Landasan Teori seperti yang telah dandikemukakan M. Solly Lubis, yang menyebutkan :11 “ Bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir- butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan ( problem ) yang dijadikan bahan perbandingan pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berfikir dalam penulisan”. Teori ini sendiri adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang salingberhubungan dalam hal ini mengikuti aliran tertentu yangdapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu alasan atau penjelasan.Suatu teori harus diuji menghadapkannya pada fakta- fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Adapun teori menurut Maria S.W . Sumarjono adalah :12 “ seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang didefinisikan saling berhubungan antar variable sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variable lain “.
Universitas Sumatera Utara
11
M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian,( Bandung : Mandar Madju, 1994), hal 30 Maria S.W Sumarjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, ( Yogyakarta : Gramedia, 1989 ), hal 12 12
Dalam teori ini sendiri jika dihubungkan dengan upaya mewujudkan keadilan dalam hubungan hukum bagi para pihak yang ada dalam perjanjian ini adalah dengan memberikan aturan- aturan dan batasan-batasan yang dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/ petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.Kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagai kaedah hukum atau sebagai isi kaedah hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan kaedah hukum tersebut di masyarakat. Berdasarkan pengertian teori dan kegunaannya serta daya kerja teori tersebut
di
atas
dihubungkan
dengan
Judul
“
Analisis
Yuridis
atas
PembatalanPerjanjian Kerjasama Event Organizer dengan Pengguna Jasa” dengan mengambil studi pada CV. Bintang mandiri in7 Wedding Organizer& Decoration di Medan, teori yang digunakan mesti menjurus kepada rasa adil kepada kedua belah pihak sehingga terjadi dampak hukum yang adil apabila terjadi suatu masalah. Maka dalam ilmu hukum dikenal dengan ajaranTeori Keadilan yang dijadikanacuan dalam penelitian ini. Dalam Teori Keadilanoleh Radbruch yang menyatakan :13 “ Bahwa hukum mempunyai tugas untuk mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkrit manusia, dengan keadilan sebagai suatu nilai memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif.Normatif yang berarti keadilan sebagai landasan moral hukum sekaligus sebagai parameter bagi hukum
Universitas Sumatera Utara
positif,konstitutif bermakna padakeadilan harus menjadi unsur yang mutlak.” 13
Ibrahim Johnny,Teori Bayumedia,2005,hal 156
&
metode
penelitian
Hukum
Normatif,
Malang
:
Berdasarkan keterangan diatas dapatlah dilihat bahwa hubungan teori keadilan yang diterangkan diatas sangat sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer karena bertujuan demi memberikan rasa adilkepada kedua belah pihak dalam membuat perjanjian sehingga terjadi batasanbatasan yang harus dipatuhi oleh masing- masing pihak serta dampak hukum yang sesuai pula dengan hal yang dilanggar kedua belah pihak.Dalam Pasal 1338 KUHPerdata : “ Menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang yang berlaku sebagai undang- undang bagi yang membuatnya, bahwa pada prinsipnya perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi yang membuatnya dan kepada hukum itulah mereka tunduk “. Maka berdasarkan definisi diatas bahwa ketentuan- ketentuan umum yang mengikat semua perjanjian ( bernama dan tidak bernama ) adalah Pasal 1319 mengatakan bahwa : “ semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan- peraturan umum”. Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian apa saja, baik yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII dan yang terdapat di luar Buku III KUHPerdata ini tunduk pada ketentuan- ketentuan umum dari KUHPerdata Buku III Bab I dan Bab II.14
Universitas Sumatera Utara
14
M. Yahya Harahap, Segi- Segi Hukum Perjanjian, ( Bandung : Alumni, 1986 ), hal 85
2. Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dalam teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yangdigeneralisasikan dari hal- hal yang khusus yang disebut definisi operasional.15Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini haruslah didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain- lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal- hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analisis.16 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil, kadang- kadang dirasa masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisidefinisioperasional yang akan dapat menjadi pegangan konkrit di dalam proses penelitian.17
Universitas Sumatera Utara
15
Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1998 ),
hal 3 16
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ( Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1995 ), hal 7 17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal 13
Agar terdapat persamaan presepsi dalam dan memahami penulisan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menguraikan beberapa konsepsi dan pengertian dari istilah yang digunakan sebagaimana terdapat di bawah ini : a. Analisis Yuridis Adalah
penyelidikan,
penjabaran
sekaligus
pemecahan
secara
hukumterhadap suatu peristiwa atau permasalahan yang timbul untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. b. Perjanjian Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 ( dua ) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.18 c. Event Organizer Adalah suatu bentuk usaha yang mencangkup penyelenggara suatu acara yang terdiri dari serangkaian mekanisme yang sistematis.Penyelenggaraan acara adalah istilah untuk penyedia jasa professional. 19 d. Wedding Organizer Adalah bentuk usaha yang mendalami tentang cara menjalankan suatu acara pernikahan agar lebih lancar dan menjadi lebih menarik.20
Universitas Sumatera Utara
18
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Pembimbing Masa, 1980, hal 1
19
http://repository.upi.edu/operator/uplound/s_044859_chapter2.pdf, diakses pada tanggal 23 November 2012 20
Brosur In7Wedding Organizer & Decoration Medan
e. Prestasi Prestasi
atau
dalam
bahasa
Inggrisnya
disebut
juga
dengan
istilahperformance “ dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal- hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu,pelaksanaan mana sesuai dengan “ term “ dan “ condition “ sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.21 f. Wanprestasi Wanprestasi,
adalah
seseorang
yang
tidak
memenuhi
kewajiban
sebagaimana yang telah ditetapkan.22 g. Kerugian Pengertian kerugian adalah penurunan nilai benda atau barang, atau biaya tambahan yang perlu dikeluarkan, atau kehilangan peluang melakukan sesuatuhalaktifitas atau kehilangan peluang untuk melakukan suatu aktifitas yang bernilai ekonomis.23 h. Ganti Rugi Adalah penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, oleh karena itulah baru mulai diwajibkan salah satu pihak yangdinyatakan lalai karena tidakmemenuhi perjanjiannya.24 21
Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999, hal 87 22
Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung : Nuansa Aulia, 2008, hal 99
Universitas Sumatera Utara
23
Heni Suhaeni, Kerugian Sosial Penduduk Kawasan Pemukiman Pantai, diakses dari http://sim.nilim.go.jp/GE/SEMI3/PROSIDING/11-HEN. pada tanggal 23 November 2012 24
Rohma Dijawi, Ketentuan- Ketentuan Umum Dalam Hukum Kontrak, Kontrak Bisnis ( Perjanjian ), diakses dari http://rohmadijawi.wordpress.com/hukum-kontrak pada tanggal 23 November 2012
F. Metode Penelitian 1. Jenis dan Metode pendekatan a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Norma yang dimaksud adalah cara meneliti bahan kepustakaan ataubahan data sekunder yang meliputi buku- bukuserta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, asas- asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukumputusan pengadilan, perjanjian dan badan hukum lainnya.25 b. Metode Pendekatan Dalam penelitian ini diperlukan beberapa metode pendekatan demi tercapainya analisis yang lebih baik yakni deskriptif analisis, suatu analisis data yang tidakkeluar dari ruang lingkup sampel, yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menyelesaikan tentang seperangkat data ataumenunjukkan komposisi data yang ada hubungannya dengan seperangkat data .26 Analisis dimasukkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.27
25
Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 34
Universitas Sumatera Utara
26
Ibrahim johnny, Teori & metode penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia,2005,
hal 336 27
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, ( Bandung : Alumni, 1994), hal 101
2. Sumber Data Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung dengan
penelitian
lapangan.
dan
Dalam
penelitian
ini
data
yang
dipergunakanadalah data sekunder. Untuk memperoleh data yang objektif maka penelitian ini terdiri dari : a) Bahan hukum primer yang terdiri dari : 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, buku- buku, artikel, media cetak maupun elektronik. c) Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data Data
dalam
penelitian
ini
diperoleh
dengan
menggunakanmetode
pengumpulan data : a. Kepustakaan( library research) yaitu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain
yang relevan
dengan
penelitian
ini
dengan
cara
menelaah
menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran tentang perjanjian kerjasama.Pemikiran dan gagasan serta di konsepsi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang- undangan yang berlaku, literatur dari para pakar yang relevan dengan objek penelitian
Universitas Sumatera Utara
dalam hal ini pihak wedding organizer, yang termuat dalam data ataupun dalam bentuk dokumen dan putusan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. b. Studi Lapangan ( Field research ) yaitu untuk melakukan wawancara dengan pihak wedding organizeryang dalam hal ini sebagai informan,untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara dengan mempergunakan pedoman wawancara dan daftar pertanyaan yang disusun secara kombinasi antara bentuk tertutup dan bentuk terbuka.Supayawawancara yang dilakukan lebih terarah dan sistematis, maka wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
4. Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.
Metode
penelitian
kualitatif
adalah
metode
yang
bersifat
interaktif,28yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas.Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan- pernyataan atau
data
yang
dihasilkan
berupa
deskriptif
mengenai
subjek
yang
diteliti.Penelitian ini dimulai dengandilakukannya pemeriksaan terhadap data-data yang terkumpul, yang kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif.
5. Metode Penarikan Kesimpulan Melalui metode deduktif yakni berfikir hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menjelaskan dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas terhadap permasalahan
Universitas Sumatera Utara
28
Miles Dan Hubberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992 ), hal 15-20
dan tujuan penelitian. Sehingga data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka
secara
komparatif
akan
dijadikan
pedoman
dan
dilihat
pelaksanaannyadalam praktik perjanjian kerjasama. Dengan metode induktif, data primer yang telah diperoleh di lapangan setelah dihubungkan dengan ketentuan hukum yang
berkaitan dengan
perjanjian.Proses analisis data yang dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnyaadalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.29 Langkah selanjutnya adalah menyusun rangkuman dalam abstraksi tersebut ke dalam satuan-satuan, yang mana satuan- satuan ini kemudian di kategorisasikan. Data yang dikategorisasikan, kemudian ditafsirkan dengan cara mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dengan logika berfikir deduktif- induktif.30
29
Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002, hal 101
Universitas Sumatera Utara
