1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keluasan pengungkapan dalam laporan keuangan perlu dilakukan dalam suatu
perusahaan
publik,
karena
pengungkapan
merupakan
suatu
pertanggungjawaban manajemen mengenai hasil aktifitas suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan akuntansi kepada para investor atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya. Oleh karenanya pengungkapan harus memadai agar menjadi dasar pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Laporan tahunan (annual report) merupakan media utama penyampaian informasi oleh manajemen kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan tahunan mengkomunikasikan kondisi keuangan dan informasi lainnya kepada pemegang saham, kreditor dan stakeholders. Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan seperti posisi keuangan maupun kinerja perusahaan yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan.
Pihak
internal
perusahaan
seperti
direktur
dan
manajer
membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan mengenai strategi perusahaan, juga sebagai alat pengendalian dan pengevaluasian kinerja perusahaan. Sedangkan pihak eksternal seperti pemegang saham menggunakan 1
2
laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan keputusan untuk membeli, menjual dan menyimpan surat-surat berharga (marketable securities). Kreditor membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan, atau menolak, memperpanjang kredit yang telah disalurkan kepada debitor. Di mana informasi yang didapat dari suatu laporan keuangan perusahaan tergantung pada luas pengungkapan (disclosure) dari laporan keuangan yang bersangkutan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi hanya jika laporan keuangan dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai. Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Terdapat dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yaitu pengungkapan minimum yang diharuskan oleh standar akuntansi yang berlaku (peraturan mengenai pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-347/BL), jika perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya. Pengungkapan sukarela (voluntary
disclosure)
merupakan
pilihan
bebas
manajemen
dengan
pertimbangan kebijakan tertentu untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan terkait dengan aktifitas-aktifitas perusahaan.
3
Tingkat keluasan pengungkapan laporan keuangan adalah salah satu bentuk kualitas pengungkapan. Banyak penelitian yang menggunakan index disclosure methodology mengemukakan bahwa kualitas pengungkapan dapat diukur dan digunakan untuk menilai manfaat potensial dari isi suatu laporan keuangan1. Akhir-akhir ini terdapat fenomena umum mengenai keluasan pengungkapan laporan keuangan perusahaan yang go public di BEI masih relatif belum luas yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi stakeholders seperti dalam kasus PT Media Nusantara Tbk (MNCN) yang melanggar prinsip keterbukaan (disclosure)2. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) meminta manajemen PT Media Nusantara Tbk (MNCN) untuk melaksanakan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik terkait perseteruan pemiliknya Hary Tanoesoedibjo dengan Tutut Siti Hargiyanti Rukmana alias Tutut (Kepala Bapepam LK: Nurhaida). PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) digugat secara perdata oleh salah seorang pemegang sahamnya sebesar Rp 3,7 triliun terkait proses penawaran saham perdana alias Initial Public Offering (IPO). Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya Abdul Malik Jan selaku 1
Nugroho, A.S., Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tingkat Keluasan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Sektor Industri Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Media Mahardika, Vol.9, No.3, 2011, hal.3 2 MS Charles, Bapepam Minta MNCN Taati Aturan, http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1338682/bapepam-minta-mncn-taati-aturan#.VHL-8OSz0Q, di akses pada tanggal 24 November 2014
4
penggunggat yang merupakan pemegang saham mengungkapkan proses IPO yang telah dilakukan MNC merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan alias disclosure sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal, karena didalam prospektus yang dibuat tergugat saat IPO, tidak disebutkan adanya sengketa kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) yang merupakan salah satu anak usaha MNC. Berdasarkan UU Pasar Modal, masyarakat berhak mengetahui secara terang kondisi perusahaan secara detail tentang kondisi perusahaan agar tidak menimbulkan kerugian pada investor3. Sepanjang 2012, tercatat ada 13 emiten yang dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan delapan kasus pembekuan kegiatan usaha, satu kasus pembatasan kegiatan tertulis dan 85 kasus peringatan tertulis. Adapun pencabutan usaha dilakukan karena beberapa usaha dianggap sudah keluar dari ketentuan Bapepam-LK. Menurut Ketua Bapepam-LK Ngalim Sawega, sepanjang 2012 ini memang banyak pencabutan izin-izin usaha perusahaan, karena memang sudah keluar dari ketentuan Bapepam-LK. Sementara itu, tercatat sebanyak 169 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang ditangani Bapepam-LK. Selain itu ada sekira 12 kasus dugaan tindak pidana pasar modal. Kasus-kasus yang ditangani adalah kasus yang tentunya berkaitan
3
Ibid
5
dengan transparansi emiten dan perusahaan publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan Investasi4. Skandal menyangkut keterbukaan informasi, seperti kasus Bank Duta pada tahun 1990 (bank swasta yang dimiliki oleh tiga yayasan yang dikendalikan presiden Suharto) yang gagal mengungkapkan kerugian dalam jumlah besar. Bank Duta juga tidak menginformasikan semua informasi kepada Bapepam, auditornya atau underwriternya tentang masalah tersebut. Celakanya, auditor Bank Duta mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam skandal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi secara penuh dan konsisten (full disclosure) di pasar modal.5. Perusahaan properti dan real estate tidak mengungkapkan ke publik atas kisruhnya pembayaran surat utang obligasi antara kreditor dengan manajemen PT Bakrieland Development Tbk, yang mendesak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, mendesak perusahaan untuk memberikan laporan terbuka kepada publik. PT Bakrieland Development Tbk juga tidak mempunyai
4
Fauzian, Rizkie, Bapepam Cabut 12 Izin Usaha Jasa Keuangan, http://economy.okezone.com/read/2012/12/31/278/739434/bapepam-cabut-12-izin-usaha-jasakeuangan, di akses pada tanggal 24 November 2014 5 Bhutto, M.A., Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal, http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5333/pelanggaran-prinsip-keterbukaan-informasi-dipasar-modal, di akses pada tanggal 24 November 2014
6
kemampuan pelunasan utang (obligasi), pasalnya sejumlah proyek yang dijalankan tidak sesuai rencana yang diharapkan6. Dari fenomena tersebut, kondisi informasi yang tidak lengkap akan memunculkan masalah keagenan (agency problem) adanya informasi yang berbeda antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) mengenai teori keagenan (Agency Theory). Pentingnya
informasi
yang
diungkapkan
oleh
perusahaan
melalui
pengungkapan laporan keuangan sebagai tanda atau sinyal terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan dan memberikan sinyal yang lebih banyak kepada publik mengenai kondisi perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Spence (1973) mengenai teori sinyal (Signaling Theory). Pada umumnya perusahaan yang besar mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil. Tetapi tidak semua perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas karena perlu mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan. Perusahaan besar cenderung memiliki banyak pemegang kepentingan seperti investor, kreditor dan publik sehingga laporan keuangan yang diterbitkan harus berkualitas. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, maka para pengguna laporan keuangan tersebut dapat mengambil keputusan 6
Siregar, D.I., OJK Minta Bakrieland Terbuka Dalam Kasus Utang Obligasi, http://m.liputan6.com/bisnis/read/704015/ojk-minta-bakrieland-terbuka-dalam-kasus-utang-obligasi, di akses pada tanggal 11Desember 2014
7
secara tepat karena laporan keuangan yang berkualitas menggambarkan informasi yang ada pada perusahaan dengan lebih baik kepada investor. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio profitabilitas ini diproksikan dengan Net Profit Margin. Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih adalah ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Rasio ini berguna untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan melihat besarnya laba bersih setelah pajak dalam hubungannya dengan penjualan. Semakin besar kepemilikan saham publik, semakin banyak yang menginginkan informasi yang mendetail untuk dibuka dalam laporan keuangan. Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula informasi yang dituntut untuk dibuka dan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas. Industri properti dan real estate pada umumnya merupakan dua hal yang berbeda. Definisi properti menurut SK Menteri Perumahan Rakyat No. 05/KPTS/BKP4N/1995, Ps 1.a:4 properti adalah tanah hak dan atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian mengenai industri real estate tercantum dalam PDMN No. 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang industri real
8
estate. Dalam peraturan ini pengertian industri real estate adalah perusahaan properti yang bergerak dalam bidang penyediaan, pengadaan, serta pematangan tanah bagi keperluan usaha-usaha industri, termasuk industri pariwisata. Dengan kata lain, properti adalah industri real estate ditambah dengan hukum-hukum seperti sewa dan kepemilikan. Produk yang dihasilkan dari industri properti dan real estate sangatlah beragam. Produk tersebut dapat berupa perumahan, apartement, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), gedung perkantoran (office building), pusat perbelanjaan berupa mall, plaza, atau trade center. Perumahan, apartement, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan) dan gedung perkantoran (office building) termasuk dalam landed property. Sedangkan mall, plaza, atau trade center termasuk dalam commercial building. Perusahaan properti dan real estate merupakan salah satu sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan industri properti dan real estate begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk sedangkan supply tanah bersifat tetap. Diawal tahun 1968, industri properti dan real estate mulai bermunculan dan mulai tahun 80-an, industri properti dan real estate sudah mulai terdaftar di BEI. Mengingat perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap pasang surut perekonomian, maka seiring perkembangannya sektor
9
properti dan real estate dianggap menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi ekonomi secara makro di Indonesia. Terbukti dengan semakin banyaknya sektor properti dan real estate yang memperluas landbank (aset berupa tanah) mendorong melakukan ekspansi bisnis. Industri properti terdiri dari properti komersial dan properti non komersial. Di dalam perusahaan, properti terbagi kedalam tiga bagian, yaitu properti berwujud, properti tidak berwujud, dan surat berharga. Properti berwujud dibagi menjadi dua bagian yaitu real property yang merupakan perusahaan pengembangan tanah, bangunan, dan lain-lain, dan personal property yang meliputi mesin, peralatan, perlengkapan dan furnitur, barang bergerak, peralatan operasional, dan perhiasan. Properti tidak berwujud meliputi goodwill, hak paten, franchises, merek dagang, hak cipta, dan proses kepemilikan. Adapun surat berharga meliputi saham, investasi, deposito dan piutang dagang. Pada tahun 2011, pertumbuhan properti mengalami perlambatan lantaran tingginya suku bunga Bank Indonesia (BI). Sehingga memaksa para pelaku pasar menahan rencana ekspansi atau pembelian di sektor properti, dikarenakan ketika kredit properti berbunga tinggi maka tingkat pengembalian dari debitur akan mengalami gangguan dan sulitnya bagi perusahaan properti dalam memperoleh pendanaan dari pihak eksternal (sumber dana yang berasal dari tambahan penyertaan modal dari pemilik atau emisi saham baru, penjualan obligasi dan kredit dari bank), khususnya perbankan mengingat tingkat suku bunga perbankan
10
yang cukup tinggi membuat perbankan lebih selektif dan bertindak hati-hati dalam memberikan pendanaan kepada perusahaan karena semakin besarnya risiko kredit macet, sehingga menimbulkan kemacetan kredit-kredit yang diberikan ke dunia usaha, khususnya industri properti, menyebabkan perusahaan kurang dapat memenuhi kebutuhannya, sekalipun perusahaan properti yang berskala besar yang jumlah sahamnya sangat luas, sehingga pada akhirnya berdampak pada pencapaian laba perusahaan yang didanai. Mengingat sebagian besar industri properti di Indonesia mengandalkan dana perbankan dalam bentuk utang maupun dengan mengeluarkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Dengan kata lain, keadaan tersebut berdampak pada penurunan jumlah modal yang dimiliki suatu perusahaan. Hasil dari Penelitian Linda7 yang menguji Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan. Hasil penelitian tersebut bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dari likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham publik berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan. Secara parsial likuiditas, profitabilitas dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan tahunan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan.
7
Agustina, Linda, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Laporan Tahunan, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 4, No. 2, Maret 2012, ISSN: 2085-4277
11
Hasil dari Penelitian Fauziah8 yang menguji Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas,
Leverage,
dan
Ukuran
Perusahaan
Terhadap
Kelengkapan
Pengungkapan Laporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut bahwa secara simultan atau bersama-sama variabel dari profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan tahunan. Variabel profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan tahunan. Sedangkan likuditas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan tahunan. Hasil dari Penelitian Listyorini dan Rosliana9 yang menguji Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan, variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan. Variabel likuiditas dan leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap luas pengungkapan. Variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan. PT Bakrieland Development Tbk yang tidak melakukan pengungkapkan secara luas sehingga memeberikan indikasi bahwa perusahaan lain pada industri yang sama tidak melakukan pengungkapan secara luas. Hasil-hasil penelitian 8
Ayuningtyas, F.N., Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan, Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi (SIMAKS), Vol. 2, No. 6, Juli 2013, ISSN: 2089-497x 9 Widati, L.W., dan Wigati, Rosliana, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 18, No. 2, September 2011, ISSN: 1412-3126
12
terdahulu menunjukkan adanya gap dikarenakan perbedaan sifat variabel indenpenden dan variabel dependen yang diteliti, perbedaan periode pengamatan, jenis pengungkapan, jenis perusahaan, peraturan yang berlaku dan perbedaan dalam pengolahan data yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberikan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kepemilikan Saham Publik Terhadap Luas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013” B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Pengungkapan laporan keuangan tahunan yang dilakukan perusahaan properti & real estate belum mencapai pengungkapan wajib dan sukarela yang telah ditetapkan. 2. Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan dengan principal, tetapi kenyataannya informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya
13
3. Pengungkapan laporan keuangan yang disampaikan kepada publik masih relatif belum luas, sehingga mengakibatkan kerugian bagi stakehoders. 4. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala kecil dengan tingkat total aktiva yang rendah belum dapat berani untuk melakukan pengungkapan secara penuh mandatory disclosure dan voluntary disclosure dengan lebih luas. 5. Perusahaan yang mempunyai tingkat performance yang rendah belum dapat berani untuk melakukan pengungkapan secara penuh mandatory disclosure dan voluntary disclosure dengan lebih luas. 6. Market yang semakin luas dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh publik sehingga persaingan yang semakin ketat belum dapat berani untuk melakukan pengungkapan secara penuh mandatory disclosure dan voluntary disclosure dengan lebih luas. C. Pembatasan Masalah 1. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti empat variabel. Variabel Indenpenden yaitu: Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan Total Aset, Profitabilitas yang diproksikan dengan Net Profit Margin, dan Kepemilikan Saham Publik yang diproksikan dengan saham yang dimiliki individu di luar manajemen dan Variabel Dependen adalah Luas Pengungkapan Laporan
14
Keuangan yang diproksikan dengan Pengungkapan Wajib dan Pengungkapan Sukarela. 2. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti sebagian perusahaan saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana penulis hanya meneliti perusahaanperusahaan properti & real estate periode 2011-2013 3. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan properti & real estate yang telah menyertakan laporan keuangan auditan untuk periode 2011-2013 D. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara simultan? 2. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial? 3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial?
15
4. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial? E. Tujuan Penelitian 1. Untuk
mengetahui
adanya
pengaruh
signifikan
ukuran
perusahaan,
profitabilitas, kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara simultan 2. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial 3. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif signifikan profitabilitas terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial 4. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif signifikan kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan laporan keuangan tahunan secara parsial F. Manfaat Penelitian 1. Bagi investor, membantu investor mengetahui tingkat keluasan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan investasi 2. Bagi emiten, membantu emiten dalam mengevaluasi ataupun menambahkan poin dan jenis informasi yang disediakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan tahunan baik dari
16
sisi mandatory disclosure maupun voluntary disclosure sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan 3. Bagi peneliti, penelitian ini diaharapkan dapat menambah pengetahuan dan penambahan
wawasan
di
bidang
pengungkapan
laporan
keuangan
perusahaan 4. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam rangka pemenuhan informasi dan referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan proposal peneitian ini merupakan uraian garis besar tentang hal-hal pokok yang melengkapi penulisan ini dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang isi proposal yang penulis kemukakan. Berikut adalah sistematika penulisannya: BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini yang dikemukakan adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
17
BAB II LANDASAN TEORI Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi teoriteori sebagai bahan pedoman untuk membahas masalah yang ada didalam perumusan masalah. Bab ini juga memuat kerangka pemikiran dan menjabarkan perumusan hipotesis. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan, objek penelitian, definisi operasional variabel baik dependen maupun independen, teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Bab ini menjelaskan mengenai sejarah dan luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate dalam penelitian ini. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini menunjukkan hasil analisa data yang dapat membantu peneliti untuk menjelaskan data yang diteliti sehingga memudahkan peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Hasil analisa data yang dikemukakan disini berupa deskriptif statiska variabel penelitian, hasil uji
18
normalitas, hasil uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, interprestasi model regresi, dan pembahasan dari hasil penelitian. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup, menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh penulis berdasarkan dari hasil analisis penelitian.
