BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pesatnya perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi. Bahkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti turut mendukung perluasan ruang gerak transaksi perdagangan barang dan/atau jasa hingga melintasi batas-batas suatu wilayah Negara. Hal yang menarik dari berbagai transaksi tersebut adalah banyaknya persoalan yang muncul terkait penggunaan produk hingga kemudian menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak. Penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukan secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Maksud penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen. Disamping terkait dengan sengketa yang di damaikan, dalam penyelesaian sengketa terkadang membutuhkan objek tertentu untuk mencapai perdamaian, misalnya dalam hal pemberian ganti rugi („iwadh) sesuai dengan bentuk-bentuk dan jumlah kerugian yang dialaminya. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen N0 8 Tahun 1999 yaitu ”Pemerintah membentuk badan
1
2
penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana, dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sebagaimana dikehendaki undang-undang, merupakan pilihan yang tepat untuk mengedepankan penyelesaian perdamaian yang dapat memuaskan kedua pihak. Dikatakan cepat karena menurut pasal 55 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ialah “Badan penyelesaian sngketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”. BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaiakan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Lembaga yang bertugas menyelesaiakan senketa konsumen di luar pengadilan yang selanjutnya disebut dengan BPSK, merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. BPSK disebut juga institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.
3
BPSK sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan BPSK.1 BPSK merupakan sebuah lembaga yang pembentukannya diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun baru dapat dibentuk secara de jure dengan keputusan Presiden RI No. 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan penyelesaian Sengketa Konsumen dan secara de facto BPSK baru terbentuk pada tahun 2002 bersamaan dengan dilantiknya anggota BPSK berdasarkan Kepmenperindag RI. No. 605/MPP/Kep/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya Kota Malang, Dan Kota Makasar.2 Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) meliputi arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Di dalam penyelesaian konsumen di badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi
1
Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, Malang : UINMALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011, Hal 65 2 Kelik Wardiono, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya, Surakarta : Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, Hal 346
4
arbitrase, mediasi dan konsiliasi. Tetapi pada prakteknya mayoritas menggunakan arbitrase dan mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen. Arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh suatu majelis yang bertindak sebagai arbiter. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitor yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSKyang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Setelah dipilih ketua majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya hukum yang di gunakan dalam menyelesaiakan sengketa.3 Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dilakukan sendiri pleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dapat melakukan kaukus, yaitu proses penyelesaian sengketa dimana
3
Ibid. Hal 78
5
dalam hal-hal tertentu para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha masing-masing dimediasikan secara terpisah.4 Sedangkan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa apabila ada sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan melalui kesepakatan yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yakni baik dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi. Dan apabila usaha berdasarkan kesepakatan tidak dapat dicapai maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Jumlah kasus
sengketa antara
konsumen
dengan perusahaan
pembiayaan atau leasing makin banyak ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surakarta belakangan ini. Jika kasus tersebut terus berlarut larut, dikhawatirkan bisa memicu konflik yang berkepanjangan. Sejak badan tersebut kembali beroperasi pada Agustus menerima banyak aduan dari konsumen. Dari 12 kasus yang masuk, lima di antaranya merupakan kasus sengketa dengan leasing. Konsumen mengeluhkan leasing yang secara sepihak menarik sepeda motor atau mobil lantaran kredit macet. Tidak hanya itu, usai menarik barang, konsumen wajib membayarkan sisa hutang saat itu walaupun belum jatuh tempo. Misalnya, konsumen mengalami kredit macet pada angsuran ketiga belas dari 36 bulan. Maka, dua bulan setelahnya angsuran akan dianggap kredit macet, motor akan ditarik. Leasing akan mengembalikan motor asal konsumen bisa langsung melunasi
4
Ibid. Hal 76
6
angsuran sampai bulan ke-36 plus membayar denda. Namun, penarikan motor secara sembarangan kini tidak bisa dilakukan oleh leasing. Pasalnya, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 130/PMK.010/2012. Dalam aturan itu disebutkan, perusahaan pembiayaan tidak bisa menjadikan kendaraan sebagai jaminan sebelum terlebih dahulu didaftarkan ke Biro Hukum. Pendaftaran paling lambat dilakukan 30 hari setelah akad kredit. Tanpa proses ini, leasing tidak bisa menarik barang jaminan jika sewaktuwaktu konsumen mengalami kredit macet. Aturan ini telah diundangkan sejak 7 Agustus 2011, dan kami harap perusahaan leasing bisa menerapkan aturan ini dengan baik. Terlebih, perusahaan sudah diberi tenggat waktu sampai dua bulan setelahnya untuk penyesuaian diri. Dengan demikian, aturan ini berlaku efektif 7 Oktober 2011.5 Sehubungan dengan latar belakang yang telah dituliskan, pada dasarnya penyelesaian sengketa dilakukan untuk memberikan rasa adil kepada kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Untuk itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang penggunaan penyelesaian sengketa dijalur non-litigasi baik melalui Mediasi maupun Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Surakarta. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba meninjau lebih jauh
melalui
penulisan
ini
dengan
judul
“KONSUMEN
DAN
PENYELESAIAN SENGKETA: Studi Tentang Pengakomodasian Asas
5
Astuti Paramita, Kasus yg masuk di BPSK Surakarta, Suara merdeka, 2011.
7
Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Kasus Leasing di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah tentang pengakomodasian asas cepat, sederhana, murah dalam penyelesaian sengketa Leasing melalui arbitrase dan mediasi di BPSK Kota Surakarta. Masalah tersebut untuk selanjutnya dirinci sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap pra persidangan dalam penyelesaian sengketa Leasing melalui upaya perdamaian di BPSK Kota Surakarta? 2. Bagaimanakah pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap persidangan dalam sengketa Leasing melalui Mediasi dan Arbitrase di BPSK Kota Surakarta?
C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mendiskripsikan pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap pra sidang dalam penyelesaian sengketa Leasing melalui upaya perdamaian di BPSK Kota Surakarta.
8
2. Untuk mengetahui tentang pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap persidangan dalam sengketa Leasing melalui Mediasi dan Arbitrase di BPSK Kota Surakarta.
D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu : 1. Untuk
menambah
wawasan
dan
ilmu
pengetahuan
tentang
pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap pra persidangan dalam penyelesaian sengketa Leasing melalui upaya perdamaian di BPSK Kota Surakarta. 2. Untuk menambah pengetahuan tentang pengakomodasian asas cepat, sederhana, biaya ringan pada tahap persidangan dalam sengketa Leasing melalui Mediasi dan Arbitrase di BPSK Kota Surakarta
E. Metode Penelitian Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.6
6
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres, 1986, Hal 67
9
1. Metode Pendekatan Untuk dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal. Karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai hukum Negara. Hukum dipandang sebagai norma-norma positif dalam sistem Perundang-undangan Nasional.7 Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum inconcreto, karena penelitian ini mendasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder kalaupun menggunakan data primer hanya sebagai data pendukung dari data sekunder, yang dalam hal ini dicari adalah berkasberkas pra persidangan yang menyelesaikan sengketa Leasing. Bahanbahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, serta kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk menemukan hukum in-concreto berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.8 2. Jenis Penelitian Dalam kajian penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran data secara jelas dan sistematis.9 Tentang penyelesaian sengketa konsumen dalam sengketa
7
Khudzaifah Dimyati, Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Buku pegangan kuliah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004, Hal 10 8 Kelik Wardiono. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta: FH UMS. 2005. Hal 10 9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pres, 1986. Hal 10
10
Leasing yang penyelesaiannya menggunakan arbitrase dan mediasi yang masuk di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota Surakarta tahun 2011 sampai dengan 2012. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Surakarta. Karena di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 telah dijelaskan pada pasal 49 ayat (1) yaitu ”Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”. Dan menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2008 telah ditetapkan kota Surakarta sebagai daerah Tingkat II untuk berdirinya BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen serta dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor: 33/M-DAG/KEP/I/2011 tertanggal 13 Januari 2011 tentang Pengangkatan Anggota BPSK pada Pemerintahan Kota Surakarta. Maka penulis memilih lokasi penelitian ini karena merupakan intitusi baru yang belum banyak dilakukan penelitian yang mengkaji tentang penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Surakarta. 4. Jenis dan Sumber Data Dalam penyajian data dari penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data sekunder. Data yang disajikan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi keputusan BPSK dalam berkas pra persidangan yang penyelesaiannya melalui Mediasi dan
11
Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Surakarta yakni a. Dalam penyelesaian sengketa melalui Mediasi : 5/JF/IX/2011/BPSK.Ska; Nomor
Nomor
Nomor
002-
001-07/JF/X/2011/BPAK.Ska;
001-01/JL/I/2012/BPSK.Ska;
Nomor
002-
02/JL/I/2012/BPSK.Ska; Nomor 003-03/JL/I/2012/BPSK.Ska b. Dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrase :
Nomor
001/JF/VII/2011/Bpsk.Ska; Nomor 02-06/LS/IV/2012/BPSK.Ska
5. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber daya, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : a. Studi Kepustakaan Studi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mancari, mencatat, menginventarisir, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung
12
segala macam data yang diperoleh selama kajian. Wawancara (interview) b. Wawancara (interview) Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara secara bebas terpimpin. Data ini berfungsi untuk memperjelas maksud dari data sekunder. Disini Pihak-pihak yang berwenang dan memahami masalah yang sedang diteliti yaitu Ketua dan Sekertaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kota Surakarta. 6. Teknik Analisis Data Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini data yang sudah diolah akan dianalisis dengan secara deduktif. Yaitu tentang bagaimana proses pra persidangan dan proses persidangan yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi dan arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Surakarta. Selanjutnya dihubungkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada kemudian membandingkan dengan hukum in-abstractonya.Sehingga pada tahap akhirnya kita dapat mengetahui, bagaimanakah hukum secara faktual, mengatur masalah yang tengah diteliti (hukum in-concreto).10
10
Ibid. Hal 30
13
F. Sistematika Skripsi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Perumusan masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat penelitian E. Metode penelitian 1. Metode Pendekatan 2. Jenis Penelitian 3. Jenis dan Sumber data 4. Teknik Pengumpulan Data 5. Teknik Analisis Data BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen 1. Pengertian Perlindungan Konsumen 2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 4. Sengketa Konsumen Menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
14
B. Tinjauan Umum tentang perjanjian Leasing 1. Pihak-pihak dalam perjanjian Leasing 2. Perjanjian Para Pihak 3. Hubungan para pihak dalam perjanjian Leasing C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 1. Pengertian Mediasi 2. Pihak-pihak yang berperan dalam menyelesaikan perkara 3. Cara dan Putusan mediasi D. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase 1. Pengertian arbitrase 2. Pihak-pihak yang berperan dalam menyelesaikan perkara 3. Perjanjian para pihak dalam penyelesaian arbitrase 4. Proses penyelesaian sengketa 1) Penyampaian tuntutan pemohon dan termohon 2) Jawab menjawab 3) Pembuktian 4) Putusan 5) Pelaksanaan putusan E. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Penerapan Proses Mediasi dan Arbitrase 1. Asas Sederhana 2. Asas Cepat 3. Asas Biaya Ringan
15
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran-saran
